Dokumen tersebut membahas tentang dinamika pelanggaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi karena sudah menjadi kebiasaan atau karena hukum tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dapat dilakukan dengan memiliki perilaku yang patuh terhadap hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan berintegritas di Indonesia. Dokumen mengidentifikasi masalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang ditandai oleh hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta kurangnya integritas pada penegak hukum akibat pengaruh kepentingan lain. Dokumen tersebut merekomendasikan perbaikan integritas dan moral penegak hukum, penyes
Dokumen tersebut membahas pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan demokratis penting dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan kenegaraan karena dapat menghindari konflik, memfasilitasi komunikasi yang harmonis, dan menyelesaikan masalah secara damai. Dokumen juga membahas akibat negara tidak menerapkan demokrasi dan contoh perilaku budaya demokrasi
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika pelanggaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi karena sudah menjadi kebiasaan atau karena hukum tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dapat dilakukan dengan memiliki perilaku yang patuh terhadap hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan berintegritas di Indonesia. Dokumen mengidentifikasi masalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang ditandai oleh hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta kurangnya integritas pada penegak hukum akibat pengaruh kepentingan lain. Dokumen tersebut merekomendasikan perbaikan integritas dan moral penegak hukum, penyes
Dokumen tersebut membahas pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan demokratis penting dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan kenegaraan karena dapat menghindari konflik, memfasilitasi komunikasi yang harmonis, dan menyelesaikan masalah secara damai. Dokumen juga membahas akibat negara tidak menerapkan demokrasi dan contoh perilaku budaya demokrasi
Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif meski masih terkait. Presiden memimpin eksekutif dan berperan sebagai kepala negara. Kekuasaan legislatif berada di DPR dan DPD, sedangkan yudikatif di Mahkamah Agung. Otonomi daerah memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Sistem ini memiliki kelebihan seperti pembagian ke
1) Dokumen tersebut membahas tentang rule of law, termasuk pengertian, sejarah berdirinya, fungsi, dan pelaksanaannya khususnya di Indonesia.
2) Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan otonom.
3) Untuk mewujudkan rule of law yang adil diperlukan hukum yang progresif dan pelaksanaan yang sesuai dengan budaya
Kelompok 7 terdiri dari 4 anggota yang membahas tentang pengertian negara hukum, penegakan hukum, dan implementasi penegakan hukum di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung mengutamakan aspek kepastian hukum meskipun idealnya harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dokumen juga menyarankan perlunya melibatkan masy
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah penegakan hukum di Indonesia, rumusan masalah, dan tujuan dari pembahasan tersebut. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang ketidaktegasan penegakan hukum di Indonesia yang menyebabkan banyak pelanggaran hukum, serta perlunya memperbaiki penegakan hukum untuk menciptakan negara hukum yang adil dan sesuai dengan undang-undang.
Struktur Sosial dan Hukum (Penjelasan).pptxRahmaYulia7
Dokumen tersebut membahas tentang struktur sosial dan hubungannya dengan hukum. Struktur sosial terdiri dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok, dan lapisan-lapisan masyarakat. Hukum merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat secara tertib."
Dokumen tersebut membahas tentang norma dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi norma, jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat, latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan makna serta arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Tipe hukum otonom berfokus pada penegakan aturan hukum secara ketat untuk mengawasi kekuasaan, namun penekanan berlebihan pada prosedur dan kepatuhan dapat menimbulkan legalisme dan mengabaikan keadilan substantif.
Sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan seperti pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Dokumen ini juga membahas sumber hukum, sanksi norma, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan lembaga seperti KPK dan kepolisian.
Tugas makalah (budaya demokrasi) haritsRietz Wiguna
Makalah ini membahas tentang budaya demokrasi di Indonesia. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Makalah ini menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi, serta azas utama demokrasi pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat."
Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif meski masih terkait. Presiden memimpin eksekutif dan berperan sebagai kepala negara. Kekuasaan legislatif berada di DPR dan DPD, sedangkan yudikatif di Mahkamah Agung. Otonomi daerah memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Sistem ini memiliki kelebihan seperti pembagian ke
1) Dokumen tersebut membahas tentang rule of law, termasuk pengertian, sejarah berdirinya, fungsi, dan pelaksanaannya khususnya di Indonesia.
2) Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan otonom.
3) Untuk mewujudkan rule of law yang adil diperlukan hukum yang progresif dan pelaksanaan yang sesuai dengan budaya
Kelompok 7 terdiri dari 4 anggota yang membahas tentang pengertian negara hukum, penegakan hukum, dan implementasi penegakan hukum di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung mengutamakan aspek kepastian hukum meskipun idealnya harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dokumen juga menyarankan perlunya melibatkan masy
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah penegakan hukum di Indonesia, rumusan masalah, dan tujuan dari pembahasan tersebut. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang ketidaktegasan penegakan hukum di Indonesia yang menyebabkan banyak pelanggaran hukum, serta perlunya memperbaiki penegakan hukum untuk menciptakan negara hukum yang adil dan sesuai dengan undang-undang.
Struktur Sosial dan Hukum (Penjelasan).pptxRahmaYulia7
Dokumen tersebut membahas tentang struktur sosial dan hubungannya dengan hukum. Struktur sosial terdiri dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok, dan lapisan-lapisan masyarakat. Hukum merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat secara tertib."
Dokumen tersebut membahas tentang norma dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi norma, jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat, latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan makna serta arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Tipe hukum otonom berfokus pada penegakan aturan hukum secara ketat untuk mengawasi kekuasaan, namun penekanan berlebihan pada prosedur dan kepatuhan dapat menimbulkan legalisme dan mengabaikan keadilan substantif.
Sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan seperti pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Dokumen ini juga membahas sumber hukum, sanksi norma, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan lembaga seperti KPK dan kepolisian.
Tugas makalah (budaya demokrasi) haritsRietz Wiguna
Makalah ini membahas tentang budaya demokrasi di Indonesia. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Makalah ini menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi, serta azas utama demokrasi pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat."
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberikan pengalaman belajar berpusat pada peserta didik namun juga memiliki kelemahan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pertama, menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Kedua, latar belakang diterapkannya KBK di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan persaingan global. Ketiga, KBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dengan menekankan pada proses pembelajaran berbasis kompetensi
Kurikulum 1994 dan KBK memiliki perbedaan pendekatan. Kurikulum 1994 berfokus pada materi pelajaran sedangkan KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun silabus dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek lain seperti moral dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi
Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda Pringsewu adalah gaya transformasional. Gaya ini menempatkan perhatian pada pengembangan individu dan mampu mengilhami orang lain untuk bekerja ekstra demi mencapai tujuan kelompok melalui kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kurikulum pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta perlunya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tetapi juga moral. Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah, dan tujuan pembangunan negara.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberdayakan potensi peserta didik dan kelemahan seperti sering mengalami perubahan.
Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai wadah transformasi nilai pendidikan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan perubahan sosial. Tujuan pengembangan kurikulum adalah menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengembangkan pengetahuan.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek di luar materi. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah,
Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, negatif, atau nol. Korelasi positif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat. Korelasi negatif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain menurun. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur besarnya hubungan ant
Dokumen tersebut membahas tentang analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Regresi linier sederhana menggunakan persamaan Y = a + bX, sedangkan regresi linier berganda menggunakan persamaan Y' = a + b1X1+ b2X2+.....+ bnXn. Langkah-langkah penyelesaian regresi linier berganda dijelaskan beserta contoh soalnya.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
3. PENGERTIAN DAN PENGGOLONGAN HUKUM
A PENGERTIAN HUKUM
Hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai
ketertiban dan keadilan saja, akan tetapi dapat pula
berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau
mempengaruhi masyarakat.
Kelompok3
4. B. CIRI-CIRI HUKUM
1 perintah dan atau larangan.
2 Perintah adanya dan atau larangan itu
haruS patuh ditaati setiap orang.
Kelompok3
5. B. UNSUR-UNSUR HUKUM
1. adanya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan
masyarakat.
2. peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. peraturan itu bersifat memaksa.
4. sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas.
5. mengandung perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena
hukum.
Kelompok3
6. Lembaga Peradilan Nasional
Peradilan nasional berarti tata cara atau sistem
peradilan yang dilaksanakan di Indonesia. Peradilan
tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan kehakiman.
Berikut lembaga peradilan di Indonesia.
Kelompok3
7. Perangkat Lembaga Peradilan Nasional
Terdiri atas :
A.Mahkamah Agung(MA)
B. Mahkamah Konstitusi (MK)
C.Komisi Yudisial
Kelompok3
8. Pemberantasan korupsi di Indonesia
korupsi menurut KBBI berarti penyelewengan
atau penggelapan uang negara atau
perusahaan,dsb untuk kepentingan pribadi atau
orang lain.
Kelompok3
9. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana
KKN(Korupsi,kolusi,nepotisme) Diindonesia
Diantaranya:
A. Upaya Pencegahan (Preventif)
B. Pegawai Diusahakan Kesejahteraannya Yang
Memadai Dan Ada Jaminan Masa Tua
C. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa
D. Upaya Edukasi Lsm.
Kelompok3