2. 7.
Penting adanya pengaturan sanksi pidana terhadap pencatutan identitas warga negara dalam
keanggotaan partai politik. Artinya, undang-undang pemilu perlu direvisi sehingga jika ada
pencatutan lagi dapat diberikan sanksi dan dapat menjadi pembelajaran.
Integritas dan komitmen moral partai politik sangat penting untuk dijaga. Sebagian dari kita
menekankan bahwa integritas penyelenggaraan pemilu ditentukan oleh penyelenggara pemilu dan
pemilih. Padahal, partai politik sebagai peserta pemilu pun menjadi bagian yang menentukan dalam
integritas pemilu.
Untuk partai politik yang dengan sengaja mencatut identitas warga negara sebagai pengurus partai
politik tanpa persetujuan warga negara tersebut maka dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana
dan perdata.
3. 10.
Untuk dilakukannnya tanggapan terhadap tudingan kecurangan diperlukan beberapa Langkah:
1. Dibutuhkan pengawasan oleh Bawaslu dan dibantu oleh kelompok masyarakat sipil untuk
mencegah adanya transaksi antara penyelenggara pemilu dengan peserta pada tahapan
pemungutan hingga penghitungan suara agar tidak terjadi penyelewengan suara.
2. penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu harus memaksimalkan keterbukaan data (open
data) pemilu untuk mencegah kecurangan pada Pemilu 2024.
Menurut Open Knowledge Foundation, open data adalah data yang dapat digunakan secara bebas
serta digunakan dan didistribusikan ulang oleh siapa saja. Definisi open data dapat diringkas
sebagai berikut:
Ketersediaan dan akses (Availability and Access)
Digunakan kembali dan didistribusikan ulang (Re-use and Redistribution)
Partisipasi universal (Universal participation)
4. 1.
Pasal 187 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa;
(1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak
10 (sepuluh) kursi.
(3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dapat
diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
(4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah
pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah
pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan.
(5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah
pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
5. Pasal 189 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
(1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten / kota atau gabungan kabupaten/
kota.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan
paling banyak 12 (dua belas) kursi.
(3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
(4) Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah
pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2014, daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan
dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR.
(5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah
pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
6. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:
• Penentuan jumlah dapil pileg DPR dan DPRD menjadi kewenangan DPR. Sedangkan, KPU hanya
berwenang menentukan dapil untuk pileg tingkat DPRD kabupaten/kota.
• Dalam putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang pengalokasian dan penentuan dapil.
MK resmi mencabut kewenangan DPR dalam penentuan dapil pemilu legislatif tingkat DPR dan
DPRD. Dengan pencabutan itu, MK memerintahkan penentuan dapil menjadi kewenangan KPU.
• MK mengubah Pasal 187 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan
bahwa; Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah
pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU.
• Kemudian MK mengubah Pasal 189 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang
menyatakan bahwa; Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi
setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di
dalam Peraturan KPU.
• Seharusnya KPU menjadikan putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 sebagai dasar kewenangan
untuk menentukan dapil anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten/Kota.
7. 2.
Berdasarkan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum DPR
Aceh/Kabupaten/Kota bahwa daftar bakal calon memuat paling banyak 120 persen dari jumlah kursi setiap daerah
pemilihan.
• ketentuan qanun ini tidak memberikan kesempatan yang adil terhadap peserta pemilu selain partai lokal, hal ini tidak
selaras dengan prinsip konstitusionalitas pemilu yang berasaskan keadilan. Padahal di dalam qanun yang telah
disebutkan di atas, keikutsertaan partai politik lokal sebagai peserta pemilu berdasarkan asas penyelenggaraan pemilu
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan di dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur daftar bakal calon memuat paling banyak 100 (seratus persen) dari
jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
• Kesimpulannya:
Kuota 120 persen menyumbang penguatan dalam membangun kualitas representasi dari partai-partai politik di Aceh,
termasuk partai-partai lokal. Meskipun jika dilihat secara kualitas persentase 120 persen belum mempengaruhi
kualitas representasi dari partai-partai politik di Aceh dan partai-partai lokal untuk aktif dalam pemerintahan, apalagi
jika persentase tersebut dihapus dan kemudian disamakan secara nasional yakni 100 persen.
8. 3.
1. Representasi geografis dalam hal ini penentuan daerah pemilihan merupakan kewenangan KPU
(Vide Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023).
2. Representasi gender, kuota perempuan 30 persen telah diatur dalam UU Pemilu. Namun,
keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik yang berkualitas akan mampu
diwujudkan jika terdapat kebijakan tentang pembiayaan caleg perempuan dari negara melalui
partai politik. Sehingga dibutuhkan kajian dukungan APBN/APBD untuk pendanaan partai
politik khususnya dalam pembiayaan caleg perempuan.
3. Representasi ideologis, dalam rangka menguatkan pelaksanaan sistem kepemiluan yang efektif
dan konstitusional, diperlukan penguatan dan pemantapan ideologi partai politik peserta pemilu
agar tidak terjebak dengan politik identitas. Sehingga Pemilu yang diselenggarakan
merepresentasikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. 1.
Ada 3 kelebihan sosial media sebagai media kampanye politik;
1. Media sosial memberikan kemudahan akses bagi calon pemilih
2. Selain mudah diakses, media sosial pun murah untuk dijangkau oleh para penggunanya
3. Media sosial memiliki outreach yang luas karena orang sangat mudah untuk membagikan konten atau
informasi yang didapatkannya.
Cara untuk menghindari berita hoaks saat kampanye berlangsung terutama penggunaan internet:
a. Partai politik dalam melaksanakan perekrutan anggota partai harus lebih selektif untuk mendapatkan anggota
yang berkualitas baik sehingga anggota partai lebih bijak dalam berkampanye terkhusnya dalam penggunaan
internet/medsos sebagai media.
b. Partai politik Menyelenggarakan Pendidikan politik bagi masyarakat sehingga mayarakat lebih cerdas dalam
penggunaan serta menanggapi berita hoaxs yang beredar di media sosial.
c. Pada era 4.0 dititikberatkan ini diperlukan kolaborasi melalui program-program yang edukatif sehingga
melahirkan critical thinking dan politik yang sehat.
10. 2.
- Peran penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu harus aktif dalam bersikap sehingga
tidak terjadinya konflik antara peserta pemilu dan permasalahan lainnya tidak mudah
muncul pada saat kampanye.
- Diharapkan para penyelenggara pemilu dapat berkomitmen melaksanakannya dengan baik
agar demokrasi tetap hidup dan semakin berkualitas, melahirkan pemerintahan yang
memiliki legitimasi yang kuat. Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi tahun
1998, tetapi harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi
yang matang.
- Perlu adanya komitmen dari para stakeholder untuk menandatangani pakta integritas
pemilu damai
11. 3.
- Menguatkan Lembaga penyelenggara pemilu maupun lembaga pengawas pemilu
(Bawaslu) sehingga Lembaga tersebut dapat diduduki oleh orang-orang yang tepat dan
tidak terkontaminasi dari partai-partai politik.
- Aturan maupun kebijakan-kebijakan mengenai “kampanye” harus lebih kuat .
- Kemudian tidak terlepas dari budaya dan kepatuhan anggota partai maka setiap partai
politik harus juga saling mengawasi anggotanya dalam berkampanye.
- Perlunya sanksi yang tegas terhadap peserta pemilu yang melakukan kampanya di luar
jadwal misalnya dengan melarang 1 atau 2 sesi kampanye terjadwal atau memberikan
sanksi untuk melarang kampanye bagi yang melanggar baik secara tertutup maupun
terbuka.
