Dokumen tersebut membahas kasus penahanan Muhammad Arsyad karena status di BBM yang menulis tentang Nurdin Halid. Arsyad ditahan pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun, beberapa pihak seperti Nawawi dan Erasmus dari ICJR tidak setuju dengan penahanan Arsyad karena pendapatnya mengandung fakta. Zainal Abidin dari ELSAM juga menilai kasus ini sebagai pembungkaman kebebasan berek
power point ini mengenai demokrasi mulai dari pengertian, pilarnya, macam-macam kebebasannya, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, macam-macam dan perkembangan demokrasi, tantangan yang menjungkal demokrasi
Demokrasi dan Implementasinya di Indonesia dan internasional atau dunia.
Demokrasi di Indonesia terdiri dari berbagai periode dari awal terbentuk demokrasi sampai masa sekarang
keterlibatan aktif warga negara adalah sebuah keniscayaan, ini adalah bentuk nyata sebuah negara demokratis yang melibatkan partisipasi seseorang dalam keputusan-keputusan politik sesuai norma, domain dan hirarkinya.
power point ini mengenai demokrasi mulai dari pengertian, pilarnya, macam-macam kebebasannya, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, macam-macam dan perkembangan demokrasi, tantangan yang menjungkal demokrasi
Demokrasi dan Implementasinya di Indonesia dan internasional atau dunia.
Demokrasi di Indonesia terdiri dari berbagai periode dari awal terbentuk demokrasi sampai masa sekarang
keterlibatan aktif warga negara adalah sebuah keniscayaan, ini adalah bentuk nyata sebuah negara demokratis yang melibatkan partisipasi seseorang dalam keputusan-keputusan politik sesuai norma, domain dan hirarkinya.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
. Teori Klasik.
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut
Communication Science - Journalism
Freedom of the Press by Fanny Lesmana, S.Sos., M.Med.Kom
(a College Teacher of Journalism at Petra Christian University)
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
. Teori Klasik.
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut
Communication Science - Journalism
Freedom of the Press by Fanny Lesmana, S.Sos., M.Med.Kom
(a College Teacher of Journalism at Petra Christian University)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
A. Ketertiban
Ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang di inginkan bersama yaitu terciptanya suasana yang tentram dan damai. Agar bias terciptanya keteriban maka harus ada hukum yang mengatur dalm kehidupan masyarakat, Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (order).
Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Norma nya yakni ialah Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanandan Norma Hukum. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin,Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan. Tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
1. Hak Kebebasan Berpendapat
Arjuna Naiggolan 2013170305
Christina Willy 2013170085
Pinnesia N.Ratmono 2013710050
Santi T.N Septianti 2013170867
Tomy 2013710205
2. Hak asasi manusia merupakan hak
dasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia, bersifat universal
dan langgeng, (yang) oleh karena itu
harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan, dan tidak boleh
diabaikan, dikurangi, atau dirampas
oleh siapapun
Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999
3. (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi yang diperlukan untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya.
(2) Setiap orang berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
Tap MPR No. VII/MPR/1998 pasal 14
4. Setiap orang berhak atas kebebasan
berpendapat dan berekspresi, dalam
hal ini mencakup kebebasan untuk
berpegang teguh pada pendapat
tertentu tanpa mendapatkan
gangguan, dan untuk mencari,
menerima dan menyampaikan
informasi dan ide/gagasan melalui
media apa saja tanpa ada batasan.
DUHAM PBB Pasal 19
5. Resolusi Majelis Umum PBB ps 19
(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa
campur tangan (pihak lain).
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan
berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk
mencari, menerima dan memberikan informasi
dan ide/gagasan apapun, terlepas dari
pembatasan-pembatasan, baik secara lisan,
tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau
melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
6. (3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam
ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan
tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat
dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal
(pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai
dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang
lain
b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban
umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.”
7.
8. Pembatas Kebebasan Berpendapat
Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya,
setiap orang harus tunduk hanya
pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap
hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas,
ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu
masyarakat yang demokratis.
DUHAM PBB Pasal 29 Ayat 2
9. 10 Prinsip Kebebasan Berpendapat
1. Bebas dan dapat mengekspresikan diri, untuk
mencari, menerima & menyampaikan informasi,
ide serta gagasan tanpa batas.
2. Mempertahankan internet & semua bentuk
komunikasi lainnya dari gangguan-gangguan yang
tidak sah oleh kedua kekuatan publik dan swasta
3. Membutuhkan dan membuat media yang terbuka
beragam sehingga dapat membuat keputusan
berdasarkan informasi yang baik & berpartisipasi
penuh dalam kehidupan politik.
10. 4. Berbicara secara terbuka dan sopan tentang
segala macam perbedaan manusia
5. Mengizinkan untuk tiada yang tabu dalam
diskusi & penyebaran pengetahuan
6. Tidak melakukan ancaman kekerasan serta
tidak menerima adanya intimidasi kekerasan.
7. Menghormati orang yang meyakini suatu hal
tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau
kepercayaannya.
11. 8. Semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi
harus menerima pengawasan jika itu adalah
demi kepentingan publik
9. Mampu melawan penghinaan pada reputasi
tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan
yang sah
10. Bebas menantang batasan kebebasan
berekspresi & informasi selama ini berdasarkan
alasan untuk keamanan nasional, ketertiban
umum, moralitas & perlindungan kekayaan
intelektual
12.
13.
14. Muhammad Arsyad
Pria asal Makassar ditahan di Kepolisian
Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat karena statusnya di BBM. Kala itu ia
menulis “No Fear Ancaman Nurdin Halid
Koruptor!!! Jangan Pilih Adik Koruptor!!!”
15. Pada 9 Juli 2013 Arsyad dilaporkan anggota
DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir ke
kepolisian. Kerabat dekat Nurdin Halid ini
menganggap Arsyad telah menghina &
mencemarkan nama baik Nurdin Halid.
Kini, Arsyad telah mendekam di rumah tahanan
Polda Sulselbar sejak 9 September 2013 dan
dijerat dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (1)
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 310 sub
Pasal 335 KUHP.
16.
17.
18. Namun, seseorang bernama Nawawi membela
arsyad agar kasus ini dapat dihentikan karena
Arsyad memang tidak dapat dijerat dengan pasal
pencemaran nama baik, dikarenakan pendapat
yang disampaikannya mengandung fakta.
Disamping itu Erasmus dari Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR) juga tidak setuju dengan
penahanan yg dijatuhkan kepada Arsyad.
19. Pembungkaman
Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM) Zainal Abidin melihat
kasus ini adalah salah satu dari banyak kasus
pembungkaman terhadap kebebasan
berekspresi dan menyatakan pendapat.
Menurut Zainal Jika kasus-kasus semacam Arsyad
terus dibiarkan, hal ini akan mengancam
demokrasi, dan salah satu pilar demokrasi
adalah pers.
20. Zainal juga mengatakan untuk melihat Pasal 19
Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik
yang telah disahkan melalui UU Nomor 12
Tahun 2005. Pasal tersebut menyebutkan dua
batasan dalam berekspresi dan berpendapat,
yaitu jika ekspresi tersebut digunakan untuk
propaganda perang dan dapat menghasut atau
menimbulkan suatu konflik.
Sedangkan untuk pasal penghinaan tersebut
haruslah dilakukan di muka umum.
21. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny
Indrayana, juga menambahkan kebebasan
berpendapat tidak boleh langsung
berujung pada pemidanaan. Kebebasan
masyarakat untuk berpendapat harus
dilindungi apalagi pendapat tersebut
didukung dengan fakta dan data
22. Kesimpulan
Jadi ini merupakan ketidakadilan dalam
berekspresi. Karna Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.