Kejahatan kesusilaan dan persetubuhan pada anak diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Kejahatan tersebut meliputi perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Pembuktian dapat menggunakan keterangan ahli psikologi, guru, orang tua, atau keterangan anak sendiri sesuai dengan perubahan definisi saksi dalam KUHAP.

1. RIZKY AULIA FITRI, S.H., M.H.

2.  Arti “kesusilaan” berarti perihal susila. Kesusilaan mempunyai pengertian ttg budi
bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yg baik.
 Dlm prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yg benar atau salah,
khususnya dlm hal yg berhubungan dgn kejadian seksual.
 Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan
terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297
KUHP.
 Perbuatan yg dapat dikatagorikan sbg delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara
tegas, kejahatan thdp kesusilaan pd kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah
seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdpt dlm hubungan pribadi saja, ttpi jg
dlm hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, seperti kejahatan yg terbaru, yaitu kejahatan dunia maya Informasi dan
Teknologi Informasi (ITE).
Kejahatan thdp Kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dlm
kehidupan sehari-hari / kesusilaan yg berhubungan atau ada sangkut pautnya dlm
kesusilaan.

3. 1. Perkosaan, baik masih berupa percobaan maupun yang sudah merupakan
tindakan nyata
2. Surat-surat, telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang tidak
diinginkan. (fetish)
3. Desakan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan
4. Desakan untuk berkencan
5. Sentuhan, sandaran, penyudutan atau cubitan yang tidak diinginkan
6. Pandangan atau Gerakan-Gerakan yang bersifat seksual dan tidak
diinginkan
7. Olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan yang bersifat seksual dan
tidak diinginkan

4. 1. Melanggar Kesusilaan di Depan Umum
Kejahatan yang melanggar kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 281 KUHP yang
berbunyi:
1e. Barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan;
2e. Barangsiapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan
dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
Unsurnya:
- di muka umum
- Ada orang yang merasa risih dengan perbuatan itu.

5. 2. Kejahatan Pornografi
Kejahatan pornografi dimuat dalam Pasal 282 KUHP. Rumusan kejahatan pada ayat (1)
dan ayat (2). Sedangkan pada ayat (3) dirumuskan tentang alasan pemberatan pidana
dari kejahatan pornografi dalam ayat (1).
Tiga bentuk kejahatan pornografi pada ayat (1) Pasal 282 KUHP, yaitu:
1. Orang yang melakukan perbuatan menyiarkan, mem-pertunjukkan atau menempelkan
di muka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan;
2. Orang yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka
umum, melakukan perbuatan membuat tulisan, gambar, atau membuat benda,
memasukkan-nya ke dalam negeri, atau memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda
yang diketahuinya melanggar kesusilaan;
3. Orang yang secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan, gambar atau benda
tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang
diketahuinya isinya melanggar kesusilaan.
Perbedaan kejahatan pornografi pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 282 KUHP yaitu pada unsurnya; ayat
(1) dengan unsur “kesengajaan” atau “dolus”. Sedangkan ayat (2) karena unsur “kelalaian” atau
“culpa”.

6. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan dimuat dalam 5 pasal, yaitu:
 Pasal 284 tentang perzinahan (adultery)
 Pasal 285 tentang perkosaan (rape)
 Pasal 286 tentang bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya dalam
keadaan pingsan
 Pasal 287 tentang bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur 15
tahun yang bukan isterinya
 Pasal 288 tentang bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang
belum waktunya dikawini.

7. Kejahatan zina dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) terdiri dari empat macam
larangan:
 Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina;
 Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina;
 Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah
kawin;
 Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki laki yang diketahuinya
telah kawin
Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina menurut
Pasal 284 KUHP apabila memenuhi tiga syarat pokok, yaitu:
 Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau
bukan isterinya;
 Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW (terikat perkawinan)

8. Kejahatan perkosaan (verkrachting) dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP yang
rumusannya adalah sebagai berikut: ”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,
diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas
tahun”.
Rumusan Pasal 285 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut:
a. Perbuatannya memaksa
b. Caranya: 1) dengan kekerasan
2) ancaman kekerasan
c. Objek: seorang perempuan bukan istrinya
d. bersetubuh dengan dia

9. Persetubuhan ini diatur dalam Pasal 286 yang berbunyi ”Barangsiapa bersetubuh
dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu
pingsan atau tidak berdaya dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.”
Unsur-unsur Pasal 286 KUHP adalah sebagai berikut:
Unsur-unsur Objektif:
 Perbuatannya: bersetubuh
 Objeknya: seorang perempuan bukan istrinya
 Dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

10. Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 287, yang selengkapnya
sebagai berikut:
(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umur belum 15 tahun, atau
kalau umurna tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu
belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291
dan Pasal 294.
Apabila rumusan Pasal 287 ayat (1) dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur-unsur Objektif:
a. Perbuatannya: bersetubuh
b. Objek: dengan perempuan di luar kawin
c. Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya
dikawin.

11. Kejahatan persetubuhan ini, dirumuskan dalam Pasal 288 KUHP pada ayat (1),
sedangkan ayat (2) dan ayat (3) merumuskan dasar pemberatan pidananya. Kejahatan
pada ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur-unsur Objektif:
a. Perbuatannya: bersetubuh
b. Objek: dengan perempuan istrinya yang belum waktunya dikawin;
c. Menimbulkan akibat luka-luka

12. DARI PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK:
1. UU NO 23 TAHUN 2002 TTG Perlindungan Anak
2. UU NO 35 TAHUN 2014 TTG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
3. UU NO 17 TAHUN 2016 TTG Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Pasal 76 huruf D UU NO 35/2014
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

13. PERSETUBUHAN PADAANAK
Pasal 76 huruf D UU NO 35/2014
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”
BAGAIMANA KALAU CARA TIDAK DAPAT
UNSUR SUBJEKTIF UNSUR OBJEKTIF CARA
Setiap orang
Persetubuhan dengannya
atau orang lain
Ancaman kekerasan,
Kekerasan.
Perkosaan / persetubuhan Pasal 285 KUHP
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita
bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

14. PENCABULAN PADAANAK
Pasal 76 huruf E UU NO 35/2014
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”
BAGAIMANA KALAU CARA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN ?
UNSUR SUBJEKTIF UNSUR OBJEKTIF CARA
Setiap orang
Pencabulan atau
membiarkan pencabulan
Ancaman kekerasan,
Kekerasan, tipu muslihat,
kebohongan, membujuk.
Pencabulan
Pasal 289 KUHP :
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan
perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun.”

15. PENCABULAN PADAANAK
Katagorinya pencabulan:
- Meraba
- Memegang alat vital/kelamin anak
- Penciuman
- Tindakan yang menyerang organ produksi anak (baik non fisik)
Ancaman Pidana: Minimal 5 tahun
- Pasal 81 ayat (1) Persetubuhan Maksimal 15 tahun
- Pasal 82 ayat (1) Pencabulan Denda Maks Rp. 5 Miliar
Bagaimana pembuktiannya ?

16. KEKHUSUSAN ALAT BUKTI
PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN
PADAANAK:
1. DAPAT MENGGUNAKAN ASSEMENT
DARI SEORANG
PSIKOLOG/KONSELOR
2. ATAU KETERANGAN DARI SEORANG
GURU/PENDAMPING ANAK/ORANG
TUA
3. KETERANGAN ANAK ITU SENDIRI
MESKIPUN BELUM BERUSIA 15
TAHUN (KUHAP DAN UU NO 11/2012
TTG SPPA
ALAT BUKTI (PASAL 184 KUHAP) :
1. KETERANGAN SAKSI
2. SURAT
3. KETERANGAN AHLI
4. PETUNJUK
5. KETERANGAN TERDAKWA
6. INFORMASI/ DOKUMEN
ELEKTRONIK (PASAL 5 UU ITE)
ASAS “UNUS TESTIS NULLUS
TESTIS”

17. ALAT BUKTI (PASAL 184 KUHAP) :
1. KETERANGAN SAKSI
2. SURAT
3. KETERANGAN AHLI
4. PETUNJUK
5. KETERANGAN TERDAKWA
PERUBAHAN DEFINISI “SAKSI” DALAM
PASAL 1 ANGKA 26 KUHAP SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO
65/PUU-VIII/2010
“Saksi tidak hanya mereka yang melihat,
mendengar, mengalami sendiri peristiwa
pidana, melainkan juga mereka yang
memiliki pengetahuan tentang suatu
peristiwa pidana, sekalipun orang tersebut
tidak melihat, mendengar, atau mengalami
sendiri peristiwa pidana dimaksud.”
“SAKSI DE AUDITU”
Saksi yang memberikan keterangan yang dia peroleh dari orang lain