Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti

www.dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi
• Fungsi DPRD menurut UU 27/2009
• Alat Kelengkapan DPRD
– Badan Musyawarah;
– Badan Legislasi Daerah;
– Badan Anggaran;
– Badan Kehormatan.
• Mengukur Kinerja DPRD
• DPRD’s Life Cycle
• Hard Skills dan Soft
• Pilihan Karier Purnabakti
4dadangsolihin.blogspot.com

5www.dadang-solihin.blogspot.com
Legislasi
Anggaran
Pengawasan
Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009
1.
2.
3.

Fungsi Legislasi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

Fungsi Anggaran
• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.

Fungsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.

Alat Kelengkapan DPRD
PP16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD
1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Legislasi Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat
paripurna.
Pasal 36 PP16/2010

Badan Musyawarah
1. Bamus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
2. Bamus terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan
jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah
anggota DPRD.
3. Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna
setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran,
dan fraksi.
4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan
Bamus merangkap anggota.
5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bamus dan
bukan sebagai anggota.
Pasal 46 PP16/2010

Tugas Badan Musyawarah
1. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa
persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan
waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian
Ranperda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna
untuk mengubahnya;
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan
garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan
wewenang DPRD;
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat
kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/
penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
1/2

Tugas Badan Musyawarah
4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna
kepada Bamus.
Pasal 47 PP16/2010
2/2

Badan Legislasi Daerah
1. Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap,
dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
2. Susunan dan keanggotaan Balegda dibentuk pada permulaan masa
keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
3. Jumlah anggota Balegda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
4. Jumlah anggota Balegda setara dengan jumlah anggota satu komisi
di DPRD yang bersangkutan.
5. Anggota Balegda diusulkan masing-masing fraksi.
1/2

6. Pimpinan Balegda terdiri atas satu orang ketua dan satu orang
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Balegda
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
7. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Balegda
dan bukan sebagai anggota.
8. Masa jabatan pimpinan Balegda paling lama 2½ (dua setengah)
tahun.
9. Keanggotaan Balegda dapat diganti pada setiap tahun anggaran.
Pasal 50 sd 52 PP16/2010
2/2

1. Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk
dalam rapat paripurna DPRD.
2. Susunan dan keanggotaan Balegda dibentuk pada permulaan masa
keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
3. Jumlah anggota Balegda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
4. Jumlah anggota Balegda setara dengan jumlah anggota satu komisi di
DPRD yang bersangkutan.
5. Anggota Balegda diusulkan masing-masing fraksi.
6. Pimpinan Balegda terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua
yang dipilih dari dan oleh anggota Balegda berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat.
7. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Balegda dan bukan
sebagai anggota.
8. Masa jabatan pimpinan Balegda paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
9. Keanggotaan Balegda dapat diganti pada setiap tahun anggaran.
Pasal 50 sd 52 PP16/2010

Tugas Badan Legislasi Daerah
1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar
urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya
untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara
DPRD dan pemerintah daerah;
3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan
program prioritas yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota,
komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan
daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
1/2

Tugas Badan Legislasi Daerah
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah
yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di
luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar
rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi
daerah;
6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap
pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui
koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan
peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah; dan
8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik
yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat
digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan
berikutnya.
Pasal 53 PP16/2010www.dadang-solihin.blogspot.com 18
2/2

Badan Anggaran
1. Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap
dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
2. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan
mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling
banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
3. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan
Anggaran merangkap anggota.
4. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan
dalam rapat paripurna.
5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran
dan bukan sebagai anggota.
6. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya
ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat
dilakukan setiap awal tahun anggaran.
Pasal 54 PP16/2010
www.dadangsolihin.com 19

Tugas Badan Anggaran
1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran
DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima)
bulan sebelum ditetapkannya APBD;
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada
komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka
pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan
plafon anggaran sementara;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam
mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD dan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
1/2

Tugas Badan Anggaran
4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang
APBD dan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil
evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur
bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah
daerah;
5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah
terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh
kepala daerah; dan
6. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan
anggaran belanja DPRD.
Pasal 55 PP16/2010
2/2

Badan Kehormatan
1. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
2. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan
DPRD.
3. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD
dengan ketentuan:
a. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai
dengan 34 orang berjumlah tiga orang, dan
b. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 35 – 50 orang
berjumlah lima orang;
1/3

Badan Kehormatan
4. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas satu orang ketua dan satu
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan
Kehormatan.
5. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat
paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
6. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing masing fraksi
berhak mengusulkan satu orang calon anggota Badan
Kehormatan.
7. Dalam hal di DPRD hanya terdapat dua fraksi, fraksi yang memiliki
jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan dua orang calon
anggota Badan Kehormatan.
2/3

Badan Kehormatan
8. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua
setengah) tahun.
9. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota
Badan Kehormatan yang digantikan.
10. Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional
dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
Pasal 56 PP16/2010
3/3

Tugas Badan Kehormatan
1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap
moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD
terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan
pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan,
verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD.
5. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan
Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
Pasal 57 PP16/2010

Kewenangan Badan Kehormatan
1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan
klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran
yang dilakukan;
2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain
yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti
melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.
Pasal 58 PP16/2010

dadang-solihin.blogspot.com 27

Agenda Politik Nyata
Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
 Penanggulangan kemiskinan;
 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan;
 Pemberantasan korupsi dan reformasi
birokrasi.

Argumentasi Politik Mendasar
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
 Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
 Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
dan pengawasan politik.

Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
 Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
 Sering tanpa disadari kebiasaan ini
justru meningkatkan kapasitas
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.

Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
umpanbalik yang cepat dan efektif.
 Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
 Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat akar rumput atau justru
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.

Siklus Representasi Wakil Rakyat
 Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
 Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
 Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
 Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.

Siklus Representasi Wakil Rakyat
Sumber: NDI, LGSP
Perlindungan
hak-hak Individu
dan masyarakat
Hubungan dengan
Pemilih
Hubungan dengan
media dan kelompok
kepentingan
Sumber daya
(anggaran, staf, riset
dan informasi)
R A K Y A T
PEMILU
DPRD
MEMBUAT
KEPUTUSAN
POLITIK
Peningkatan
Kesejahteraan Individu
dan Masyarakat
Fungsi Legislasi
Fungsi Anggaran
Fungsi Pengawasan
Representasi Rakyat
(keterwakilan)

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
 Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.
1/2

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
 Secara substansial
 perlindungan hak
 peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
 Secara prosedural
 mengikuti prosedur hukum yang benar
 melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
 Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
 Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
2/2

DPRD’s Life Cycle
Purnabakti
36dadangsolihin.blogspot.com

38dadang-solihin.blogspot.com
Faktor yang Memberi Kontribusi
Keberhasilan dalam Dunia Kerja
 FINANSIAL 10%
 KEAHLIAN BIDANGNYA 20%
 NET WORKING 30%
 SOFT SKILLS 40%
Mitsubishi Research Institute, 2002

Apa itu Hard Skills?
• Yaitu penguasaan ilmu pengetahuan,
teknologi dan keterampilan teknis yang
berhubungan dengan bidang ilmunya.
• Insinyur mesin seharusnya menguasai
ilmu dan teknik permesinan,
• Dokter harus mumpuni bidang ilmu
kedokteran
• Pemain sepak bola mempunyai
ketrampilan teknik menggiring bola
• Setiap profesi dituntut mempunyai hardskill yang khusus, tetapi
softskills bisa merupakan kemampuan yang harus dimiliki di setiap
profesi

Apa itu Soft Skills?
• Ketrampilan seseorang dalam
berhubungan dengan orang lain
(INTERPERSONAL SKILLS), dan
• Ketrampilan dalam mengatur dirinya
sendiri (INTRA-PERSONAL SKILLS)
• Yang mampu mengembangkan unjuk
kerja secara maksimal.

23 Atribut Soft Skills yang Dominan
Dibutuhkan di Lapangan Kerja
1. Inisiatif
2. Etika/ integritas
3. Berfikir kritis
4. Kemauan belajar
5. Komitmen
6. Motivasi
7. Bersemangat
8. Dapat diandalkan
9. Komunikasi lisan
10. Kreatif.
11. Kemampuan analitis
12. Dapat mengatasi stress
13. Manajemen diri
14. Menyelesaikan persoalan
15. Dapat meringkas/mengabstraksi
16. Bekerjasama
17. Fleksibel
18. Kerja dalam tim
19. Mandiri
20. Mendengarkan
21. Tangguh
22. Berargumen logis
23. Manajemen waktu.
 Hasil survey di USA, Canada, dan UK.
 Sumber : (Center for Enterpreuneurship Education and Development, Halifax, Nova
scotia, 2004).

Contoh Kemampuan Soft Skills
• Kejujuran
• Tanggung jawab
• Berlaku adil
• Kemampuan bekerja sama
• Kemampuan beradaptasi
• Kemampuan berkomunikasi
• Toleran
• Hormat terhadap sesama
• Kemampuan mengambil keputusan
• Kemampuan memecahkan masalah, dsb

Contoh Pemain Sepak Bola
Hard skills
 Berlari
 Menendang
 Berebut bola
Soft skills
 Kemampuan bekerjasama
 Mengambil inisiatif
 Keberanian mengambil keputusan
 Kegigihan

Inter & Intra Personal Skills
Inter Personal Skills
 Motivation skills
 Leadership skills
 Negotiation skills
 Presentation skills
 Communication skill
 Relationship building
 Public speaking skills
 Self-marketing skills
Intra Personal Skills
 Time management
 Stress management
 Change management
 Transforming beliefs
 Transforming character
 Creative thinking processes
 Goal setting and life purpose
 Accelerated learning
techniques

Pengembangan Diri
1. PENGUASAAN PENGETAHUAN & KETRAMPILAN
 Analisis dan sintesis.
 Menguasai IT/computting.
 Managed ambiguity.
 Communication.
 2 nd language.
2. ATTITUDE
 Kepemimpinan.
 Teamworking.
 Can work cross-culturally.
3. PENGENALAN SIFAT PEKERJAAN TERKAIT
 Terlatih dalam etika kerja
 Memahami makna globalisasi
 Fleksibel terhadap pilihan pekerjaan.

Hal yang Perlu Dilakukan
 Gunakan setiap kesempatan
 Jangan berhenti untuk menjadi “pelajar”.
Pelajar harus belajar apapun, dimanapun
dan kapanpun
 Ikuti berbagai training/pelatihan
 Buat jejaring/networking terkait komunitas
pekerjaan. Contoh: Milis, JobsDB.com,
dsb.
 Berlatih berbahasa Inggris secara lancar.
46dadang-solihin.blogspot.com

• Medokumentasikan pengalaman
sebagai anggota DPRD dalam
sebuah buku otobiografi.
• Konsultan Lembaga Internasional
– UNDP, WB, GIZ, JICA, UNICEF, CIDA, dll
• Konsultan Pemda
– Sebagai mediator antar Pemda dan DPRD
– Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra
SKPD,
• Konsultan DPRD
– Penyusunan dan penetapan Perda,
Pembahasan Anggaran,
• Konsultan Pemberdayaan
Masyarakat
– Penyusunan TOR dan Proposal,
Penelusuran sumber-sumber pendanaan,
Konsolidasi kelompok masyarakat
dadangsolihin.blogspot.com 48

• Konsultan Calon KDH dan Caleg
– Perumusan Visi-Misi, Strategi Kampanye,
Penganggaran Kampanye, Pemetaan Pemilih,
Membangun Isu Lokal,
• Menjadi Narasumber di berbagai
seminar
• Pengusaha Sektor Ril
– Property, Pertanian, Perdagangan,
Perhubungan
• Pengusaha Media
– Surat Kabar, TV, Radio
• Pengajar dan Dosen pada lembaga
pendidikan formal dan non-formal
• Pengurus Forum Anggota DPRD
Purnabakti
• Mempersiapkan diri untuk mengikuti lagi
Pileg 2019
dadangsolihin.blogspot.com 49

Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti

Similar to Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti