Dokumen tersebut merangkum penjelasan mengenai Rancangan Undang-Undang APBN tahun 2001 yang mencakup lima prioritas pembangunan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan pembangunan daerah, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, serta pembangunan sistem politik demokratis. Dokumen ini juga menjelaskan perubahan format APBN tahun 2001 sehubungan den

1. RGS Mitra 1 of 21
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2001
UMUM
Sesuai dengan arah kebijakan yang digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 – 2004 dan Program Pembangunan
Nasional (Propenas), penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2001
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparan, disiplin, adil, efisien dan efektif. Di samping itu, juga
mempertimbangkan kinerja perekonomian tahun anggaran 2000 dan perkiraan perkembangannya dalam tahun
anggaran 2001, serta sasaran kebijakan percepatan program pemulihan ekonomi.
Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan Propenas 2000-2004 bahwa APBN Tahun Anggaran 2001 juga
merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2001 berisi : uraian program,
kegiatan pembangunan, serta Matriks Rencana Tindak yang mengaitkan antara program-program pembangunan
nasional lima tahun dengan program-program APBN Tahun Anggaran 2001; serta Kerangka Ekonomi Makro
yang menguraikan perkiraan perkembangan perekonomian sebagai landasan penyusunan APBN Tahun
Anggaran 2001, yang mengedepankan 5 (lima) prioritas pembangunan meliputi :
1. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya.
Di bidang agama, prioritas pembangunan dimaksud meliputi pembinaan kerukunan hidup intern dan
antarumat beragama, dan penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Kerukunan Umat Beragama; peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
dalam praktik kehidupan; peningkatan pelayanan kehidupan beragama; pengembangan materi dan
metodologi pendidikan agama di seluruh jenjang pendidikan dengan menambahkan muatan budi
pekerti; serta pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga-lembaga sosial
keagamaan, serta lembaga-lembaga pendidikan tradisional keagamaan.
Di bidang pendidikan, prioritas dimaksud meliputi melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan
pendidikan dasar sembilan tahun; mempertahankan dan meningkatkan partisipasi pendidikan;
memperbarui konsep sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan mencerminkan demokrasi,
desentralisasi, otonomi dan partisipasi masyarakat; merumuskan konsep dan melaksanakan
perintisan manajemen pendidikan berbasis sekolah/masyarakat; meningkatkan kualitas dan
relevansi penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi; menyediakan pelayanan pendidikan
dasar untuk kelompok masyarakat yang tidak sempat memperoleh pendidikan formal;
meningkatkan kinerja lembaga penelitian dan pengembangan (lemlitbang) yang secara langsung
dapat dimanfaatkan masyarakat; dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi
antarlemlitbang.
Di bidang sosial dan budaya, prioritas pembangunan dimaksud meliputi peningkatkan derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat; peningkakan mutu dan jangkauan lembaga pelayanan
kesehatan; peningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan sosial dan peran aktif masyarakat;
pengendalian kelahiran dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk; peningkatan kesejahteraan,
ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja; pengembangan sistem nilai budaya;
pengembangan kebebasan berkreasi dalam kesenian; pengembangan, perluasan, diversifikasi
produk dan kualitas pariwisata nasional; peningkatan

2. RGS Mitra 2 of 21
kualitas hidup perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; peningkatkan peran
dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan terutama
organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender; peningkakan pembibitan, pemanduan
bakat dan prestasi olahraga; peningkatan peran aktif pemuda; serta penanganan masalah
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
2. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan berdasarkan
sistem ekonomi kerakyatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan
memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi
kerakyatan, yang dilakukan melalui pembangunan bidang ekonomi dan pembangunan bidang sumber
daya alam dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan
daerah melalui percepatan dan pemantapan otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, dan
pembangunan lintas wilayah, termasuk penyelesaian masalah politik dan pelanggaran hak asasi manusia,
serta penguatan kapasitas pemerintahan daerah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Propinsi Irian Jaya,
Propinsi Maluku, dan Propinsi Maluku Utara, sesuai dengan aspirasi, kemampuan akar budaya
masyarakat setempat melalui penanganan khusus.
4. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Hal tersebut dimaksudkan untuk
mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, melalui pembangunan bidang hukum dan
sub-bidang penyelenggaraan negara dalam bidang politik. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan TAP MPR
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan
Nepotisme (KKN), upaya pemberantasan KKN akan lebih ditingkatkan, sejalan dengan upaya
meningkatkan penegakan hukum yang benar-benar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, serta
upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia secara adil.
Dalam pembangunan sub-bidang penyelenggaraan negara, akan diprioritaskan upaya-upaya untuk
mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN; menyempurnakan sistem kelembagaan
dan ketatalaksanaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan
pembangunan, dengan menekankan pada pelaksanaan desentralisasi sesuai Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; meningkatkan kualitas pelayanan publik di
berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan sesuai dengan sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada unit-unit kerja pada pemerintah pusat dan daerah; serta
meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan keterampilan aparatur negara dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya secara lebih optimal.
5. Membangun sistem politik yang demokratis, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan. Di bidang
politik, prioritas pembangunan dimaksud mencakup penyempurnaan konstitusi agar sesuai dengan
dinamika kehidupan politik nasional dan aspirasi masyarakat; persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun
2004 dan meningkatkan kualitas partai politik dan organisasi kemasyarakatan; pengembangan budaya
politik demokratis; peningkatan kualitas dan kinerja aparatur penyelenggara hubungan luar negeri,
peningkakan kerjasama internasional guna mendukung upaya pemulihan ekonomi; peningkatan upaya
pencegahan dari tindakan KKN di lingkungan aparatur negara; penataan struktur kelembagaan dan sistem
ketatalaksanaan aparatur negara; penyempurnaan sistem dan pelayanan publik; penciptaan aparatur
negara yang profesional dan berkualitas; penyusunan sistem dan mekanisme pengembangan komunikasi,
informasi, dan media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi; dan
peningkataan kuantitas dan kualitas pelayanan informasi pembangunan.
Di bidang pembangunan pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada upaya mewujudkan postur
kekuatan pertahanan negara yang profesional, efektif, efisien dan modern, termasuk
mendayagunakan seluruh komponen kekuatan pertahanan negara lainnya, sehingga mampu
menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan integritas bangsa; serta mewujudkan sistem
keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat dari
gangguan kamtibmas dan kamdagri, dengan mendayagunakan secara optimal seluruh komponen
kekuatan keamanan negara.
Sebagai kelanjutan dari kebijakan fiskal tahun anggaran 2000, kebijakan APBN Tahun Anggaran

3. RGS Mitra 3 of 21
2001 diarahkan pada upaya menciptakan kesinambungan kebijakan fiskal (fiscal sustainability) dan
terwujudnya kebijakan fiskal yang sehat, serta selaras dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal,
sebagaimana digariskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dengan berakhirnya tahun anggaran 2000 yang merupakan masa transisi yang berlaku
9 (sembilan) bulan sejak 1 April sampai dengan 31 Desember 2000, APBN Tahun Anggaran 2001
merupakan tahun awal dari diberlakukannya tahun anggaran baru secara penuh, yaitu selama 12
(dua belas) bulan, sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2001. Kebijakan APBN
Tahun Anggaran 2001 dititikberatkan pada :
a. Terwujudnya kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan melalui penurunan
pembiayaan defisit anggaran, dan dalam batas-batas kemampuan keuangan negara tetap
diupayakan agar mampu memberikan stimulus dan mendukung proses pemulihan ekonomi.
b. Berkurangnya beban utang negara secara bertahap, sehingga rasionya terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) dapat mencapai tingkat yang aman bagi tercapainya ketahanan utang.
c. Berkurangnya beban subsidi secara selektif dan tepat sasaran, dengan memperhatikan
kebijakan yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu.
d. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, sebagaimana digariskan
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dengan menyelaraskan kebutuhan daerah
dan pengelolaan ekonomi makro yang hati-hati.
Dalam rangka menciptakan kebijakan fiskal yang sehat, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2001
diselaraskan dengan upaya menciptakan stabilisasi ekonomi makro, serta diarahkan agar mampu
memberikan stimulus terhadap kegiatan perekonomian dalam batas-batas kemampuan keuangan
negara. Hal tersebut sejauh mungkin diupayakan agar dapat berjalan seiring dengan kebijakan di
bidang moneter, perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, nilai tukar dan lalu lintas devisa,
serta kebijakan di sektor riil.
Diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 mulai Tahun Anggaran 2001 juga
memberikan implikasi terhadap dilakukannya perubahan terhadap format dan struktur APBN Tahun
Anggaran 2001. Perubahan struktur dan format tersebut berkaitan dengan diperlukannya
penambahan pos-pos mata anggaran baru, guna menampung berbagai transaksi keuangan negara
yang kewenangan pengelolaan dan pelaksanaannya didesentralisasikan kepada Pemerintah
Daerah. Dengan adanya perubahan tersebut, APBN Tahun Anggaran 2001 diklasifikasikan atas
Pendapatan Negara, Belanja Negara, Keseimbangan Umum (Defisit/Surplus), dan Pembiayaan
Defisit. Pendapatan Negara, terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dan Hibah. Di sisi Belanja Negara, dengan adanya perubahan tersebut Anggaran Belanja
Negara diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
dan Dana Perimbangan. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Pengeluaran Rutin dan
Pengeluaran Pembangunan. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja negara dan sekaligus untuk menjaga kemantapan
dan kestabilan pendapatan negara, pengerahan dan penggalian sumber-sumber penerimaan dalam
negeri terutama dari penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan. Upaya dimaksud antara lain
dilaksanakan melalui pemberlakuan 5 (lima) undang-undang pajak baru, peningkatan penegakan
hukum (law enforcement), peningkatan pelayanan dan penyempurnaan sarana dan prasarana
perpajakan, pelaksanaan ketentuan perpajakan baru di kawasan berikat secara konsisten, serta
ekstensifikasi dan penghapusan fasilitas perpajakan terhadap beberapa jenis objek pajak tertentu.
Di bidang belanja negara, kebijakan alokasi anggaran belanja negara diarahkan untuk mendukung
pelaksanaan desentralisasi fiskal, percepatan restrukturisasi perbankan, penyediaan subsidi yang
tepat sasaran dan berkaitan langsung dengan masyarakat luas, serta pelaksanaan program-

4. RGS Mitra 4 of 21
program sosial lainnya yang diprioritaskan bagi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat miskin.
Di sisi pengeluaran rutin, efisiensi dalam pengalokasian anggaran belanja tersebut terus
ditingkatkan, tanpa mengabaikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan upaya peningkatan
kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Sementara itu, untuk mengurangi
defisit anggaran dilakukan penangguhan pembayaran terhadap sebagian cicilan pokok utang luar
negeri (rescheduling), sebagaimana disepakati dengan beberapa negara/lembaga donor di Paris
pada bulan April 2000 (Paris Club II).
Di sisi pengeluaran pembangunan, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999, pengeluaran pembangunan dalam tahun anggaran 2001 direncanakan hanya terdiri dari
pengeluaran pembangunan yang dikelola Pemerintah Pusat, yang meliputi anggaran pembangunan
departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) dan lain-lain pengeluaran pembangunan.
Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari situasi krisis, serta masih banyaknya
permasalahan yang dihadapi, mengakibatkan terbatasnya kemampuan penyediaan anggaran
belanja pembangunan Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan itu, pemanfaatan pengeluaran
pembangunan dalam Tahun Anggaran 2001 diarahkan untuk pembiayaan kegiatan yang memang
harus dilaksanakan Pemerintah Pusat, terutama untuk membiayai kegiatan pembangunan yang
berdimensi nasional dan membutuhkan manajemen secara terpusat, yang sekaligus merupakan
perwujudan dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan.
Lebih rendahnya perkiraan penerimaan dalam negeri dibanding dengan perkiraan kebutuhan
belanja negara, mengakibatkan terjadinya defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2001.
Untuk itu, diperlukan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun
demikian, sejalan dengan upaya menciptakan kebijakan fiskal yang sehat, rasio pembiayaan defisit
anggaran tersebut terhadap PDB direncanakan lebih rendah dibanding dengan defisit anggaran
dalam tahun anggaran sebelumnya. Sesuai dengan arah kebijakan yang digariskan dalam GBHN
Tahun 1999 - 2004, penggunaan pinjaman luar negeri dilaksanakan secara optimal guna
membiayai kegiatan ekonomi yang produktif yaitu untuk membiayai proyek-proyek pembangunan
yang memiliki prioritas tinggi dan mendukung upaya pemulihan ekonomi, yang dilaksanakan secara
transparan, efektif dan efisien.
Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban dalam pengelolaan anggaran negara, serta
pengawasannya terus ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran.
Selanjutnya, dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-
proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada Tahun Anggaran 2001 dipindahkan
menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2002.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2001 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut :
a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik;
b. bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dari situasi krisis diperkirakan dapat berjalan,
sehingga diperkirakan dapat mengalami pertumbuhan yang positif;
c. bahwa harga minyak bumi di pasar internasional menunjukkan perkembangan yang cukup
baik;
d. bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, sekaligus
menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara, pengerahan dan penggalian
sumber-sumber penerimaan perpajakan, perlu terus ditingkatkan.
e. bahwa untuk memelihara kestabilan moneter, perlu didukung tersedianya barang-barang
kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup dan tersebar secara merata, serta dengan harga

5. RGS Mitra 5 of 21
yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak;
f. bahwa dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, dapat dikembangkan kepastian
sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan
bertanggung jawab (akuntabel).
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Mengingat perencanaan penerimaan hibah belum dapat dipastikan besaran jumlahnya, dalam APBN Tahun
Anggaran 2001, perencanaan hibah ditetapkan sebesar Rp 0,00 (nihil).
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

6. RGS Mitra 6 of 21
Cukup jelas
Ayat (4)
Penerimaan perpajakan sebesar Rp 179.891.987.000.000,00.
Terdiri dari :
(dalam rupiah)
a. Pajak dalam negeri 169.519.987.000.000,00
0110 Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas 75.450.100.000.000,00
0111 PPh Pasal 21 12.483.205.000.000,00
0112 PPh Pasal 22 1.205.401.000.000,00
0113 PPh Pasal 22 Impor 6.055.425.000.000,00
0114 PPh Pasal 23 16.947.286.000.000,00
0115 PPh Pasal 25/ 29 Orang Pribadi 3.035.310.000.000,00
0116 PPh Pasal 25/Pasal 29 Badan 26.777.627.000.000,00
0117 PPh Pasal 26 7.263.194.000.000,00
0118 PPh Final dan Fiskal Luar Negeri 1.682.652.000.000,00
0120 PPh Minyak Bumi dan Gas Alam 20.836.877.000.000,00
0121 PPh minyak bumi 8.880.195.000.000,00
0122 PPh gas alam 11.956.682.000.000,00
0130 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) 48.853.400.000.000,00
0140 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4.466.300.000.000,00
0150 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1.175.500.000.000,00
0160 Pendapatan cukai 17.100.000.000.000,00
0170 Pendapatan atas pajak lainnya 1.637.810.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional 10.372.000.000.000,00
0210 Pendapatan bea masuk 9.975.000.000.000,00
0220 Pendapatan pajak/pungutan ekspor 397.000.000.000,00
Pasal 5

7. RGS Mitra 7 of 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 83.334.593.400.000,00.
Terdiri dari :
(dalam rupiah)
a. Penerimaan sumber daya alam 64.458.203.900.000,00
0310 Pendapatan minyak bumi 45.944.898.000.000,00
0311 Pendapatan minyak bumi 45.944.898.000.000,00
0320 Pendapatan gas alam 13.792.821.000.000,00
0321 Pendapatan gas alam 13.792.821.000.000,00
0330 Pendapatan pertambangan umum 928.118.400.000,00
0331 Pendapatan iuran tetap 61.651.900.000,00
0332 Pendapatan royalti 866.466.500.000,00
0340 Pendapatan kehutanan 3.500.645.200.000,00
0341 Pendapatan dana reboisasi 2.251.405.700.000,00
0342 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.201.153.600.000,00
0343 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan 48.085.900.000,00
0350 Pendapatan perikanan 291.721.300.000,00
0351 Pendapatan perikanan 291.721.300.000,00
b. Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara 10.500.000.000.000,00

8. RGS Mitra 8 of 21
0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN 10.500.000.000.000,00
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya 8.376.389.500.000,00
0510 Penjualan hasil produksi/sitaan 628.371.000.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan 1.873.900.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan 8.167.400.000,00
0513 Penjualan hasil tambang 599.544.000.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan 5.000.000.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 339.700.000,00
0516 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil
cetakan lainnya 1.746.700.000,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 3.988.200.000,00
0519 Penjualan lainnya 7.711.100.000,00
0520 Penjualan aset 15.083.600.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 85.700.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor 1.134.900.000,00
0523 Penjualan sewa beli 13.006.500.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan 856.500.000,00
0530 Pendapatan sewa 9.569.100.000,00
0531 Sewa rumah dinas/rumah negeri 3.146.600.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang 4.699.100.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak 717.000.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 1.006.400.000,00
0540 Pendapatan jasa I 1.696.092.200.000,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan
lainnya 362.120.600.000,00
0542 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum 209.700.000,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan
SIM/STNK/BPKB 304.388.000.000,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan 556.455.900.000,00

9. RGS Mitra 9 of 21
0546 Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/pemeriksaan 7.696.800.000,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa
informasi, jasa pelatihan dan jasa tehnologi 340.334.300.000,00
0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 62.013.500.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan,
dan kenavigasian 62.873.400.000,00
0550 Pendapatan jasa II 471.226.900.000,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 37.789.100.000,00
0552 Pendapatan jasa penyelenggaraan
telekomunikasi 133.000.000.000,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin 3.500.000.000,00
0554 Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil 22.290.000.000,00
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak
negara dengan surat paksa 2.540.000.000,00
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan 2.000.000.000,00
0557 Pendapatan bea lelang 75.000.000.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara
dan lelang negara 60.000.000.000,00
0559 Pendapatan jasa lainnya 135.107.800.000,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri 157.600.000.000,00
0561 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan
Republik Indonesia 21.600.000.000,00
0562 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen
konsuler 136.000.000.000,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 20.477.500.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan 90.000.000,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan 50.000.000,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera
badan pengadilan 1.113.000.000,00
0614 Hasil denda/denda tilang dan sebagainya 10.700.000.000,00
0615 Ongkos perkara 7.904.500.000,00

10. RGS Mitra 10 of 21
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 620.000.000,00
0710 Pendapatan pendidikan 1.137.102.900.000,00
0711 Uang pendidikan 900.286.500.000,00
0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat,
dan akhir pendidikan 232.005.600.000,00
0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek 2.893.100.000,00
0719 Pendapatan pendidikan lainnya 1.917.700.000,00
0810 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
tahun anggaran berjalan 1.496.600.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 1.061.600.000,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 79.000.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah murni 356.000.000,00
0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
tahun anggaran yang lalu 6.192.400.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 909.200.000,00
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun 8.000.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 397.800.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah murni 4.877.400.000,00
0840 Pendapatan pelunasan piutang 3.754.330.000.000,00
0890 Pendapatan lain-lain 478.847.300.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji 633.000.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan pemerintah 3.384.300.000,00
0893 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian
yang diderita oleh negara 1.615.200.000,00
0899 Pendapatan anggaran lainnya 473.214.800.000,00
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7

11. RGS Mitra 11 of 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengeluaran rutin sebesar Rp 190.092.170.000.000,00.
Terdiri dari :
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI 111.754.267.000,00
01.1 Subsektor Industri 111.754.267.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN
PERIKANAN 879.325.954.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 312.518.544.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 541.979.932.000,00
02.3 Subsektor Perikanan 24.827.478.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 27.120.208.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 26.377.221.000,00
03.2 Subsektor Irigasi 742.987.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 367.494.546.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 367.494.546.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI 156.668.839.295.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 101.963.252.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 74.498.095.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 156.453.090.166.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 39.287.782.000,00

12. RGS Mitra 12 of 21
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA 391.528.892.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 17.370.741.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 38.968.550.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 192.295.231.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 71.537.106.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan (SAR) 71.357.264.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 325.035.679.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan 317.082.339.000,00
07.2 Subsektor Energi 7.953.340.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS, DAN TELEKOMUNIKASI 116.877.089.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata 39.888.257.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 76.988.832.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI 152.586.499.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 138.439.202.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan 14.147.297.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG 446.352.569.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 12.293.658.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang 434.058.911.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA
ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.244.734.682.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan 3.713.532.580.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 433.018.461.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 84.107.813.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 14.075.828.000,0

13. RGS Mitra 13 of 21
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA 631.891.775.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 631.891.775.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN
REMAJA 947.172.245.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 25.079.404.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 922.092.841.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 43.537.283.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 43.508.058.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 29.225.000,00
15 SEKTOR AGAMA 1.664.935.846.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 365.067.022.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 1.299.868.824.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI 575.613.956.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 353.022.975.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 54.844.601.000,00
16.4 Subsektor Kelautan 7.863.005.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 2.199.975.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 157.683.400.000,00
17 SEKTOR HUKUM 1.287.582.382.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 1.126.891.105.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 160.691.277.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN 6.604.290.029.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 6.220.861.786.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan 383.428.243.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,

14. RGS Mitra 14 of 21
DAN PENERANGAN 2.153.898.563.000,00
19.1 Subsektor Politik 67.884.993.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 2.035.944.598.000,00
19.3 Subsektor Penerangan 50.068.972.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 12.451.598.241.000,00
20.2 Subsektor Tentara Nasional Indonesia 7.768.809.529.000,00
20.3 Subsektor Kepolisian 4.478.554.206.000,00
20.4 Subsektor Pendukung 204.234.506.000,00
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 43.987.382.900.000,00.
Terdiri dari :
(dalam rupiah)
Nilai Rupiah
Rupiah Pinjaman Proyek Jumlah
dan Kredit Ekspor
01 SEKTOR INDUSTRI 138.900.000.000,00 1.393.938.000.000,00
1.532.838.000.000,00
01.1 Subsektor Industri 138.900.000.000,00 1.393.938.000.000,00
1.532.838.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN,
KEHUTANAN,DAN PERIKANAN 1.444.300.000.000,00 1.669.380.000.000,00
3.113.680.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 973.100.000.000,00 822.400.000.000,00
1.795.500.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 60.900.000.000,00 161.896.000.000,00
222.796.000.000,00
02.3 Subsektor Perikanan 410.300.000.000,00 685.084.000.000,00
1.095.384.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 1.241.550.000.000,00 1.881.278.000.000,00
3.122.828.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air 564.550.000.000,00 1.131.032.000.000,00
1.695.582.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi 677.000.000.000,00 750.246.000.000,00

15. RGS Mitra 15 of 21
1.427.246.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 100.300.000.000,00 84.886.000.000,00
185.186.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 100.300.000.000,00 84.886.000.000,00
185.186.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEM-
BANGAN, USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI 4.686.422.900.000,00 112.655.000.000,00
4.799.077.900.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 38.700.000.000,00 22.673.000.000,00
61.373.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 99.800.000.000,00 2.046.000.000,00
101.846.000.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 30.900.000.000,00 2.000.000.000,00
32.900.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 4.266.022.900.000,00 37.636.000.000,00
4.303.658.900.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 251.000.000.000,00 48.300.000.000,00
299.300.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEO-
ROLOGI DAN GEOFISIKA 1.636.680.000.000,00 3.150.491.000.000,00
4.787.171.000.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 1.086.500.000.000,00 1.033.570.000.000,00
2.120.070.000.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 218.000.000.000,00 662.459.000.000,00
880.459.000.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 143.900.000.000,00 801.380.000.000,00
945.280.000.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 169.680.000.000,00 653.082.000.000,00
822.762.000.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 18.600.000.000,00 0
18.600.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN
DAN ENERGI 649.800.000.000,00 1.817.398.000.000,00
2.467.198.000.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan 40.200.000.000,00 0
40.200.000.000,00
07.2 Subsektor Energi 609.600.000.000,00 1.817.398.000.000,00

16. RGS Mitra 16 of 21
2.426.998.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI 120.300.000.000,00 1.026.573.000.000,00
1.146.873.000.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata 75.600.000.000,00 1.755.000.000,00
77.355.000.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 44.700.000.000,00 1.024.818.000.000,00
1.069.518.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN
DAERAH DAN TRANSMIGRASI 550.660.000.000,00 2.662.572.000.000,00
3.213.232.000.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 47.800.000.000,00 2.662.572.000.000,00
2.710.372.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan 502.860.000.000,00 0
502.860.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
DAN TATA RUANG 172.802.000.000,00 523.563.000.000,00
696.365.000.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 115.942.000.000,00 445.063.000.000,00
561.005.000.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang 56.860.000.000,00 78.500.000.000,00
135.360.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDA-
YAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA
ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 5.630.370.000.000,00 4.070.269.000.000,00
9.700.639.000.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan 5.355.000.000.000,00 3.984.766.000.000,00
9.339.766.000.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan 202.090.000.000,00 82.304.000.000,00
284.394.000.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Ke-
percayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 41.800.000.000,00 0
41.800.000.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 31.480.000.000,00 3.199.000.000,00
34.679.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA 192.400.000.000,00 36.336.000.000,00
228.736.000.000,00

17. RGS Mitra 17 of 21
12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana 192.400.000.000,00 36.336.000.000,00
228.736.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
ANAK DAN REMAJA 2.040.562.500.000,00 1.730.427.000.000,00
3.770.989.500.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 896.600.000.000,00 60.000.000.000,00
956.600.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 1.127.072.500.000,00 1.670.427.000.000,00
2.797.499.500.000,00
13.3 Subsektor Pemberdayaan Perempuan
Anak dan Remaja 16.890.000.000,00 0
16.890.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN 543.050.000.000,00 210.594.000.000,00
753.644.000.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 536.550.000.000,00 198.369.000.000,00
734.919.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 6.500.000.000,00 12.225.000.000,00
18.725.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA 59.100.000.000,00 5.400.000.000,00
64.500.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 22.100.000.000,00 5.400.000.000,00
27.500.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 37.000.000.000,00 0
37.000.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI 446.418.000.000,00 205.147.000.000,00
651.565.000.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 137.958.000.000,00 93.718.000.000,00
231.676.000.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar 41.810.000.000,00 0 41.810.000.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Tenologi 86.200.000.000,00 2.400.000.000,00
88.600.000.000,00
16.4 Subsektor Kelautan 75.800.000.000,00 42.454.000.000,00 118.254.000.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 31.200.000.000,00 57.800.000.000,00 89.000.000.000,00

18. RGS Mitra 18 of 21
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 73.450.000.000,00 8.775.000.000,00 82.225.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM 311.720.000.000,00 0,00 311.720.000.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 23.820.000.000,00 0 23.820.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 74.010.000.000,00 0 74.010.000.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 213.890.000.000,00 0 213.890.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN 476.567.500.000,00 370.558.000.000,00 847.125.500.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 446.967.500.000,00 311.558.000.000,00 758.525.500.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan 29.600.000.000,00 59.000.000.000,00 88.600.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, DAN PENERANGAN 192.980.000.000,00 32.889.000.000,00 225.869.000.000,00
19.1 Subsektor Politik 17.150.000.000,00 0 17.150.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 15.250.000.000,00 0 15.250.000.000,00
19.3 Subsektor Penerangan 160.580.000.000,00 32.889.000.000,00 193.469.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN
DAN KEAMANAN 1.087.500.000.000,00 1.280.646.000.000,00 2.368.146.000.000,00
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat 2.300.000.000,00 0 2.300.000.000,00
20.2 Subsektor Tentara Nasional Indonesia 598.900.000.000,00 774.375.000.000,00 1.373.275.000.000,00
20.3 Subsektor Kepolisian 262.300.000.000,00 356.271.000.000,00 618.571.000.000,00
20.4 Subsektor Pendukung 224.000.000.000,00 150.000.000.000,00 374.000.000.000,00
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat ini ditetapkan pada bulan Januari 2001.
Setiap perubahan kegiatan untuk Pengeluaran Rutin dan perubahan proyek untuk Pengeluaran Pembangunan

19. RGS Mitra 19 of 21
karena alasan-alasan mendesak dan alasan-alasan tertentu lainnya, disampaikan dengan segera kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk diketahui.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 33.500.000.000.000,00.
Terdiri dari :
(dalam rupiah)
a. Privatisasi 6.500.000.000.000,00
b. Penjualan aset program restrukturisasi
perbankan 27.000.000.000.000,00
c. Penjualan obligasi dalam negeri 0,00
Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 19.029.481.000.000,00.
Terdiri dari :
(dalam rupiah)
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto 35.992.723.000.000,00
– Penarikan pinjaman program 13.727.723.000.000,00
– Penarikan pinjaman proyek 22.265.000.000.000,00
Dikurangi dengan :
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri 16.963.242.000.000,00
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a

20. RGS Mitra 20 of 21
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f dan g
Masalah perkembangan moneter dan perkreditan, serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri
sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijakan kredit dan devisa
dalam bentuk dan arti seperti Pendapatan Negara, Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan dan Dana
Perimbangan sulit untuk dilaksanakan, untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16

21. RGS Mitra 21 of 21
Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah :
1. Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja
modal;
2. Pasal 2 Ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat paling lambat 15 (lima belas) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Pasal 17
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4052