Teks tersebut membahas tentang kebebasan berekspresi dalam hukum HAM internasional dan nasional serta ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Teks ini menyarankan perlunya revisi UU ITE dengan memasukkan ketentuan perlindungan HAM dan pengecualian penerapannya untuk kasus-kasus pemberitaan media.
Instrumen hak asasi manusia di Indonesia meliputi Pancasila sebagai dasar negara yang secara tersirat memuat hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.
Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, membutuhkan dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Upaya menegakan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya
Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah pembentukan :
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Pembentukan KOMNASHAM sendiri bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM.
Pembentukan RANHAM(Rencana aksi HAM )
Penegakkan HAM melalui Ratifikasi maksudnya Indonesia mengesahkan instrument-instrumen internasional HAM dan keputusan ini membawa konsekuensi yang mendasar yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia maka, Indonesia harus mau dan menerima bahwa pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke Pengadilan Internasional.Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.
2. Produk hukum yang mengatur mengenai HAM
Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun pembentukkan produk hokum dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM internasional.
3. Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan diluar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang materi semester ganjil yang meliputi hak asasi manusia, pembukaan UUD 1945, bentuk negara dan pemerintahan, serta pemerintahan daerah. Terdapat pula penjelasan mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk mempelajari materi tersebut seperti buku paket, UU terkait, dan lain sebagainya.
Dokumen tersebut menjelaskan lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan HAM, LBH, YLBHI, dan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
Instrumen hak asasi manusia di Indonesia meliputi Pancasila sebagai dasar negara yang secara tersirat memuat hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.
Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, membutuhkan dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Upaya menegakan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya
Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah pembentukan :
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Pembentukan KOMNASHAM sendiri bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM.
Pembentukan RANHAM(Rencana aksi HAM )
Penegakkan HAM melalui Ratifikasi maksudnya Indonesia mengesahkan instrument-instrumen internasional HAM dan keputusan ini membawa konsekuensi yang mendasar yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia maka, Indonesia harus mau dan menerima bahwa pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke Pengadilan Internasional.Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.
2. Produk hukum yang mengatur mengenai HAM
Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun pembentukkan produk hokum dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM internasional.
3. Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan diluar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang materi semester ganjil yang meliputi hak asasi manusia, pembukaan UUD 1945, bentuk negara dan pemerintahan, serta pemerintahan daerah. Terdapat pula penjelasan mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk mempelajari materi tersebut seperti buku paket, UU terkait, dan lain sebagainya.
Dokumen tersebut menjelaskan lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan HAM, LBH, YLBHI, dan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen hukum HAM internasional dan nasional yang digunakan untuk perlindungan HAM. Beberapa instrumen hukum internasional yang disebutkan antara lain Deklarasi Umum HAM PBB, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sedangkan instrumen hukum nasional Indonesia yang disebutkan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39
Dokumen tersebut membahas instrumen hukum HAM di Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hak dan kewajiban das
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia, termasuk definisi, jenis, ciri-ciri, contoh pelanggaran di Indonesia, upaya pemajuan dan penegakannya, serta tantangan yang dihadapi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai lembaga penting yang berperan dalam pemantauan, penyuluhan, dan mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM.
Menapaki Jalan Terjal Penegakan HAM di Indonesia. Berisi tentang Pengertian Pelanggaran HAM, Bentuk Pelanggaran HAM, Penyebab Pelanggaran HAM, Contoh Pelanggaran HAM, Upaya Pemerintah dalam menegakkan HAM, Upaya kasus penanganan pelanggaran HAM
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, teori, jenis-jenis, dan instrumen hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dibahas pula peran masyarakat dan pemerintah dalam menjamin dan menegakkan HAM, serta proses penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Kasus kasus pelanggaran ham dalam perspektif pancasila - 2016 - nafis s ilmi ayuNafis Fathur Rizki
Materi Kasus kasus pelanggaran ham dalam perspektif pancasila kelas XII Semester 1 Kurikulum 2013 PPKn Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri 1 Cilacap
Dikemas secara sistematis dan jelas dengan grafis yang mendukung. Semoga bermanfaat.
menjadiilmiah.blogspot.co.id
Fb : Nafis Fathur
tw : @fies_fathur
Line : @nafisfathurrizki
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...zxmuadz
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD)
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1995 Setelah Diamademen
Dokumen tersebut membahas tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, mulai dari pengertian HAM, sejarahnya, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti kasus Marsinah dan Munir, faktor penyebabnya, upaya penanganannya melalui lembaga seperti Komnas HAM, dan tantangan penegakkannya.
Dokumen tersebut membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran HAM, dan upaya penegakan HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktisnya. Pelanggaran HAM disebabkan faktor internal dan eksternal, seperti penyalahgunaan kekuasaan. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM meliputi pembentukan Komnas HAM dan pengad
Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen hukum HAM internasional dan nasional yang digunakan untuk perlindungan HAM. Beberapa instrumen hukum internasional yang disebutkan antara lain Deklarasi Umum HAM PBB, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sedangkan instrumen hukum nasional Indonesia yang disebutkan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39
Dokumen tersebut membahas instrumen hukum HAM di Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hak dan kewajiban das
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia, termasuk definisi, jenis, ciri-ciri, contoh pelanggaran di Indonesia, upaya pemajuan dan penegakannya, serta tantangan yang dihadapi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai lembaga penting yang berperan dalam pemantauan, penyuluhan, dan mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM.
Menapaki Jalan Terjal Penegakan HAM di Indonesia. Berisi tentang Pengertian Pelanggaran HAM, Bentuk Pelanggaran HAM, Penyebab Pelanggaran HAM, Contoh Pelanggaran HAM, Upaya Pemerintah dalam menegakkan HAM, Upaya kasus penanganan pelanggaran HAM
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, teori, jenis-jenis, dan instrumen hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dibahas pula peran masyarakat dan pemerintah dalam menjamin dan menegakkan HAM, serta proses penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Kasus kasus pelanggaran ham dalam perspektif pancasila - 2016 - nafis s ilmi ayuNafis Fathur Rizki
Materi Kasus kasus pelanggaran ham dalam perspektif pancasila kelas XII Semester 1 Kurikulum 2013 PPKn Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri 1 Cilacap
Dikemas secara sistematis dan jelas dengan grafis yang mendukung. Semoga bermanfaat.
menjadiilmiah.blogspot.co.id
Fb : Nafis Fathur
tw : @fies_fathur
Line : @nafisfathurrizki
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...zxmuadz
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD)
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1995 Setelah Diamademen
Dokumen tersebut membahas tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, mulai dari pengertian HAM, sejarahnya, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti kasus Marsinah dan Munir, faktor penyebabnya, upaya penanganannya melalui lembaga seperti Komnas HAM, dan tantangan penegakkannya.
Dokumen tersebut membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran HAM, dan upaya penegakan HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktisnya. Pelanggaran HAM disebabkan faktor internal dan eksternal, seperti penyalahgunaan kekuasaan. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM meliputi pembentukan Komnas HAM dan pengad
Dokumen tersebut membahas kasus penahanan Muhammad Arsyad karena status di BBM yang menulis tentang Nurdin Halid. Arsyad ditahan pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun, beberapa pihak seperti Nawawi dan Erasmus dari ICJR tidak setuju dengan penahanan Arsyad karena pendapatnya mengandung fakta. Zainal Abidin dari ELSAM juga menilai kasus ini sebagai pembungkaman kebebasan berek
Instrumen hukum perlindungan HAM di Indonesia meliputi Pancasila, UUD 1945, UU No. 39/1999, UU No. 26/2000, dan Ketetapan MPR No. XVII/1998. Pancasila secara tersirat memuat HAM dalam sila-silanya, seperti kebebasan beragama, hak asasi, dan keadilan sosial. UU No. 39/1999 mengatur tentang HAM dan lembaga pelindung HAM. UU No. 26/2000 mengatur pengadilan
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia, penggolongannya, lembaga perlindungannya di Indonesia, instrumen hukum terkait, dan upaya penanganan pelanggarannya. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia, terdapat berbagai lembaga perlindungannya di Indonesia, serta upaya yang ditempuh untuk menegakkan hak
Rule of law adalah prinsip bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan keputusan sepihak pejabat. Dokumen ini menjelaskan pengertian rule of law menurut para ahli dan unsur-unsur pentingnya seperti kedudukan yang sama di hadapan hukum."
Teks tersebut membahas penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU tersebut membentuk Pengadilan HAM khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Proses penyelesaiannya meliputi penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan oleh Jaksa Agung, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan HAM yang
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan hak asasi manusia secara internasional, mulai dari Magna Carta pada abad ke-13 hingga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pada 1948. Dokumen juga menjelaskan pengertian, landasan hukum, macam-macam, dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia serta tujuan pelaksanaan hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan rule of law. Hak asasi manusia diatur dalam undang-undang dan merupakan hak yang melekat pada manusia. Rule of law berarti kekuasaan publik harus diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang macam-macam hak asasi manusia, peran serta upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, hambatan dan tantangan dalam upaya tersebut, serta instrumen hukum dan peradilan internasional HAM.
Dokumen tersebut membahas instrumen-instrumen hak asasi manusia di Indonesia meliputi perubahan UUD 1945, Tap MPR tentang rencana aksi HAM, UU HAM 1999, UU Pengadilan HAM 2000, dan ratifikasi hukum HAM internasional seperti CEDAW, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Menentang Penyiksaan. Dokumen juga menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait seperti Keppres Komnas HAM, Komisi Anti Kekerasan Pere
Jam tangan wanita terbaru model baju batik modern terbaru model baju batik modern terbaru model baju batik modern terbaru kebaya pengantin muslim kepada junjungan kami nabi Muhammad dan ppt di dalam tubuh kita dari akidah dan akhlak mulia serta salam ya mlm an ajak warga tingkatkan taqwa trans for my Valentine untuk wilayah lowongan pekerjaan di bidang pendidikan ke ean Gibran kekey di dunia dan akhirat nanti gua ini adalah sebuah sistem operasi Android merupakan ibu dari akidah Islam di clgn ta uang 💸 di dalam Islam terpecah belah dan tujuan para ibu yang nganggur mending
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
2. Penegakan HAM adalah Tanggungjawab
Negara
Tanggungjawab tersebut menimbulkan
kewajiban bagi negara
3 kewajiban negara yaitu
menghormati (to respect),
melindungi (to Protect),
memenuhi (to fulfil)
HAM semua warga negara
3. Hak atas kebebasan berekspresi adalah kategori derogable right.
Hak –hak yang boleh dibatasi sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum
dan sepanjang diperlukan untuk:
a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau
kesehatan atau moral umum.
Namun dalam Pembatasan yang dilakukan tidak boleh melebihi roh
dari Hukum HAM itu sendiri, hal ini dinyatakan dalamPasal 46 ICCPR:
Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan
sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang
merumuskan tanggung jawab msing-masing organ Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-
masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.
4. Dalam Hukum HAM Internasional
DUHAM
› Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunai dan
mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan
memenganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk
mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-
keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan
tidak memandang batas-batas
KONVENAN SIPOL
Pasal 19
1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan
pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari,
menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun,
terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis,
atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain
sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini
menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh
karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini
hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang
diperlukan untuk:
a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau
kesehatan atau moral umum.
5. Dalam Hukum Nasional
UUD’45
› Pasal 28 E (3):
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat
› Pasal 28 F
Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia
UU HAM (UU No. 39 Th. 1999)
› Pasal 14
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
› Pasal 32
Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi
melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. UU ITE telah jelas tidak mengakui perhormatan, pemajuan, dan
perlindungan Hak Asasi Manusia, dan mengabaikan UU No 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
mewajibkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan menceminkan perlindungan dan penghormatan hak
asasi manusia. Dalam Konsideran Mengingat UU ITE sama sekali
tidak mencantumkan ketentuan apapun tentang Hak Asasi
Manusia, UU ITE ini juga tidak mempunyai kejelasan tujuan yang
hendak dicapai sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No 10
Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
UU ini telah jauh melenceng dari misi awalnya yang hendak
melindungi perdagangan dan transaksi elektronik. UU ITE malah
melangkah jauh dengan mencampuri hak-hak sipil yang
merupakan bagian dari kebebasan dasar yang harus dapat
dinikmati oleh setiap orang yaitu kemerdekaan berpendapat
Terdapat Pasal-pasal yang mengatur soal penyebaran kebencian dan
penghinaan (haatzai artikelen/lese majesty) di KUHP, yang
sebenarnya sudah tidak boleh diberlakukan berdasarkan keputusan
Mahkamah Konstitusi.
› Sementara dalam perkembangan hukum internasional, sedikitnya
50 negara sudah mengalihkan masalah kabar bohong,
penghinaan, pencemaran dari hukum pidana menjadi hukum
perdata.
7. Setidaknya ada beberapa ketentuan dalam UU ITE yang berpotensi
mengancam diantaranya
› Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
› pasal 27 ayat (3) mengenai distribusi atau transmisi informasi atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik.
Tidak ada pasal penawar: sepanjang untuk kepentingan umum pasal ini tidak
berlaku
› Pasal 28 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam Transaksi Elektronik.
› Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan, jika sengaja menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan. Setiap orang yang melanggar tiap-tiap pasal itu bisa
dihukum penjara enam tahun dan atau denda Rp1 miliar
8. Sampai saat tidak ada jaminan aparat penegak hukum
tidak menggunakannya pada pers, kalau jaksa, polisi,
hakim belum memandang UU Pers No 40 tahun 1999
sebagai lex spesialis.
Berbagai kasus penghinaan nama baik, fitnah dan
sejenisnya selalu menjerat komunitas pers dan di
antaranya harus mendekam dalam penjara, dikarenakan
aparat penegak hukum/penyidik tidak menggunakan UU
Pers.
Pasal 27 dan 28 UU ITE berpotensi mengebiri pers karena
berita pers dalam wujud informasi elektronik (di internet),
terkait dengan kasus-kasus korupsi, manipulasi dan
sengketa, dapat dinilai sebagai penyebaran
pencemaran atau kebencian.
9. UU ITE harus direvisi dengan memuat ketentuan
HAM
UU ITE harus memberikan penjelasan tentang hal-
hal yang bias
UU ITE harus direvisi dengan memasukkan
kalimat yang menegaskan bahwa UU ITE tidak
digunakan dalam kaitan berita di media massa,
dan atau;
UU ITE di bawah UU Pers jika terkait dengan
masalah dan kasus pemberitaan/penyiaran.