Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Materi Tata Laksana Survei DIEN(2).pdf
Similar to Materi Tata Laksana Survei DIEN(2).pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Materi Tata Laksana Survei DIEN(2).pdf
- 1. TATA LAKSANA SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS DAN KLINIK
- 2. KEBIJAKAN TERKAIT AKREDITASI • Permenkes No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD/TPMDG. • Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1983/2022 tentang Standar Akreditasi Klinik • Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/2011/2022 tentang Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan • Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/32/2023 tentang Lembaga Penyelenggara Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD/TPMDG • Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/110/2023 tentang Tarif Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG • Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat • Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/3991/2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG • Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/105/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Klinik • Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/632/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Laboratorium Kesehatan
- 3. Binwas Registrasi Fasyankes Fasyankes Mengusulkan Survei Akreditasi Survei Akreditasi Surveior Verifikasi Hasil Survei Rekomendasi Status Akreditasi Penetapan Status Akreditasi E- Sertifikat Fasyankes Terakreditasi 1. Terjadi tindakan yang membahayakan di Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG; dan/atau 2. Adanya hasil penilaian yang memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dari hasil penilaian yang lainnya. Validator Validator Validasi Rutin Validasi Sewaktu-waktu masa pasca survei keluar sertifikat : 14 hari MEKANISME PELAKSANAAN SURVEI AKREDITASI
- 4. Content Here • Self Assesment • Penyusunan program peningkatan mutu • Penetapan dan pengukuran indikator mutu • Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Pemenuhan SPA, SDM, proses pelayanan sesuai standar Persiapan Akreditasi • Pelaksanaan Survei • Penetapan status akreditasi Pelaksanaan Assesment Eksternal oleh Surveior Pelaksanaan Akreditasi • Membuat perencanaan perbaikan strategis • Melaksanakan perencanaan perbaikan strategis yang telah disusun Kegiatan Perbaikan Setelah Dilaksanakan Survei Akreditasi Pasca Akreditasi Pasal 14 Pasal 17 Pasal 22 PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS dan KLINIK
- 5. PELAKSANAAN SURVEI YANG DIATUR DALAM JUKNIS SURVEI PERSIAPAN PENDAFTARAN KESEPAKATAN SURVEI PELAKSANAAN PELAPORAN HASIL SURVEI VERIFIKASI & REKOMENDASI PENETAPAN STATUS AKREDITASI KEGIATAN PASCA AKREDITASI UMPAN BALIK PELAKSANAAN SURVEI
- 6. Pelaksanaan teknis survei akreditasi Klinik diatur dalam Petunjuk Teknis Survei Akreditasi (Kepdirjen HK.02.02/I/3991/2022). Khusus untuk pelaksanaan pada tahun 2023 dilakukan beberapa penyesuaian berdasarkan Surat Edaran Dirjen Yankes nomor HK.02.02/D/7012/2023 tanggal 27 April 2023, sebagai berikut:
- 7. Persyaratan yang harus dipenuhi Puskesmas yang akan mengajukan usulan survei Akreditasi pada tahun 2023 I
- 8. 1) Bagi Ka Pusk yg blm mengikuti Pelatihan Manajemen Pusk dpt dipenuhi dgn surat pengusulan Keikutsertaan dlm pelatihan manajemen Pusk dari Dinkes Kab / Kota 2) Pelaporan INM melalui Aplikasi Mutu Fayankes minimal 3 bln terachir baik perdana maupun reakreditasi. 3) Pelaporan IKP melalui aplikasi Mutu Fasyankes minimal 3 bln terachir baik perdana maupun reakreditasi 4) Persyaratan dokumen PPS Pusk reakreditasi ditiadakan
- 9. Persyaratan yang harus dipenuhi Klinik yang akan mengajukan usulan survei akreditasi pada tahun 2023 II
- 10. 1) Memiliki perizinan berusaha. Bagi Klinik Pemerintah Non Badan Layanan Umum (BLU) atau Non Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perizinan dapat dilakukan/ diperoleh di luar sistem OSS. 2) Telah teregistrasi di Kementerian Kesehatan. 3) Penanggung jawab teknis Klinik adalah seorang tenaga medis yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut.
- 11. 4) Seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan (pemberi asuhan) memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku di dalam aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK). 5) Bagi Klinik Pratama ada bukti pengisian Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) yang telah di-update (100%) dan dilakukan validasi (100%) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Bagi Klinik Utama mengisi data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan secara free text pada ASPAK.
- 12. 6) Ada bukti pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) melalui aplikasi Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan minimal 1 (satu) bulan terakhir, baik bagi survei perdana maupun bagi survei ulang (reakreditasi). 7) Persyaratan ada bukti pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) melalui aplikasi Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditiadakan, dan diganti dengan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Penanggung Jawab Klinik yang menyatakan bahwa: Admin LPA: jika Klinik sudah lapor INM minimal 1 bulan terakhir, maka dinyatakan telah memenuhi persyaratan! Admin LPA: persyaratan lapor IKP tidak perlu diperhatikan!
- 13. Penanggung jawab menyatakan bahwa : a) Klinik memiliki kebijakan pelaporan internal IKP; a) Klinik melakukan investigasi apabila terjadi insiden keselamatan pasien; dan b) Klinik melakukan upaya pencegahan dan perbaikan, agar insiden tidak terulang kembali. Surat pernyataan seperti yang diminta pada no 7 menjadi bagian dari dokumen pendaftaran yang harus disampaikan kepada Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA).
- 14. DOKUMEN PENDAFTARAN : 1) Surat permohonan klinik untuk dilakukan survei kepada LPA 2) Laporan hasil penilaian mandiri (self assessment). 3) Surat pernyataan terkait IKP sebagai ganti bukti pelaporan Insiden Keselamatan Pasien. 4) Persyaratan hasil Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) untuk Klinik reakreditasi ditiadakan. Admin LPA: dokumen PPS tidak perlu dimintakan dari Klinik! Admin LPA: perhatikan kesesuaian isi surat pernyataan, di atas kertas bermaterai, ditandatangani oleh PJ Klinik. Surat pernyataan diupload dalam 1 file pdf dengan surat permohonan.
- 15. oPELAKSANAAN SURVEI Dokumen implementasi sebagai pendukung pemenuhan masing-masing elemen penilaian yang disampaikan Klinik kepada LPA minimal 3 (tiga) bulan ke belakang dari pelaksanaan survei, baik untuk survei perdana maupun survei ulang (re-akreditasi). Dalam telaah , Klinik menyediakan pencatatan rekam medis Admin LPA: meminta Klinik mengupload dokumen implementasi melalui link yang diberikan pada SINAF
- 16. PERSYARATAN PENGAJUAN PENGUSULAN SURVEI AKREDITASI No. RINCIAN PERSYARATAN PUSKESMAS KLINIK 1. Memiliki perizinan berusaha + + 2. Sudah teregistrasi di Kementerian Kesehatan + + 3. Pengisian ASPAK Perdana: Update 100%, Validasi 100% Reakreditasi: + pemenuhan SPA minimal 60% Update 100% Validasi 100% 4. Pelaporan INM 3 bulan terakhir Perdana: 1 bulan terakhir Reakreditasi: 1 bulan terakhir 5. Pelaporan IKP 3 bulan terakhir Cukup surat pernyataan PERSIAPAN
- 17. No. RINCIAN PERSYARATAN PUSKESMAS KLINIK 6. Memiliki STR yang masih berlaku 100% tenaga medis & tenaga kesehatan (SISDMK) 100% tenaga medis & tenaga kesehatan (SISDMK) 7. Memiliki SIP yang masih berlaku 80% tenaga medis (SISDMK) 100% tenaga medis & tenaga kesehatan (SISDMK) 8. Pimpinan Fasyankes Kepala Puskesmas minimal pendidikan S1 kesehatan, kecuali daerah T/ST minimal D3 kesehatan, dan ada surat pengusulan mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas oleh Dinkes Kab/Kota PJ Teknis Klinik seorang tenaga medis 9. Keberadaan dokter Reakreditasi: harus memiliki dokter PERSYARATAN PENGAJUAN PENGUSULAN SURVEI AKREDITASI PERSIAPAN
- 18. METODE Metode hybrid 01 Metode luring 02 * Full luring apabila terdapat dilakukan survey secara hybrid dibuktikan dengan
- 19. JUMLAH SURVEIOR DAN HARI SURVEI EFEKTIF
- 20. TAHAPAN KEGIATAN AKREDITASI & JENIS SURVEI SURVEI PERDANA Survei pada Puskesmas, Klinik, yang mengajukan survei akreditasi. SURVEI ULANG Survei pada Puskesmas, Klinik, yang: 1. Telah status akreditasinya, 2. Ingin akreditasinya, atas status akreditasinya. SURVEI REMEDIAL Survei pada Puskesmas, Klinik, yang dinyatakan atau tidak terakreditasi. T A H A P A N K E G I A T A N AKREDITASI 1. Persiapan Akreditasi. JENIS SURVEI 2. Pelaksanaan Akreditasi: a. Survei. b. Penetapan Status Akreditasi. 3. Pascaakreditasi.
- 21. KETENTUAN Fasyankes menerima atas status yg diperoleh, namun masih ingin menaikkan status kelulusan Dilakukan pada bab-bab tertentu Dilakukan min 3 bln dan max 6 bln Belum mencapai paripurna Capaian bab kurang dari 80%namun diatas 60% Dilakukan oleh surveior yang sama Fasyankes tidak menerima atas status yg diperoleh Pengajuan dilakukan max 14 hari kerja setelah penetapan disertai alas an banding Pengajuan ditujukan kepada Direktur Jenderal ditembuskan kepada LPA. Direktur Jenderal membuat surat pemebritahuan untuk melaksanakan survei ulang Survei dilakukan pada seluruh bab Fasyankes belum mencapai batas minimal kelulusan Dilakukan pada bab-bab tertentu Dilakukan min 3 bln dan max 6 bln setelah dinyatakan tidak lulus Dilakukan oleh surveior yang sama
- 22. PELAKSANAAN SURVEI YANG DIATUR DALAM JUKNIS SURVEI PERSIAPAN PENDAFTARAN KESEPAKATAN SURVEI PELAKSANAAN PELAPORAN HASIL SURVEI VERIFIKASI & REKOMENDASI PENETAPAN STATUS AKREDITASI KEGIATAN PASCA AKREDITASI UMPAN BALIK PELAKSANAAN SURVEI
- 23. PENDAFTARAN 1. Surat permohonan fasyankes untuk dilakukan survei, ditujukan kepada lembaga penyelenggara akreditasi; 2. Laporan hasil penilaian mandiri (self assessment); 3. Bagi Puskesmas melampirkan surat usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah dinyatakan siap untuk disurvei. ♠ Dilakukan oleh pemilik atau kepala fasilitas pelayanan kesehatan kepada salah satu lembaga penyelenggara akreditasi (LPA). ♠ Pengajuan survei re-akreditasi Perdana sewaktu-waktu bila sudah siap ♠ LPA memberikan respon selambat-lambatnya kerja, apakah permohonan diterima atau tidak. Jika diterima, fasilitas pelayanan kesehatan melengkapi dokumen pendaftaran. ♠ LPA melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan mutlak dan kelengkapan dokumen TERPENUHI & LENGKAP penjadwalan survei TIDAK TERPENUHI dan/atau TIDAK LENGKAP perbaikan dalam 5 hari kerja
- 24. PELAKSANAAN SURVEI YANG DIATUR DALAM JUKNIS SURVEI PERSIAPAN PENDAFTARAN KESEPAKATAN SURVEI PELAKSANAAN PELAPORAN HASIL SURVEI VERIFIKASI & REKOMENDASI PENETAPAN STATUS AKREDITASI KEGIATAN PASCA AKREDITASI UMPAN BALIK PELAKSANAAN SURVEI
- 25. ISI KESEPAKATAN: 1. Tanggal pelaksanaan 2. Pembiayaan 3. Pimpinan fasyankes wajib hadir selama pelaksanaan survei, kecuali dalam kondisi darurat. 4. Menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan, dan tidak melakukan pemalsuan data. KESEPAKATAN DAN PELAKSANAAN SURVEI ♠ Fasilitas pelayanan kesehatan meng-upload dokumen pendukung pemenuhan masing-masing Elemen Penilaian kepada LPA sebelum pelaksanaan survei melalui tautan yang diberikan LPA. ♠ Dokumen implementasi yang disiapkan adalah 1 tahun ke belakang untuk reakreditasi dan minimal 3 bulan ke belakang untuk survei perdana (kecuali rekam medik, akan dilihat saat di lapangan) ♠ LPA memberikan ISI KESEPAKATAN: 1. Tanggal pelaksanaan. 2. Pembiayaan. 3. Pimpinan fasyankes wajib hadir selama pelaksanaan survei, kecuali dalam kondisi darurat. 4. Menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan, dan tidak melakukan pemalsuan data. ♠ LPA akan membuat kesepakatan tertulis dalam jangka waktu 14 hari kerja. ♠ Setelah kesepakatan tertulis ditandatangani, LPA akan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terkait pelaksanaan kegiatan survei.
- 26. PELAKSANAAN SURVEI YANG DIATUR DALAM JUKNIS SURVEI PERSIAPAN PENDAFTARAN KESEPAKATAN SURVEI PELAKSANAAN PELAPORAN HASIL SURVEI VERIFIKASI & REKOMENDASI PENETAPAN STATUS AKREDITASI KEGIATAN PASCA AKREDITASI UMPAN BALIK PELAKSANAAN SURVEI
- 27. PEMBAGIAN TUGAS SURVEIOR BAB JUMLAH EP TATA KELOLA SUMBER DAYA DAN UKM EP TATA KELOLA PELAYANAN DAN PENUNJANG EP 1 102 ✅ 59 ✅ 43 2 94 ✅ 94 0 3 42 0 ✅ 42 4 34 ✅ (KECUALI TATALAKSANA KIA, TB DAN TPM) 31 ✅ (KECUALI TATALAKSANA KIA, TB DAN TPM) 4.2.1.d (1 EP), 4.4.1.e (1 EP), 4.5.1.e (1 EP) 3 5 56 0 ✅ 56 TOTAL 328 184 144 BAB JUMLAH EP TATA KELOLA SUMBER DAYA DAN UKM EP TATA KELOLA PELAYANAN DAN PENUNJANG EP 1 19 ✅ 19 0 2 18 ✅ 18 0 3 67 0 ✅ 67 TOTAL 104 37 67 PUSKESMAS KLINIK
- 28. CONTOH : JADWAL SURVEI PUSKESMAS – HYBRID (1 HR DARING, 2 HR LURING) Waktu Surveior Bidang Tata KelolaSumberDayadanUKM Surveior Bidang Tata KelolaPelayanan dan Penunjang Penanggung Jawab Acara Hari Pertama (Daring) 07.30 – 08.00 Puskesmas melakukan persiapan untuk melakukan pembukaan (opening meeting) secara daring Kepala Puskesmas 08.00 – 08.30 Acara inti pembukaan pertemuan / opening meeting: a) Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Dearah Kabupaten/Kota atau yang mewakili, b) Sambutan Kepala Puskesmas, c) Perkenalan Tim Surveior dan puskesmas, d) Pembacaan Doa, e) Tim Surveior mengambil alih kendali acara Kepala Puskesmas 08.30 – 08.45 a. Pembacaan Jadwal Survei dan Kode Etik oleh Tim Surveior b. Serah Terima Surat Penyataan Surveior dan Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.30 Presentasi Kepala Puskesmas tentang Garis Besar Kegiatan dan upaya puskesmas, upaya peningkatan mutu, kinerja dan keselamatan pasien serta pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi Ketua Tim Surveior 09.30 – 09.45 Rehat a. Ketua Tim Surveior membagi 2 kelas (breakout room) b. UKP menyiapkan daftar pasien rawat inap hari ini Ketua Tim Surveior 09.45 – 12.00 Melakukan telaah dokumen Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telaah dokumen Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior Hari Kedua (Luring) 08.00 – 08.45 Klarifikasi dan masukan Kepala Puskesmas 08.45 – 09.00 Rehat kopi UKP menyiapkan daftar pasien rawat jalan dan rawat inap 2 (dua) bulan terakhir untuk telaah rekam medis tertutup 09.00 – 12.00 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior Hari Ketiga (Luring) 08.00 – 08.45 Klarifikasi dan masukan Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.00 Rehat kopi 09.00 – 12.00 Telusur ke lintas sektor, tokoh masyarakat, pengguna layanan, Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 14.30 Telusur Fasilitas Ketua Tim Surveior 14.30 – 15.30 Penyusunan laporan (rapat internal Tim Surveior untuk exit conference) Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Acara penutupan pertemuan / exit conference: a) Paparan exit conference, b) Penyerahan kendali kepada Kepala Puskesmas, c) Sambutan penutupan dari Kepala Puskesmas, c) Sambutan penutupan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota atau yang mewakili, e) Pembacaan Doa Ketua Tim Surveior KepalaPuskesmas
- 29. CONTOH : JADWAL SURVEI PUSKESMAS – FULL LURING (3 HR LURING) Waktu Surveior Bidang Tata KelolaSumberDayadan Ukm Surveior Bidang Tata KelolaPelayanan Dan Penunjang Penanggung Jawab Acara Hari Pertama (Luring) 07.30 – 08.00 Surveior tiba di puskesmas, persiapan untuk melakukan pembukaan (opening meeting) Kepala Puskesmas 08.00 – 08.30 Acara inti pembukaan pertemuan / opening meeting: a) Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Dearah Kabupaten/Kota atau yang mewakili, b) Sambutan Kepala Puskesmas, c) Perkenalan Tim Surveior dan puskesmas, d) Pembacaan Doa, e) Tim Surveior mengambil alih kendali acara Kepala Puskesmas 08.30 – 08.45 a. Pembacaan Jadwal Survei dan Kode Etik oleh Tim Surveior b. Serah Terima Surat Penyataan Surveior dan Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.30 Presentasi Kepala Puskesmas tentang Garis Besar Kegiatan dan upaya puskesmas, upaya peningkatan mutu, kinerja dan keselamatan pasien serta pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi Ketua Tim Surveior 09.30 – 09.45 Rehat kopi a. Surveior meminta Kepala Puskesmas dan tim menyiapkan dokumen yang telah disusun sesuai masing- masing bidang b. Khusus untuk UKP ditambahkan dokumen: Daftar pasien rawat jalan dan rawat inap 2 (dua) bulan terakhir untuk telaah rekam medis tertutup Daftar pasien rawat inap hari ini Ketua Tim Surveior 09.45 – 12.00 Melakukan telaah dokumen Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior Hari Kedua (Luring) 08.00 – 08.45 Klarifikasi dan masukan Kepala Puskesmas 08.45 – 09.00 Rehat kopi 09.00 – 12.00 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior Hari Ketiga (Luring) 08.00 – 08.45 Klarifikasi dan masukan Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.00 Rehat kopi 09.00 – 12.00 Telusur ke lintas sektor, tokoh masyarakat, pengguna layanan, Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 14.30 Telusur Fasilitas Ketua Tim Surveior 14.30 – 15.30 Penyusunan laporan (rapat internal Tim Surveior untuk exit conference) Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Acara penutupan pertemuan / exit conference: a) Paparan exit conference, b) Penyerahan kendali kepada Kepala Puskesmas, c) Sambutan penutupan dari Kepala Puskesmas, c) Sambutan penutupan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota atau yang mewakili, e) Pembacaan Doa Ketua Tim Surveior KepalaPuskesmas
- 30. CONTOH : JADWAL SURVEI KLINIK – HYBRID (1 HR DARING, 1 HR LURING) Waktu Surveior Bidang Tata KelolaSumberDayadanUKM Surveior Bidang Pelayanan dan Penunjang Penanggung Jawab Acara Hari Pertama (Daring) 07.30 – 08.00 Klinik melakukan persiapan untuk melakukan pembukaan (opening meeting) secara daring Kepala Klinik 08.00 – 08.30 Acara inti pembukaan pertemuan / opening meeting secara daring: a. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pemilik Klinik atau yang mewakili b. Sambutan Kepala Klinik c. Perkenalan Tim Surveior dan klinik d. Pembacaan Doa e. Tim Surveior mengambil alih kendali acara Kepala Klinik 08,30– 08.45 a. Penyampaian maksud dan tujuan survei b. Pembacaan Jadwal Survei, Kode Etik c. Serah Terima Surat Penyataan Surveior dan Surat Pernyataan Kepala Klinik Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.30 Presentasi Kepala Klinik tentang profil Klinik, program peningkatan mutu internal dan pelaporan IKP Kepala Klinik 09.30 – 09.45 Rehat Ketua Tim Surveior membagi 2 kelas (breakout room) UKP menyiapkan daftar pasien rawat inap hari ini (Klinik) Tim Surveior 09.45 – 12.00 Melakukan telaah dokumen Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telaah dokumen Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Tim Surveior Hari Kedua (Luring) 08.00 – 08.45 Briefing Harian Tim Surveior 08.45 – 09.00 Rehat kopi 09.00 – 12.00 Telusur ke pengguna layanan, Kepala Klinik, Pemilik Klinik atau Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 14.30 Telusur Fasilitas Tim Surveior 14.30 – 15.30 Penyusunan laporan (rapat internal Tim Surveior untuk exit conference) Tim Surveior 15.30 – 16.00 Acara penutupan pertemuan / exit conference: a. Paparan exit conference b. Penyerahan kendali kepada Kepala Klinik c. Sambutan penutupan dari Kepala Klinik d. Sambutan penutupan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota atau pemilik klinik atau yang mewakili e. Pembacaan Doa Ketua Tim Surveior,KepalaKlinik
- 31. DAPAT DILAKUKAN TANPA DENDA ATAU GANTI RUGI JIKA TERJADI: ♠ Keadaan kahar (force majeure) antara lain bencana alam, bencana non alam atau peristiwa besar lain yang tidak terduga yang mengganggu operasional; dan/atau ♠ Mogok kerja massal yang menyebabkan Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG harus berhenti pelayanannya. ♠ Dituangkan dalam kesepakatan pelaksanaan akreditasi. Penyampaian adanya penundaan survei disampaikan Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG kepada lembaga penyelenggara akreditasi. ♠ Minimal 7 (tujuh) hari kerja melalui SINAF sebelum tanggal pelaksanaan survei, dan tembusan kepada Kementerian Kesehatan. Penundaan Jadwal Survei PENUNDAAN SURVEI
- 32. PENGHENTIAN SURVEI ♠ Kegiatan survei akreditasi akan dihentikan apabila Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG tidak mematuhi ketentuan kesepakatan pelaksanaan survei yang telah ditandatangani antara Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD atau TPMDG dengan lembaga penyelenggara akreditasi. ♠ Lembaga penyelenggara akreditasi kemudian menyampaikan penghentian survei kepada Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD atau TPMDG disertai dengan alasan penghentian survei tersebut, dan tembusan kepada Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat. ♠ Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD atau TPMDG yang telah dihentikan survei akreditasinya, harus melakukan pengajuan usulan survei akreditasi baru.
- 33. PELAKSANAAN SURVEI YANG DIATUR DALAM JUKNIS SURVEI PERSIAPAN PENDAFTARAN KESEPAKATAN SURVEI PELAKSANAAN PELAPORAN HASIL SURVEI VERIFIKASI & REKOMENDASI PENETAPAN STATUS AKREDITASI KEGIATAN PASCA AKREDITASI UMPAN BALIK PELAKSANAAN SURVEI
- 34. PELAPORAN, VERIFIKASI, REKOMENDASI DAN PENETAPAN ♠ Laporan hasil survei akan . ♠ Laporan hasil verifikasi dikirimkan kepada ketua LPA yang dijadikan dasar pembuatan rekomendasi penetapan status akreditasi. ♠ Rekomendasi penetapan status akreditasi dikirimkan melalui SINAF kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan ♠ Penerbitan sertifikat akreditasi elektronik atau surat pemberitahuan ketidaklulusan kerja setelah survei dilakukan. ♠ Ketua Tim Surveior mengirimkan laporan hasil survei melalui SINAF paling lama setelah survei dilaksanakan. LAPORAN HASIL SURVEI VERIFIKASI oleh VERIFIKATOR LPA REKOMENDASI PENETAPAN STATUS AKREDITASI oleh KETUA LPA PENETAPAN STATUS AKREDITASI oleh DIRJEN YANKES
- 35. Status Akreditasi Kriteria Paripurna Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80% Utama 1.Bila bab 1, 2, dan 4 mendapat nilai minimal 80% 2.Bila bab 3 mendapat nilai minimal 70% 3.Bila bab 5 mendapat nilai minimal 75% Madya 1.Bila bab 1, 2, dan 4 mendapat nilai minimal 75% 2.Bila bab 3 mendapat nilai minimal 60% 3. Bila bab 5 mendapat nilai minimal 70% Dasar 1.Bila bab 1 mendapat nilai minimal 75% 2.Bila bab 2, 4 dan 5 mendapat nilai minimal 60% 3.Bila bab 3 mendapat nilai minimal 50% Tidak terakreditasi 1.Bila bab 1 mendapat nilai kurang dari 75% 2.Bila bab 2, 4 dan 5 mendapat nilai kurang dari 60% 3.Bila bab 3 mendapat nilai kurang dari 50% STATUS AKREDITASI PUSKESMAS 36
- 36. Hasil Akreditasi Kriteria Paripurna Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80% Utama 1.Bab TKK mendapat nilai minimal 80% 2.Bab PMKP mendapat nilai minimal 60%3.Bab PKP mendapat nilai minimal 80% Madya 1.Bab TKK mendapat nilai minimal 75% 2.Bab PMKP mendapat nilai minimal 40%3.Bab PKP mendapat nilai minimal 75% Tidak terakreditasi 1.Bab TKK mendapat nilai kurang dari 75% 2.Bab PMKP mendapat nilai kurang dari 40% 3.Bab PKP mendapat nilai kurang dari 75% STATUS AKREDITASI KLINIK 37
- 37. PELAKSANAAN SURVEI YANG DIATUR DALAM JUKNIS SURVEI PERSIAPAN PENDAFTARAN KESEPAKATAN SURVEI PELAKSANAAN PELAPORAN HASIL SURVEI VERIFIKASI & REKOMENDASI PENETAPAN STATUS AKREDITASI KEGIATAN PASCA AKREDITASI UMPAN BALIK PELAKSANAAN SURVEI
- 38. PUSKESMAS KLINIK DINAS KESEHATAN KABUATEN/KOTA LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI WAJIB MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN PROGRAM PERBAIKAN STARATEGIS (PPS) DINAS KESEHATAN PROVINSI SEBAGAI BAHAN MONITORING DAN EVALUASI AKREDITASI
- 39. 6 SURVEIOR Permenkes 34 Tahun 2022 Pasal 9 Lembaga Penyelenggara Akreditasi dalam menyelenggarakan kewajiban survei akreditasi harus memiliki tim surveior Pasal 10 Tim Surveior Puskesmas & Klinik terdiri atas : 1. bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat; dan 2. bidang tata kelola pelayanan dan penunjang.
- 40. PEMILIHAN SURVEIOR DALAM PENUGASAN LPA memprioritaskan surveior yang berdomisili di provinsi yang sama dengan fasyankes yang akan di survei dan tidak menugaskan surveior yang memiliki potensi conflict of interest dengan kriteria Melakukan pelanggaran kode etik surveior dan memperoleh sanksi sesuai ketentuan yang berlaku Potensi conflict of interest lain dengan Puskesmas, Klinik Pernah terjadi konflik antara surveior dengan Puskesmas, Klinik Surveior pernah melakukan survei akreditasi Puskesmas dan Klinik, pada periode survei akreditasi sebelumnya kecuali untuk survei remedial dan survei peningkatan status Surveior mempunyai hubungan saudara kandung/keluarga inti dengan Kepala Puskesmas dan Klinik Surveior pernah bekerja dan/atau pernah menjadi bagian dari unsur organisasi di Puskesmas dan Klinik
- 41. KODE ETIK SURVEIOR HAL-HAL YANG WAJIB a. Bersikap ramah, santun dan terbuka; b. Bersikap jujur dan tidak memihak; c. Sadar akan kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai surveior yang merupakan wakil dari lembaga penyelenggara akreditasi; d. Dapat memberikan solusi/penyelesaian bila ditemukan ketidaksesuaian standar; e. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya; f. Menjaga kondisi kesehatan dan menghilangkan kebiasaan tidak sehat; g. Patuh terhadap ketentuan di Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG setempat; h. Menjaga penampilan dalam hal berpakaian pada saat pelaksanaan survei; i. Mengikuti dan memahami perkembangan IPTEK, dalam bidang keahliannya terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, praktek klinis, manajemen dan instrumen akreditasi; j. Bekerja sesuai pedoman dan kode etik yang ditetapkan; dan k. Tidak menggunakan tim/lembaga penyelenggara akreditasi/ Kementerian Kesehatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau melakukan promosi diri dengan tujuan memperoleh imbalan HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH a. Bersikap tidak bersahabat; b. Menyatakan kelulusan atau ketidaklulusan; c. Meminta fasilitas di luar bidang akreditasi baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga; d. Menyalahkan tanpa dasar dan tak memberi solusi; e. Merokok dan minum minuman keras selama kegiatan survei; f. Memakai baju tidak resmi/tidak sopan/baju casual/jeans pada saat survei; g. Menawarkan diri untuk menjadi pembimbing; h. Meminta/menerima uang/oleh-oleh/barang; i. Mempersingkat waktu survei; j. Meninggalkan Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG disaat survei; k. Memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau surveior lain; l. Mengirimkan laporan survei yang tidak sesuai dengan fakta dan analisa yang ditemukan dilapangan; dan m. Tergabung dalam lebih dari 1 (satu) lembaga penyelenggara akreditasi
- 42. SANKSI SEDANG SANKSI BERAT SANKSI RINGAN TEGURAN TERTULIS SANKSI SURVEIOR PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENUGASAN SURVEI SELAMA 6 BULAN PEMBERHENTIAN SEBAGAI SURVEIOR SANKSI DIBERIKAN OLEH KETUA LPA SETELAH DILAKUKAN SIDANG DAN KELUARNYA REKOMENDASI SANKSI DARI BIDANG ETIK DI LPA
- 43. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Akreditasi Menteri & Gubernur 1. supervisi; 2. pemberian konsultasi dan bimbingan teknis; 3. fasilitasi pendidikan dan pelatihan; 4. pemantauan; dan/atau 5. evaluasi. 1. fasilitasi pemahaman Standar Akreditasi; 2. pembinaan penyusunan PPS; 3. p e m b i n a a n d a l a m p e n y e l e n g g a r a a n peningkatan mutu; 4. pembinaan dalam penetapan dan pengukuran indikator mutu; dan 5. pembinaan dalam pelaporan insiden keselamatan pasien. Bupati/ Walikota Pasal 30
- 44. Pelaksanaan Survei Direktur Jenderal dapat melakukan penyesuaian atau pencabutan penetapan status Akreditasi atau rekomendasi pelaksanaan kembali survei Akreditasi kepada lembaga penyelenggara Akreditasi, apabila ditemukan: a. ketidaksesuaian status Akreditasi berdasarkan Standar Akreditasi pada saat validasi; b. adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan indikator nasional mutu berdasarkan laporan melalui sistem informasi; dan/atau c. ditemukan tindakan yang membahayakan keselamatan pasien. Lembaga 1. monitoring dan evaluasi persyaratan lembaga penyelenggara Akreditasi 2. monitoring dan evaluasi kinerja lembaga penyelenggara Akreditasi, meliputi: a. pencapaian indikator kinerja lembaga; dan b. pencapaian target indikator mutu lembaga; dan c. menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara Akreditasi dalam pelaksanaan Akreditasi. Pembinaan dan Pengawasan Kemenkes Pasal 31 Pasal 32
- 45. PELAKSANAAN SURVEI YANG DIATUR DALAM JUKNIS SURVEI PERSIAPAN PENDAFTARAN KESEPAKATAN SURVEI PELAKSANAAN PELAPORAN HASIL SURVEI VERIFIKASI & REKOMENDASI PENETAPAN STATUS AKREDITASI KEGIATAN PASCA AKREDITASI UMPAN BALIK PELAKSANAAN SURVEI
- 46. UMPAN BALIK DIBERIKAN PUSKESMAS DAN KLINIK 7 HARI KERJA SETELAH E SERTIFIKAT DAN REKOMENDASI SURVEI DITERIMA MELAKUI SINAF Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permenpan 14/2017). Unsur umpan balik pelaksanaan survei akan meliputi: DALAM PROSES PENGEMBANGAN DI SINAF
- 47. TRANSFORMASI SISTEM INFORMASI AKREDITASI FASYANKES NON RS 1. Proses akreditasi FKTP versi sebelumnya hanya Puskesmas melalui aplikasi SIAF (2019-2021) 2. Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh LPA yg sebelumnya dilakukan oleh KAFKTP dan KALK 3. Apliksi SIAF belum terintegrasi dengan aplikasi lain di Kemenkes 4. Tanda tangan sertifikat masih tanda tangan manual atau belum menggunakan tanda tangan elektronik
- 48. SINAF • Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes (SINAF) adalah aplikasi untuk membantu pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG • SINAF telah teregistrasi dengan aplikasi di lingkungan Kemenkes untuk mendukung proses akreditasi • SINAF aplikasi web base menggunakan server Kemenkes yang dapat akses menggunakan web browser oleh user sesuai kewenangan masing-masing • Pengguna SINAF adalah LPA dan Kemenkes yang dapat diakses melalui https://sinaf.kemkes.go.id
- 49. MODUL APLIKASI SINAF 1. Pengusulan survei 2. Penjadwalan survei 3. Pelaporan hasil survei 4. Verifikasi laporan hasil survei 5. Pemberian rekomendasi status akreditasi 6. Penetapan status akreditasi 7. Penerbitan sertifikat akreditasi elektronik
- 50. INTEGRASI SINAF DFO SINAF REGISTRASI FASYANKES registrasifasyankes.kemkes.go.id Pengguna : 1. Fasyankes 2. Dinkes Provinsi & Kab/Kota dfo.kemkes.go.id Pengguna : 1. Fasyankes 2. Dinkes Provinsi & Kab/Kota sinaf.kemkes.go.id Pengguna : 1. Lembaga Penyelenggara Akreditasi
- 51. UPDATE DATA FASYANKES REGISTRASI FASYANKES DATA FASYANKES ONLINE 1. Digunakan untuk melakukan update data dan laporan yang dibutuhkan sesuai dengan periode masing-masing 2. User dapat menampilkan sertifikat elektronik kode fasyankes (setelah fasyankes melakukan update) 3. Melakukan usulan survei akreditasi Non RS 1. Proses registrasi fasyankes 2. Validasi registrasi oleh Dinas Kesehatan 3. Menghasilkan kode registrasi fasyankes 4. User tidak dapat melakukan update setelah mendapatkan kode registrasifasyankes.kemkes.go.id dfo.kemkes.go.id New
- 52. ALUR PROSES AKREDITASI BERDASARKAN KATEGORI USER Penetapan Akreditasi dan penerbitan sertifikat Registrasi & DFO Sertifikat Elektronik LPA (13)
- 54. KESIMPULAN 1. Semua fasyankes wajib melakukan registrasi fasyankes sebelum mengajukan akreditasi 2. Update data fasyankes harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akreditasi 3. Aplikasi SINAF sudah integrasi dengan aplikasi lain untuk mendukung semua proses akreditasi 4. Dinas Kesehatan Povinsi, Kab/Kota melakukan monitoring dan evaluasi proses akreditasi di wilayah masing-masing 5. LPA wajib untuk mengikuti proses akreditasi melalui aplikasi SINAF sesuai juknis