SlideShare a Scribd company logo
Hak Kebebasan Berpendapat 
Arjuna Naiggolan 2013170305 
Christina Willy 2013170085 
Pinnesia N.Ratmono 2013710050 
Santi T.N Septianti 2013170867 
Tomy 2013710205
Hak asasi manusia merupakan hak 
dasar yang secara kodrati melekat 
pada diri manusia, bersifat universal 
dan langgeng, (yang) oleh karena itu 
harus dilindungi, dihormati, 
dipertahankan, dan tidak boleh 
diabaikan, dikurangi, atau dirampas 
oleh siapapun 
Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999
(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi yang diperlukan untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya. 
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 
dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. 
Tap MPR No. VII/MPR/1998 pasal 14
Setiap orang berhak atas kebebasan 
berpendapat dan berekspresi, dalam 
hal ini mencakup kebebasan untuk 
berpegang teguh pada pendapat 
tertentu tanpa mendapatkan 
gangguan, dan untuk mencari, 
menerima dan menyampaikan 
informasi dan ide/gagasan melalui 
media apa saja tanpa ada batasan. 
DUHAM PBB Pasal 19
Resolusi Majelis Umum PBB ps 19 
(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa 
campur tangan (pihak lain). 
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan 
berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk 
mencari, menerima dan memberikan informasi 
dan ide/gagasan apapun, terlepas dari 
pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, 
tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau 
melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
(3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam 
ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan 
tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat 
dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal 
(pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai 
dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: 
a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang 
lain 
b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban 
umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.”
Pembatas Kebebasan Berpendapat 
Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, 
setiap orang harus tunduk hanya 
pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap 
hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, 
ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu 
masyarakat yang demokratis. 
DUHAM PBB Pasal 29 Ayat 2
10 Prinsip Kebebasan Berpendapat 
1. Bebas dan dapat mengekspresikan diri, untuk 
mencari, menerima & menyampaikan informasi, 
ide serta gagasan tanpa batas. 
2. Mempertahankan internet & semua bentuk 
komunikasi lainnya dari gangguan-gangguan yang 
tidak sah oleh kedua kekuatan publik dan swasta 
3. Membutuhkan dan membuat media yang terbuka 
beragam sehingga dapat membuat keputusan 
berdasarkan informasi yang baik & berpartisipasi 
penuh dalam kehidupan politik.
4. Berbicara secara terbuka dan sopan tentang 
segala macam perbedaan manusia 
5. Mengizinkan untuk tiada yang tabu dalam 
diskusi & penyebaran pengetahuan 
6. Tidak melakukan ancaman kekerasan serta 
tidak menerima adanya intimidasi kekerasan. 
7. Menghormati orang yang meyakini suatu hal 
tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau 
kepercayaannya.
8. Semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi 
harus menerima pengawasan jika itu adalah 
demi kepentingan publik 
9. Mampu melawan penghinaan pada reputasi 
tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan 
yang sah 
10. Bebas menantang batasan kebebasan 
berekspresi & informasi selama ini berdasarkan 
alasan untuk keamanan nasional, ketertiban 
umum, moralitas & perlindungan kekayaan 
intelektual
Muhammad Arsyad 
Pria asal Makassar ditahan di Kepolisian 
Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Barat karena statusnya di BBM. Kala itu ia 
menulis “No Fear Ancaman Nurdin Halid 
Koruptor!!! Jangan Pilih Adik Koruptor!!!”
Pada 9 Juli 2013 Arsyad dilaporkan anggota 
DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir ke 
kepolisian. Kerabat dekat Nurdin Halid ini 
menganggap Arsyad telah menghina & 
mencemarkan nama baik Nurdin Halid. 
Kini, Arsyad telah mendekam di rumah tahanan 
Polda Sulselbar sejak 9 September 2013 dan 
dijerat dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (1) 
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 310 sub 
Pasal 335 KUHP.
Namun, seseorang bernama Nawawi membela 
arsyad agar kasus ini dapat dihentikan karena 
Arsyad memang tidak dapat dijerat dengan pasal 
pencemaran nama baik, dikarenakan pendapat 
yang disampaikannya mengandung fakta. 
Disamping itu Erasmus dari Institute for Criminal 
Justice Reform (ICJR) juga tidak setuju dengan 
penahanan yg dijatuhkan kepada Arsyad.
Pembungkaman 
Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi 
Masyarakat (ELSAM) Zainal Abidin melihat 
kasus ini adalah salah satu dari banyak kasus 
pembungkaman terhadap kebebasan 
berekspresi dan menyatakan pendapat. 
Menurut Zainal Jika kasus-kasus semacam Arsyad 
terus dibiarkan, hal ini akan mengancam 
demokrasi, dan salah satu pilar demokrasi 
adalah pers.
Zainal juga mengatakan untuk melihat Pasal 19 
Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik 
yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 
Tahun 2005. Pasal tersebut menyebutkan dua 
batasan dalam berekspresi dan berpendapat, 
yaitu jika ekspresi tersebut digunakan untuk 
propaganda perang dan dapat menghasut atau 
menimbulkan suatu konflik. 
Sedangkan untuk pasal penghinaan tersebut 
haruslah dilakukan di muka umum.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny 
Indrayana, juga menambahkan kebebasan 
berpendapat tidak boleh langsung 
berujung pada pemidanaan. Kebebasan 
masyarakat untuk berpendapat harus 
dilindungi apalagi pendapat tersebut 
didukung dengan fakta dan data
Kesimpulan 
Jadi ini merupakan ketidakadilan dalam 
berekspresi. Karna Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 
dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Thank you 

More Related Content

What's hot

Dampak Positif dan Negatif Kebebasan Pers
Dampak Positif dan Negatif Kebebasan PersDampak Positif dan Negatif Kebebasan Pers
Dampak Positif dan Negatif Kebebasan Pers
Kiki Evi Wahyuliana
 
Powerpoint Demokrasi (DRDK)
Powerpoint Demokrasi (DRDK)Powerpoint Demokrasi (DRDK)
Powerpoint Demokrasi (DRDK)
Dhea Budiman
 
PPT KEL 4 SAMBO.pptx
PPT KEL 4 SAMBO.pptxPPT KEL 4 SAMBO.pptx
PPT KEL 4 SAMBO.pptx
presidentialcandidat
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
putrireza
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
Sherly Anggraini
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
dichasenja
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaAhmad Dahlan University
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Muhamad Yogi
 
PPT PKN Demokrasi di Indonesia
PPT PKN Demokrasi di IndonesiaPPT PKN Demokrasi di Indonesia
PPT PKN Demokrasi di Indonesia
wisnuwms
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Fenti Anita Sari
 
Hak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaHak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasila
Ahmad Royhan Nst
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesia
Johanez Diaz
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Uiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan PancasilaPendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
Exa Purnama
 
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumHakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Lisa Tri Setiawati
 
Materi manajemen aksi
Materi manajemen aksiMateri manajemen aksi
Materi manajemen aksi
Rudi Sudirdja
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
Vallen Hoven
 
Kebebasan Pers
Kebebasan PersKebebasan Pers
Kebebasan Pers
Eka Kristina Dewi
 

What's hot (20)

Dampak Positif dan Negatif Kebebasan Pers
Dampak Positif dan Negatif Kebebasan PersDampak Positif dan Negatif Kebebasan Pers
Dampak Positif dan Negatif Kebebasan Pers
 
Powerpoint Demokrasi (DRDK)
Powerpoint Demokrasi (DRDK)Powerpoint Demokrasi (DRDK)
Powerpoint Demokrasi (DRDK)
 
PPT KEL 4 SAMBO.pptx
PPT KEL 4 SAMBO.pptxPPT KEL 4 SAMBO.pptx
PPT KEL 4 SAMBO.pptx
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Presentasi pkn HAM
Presentasi pkn HAMPresentasi pkn HAM
Presentasi pkn HAM
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
PPT PKN Demokrasi di Indonesia
PPT PKN Demokrasi di IndonesiaPPT PKN Demokrasi di Indonesia
PPT PKN Demokrasi di Indonesia
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
 
Hak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaHak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasila
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesia
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan PancasilaPendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
 
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumHakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
 
Materi manajemen aksi
Materi manajemen aksiMateri manajemen aksi
Materi manajemen aksi
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Kebebasan Pers
Kebebasan PersKebebasan Pers
Kebebasan Pers
 

Similar to Hak kebebasan berpendapat

GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
garrytokai
 
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.pptHukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
RendaPutriMario
 
Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITE
Mixon Mixon
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
Muhamad Zulfikar
 
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.pptPPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
Rommy Patra
 
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.pptPPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
NurulyDybala1
 
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
natalsosa01
 
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Pustakahukum
 
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvdsUu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
yhubi1
 
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Fenti Anita Sari
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaDwi Anita
 
Perlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaPerlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusia
boscobahy1
 
UU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAMUU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAMSei Enim
 
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di IndonesiaInstrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
aliftrigger
 
Ppt ham
Ppt hamPpt ham
Quiz ham 41614110109
Quiz ham 41614110109Quiz ham 41614110109
Quiz ham 41614110109
irvan sidik
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
Septian Muna Barakati
 
PPT Pancasila Kel. 7.pdf
PPT Pancasila Kel. 7.pdfPPT Pancasila Kel. 7.pdf
PPT Pancasila Kel. 7.pdf
leovaeismee
 
PPT KELAS XI HAM.pptx
PPT KELAS XI  HAM.pptxPPT KELAS XI  HAM.pptx
PPT KELAS XI HAM.pptx
ErmanSugianto
 

Similar to Hak kebebasan berpendapat (20)

GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
 
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.pptHukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
Hukum-dan-HAM-Pertemuan-11.ppt
 
Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITE
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
 
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.pptPPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
 
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.pptPPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
PPT_Kewarganegaraan_Hak_Kebebasan_Berpendapat_SK-2.ppt
 
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
 
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
 
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvdsUu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
Uu nomor-39-tahun-1999-tentang-$h9 fvds
 
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Perlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaPerlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusia
 
UU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAMUU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAM
 
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di IndonesiaInstrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
 
Ppt ham
Ppt hamPpt ham
Ppt ham
 
Quiz ham 41614110109
Quiz ham 41614110109Quiz ham 41614110109
Quiz ham 41614110109
 
Ham (Hak Asasi Manusia)
Ham (Hak Asasi Manusia)Ham (Hak Asasi Manusia)
Ham (Hak Asasi Manusia)
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
PPT Pancasila Kel. 7.pdf
PPT Pancasila Kel. 7.pdfPPT Pancasila Kel. 7.pdf
PPT Pancasila Kel. 7.pdf
 
PPT KELAS XI HAM.pptx
PPT KELAS XI  HAM.pptxPPT KELAS XI  HAM.pptx
PPT KELAS XI HAM.pptx
 

Recently uploaded

penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
jaya35ml2
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
AKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptx
AKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptxAKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptx
AKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptx
adelsimanjuntak
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
ppgpriyosetiawan43
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 

Recently uploaded (20)

penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
AKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptx
AKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptxAKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptx
AKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptx
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 

Hak kebebasan berpendapat

  • 1. Hak Kebebasan Berpendapat Arjuna Naiggolan 2013170305 Christina Willy 2013170085 Pinnesia N.Ratmono 2013710050 Santi T.N Septianti 2013170867 Tomy 2013710205
  • 2. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999
  • 3. (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Tap MPR No. VII/MPR/1998 pasal 14
  • 4. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan. DUHAM PBB Pasal 19
  • 5. Resolusi Majelis Umum PBB ps 19 (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain). (2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
  • 6. (3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.”
  • 7.
  • 8. Pembatas Kebebasan Berpendapat Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. DUHAM PBB Pasal 29 Ayat 2
  • 9. 10 Prinsip Kebebasan Berpendapat 1. Bebas dan dapat mengekspresikan diri, untuk mencari, menerima & menyampaikan informasi, ide serta gagasan tanpa batas. 2. Mempertahankan internet & semua bentuk komunikasi lainnya dari gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik dan swasta 3. Membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik & berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik.
  • 10. 4. Berbicara secara terbuka dan sopan tentang segala macam perbedaan manusia 5. Mengizinkan untuk tiada yang tabu dalam diskusi & penyebaran pengetahuan 6. Tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan. 7. Menghormati orang yang meyakini suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya.
  • 11. 8. Semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan publik 9. Mampu melawan penghinaan pada reputasi tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah 10. Bebas menantang batasan kebebasan berekspresi & informasi selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas & perlindungan kekayaan intelektual
  • 12.
  • 13.
  • 14. Muhammad Arsyad Pria asal Makassar ditahan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat karena statusnya di BBM. Kala itu ia menulis “No Fear Ancaman Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan Pilih Adik Koruptor!!!”
  • 15. Pada 9 Juli 2013 Arsyad dilaporkan anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir ke kepolisian. Kerabat dekat Nurdin Halid ini menganggap Arsyad telah menghina & mencemarkan nama baik Nurdin Halid. Kini, Arsyad telah mendekam di rumah tahanan Polda Sulselbar sejak 9 September 2013 dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 310 sub Pasal 335 KUHP.
  • 16.
  • 17.
  • 18. Namun, seseorang bernama Nawawi membela arsyad agar kasus ini dapat dihentikan karena Arsyad memang tidak dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, dikarenakan pendapat yang disampaikannya mengandung fakta. Disamping itu Erasmus dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga tidak setuju dengan penahanan yg dijatuhkan kepada Arsyad.
  • 19. Pembungkaman Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Zainal Abidin melihat kasus ini adalah salah satu dari banyak kasus pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Menurut Zainal Jika kasus-kasus semacam Arsyad terus dibiarkan, hal ini akan mengancam demokrasi, dan salah satu pilar demokrasi adalah pers.
  • 20. Zainal juga mengatakan untuk melihat Pasal 19 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal tersebut menyebutkan dua batasan dalam berekspresi dan berpendapat, yaitu jika ekspresi tersebut digunakan untuk propaganda perang dan dapat menghasut atau menimbulkan suatu konflik. Sedangkan untuk pasal penghinaan tersebut haruslah dilakukan di muka umum.
  • 21. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, juga menambahkan kebebasan berpendapat tidak boleh langsung berujung pada pemidanaan. Kebebasan masyarakat untuk berpendapat harus dilindungi apalagi pendapat tersebut didukung dengan fakta dan data
  • 22. Kesimpulan Jadi ini merupakan ketidakadilan dalam berekspresi. Karna Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.