2. 2
KEBIJAKAN TERKAIT AKREDITASI
• Permenkes No. 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas,
Klinik, Labkes, UTD, TPMD/TPMDG
• KEPMENKES No HK.01.07/MENKES/1983/2022 tentang Standar
Akreditasi Klinik
• Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/110/2023 tentang Tarif Survei
Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD/TPMDG
• Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/32/2023 ttg Lembaga
Penyelenggara Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD,
TPMD/TPMDG
• Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan
No.HK.02.02/I/3991/2022 Tentang Petunjuk Teknis Survei
Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD/TPMDG
• Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan Nomor.Hk.02.02/I/105/2023 Tentang Instrumen Survei
Akreditasi Klinik
3. SURVEIOR
Pasal 9
Lembaga Penyelenggara
Akreditasi harus memiliki
surveior
Pasal 10
Jenis Surveior
1. Surveior Puskesmas &
Klinik
2. Surveior Labkes & UTD
3. Surveior TPMD &
TPMDG
Tim Surveior Puskesmas & Klinik terdiri atas :
1. bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat; dan
2. bidang tata kelola pelayanan dan penunjang.
Tim Surveior Labkes & UTD terdiri atas :
1. bidang manajemen pelayanan kesehatan; dan
2. bidang teknis pelayanan Laboratorium Kesehatan dan UTD.
Tim Surveior TPMD & TPMDG terdiri atas :
1. bidang tata kelola ; dan
2. bidang teknis pelayanan klinis
4. PELATIHAN CALON SURVEIOR AKREDITASI PUSKESMAS DAN KLINIK
Calon Surveior Akreditasi
Puskesmas dan Klinik
yang Telah Direkrut LPA
LPA
Surveior Akreditasi
Puskesmas dan Klinik
PELATIHAN CALON SURVEIOR
• Dilaksanakan oleh LPA bekerja sama
dengan BBPK/Bapelkes terakreditasi.
• Menggunakan kurikulum & modul yang
ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan.
• 1 kelas maksimal 30 peserta.
Rekrutmen
Calon Surveior
Baru PERSYARATAN KHUSUS PERSYARATAN UMUM
PERSYARATAN TIM SURVEIOR sesuai Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Pasal 11
KRITERIA PESERTA PELATIHAN CALON SURVEIOR
sesuai Kurikulum Pelatihan Calon Surveior
Puskesmas dan Klinik, 2023
KRITERIA KHUSUS KRITERIA UMUM + belum pernah mengikuti
pelatihan surveior
akreditasi FKTP yang
diselenggarakan oleh
Kemenkes atau LPA
5. PENDAFTARAN SURVEIOR AKREDITASI YANG TELAH DILATIH KEMENTERIAN KESEHATAN
Surat Plt. Direktur Mutu Pelayanan
Kesehatan nomor YM.02.01/VI/1/730/2023
tanggal 2 Maret 2023
Surveior Akreditasi FKTP
Surveior Akreditasi
Laboratorium Kesehatan
LPA
Surat Plt. Direktur Mutu Pelayanan
Kesehatan nomor YM.02.01/VI/1/…/2023
tanggal 4 Maret 2023
LPA
Surveior Akreditasi
Puskesmas & Klinik
Surveior Akreditasi
Laboratorium Kesehatan
& UTD
Bidang Admen
Bidang UKM
Bidang UKP
Mendaftar
(biodata, KTP,
sertifikat pelatihan)
Bidang
Manajemen
Bidang Teknis
Bidang Tata Kelola
Sumber Daya &
UKM
Bidang Tata Kelola
Pelayanan &
Penunjang
Bidang Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Bidang Teknis
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan & UTD
7. PERSYARATAN SURVEYOR
7
PERSYARATAN UMUM
WNI
Bebas Tindak Pidana
Sehat Jasmani dan Rohani
Bebas Narkoba
Bersedia Ditugaskan Dimanapun
+ belum pernah mengikuti pelatihan
surveior akreditasi FKTP yang
diselenggarakan oleh Kemenkes atau
LPA
Bidang tata kelola sumber daya dan upaya
kesehatan masyarakat
• Tenaga medis atau Nakes lainnya Pendidikan
paling rendah S1 bidang kesehatan
• Pengalaman paling singkat 3 tahun
• Bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik
• Mengelola program yankes dasar,
dan/atauMengelola program mutu yankes
dasar
PERSYARATAN KHUSUS
Bidang tata kelola pelayanan dan
penunjang
• Tenaga medis
• Pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau
Klinik paling singkat 3 tahun
8. KEGIATAN AKREDITASI
8
• Membuat perencanaan
perbaikan strategis
• Melaksanakan perencanaan
perbaikan strategis yang telah
disusun
Kegiatan Perbaikan Setelah
Dilaksanakan Survei
Akreditasi
Pasca
Akreditasi
• Pelaksanaan Survei
• Penetapan status
akreditasi
Pelaksanaan
Assesment Eksternal
oleh Surveior
Pelaksanaan
Akreditasi
• Self Assesment
• Penyusunan program
peningkatan mutu
• Penetapan dan pengukuran
indiikator mutu
• Pelaporan Insiden
Keselamatan Pasien
Dilakukan upaya pemenuhan
SPA, SDM, proses pelayanan
sesuai standar
Persiapan
Akreditasi
9. METODE SURVEI, JUMLAH SURVEIOR DAN HARI SURVEI EFEKTIF
No. JENIS FASYANKES JUMLAH
SURVEIOR
JUMLAH HARI SURVEI EFEKTIF
LURING HYBRID DARING
DARING LURING
1. Puskesmas 2 3 1 2 -
2. Klinik 2 - 1 1 -
3. Laboratorium Kesehatan
a. Pratama 2 2 1 1 -
b. Utama 2 3 1 2 -
4. Unit Transfusi Darah
a. Pratama 2 2 1 1 -
b. Madya 2 2 1 1 -
c. Utama 2 3 1 2 -
5. TPMD/TPMDG 2 - - - 1
10. PERSYARATAN PENGAJUAN PENGUSULAN SURVEI AKREDITASI
No. RINCIAN
PERSYARATAN
PUSKESMAS KLINIK LABKES &
UTD
TPMD &
TPMDG
1. Memiliki perizinan
berusaha
+ + + -
2. Sudah teregistrasi di
Kementerian
Kesehatan
+ + + +
3. Pengisian ASPAK Perdana: Update
100%, Validasi 100%
Reakreditasi: +
pemenuhan SPA
minimal 60%
Update 100%
Validasi 100%
Update 100% -
4. Pelaporan INM 12 bulan terakhir Perdana: 3
bulan terakhir
Reakreditasi: 12
bulan terakhir
3 bulan terakhir 3 bulan terakhir
5. Pelaporan IKP 12 bulan terakhir Perdana: 3
bulan terakhir
Reakreditasi: 12
bulan terakhir
3 bulan terakhir 3 bulan terakhir
PERSIAPAN
11. PERSYARATAN PENGAJUAN PENGUSULAN SURVEI AKREDITASI
No. RINCIAN
PERSYARATAN
PUSKESMAS KLINIK LABKES &
UTD
TPMD &
TPMDG
6. Memiliki STR yang
masih berlaku
100% tenaga medis
& tenaga kesehatan
(SISDMK)
100% tenaga
medis & tenaga
kesehatan
(SISDMK)
100% tenaga
medis & tenaga
kesehatan
(SISDMK)
-
7. Memiliki SIP yang
masih berlaku
80% tenaga medis
(SISDMK)
100% tenaga
medis & tenaga
kesehatan
(SISDMK)
100% tenaga
medis & tenaga
kesehatan
(SISDMK)
+
8. Pimpinan Fasyankes Kepala Puskesmas
minimal pendidikan
S1 kesehatan, ke-
cuali daerah T/ST
minimal D3 kesehat-
an, dan telah meng-
ikuti pelatihan ma-
najemen Puskesmas
PJ Teknis Klinik
seorang tenaga
medis
- -
9. Keberadaan dokter Reakreditasi: harus
memiliki dokter
PERSIAPAN
12. PENDAFTARAN
12
Pemilik atau
Kepala Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
LPA
DITERIMA
DITOLAK
1. Surat permohonan fasyankes untuk
dilakukan survei, ditujukan kepada
lembaga penyelenggara akreditasi;
2. Laporan hasil penilaian mandiri (self
assessment);
3. Hasil perencanaan perbaikan strategis
(PPS) untuk fasyankes reakreditasi;
4. Bagi Puskesmas melampirkan surat
usulan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota setelah dinyatakan
siap untuk disurvei.
Fasilitas pelayanan kesehatan
melengkapi dokumen pendaftaran
2 HARI
LPA melakukan verifikasi pemenuhan
persyaratan mutlak dan kelengkapan
dokumen pendaftaran selambat-
lambatnya 14 hari kerja
TERPENUHI & LENGKAP →
penjadwalan survei
TIDAK TERPENUHI dan/atau TIDAK
LENGKAP → perbaikan dalam 5 hari kerja
13. KESEPAKATAN DAN PELAKSANAAN SURVEI
13
LPA
Kesepakatan Tertulis
14 hari
ISI KESEPAKATAN:
1. Tanggal pelaksanaan.
2. Pembiayaan.
3. Pimpinan fasyankes wajib
hadir selama pelaksanaan
survei, kecuali dalam kondisi
darurat.
4. Menyampaikan dokumen
yang dipersyaratkan, dan
tidak melakukan pemalsuan
data.
FASYANKES
LPA
KOORDINASI
UTK KEG
SURVEI
UPLOAD
DOKUMEN
SURVEI
1 mg sebelum
survei
Surat tugas
14. TAHAPAN KEGIATAN AKREDITASI & JENIS SURVEI
SURVEI
PERDANA
Survei pada
Puskesmas, Klinik,
Laboratorium
Kesehatan, UTD,
TPMD, dan TPMDG
yang belum pernah
mengajukan survei
akreditasi.
SURVEI
ULANG
Survei pada
Puskesmas, Klinik,
Laboratorium
Kesehatan, UTD,
TPMD, dan TPMDG
yang:
1. Telah habis masa
berlaku status
akreditasinya,
2. Ingin menaikkan
status akreditasinya,
3. Banding atas
status akreditasinya.
SURVEI
REMEDIAL
Survei pada
Puskesmas, Klinik,
Laboratorium
Kesehatan, UTD,
TPMD, dan TPMDG
yang dinyatakan
tidak lulus atau
tidak terakreditasi.
TAHAPAN
KEGIATAN
AKREDITASI
1. Persiapan
Akreditasi.
2. Pelaksanaan
Akreditasi:
3. Pascaakreditasi.
JENIS SURVEI
a. Survei.
b. Penetapan
Status
Akreditasi.
15. SURVEI ULANG (DO)
15
• Fasyankes tidak menerima atas
status yg diperoleh
• Pengajuan dilakukan max 14 hari
kerja setelah penetapan disertai
alas an banding
• Pengajuan ditujukan kepada
Direktur Jenderal ditembuskan
kepada LPA. Direktur Jenderal
membuat surat pemebritahuan
untuk melaksanakan survei ulang
• Survei dilakukan pada seluruh
bab
• Fasyankes belum
mencapai batas minimal
kelulusan
• Dilakukan pada bab-bab
tertentu
• Dilakukan min 3 bln dan
max 6 bln setelah
dinyatakan tidak lulus
• Dilakukan oleh surveior
yang sama
SURVEI REMEDIAL
SURVEI ULANG
(BANDING)
SURVEI ULANG
(MENAIKKAN STATUS)
• Fasyankes menerima atas
status yg diperoleh, namun
masih ingin menaikkan status
kelulusan
• Dilakukan pada bab-bab
tertentu
• Dilakukan min 3 bln dan max
6 bln
• Belum mencapai paripurna
• Capaian bab kurang dari
80% namun diatas 60%
• Dilakukan oleh surveior yang
sama
16. PENUNDAAN
SURVEI
DAPAT DILAKUKAN TANPA DENDA ATAU GANTI RUGI JIKA
TERJADI:
♠ Keadaan kahar (force majeure) antara lain bencana alam,
bencana non alam atau peristiwa besar lain yang tidak terduga
yang mengganggu operasional; dan/atau
♠ Mogok kerja massal yang menyebabkan Puskesmas, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG harus
berhenti pelayanannya.
Penundaan
Jadwal
Survei
♠ Dituangkan dalam kesepakatan
pelaksanaan akreditasi. Penyampaian
adanya penundaan survei disampaikan
Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan,
UTD, TPMD, dan TPMDG kepada lembaga
penyelenggara akreditasi.
♠ Minimal 7 (tujuh) hari kerja melalui SINAF
sebelum tanggal pelaksanaan survei, dan
tembusan kepada Kementerian Kesehatan.
17. ♠ Kegiatan survei akreditasi akan dihentikan apabila Puskesmas,
Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG tidak
mematuhi ketentuan kesepakatan pelaksanaan survei yang
telah ditandatangani antara Puskesmas, Klinik,
Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD atau TPMDG dengan
lembaga penyelenggara akreditasi.
♠ Lembaga penyelenggara akreditasi kemudian
menyampaikan penghentian survei kepada Puskesmas,
Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD atau TPMDG
disertai dengan alasan penghentian survei tersebut, dan
tembusan kepada Kementerian Kesehatan, dinas
kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota setempat.
♠ Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD atau
TPMDG yang telah dihentikan survei akreditasinya, harus
melakukan pengajuan usulan survei akreditasi baru.
PENGHENTIAN
SURVEI
18. KEGIATAN PASCA AKREDITASI
18
PUSKESMAS
KLINIK
MEMBUAT DAN
MENYAMPAIKAN
PROGRAM PERBAIKAN
STARATEGIS (PPS)
LEMBAGA
PENYELENGGARA
AKREDITASI
DINAS
KESEHATAN
KABUATEN/KOTA
DINAS
KESEHATAN
PROVINSI
SEBAGAI BAHAN
MONITORING
DAN EVALUASI
AKREDITASI
19. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Akreditasi
Menteri & Gubernur
1. supervisi;
2. pemberian konsultasi dan
bimbingan teknis;
3. fasilitasi pendidikan dan
pelatihan;
4. pemantauan; dan/atau
5. evaluasi.
1. fasilitasi pemahaman Standar
Akreditasi;
2. pembinaan penyusunan PPS;
3. pembinaan dalam
penyelenggaraan
peningkatan mutu;
4. pembinaan dalam penetapan
dan pengukuran indikator
mutu; dan
5. pembinaan dalam pelaporan
insiden keselamatan pasien.
Bupati/ Walikota
Pasal 30
20. Pelaksanaan Survei
Direktur Jenderal dapat melakukan penyesuaian atau
pencabutan penetapan status Akreditasi atau
rekomendasi pelaksanaan kembali survei Akreditasi
kepada lembaga penyelenggara Akreditasi, apabila
ditemukan:
a. ketidaksesuaian status Akreditasi berdasarkan
Standar Akreditasi pada saat validasi;
b. adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai
dengan indikator nasional mutu berdasarkan
laporan melalui sistem informasi; dan/atau
c. ditemukan tindakan yang membahayakan
keselamatan pasien.
Lembaga
1. monitoring dan evaluasi persyaratan lembaga penyelenggara
Akreditasi
2. monitoring dan evaluasi kinerja lembaga penyelenggara
Akreditasi, meliputi:
a. pencapaian indikator kinerja lembaga; dan
b. pencapaian target indikator mutu lembaga; dan
c. menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara Akreditasi
dalam pelaksanaan Akreditasi.
3. Bila ditemukan:
a. lembaga penyelenggara Akreditasi tidak lagi memenuhi
persyaratan;
b. lembaga penyelenggara Akreditasi tidak mampu
melaksanakan tugas dengan baik, tidak melaksanakan
kewajiban, atau tidak kredibel; dan/atau
c. terdapat tindakan kecurangan (fraud) oleh lembaga
penyelenggara Akreditasi,
Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan pencabutan
atas penetapan lembaga penyelenggara Akreditasi.
Pembinaan dan Pengawasan Kemenkes
Pasal 31 Pasal 32
21. UMPAN BALIK
21
• DIBERIKAN
PUSKESMAS DAN
KLINIK
• 7 HARI KERJA
SETELAH E
SERTIFIKAT DAN
REKOMENDASI
• SURVEI DITERIMA
MELAKUI SINAF
• Mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi mengenai Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik (Permenpan 14/2017).
Unsur umpan balik pelaksanaan survei akan meliputi:
a) Persyaratan
b) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
c) Waktu Penyelesaian
d) Biaya/Tarif
e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
f) Kompetensi Pelaksana
g) Perilaku Pelaksana
h) Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan
i) Sarana dan prasarana
Progress on SINAF
