SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
NEGARA dan KONSTITUSI
Oleh: Kelompok 5
ARIS ARMADA (4103121008)
FITRA SYAFULLAH (4102121005)
KHAIRUNNISA PADANG (4103121040)
PAIAN TAMBA (4103121050)
SOFIA MONIKA S. (4103121074)
Jurusan : Fisika
P.Studi : Pendidikan Fisika (Kelas A)
1. NEGARA
a. DEFENISI NEGARA
1. George Gelinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok
manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu.
2. Kranenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena
kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri.
3. Roger F Soultau
Negara adalah alat (agency) atau wewenang atau
authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan
bersama atas nama nasyarakat.
4. Aristoteles
Negara adalah perpaduan beberapa keluarga
mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat
berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan
kehormatan bersama.
b.Unsur-unsur terbentuknya Negara
UNSUR
KONSTITUTIF
NEGARA
UNSUR
DEKLARATIF
NEGARA
RAKYAT
WILAYAH
PEMERINTAHYANG BERDAULAT
PENGAKUAN
DE FACTO
PENGAKUAN
DE DE JURE
-PENDUDUK
-BUKAN PENDUDUK
-DARATAN
-LAUTAN
-UDARA
Pengakuan berdasarkan kenyataan
bahwa satu komunitas politik telah
terbentuk dan memenuhi ketiga
unsur konstitutif negara, yaitu
wilayah, rakyat dan pemerintah
yang berdaulat.
pengakuan bahwa keberadaan
suatu negara itu sah menurut
hukum internasional.
c. Sifat-sifat Negara
Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya setiap
Negara memepunyai sifat seperti :
1.SIFAT
MEMAKSA
2.SIFAT
MONOPOLI
3.MENCAKUP
SEMUA
Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan,
agar peraturan perundang-undangan ditaati dengan
demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta
timbulnya anarkhi dicegah.
Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan
bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita
Negara
semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua
orang tanpa terkecuali
d. FUNGSI NEGARA
Fungsi Negara dikemukakan oleh Miriam Budiarjo, yaitu:
1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala
kekuasaan yang asosial.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan
manusia dan golongan-golongan kearah
tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat
seluruhnya
e. NEGARA INDONESIA
Indonesia sebagai bangsa yang menegara tumbuh dan
berkembang dengan dilatarbelakangi oleh kekuasaan dan
penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda dan
Jepang. Dengan kata lain, Bangsa Indonesia tumbuh dan
berkembang dilatarbelakangi oleh adanya kesatuan nasib,
yaitu bersama-sama dalam penderitaan dibawah penjajahan
bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu
yang khas bagi Bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis
yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam,baik
latarbelakang budaya seperti bahasa,adat kebiasaan serta
nilai-nilai yang dimiliki.
PRINSIP-PRINSIP NEGARA INDONESIA
Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang
terkandung dalam pembukaan UUD 1945.
Alinea 1
Alinea II
Alinea III
Alinea IV
Menjelaskan tentang latarbelakang terbentuknya negara dan bangsa
indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa
didunia,dan penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan oleh karena itu harus dihapuskan
Menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa indonesia dalam
memperjuangkan kemerdekaan.
Menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia indonesia sebagai
bangsa yang relegius.
Menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara indonesia ,
yaitu adanya rakyat indonesia, UUD negara, Wilayah negara serta
dasar filosofi negara yaitu Pancasila.
2. KONSTITUSI
a. DEFENISI KONSTITUSI
1. K. C. Wheare
konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatnegaraaan suatu negara yang
berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam
pemerintahan suatu negara.
2. Herman heller
konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat
yuridis tetapi juga sosiologis dan politis
3. Lasalle
konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam
masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam
masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb.
4. L.J Van Apeldoorn
konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.
5. Koernimanto Soetopawiro
konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan
statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti
menetapkan secara bersama.
b. Tujuan konstitusi
1.Membatasi kekuasaan
penguasa agar tidak
bertindak sewenang–
wenang maksudnya
tanpa membatasi
kekuasaan penguasa,
konstitusi tidak akan
berjalan dengan baik
dan bisa saja kekuasaan
penguasa akan
merajalela dan dapat
merugikan rakyat
banyak.
2.Melindungi HAM,
maksudnya setiap
penguasa berhak
menghormati HAM.
3. Pedoman
penyelenggaraan
negara.
c. FUNGSI KONSTITUSI
Fungsi konstitusi adalah mengantarkan
cita-cita manusia dalam hidup bernegara.
Nilai
Normatif
Nilai
Nominal
Nilai
Semantik
Yakni suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan
bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum
(legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat.
Yakni suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak
sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal – pasal
tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal – pasal yang terdapat
dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.
Yakni suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan
penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa
menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan
kekuasaan politik.
d. NILAI KONSTITUSI
e. JENIS KONSTITUSI
Konstitusi
tertulis
Konstitusi
tidak tertulis
adalah aturan – aturan pokok dasar negara , bangunan
negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar
lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di
dalam persekutuan hukum negara.
adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering
timbul.
13
f. Konstitusi Indonesia
Konstitusi
tertulis
Konstitusi
tidak tertulis
UNDANG UNDANG DASAR
1945
- Pengambilan keputusan berdasarkan
musyawarah mufakat
- Pidato kenegaraan Presiden Republik
indonesia setiap tanggal 16 Agustus dalam
sidang DPR
- Pidato Presiden sebagai keterangan
Pemerintah tentang RAPBN setiap
tahunnya.
SEKIAN &
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to KONST-NEGARA

Pancasila after mid
Pancasila  after mid Pancasila  after mid
Pancasila after mid Hardini_HD
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xTita Ruby
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraAldi Aldinar
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Umi Azizah
 
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARABANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARARifin Sugiarto
 
Makalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiMakalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiJawa Timur
 
Rangkuman materi UTS PKN Semester Gasal
Rangkuman materi UTS PKN Semester GasalRangkuman materi UTS PKN Semester Gasal
Rangkuman materi UTS PKN Semester GasalGalang Eko Prasetyo
 
Hakikat Negara dan Pemerintahan
Hakikat Negara dan PemerintahanHakikat Negara dan Pemerintahan
Hakikat Negara dan PemerintahanSiti Hardiyanti
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraancoflad
 
Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Pengantar Pendidikan KewarganegaraanPengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Pengantar Pendidikan KewarganegaraanGunadarma University
 
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Cha-cha Taulanys
 

Similar to KONST-NEGARA (20)

Pancasila after mid
Pancasila  after mid Pancasila  after mid
Pancasila after mid
 
Hakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan NegaraHakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan Negara
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Softskill ppt
Softskill pptSoftskill ppt
Softskill ppt
 
Makalah negara dan konstitusii
Makalah negara dan konstitusiiMakalah negara dan konstitusii
Makalah negara dan konstitusii
 
Makalah negara dan konstitusii
Makalah negara dan konstitusiiMakalah negara dan konstitusii
Makalah negara dan konstitusii
 
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARABANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
 
Makalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiMakalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusi
 
Rangkuman materi UTS PKN Semester Gasal
Rangkuman materi UTS PKN Semester GasalRangkuman materi UTS PKN Semester Gasal
Rangkuman materi UTS PKN Semester Gasal
 
Hakikat Negara dan Pemerintahan
Hakikat Negara dan PemerintahanHakikat Negara dan Pemerintahan
Hakikat Negara dan Pemerintahan
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Pengantar Pendidikan KewarganegaraanPengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
 
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 
Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan KewarganegaraanPendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan
 
BANGSADANNEGARA.ppt
BANGSADANNEGARA.pptBANGSADANNEGARA.ppt
BANGSADANNEGARA.ppt
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Nkri
NkriNkri
Nkri
 

More from RizkyAulia61

PPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptx
PPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptxPPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptx
PPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptxRizkyAulia61
 
1. SOP Perkuliahan Mahasiswa Prodi Doktoral
1. SOP Perkuliahan Mahasiswa Prodi Doktoral1. SOP Perkuliahan Mahasiswa Prodi Doktoral
1. SOP Perkuliahan Mahasiswa Prodi DoktoralRizkyAulia61
 
6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi
6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi
6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodiRizkyAulia61
 
PPT SEMINAS PROPOSAL TESIS MUHAMMAD NIZAR.pptx
PPT SEMINAS PROPOSAL TESIS MUHAMMAD NIZAR.pptxPPT SEMINAS PROPOSAL TESIS MUHAMMAD NIZAR.pptx
PPT SEMINAS PROPOSAL TESIS MUHAMMAD NIZAR.pptxRizkyAulia61
 
link web giat pripollllllllllllllllll.pdf
link web giat pripollllllllllllllllll.pdflink web giat pripollllllllllllllllll.pdf
link web giat pripollllllllllllllllll.pdfRizkyAulia61
 
JURNALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SKM BIK 2022.pdf
JURNALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SKM BIK 2022.pdfJURNALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SKM BIK 2022.pdf
JURNALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SKM BIK 2022.pdfRizkyAulia61
 
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.ppt
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.pptUndang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.ppt
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.pptRizkyAulia61
 
PAPARAN UNTUK FIQIH LALU LINTAS 2021.pptx
PAPARAN UNTUK FIQIH LALU LINTAS 2021.pptxPAPARAN UNTUK FIQIH LALU LINTAS 2021.pptx
PAPARAN UNTUK FIQIH LALU LINTAS 2021.pptxRizkyAulia61
 
NARKOBA 2 MARET 2021.pptx
NARKOBA 2 MARET 2021.pptxNARKOBA 2 MARET 2021.pptx
NARKOBA 2 MARET 2021.pptxRizkyAulia61
 
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptxTINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptxRizkyAulia61
 
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.pptRizkyAulia61
 

More from RizkyAulia61 (11)

PPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptx
PPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptxPPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptx
PPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptx
 
1. SOP Perkuliahan Mahasiswa Prodi Doktoral
1. SOP Perkuliahan Mahasiswa Prodi Doktoral1. SOP Perkuliahan Mahasiswa Prodi Doktoral
1. SOP Perkuliahan Mahasiswa Prodi Doktoral
 
6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi
6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi
6. SOP SEMINAR USULAN penelitian kepada prodi
 
PPT SEMINAS PROPOSAL TESIS MUHAMMAD NIZAR.pptx
PPT SEMINAS PROPOSAL TESIS MUHAMMAD NIZAR.pptxPPT SEMINAS PROPOSAL TESIS MUHAMMAD NIZAR.pptx
PPT SEMINAS PROPOSAL TESIS MUHAMMAD NIZAR.pptx
 
link web giat pripollllllllllllllllll.pdf
link web giat pripollllllllllllllllll.pdflink web giat pripollllllllllllllllll.pdf
link web giat pripollllllllllllllllll.pdf
 
JURNALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SKM BIK 2022.pdf
JURNALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SKM BIK 2022.pdfJURNALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SKM BIK 2022.pdf
JURNALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SKM BIK 2022.pdf
 
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.ppt
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.pptUndang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.ppt
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.ppt
 
PAPARAN UNTUK FIQIH LALU LINTAS 2021.pptx
PAPARAN UNTUK FIQIH LALU LINTAS 2021.pptxPAPARAN UNTUK FIQIH LALU LINTAS 2021.pptx
PAPARAN UNTUK FIQIH LALU LINTAS 2021.pptx
 
NARKOBA 2 MARET 2021.pptx
NARKOBA 2 MARET 2021.pptxNARKOBA 2 MARET 2021.pptx
NARKOBA 2 MARET 2021.pptx
 
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptxTINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
 
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
5. BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.ppt
 

Recently uploaded

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 

Recently uploaded (10)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 

KONST-NEGARA

  • 1. NEGARA dan KONSTITUSI Oleh: Kelompok 5 ARIS ARMADA (4103121008) FITRA SYAFULLAH (4102121005) KHAIRUNNISA PADANG (4103121040) PAIAN TAMBA (4103121050) SOFIA MONIKA S. (4103121074) Jurusan : Fisika P.Studi : Pendidikan Fisika (Kelas A)
  • 2. 1. NEGARA a. DEFENISI NEGARA 1. George Gelinek Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. 2. Kranenburg Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri. 3. Roger F Soultau Negara adalah alat (agency) atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama nasyarakat. 4. Aristoteles Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.
  • 3. b.Unsur-unsur terbentuknya Negara UNSUR KONSTITUTIF NEGARA UNSUR DEKLARATIF NEGARA RAKYAT WILAYAH PEMERINTAHYANG BERDAULAT PENGAKUAN DE FACTO PENGAKUAN DE DE JURE -PENDUDUK -BUKAN PENDUDUK -DARATAN -LAUTAN -UDARA Pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstitutif negara, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat. pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional.
  • 4. c. Sifat-sifat Negara Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya setiap Negara memepunyai sifat seperti : 1.SIFAT MEMAKSA 2.SIFAT MONOPOLI 3.MENCAKUP SEMUA Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan, agar peraturan perundang-undangan ditaati dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarkhi dicegah. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita Negara semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali
  • 5. d. FUNGSI NEGARA Fungsi Negara dikemukakan oleh Miriam Budiarjo, yaitu: 1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial. 2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya
  • 6. e. NEGARA INDONESIA Indonesia sebagai bangsa yang menegara tumbuh dan berkembang dengan dilatarbelakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda dan Jepang. Dengan kata lain, Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatarbelakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan dibawah penjajahan bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu yang khas bagi Bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam,baik latarbelakang budaya seperti bahasa,adat kebiasaan serta nilai-nilai yang dimiliki.
  • 7. PRINSIP-PRINSIP NEGARA INDONESIA Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Alinea 1 Alinea II Alinea III Alinea IV Menjelaskan tentang latarbelakang terbentuknya negara dan bangsa indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa didunia,dan penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan oleh karena itu harus dihapuskan Menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia indonesia sebagai bangsa yang relegius. Menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara indonesia , yaitu adanya rakyat indonesia, UUD negara, Wilayah negara serta dasar filosofi negara yaitu Pancasila.
  • 8. 2. KONSTITUSI a. DEFENISI KONSTITUSI 1. K. C. Wheare konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatnegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara. 2. Herman heller konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis 3. Lasalle konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb. 4. L.J Van Apeldoorn konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis. 5. Koernimanto Soetopawiro konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.
  • 9. b. Tujuan konstitusi 1.Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang– wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan dapat merugikan rakyat banyak. 2.Melindungi HAM, maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM. 3. Pedoman penyelenggaraan negara.
  • 10. c. FUNGSI KONSTITUSI Fungsi konstitusi adalah mengantarkan cita-cita manusia dalam hidup bernegara.
  • 11. Nilai Normatif Nilai Nominal Nilai Semantik Yakni suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat. Yakni suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yakni suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. d. NILAI KONSTITUSI
  • 12. e. JENIS KONSTITUSI Konstitusi tertulis Konstitusi tidak tertulis adalah aturan – aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.
  • 13. 13 f. Konstitusi Indonesia Konstitusi tertulis Konstitusi tidak tertulis UNDANG UNDANG DASAR 1945 - Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat - Pidato kenegaraan Presiden Republik indonesia setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang DPR - Pidato Presiden sebagai keterangan Pemerintah tentang RAPBN setiap tahunnya.