2. Outline
1. Konten?
2. Freedom of Expression Vs. (Other) Human Rights (UUD, UU HAM,
ICCPR & ASEAN Human Rights Declaration)
3. Perbuatan yang Dilarang:
• Kesusilaan
• Perjudian
• Penghinaan/Pencemaran Nama Baik
• SARA
• Hoax (?)
4. Aspek Bentuk Komunikasi Terhadap Konten (Belajar dari Kasus
PM & BN)
• Private Communication
• Public Communication
5. Diskusi Pengayaan
4. Dasar Hukum dari
Freedom of
Expression/Kebebasan
Berpendapat
(Internasional)
• Art. 19
• Everyone has the right to
freedom of opinion and
expression; this right includes
freedom to hold opinions
without interference and to
seek, receive and impart
information and ideas
through any media and
regardless of frontiers.
UDHR
5. Dasar Hukum dari
Freedom of
Expression/Kebebasan
Berpendapat
(Internasional)
• Art 19
• (1) Everyone Shall have the right to hold opinions
without interference
• (2) Everyone shall have the right to freedom of
expression, includes freedom to seek, receive and
impar information and ideas of all kinds, regardless of
frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.
• (3) […]
ICCPR
• Art 23
• Everyone shall have the right to freedom of
expression, includes freedom to seek, receive and
impar information and ideas of all kinds, regardless of
frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.
ASEAN Declaration of Human Rights
6. Batasan
Freedom of
Expression
didalam Konteks
Internasional
ICCPR
• Art 19
• (3) The rights provided carries with it special duties and
responsibilities. It may therefore be subject to certain
restrictions, but these shall only be such as are
provided by law and are necessary:
• For respect of the rights or reputation of others;
• For the protection of national security or of public
order, or of public health or morals.
ASEAN Declaration of Human Rights
• Art 8
• The human rights and fundamental freedoms of every
person shall be excercised with due regard to the
human rights and fundamental freedoms of others.
7. ICCPR General
Comments
• The first of the legitimate grounds for
restriction listed in paragraph 3 is that of
respect for the rights or reputations of
others. The term “rights” includes human
rights as recognized in the Covenant and
more generally in international human rights
law
• The second legitimate ground is that of
protection of national security or of public
order (ordre public), or of public health or
morals.
• “the concept of morals derives from many social,
philosophical and religious traditions;
consequently, limitations... for the purpose of
protecting morals must be based on principles not
deriving exclusively from a single tradition”.
• Restrictions must be “necessary” for a
legitimate purpose.
8. Dasar Hukum dari
Freedom of
Expression/Kebebasan
Berpendapat
(Nasional)
• Pasal 28E
• (2) Setiap Orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.
• (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
• Pasal 28F
• “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
UUD 45
9. Dasar Hukum dari
Freedom of
Expression/Kebebasan
Berpendapat
(Nasional)
• Pasal 14
• (1) Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh
informasi yang diperlukan untuk
mengembangkan pribadinya dan
lingkungan sosialnya.
• (2) Setiap orang berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis
sarana yang tersedia.
UU HAM
10. Dasar Hukum dari
Freedom of
Expression/Kebebasan
Berpendapat
(Nasional)
• Pasal 23
• (2) Setiap orang bebas untuk
mempunyai, mengeluarkan dan
menyebarluaskan pendapat sesuai hati
nuraninya, secara lisan dan atau tulisan
melalui media cetak maupun elektronik
[…]
• Pasal 25
• Setiap orang berhak untuk
menyampaikan pendapat di muka
umum, termasuk hak untuk mogok […]
UU HAM
11. Batasan Freedom of Expression didalam
konteks Hukum Indonesia
• Pasal 28J
• (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud […] untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
UUD 45
• Pasal 23
• (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati
nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik [ dengan memperhatikan
nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.]
• Pasal 25
• Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok [sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.]
UU HAM
12. Yahoo! France case
• The LICRA v. Yahoo Case is a French court case decided by
the Tribunal de grande instance of Paris in 2000. LICRA filed a
civil complaint against Yahoo! for allowing its online auction
service to be used for the sale of Nazi memorabilia, in
violation of Article R645-1 of the French Criminal Code.
13. Pertanggungjawaban Pidana vs. Perdata?
• 1365 BW. Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad), yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.
• Pidana sebagai ultimum remidium
14. Perbuatan yang
dilarang
mengenai
konten didalam
UU ITE
Mengenai Kesusilaan (Pasal 27(1) )
Mengenai Perjudian (Pasal 27 (2) )
Mengenai Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27
(3) )
Mengenai Ancaman/Pemerasan (Pasal 27 (4) )
Mengenai Hoax (Pasal 28 (1) )
Mengenai Hate Speech (Pasal 28 (2) )
Mengenai Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti seseorang
(Pasal 29)
15. UU No. 11 tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2016 KUHP Baru
Pasal 27 ayat (1)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Penjelasan
Cukup Jelas
Perubahan : Penjelasan
Yang dimaksud dengan "mendiskibusikan" adalah
mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada
banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem
Elektronik. Yang dimaksud dengan
"mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang
ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem
Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat
dapat diakses" adalah semua perbuatan lain
selain mendistribusikan dan mentransmisikan
melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dapat diketahui pihak lain atau publik.
Pasal 406
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori II, Setiap Orang yang:
a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
b. b. melanggar kesusilaan di muka orang lain
yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir
tersebut.
Penjelasan
Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan”
adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan
ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual
yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan
tersebut dilakukan.
Pasal 45 ayat (1)
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)
16. UU No. 11 tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2016 KUHP Baru
Pasal 27 ayat (1)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Penjelasan
Cukup Jelas
Bagian Kedua Pornografi
Pasal 407
(1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat,
memperbanyak, menggandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan, menyewakan, atau
menyediakan Pornografi, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun atau pidana denda paling sedikit
kategori IV dan pidana denda paling banyak
kategori VI.
(2) (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya
seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau
ilmu pengetahuan.
Penjelasan
Penafsiran pengertian Pornografi disesuaikan
dengan standar yang berlaku pada masyarakat
dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary
community standard). Membuat Pornografi dalam
ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau
kepentingan sendiri.
Pasal 45 ayat (1)
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
17. UU No. 11 tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2016 KUHP Baru
Pasal 27 ayat (2)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan perjudian
Penjelasan
Cukup Jelas
Pasal 246
1) Dipidana dengan pidana penjara paling
lama 9 (sembilan) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori VI, Setiap
Orang yang tanpa izin:
a. menawarkan atau memberi kesempatan
untuk main judi dan menjadikan sebagai
mata pencaharian atau turut serta dalam
perusahaan perjudian;
b. menawarkan atau memberi kesempatan
kepada umum untuk main judi atau turut
serta dalam perusahaan perjudian,
terlepas dari ada tidaknya suatu syarat
atau tata cara yang harus dipenuhi untuk
menggunakan kesempatan tersebut; atau
c. menjadikan turut serta pada permainan
judi sebagai mata pencaharian.
(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan
profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 huruf f.
Pasal 427 Setiap Orang yang menggunakan
kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori III.
Pasal 45 ayat (1)
Setiap Orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
18. UU No. 11 tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2016 KUHP Baru
Pasal 27 ayat (3)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik.
Penjelasan
Cukup Jelas
Perubahan : Penjelasan Pasal 27 ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada
ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau
fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 433 – Pencemaran Kerhormatan dan
nama baik
Pasal 434 – 435 Fitnah
Pasal 436 -- Penghinaan Ringan
Pasal 437 -- Pengaduan Fitnah
Pasal 438 – Persangkaan Palsu
Pasal 439 – Pencemaran orang mati
Pasal 441
1) Ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 433 sampai
dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3
(satu per tiga) jika dilakukan dengan
sarana teknologi informasi. (
2) Ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434,
dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu
per tiga), jika yang dihina atau difitnah
adalah seorang Pejabat yang sedang
menjalankan tugasnya yang sah.
Pasal 45 ayat (1)
Setiap Orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
19. UU No. 11 tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2016 KUHP Baru
Pasal 27 ayat (4)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman.
Penjelasan
Cukup Jelas
Perubahan : Penjelasan Pasal 27 ayat (4)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada
ketentuan pemerasan dan/ atau
pengancaman yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).).
Pasal 482
(1) Dipidana karena pemerasan dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
tahun, Setiap Orang yang dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, memaksa orang
dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
untuk: a. memberikan suatu Barang, yang
sebagian atau seluruhnya milik orang
tersebut atau milik orang lain; atau b.
memberi utang, membuat pengakuan utang,
atau menghapuskan piutang.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 479 ayat (2) sampai dengan ayat (4)
berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 45 ayat (1)
Setiap Orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
20. UU No. 11 tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2016 KUHP Baru
Pasal 27 ayat (4)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman.
Penjelasan
Cukup Jelas
Perubahan : Penjelasan Pasal 27 ayat (4)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada
ketentuan pemerasan dan/ atau
pengancaman yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).).
Pasal 483
Dipidana karena pengancaman dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori IV,
Setiap Orang yang dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, dengan ancaman
pencemaran atau pencemaran tertulis atau
dengan ancaman akan membuka rahasia,
memaksa orang supaya: a. memberikan suatu
Barang yang sebagian atau seluruhnya milik
orang tersebut atau milik orang lain; atau b.
memberi utang, membuat pengakuan utang,
atau menghapuskan piutang. (2) Tindak
Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban
Tindak Pidana.
Pasal 45 ayat (1)
Setiap Orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
21. Perbuatan yang dilarang
mengenai konten didalam UU ITE
• Hoax (Pasal 28 (1))
• Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
• Pasal 45 ayat (2)
• Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
22. UU No. 11 tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2016 KUHP Baru
Pasal 28 ayat (2)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, agama,
ras, dan antargolongan (SARA).
Tidak ada perubahan Pasal 243 (1) Setiap Orang yang
menyiarkan, mempertunjukkan, atau
menempelkan tulisan atau gambar
sehingga terlihat oleh umum atau
memperdengarkan rekaman sehingga
terdengar oleh umum atau
menyebarluaskan dengan sarana
teknologi informasi, yang berisi
pernyataan perasaan permusuhan
dengan maksud agar isinya diketahui
atau lebih diketahui oleh umum,
terhadap satu atau beberapa golongan
atau kelompok penduduk Indonesia
berdasarkan ras, kebangsaan, etnis,
warna kulit, agama, kepercayaan, jenis
kelamin, disabilitas mental, atau
disabilitas fisik yang berakibat
timbulnya Kekerasan terhadap orang
atau Barang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun
atau pidana denda paling banyak
kategori IV.
Pasal 45 ayat (2)
Setiap Orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
23. UU No. 11 tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2016 KUHP Baru
Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mengirimkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti
yang ditujukan secara pribadi.
Tidak ada perubahan Tidak dicabut
Pasal 157
Ancaman Kekerasan adalah setiap
perbuatan berupa ucapan, tulisan,
gambar, simbol, atau gerakan
tubuh, baik dengan maupun tanpa
menggunakan sarana dalam bentuk
elektronik atau nonelektronik yang
dapat menimbulkan rasa takut,
cemas, atau khawatir akan
dilakukannya Kekerasan.
Pasal 45 ayat (3)
Setiap Orang yang memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).
24. UU No. 11 tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2016 KUHP Baru
Pasal 37
Setiap Orang dengan sengaja
melakukan perbuatan yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di
luar wilayah Indonesia terhadap
Sistem Elektronik yang berada di
wilayah yurisdiksi Indonesia.
Tidak dicabut
25. Pengaturan larangan adalah peraturan yang mengikat
anda sebagai orang pertama untuk tidak melakukan
hal-hal yang telah dijabarkan oleh undang-undang?
Adakah hak dan kewajiban yang berkaitan dengan
konten yang dibuat oleh orang lain?
26. Aspek Jenis Komunikasi terhadap Konten
Kasus PM
• PM menulis email terbuka ke customercare@banksinarmas.com dan
mailing list berisi teman-temanya dengan judul “Penipuan O
International Hospital Bintaro Sonoan Dikit (BSD)”
• O Hospital melaporkan PM ke kepolisian dengan tuduhan
Pencemaran Nama Baik dan menyampaikan bantahan melalui surat
kabar Media Indonesia
27. RS Omni Dapatkan Pasien dari Hasil Lab Fiktif
Jakarta Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia
lainnya. Terutama anak-anak, lansia, dan bayi. Bila anda berobat berhati-
hatilah dengan kemewahan rumah sakit (RS) dan title international karena
semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba
pasien, penjualan obat, dan suntikan.
Saya tidak mengatakan semua RS international seperti ini tapi saya
mengalami kejadian ini di RS Omni International. Tepatnya tanggal 7 Agustus
2008 jam 20.30 WIB. Saya dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala
datang ke RS OMNI Internasional dengan percaya bahwa RS tersebut
berstandard International, yang tentunya pasti mempunyai ahli kedokteran
dan manajemen yang bagus.
• https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=344
28. • Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/PDT/2010 Tanggal 29
September 2010 — PRITA MULYASARi VS PT. SARANA MEDITAMA
INTERNATIONAL, DKK
• Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225 PK/PID.SUS/2011 Tanggal
17 September 2012 — PRITA MULYASARI
• "Bahwa kejadian dan pengalaman yang dialami oleh Pemohon Kasasi
diceritakan kepada kawan-kawannya melalui email yang merupakan media
komunikasi yang bersifat tertutup yang tidak setiap orang dapat
mengaksesnya [...]
• pemberitahuan Pemohon Kasasi kepada kawan-kawannya adalah masih
dalam batas kewajaran dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum,
hal mana sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945"
29. Jenis Komunikasi Terbagi Menjadi Dua:
Komunikasi Privat
• Dilakukan secara privat dengan orang
terbatas yang bisa mengaksesnya.
• Yang berarti konten yang
dikomunikasikan melalui jenis ini tidak
boleh disebar luaskan.
• Contoh:
• Obrolan private
• Private chat
• Private-to-private email
• Dsb.
Komunikasi Publik
• Dilakukan secara umum kepada orang
banyak sehingga konten informasi
dianggap diketahui banyak orang.
• Yang berarti konten yang
disebarluaskan melalui jenis ini dapat
disebar luaskan.
• Contoh:
• Orasi di tempat umum
• Broadcasting
• Posting di social media dengan settingan
umum
• dsb
30. Apa batasanya?
• Doctrine Reasonable Expectation of Privacy. Go research
• How about internet interaction?
• Nucci v Target Corp (US Case Law interpretation)
“Even had plaintiff used privacy settings that allowed only her “friends” on
Facebook to see postings, she “had no justifiable expectation that h[er] ‘friends’
would keep h[er] profile private. . . . ” In fact, “the wider h[er] circle of ‘friends,’
the more likely [her] posts would be viewed by someone [s]he never expected to
see them.” Id. Thus, as the Second Circuit has recognized, legitimate
expectations of privacy may be lower in e-mails or other Internet transmissions.”
• Ada hal lain yang bisa kita jadikan indicator Batasan?
31. Jika ada seseorang yang menyebarkan Instagram story dari
temanya yang disebarkan melalui fitur “close friend”, dimana
dia tergabung didalam close friend tersebut, bagaimanakah
implikasi hukum dari tindakan tersebut?
Apa pembelaan yang dapat dilakukan dari kedua belah pihak
terkait (pembuat konten dan penyebar konten)?
32. Notice and Take Down
• Notice and take down (NTD) is a mechanism where an Internet
intermediary is called upon directly by a private entity (individual,
company, rights holders organization, etc.) to remove or disable
access to information in response to a breach of their rights (or of
the law more generally). It is the intermediary’s task to assess
whether such a complaint is credible and whether the content is in
fact infringing or illegal;
• Some platforms also set up a sui generis notice and take down
policy & its appeal e.g. Meta Oversight Board
