Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah, mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sesuai UU; tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif; serta praktik terbaik yang telah dilakukan beberapa DPRD dalam melibatkan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah. Secara historis, peran DPRD terbatas karena kapasitas dan kewenangannya yang terbatas. Namun saat ini, DPRD memiliki peran yang lebih aktif dalam penyusunan peraturan daerah dan penganggaran. Tantangan bagi DPRD adalah untuk tetap dekat dengan masyarakat dan tidak terpisah dari realita kemiskinan.
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD, orientasi dasar politik DPRD, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, serta fungsi DPRD di bidang pengawasan. Secara garis besar dokumen tersebut menjelaskan tentang tiga hal utama yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sebagai wakil rakyat untuk menjamin sinergi antar stakeholder dalam pembangunan daerah.
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah daerah. Dokumen juga membahas tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif seperti korupsi dan kepentingan pribadi politisi serta upaya reformasi seperti transparansi dan partisipasi masyarakat.
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran DPRD dalam pembangunan daerah melalui fungsi-fungsinya. DPRD diharapkan dapat mewakili aspirasi masyarakat dalam kebijakan legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata. DPRD juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dalam prosesnya.
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah, mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sesuai UU; tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif; serta praktik terbaik yang telah dilakukan beberapa DPRD dalam melibatkan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah. Secara historis, peran DPRD terbatas karena kapasitas dan kewenangannya yang terbatas. Namun saat ini, DPRD memiliki peran yang lebih aktif dalam penyusunan peraturan daerah dan penganggaran. Tantangan bagi DPRD adalah untuk tetap dekat dengan masyarakat dan tidak terpisah dari realita kemiskinan.
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD, orientasi dasar politik DPRD, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, serta fungsi DPRD di bidang pengawasan. Secara garis besar dokumen tersebut menjelaskan tentang tiga hal utama yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sebagai wakil rakyat untuk menjamin sinergi antar stakeholder dalam pembangunan daerah.
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah daerah. Dokumen juga membahas tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif seperti korupsi dan kepentingan pribadi politisi serta upaya reformasi seperti transparansi dan partisipasi masyarakat.
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran DPRD dalam pembangunan daerah melalui fungsi-fungsinya. DPRD diharapkan dapat mewakili aspirasi masyarakat dalam kebijakan legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata. DPRD juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dalam prosesnya.
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Kesetaraan DPRD dan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dadang Solihin
Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas yang memiliki blog yang membahas berbagai topik terkait pembangunan daerah seperti hubungan antara pemda dan DPRD, perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan tantangan pembangunan daerah, serta peran berbagai pelaku pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Perencanaan pembangunan desa ideal dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa secara langsung dalam proses perencanaan melalui pendekatan kelompok dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Perencanaan desa juga perlu didukung oleh alat bantu diskusi sederhana untuk memfasilitasi proses perencanaan bersama
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu dan pemilihan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, ASN diwajibkan untuk netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye politik partai maupun calon. Pelanggaran atas netralitas ASN dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemilu 2014 di Kabupaten Sumedang, termasuk pembagian daerah pemilihan, alokasi kursi, jumlah pemilih dan penyelenggara di setiap daerah pemilihan. Dokumen juga membahas potensi masalah teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan pemilu beserta langkah antisipasinya, serta ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan pemilu menurut UU Pemilu.
Peran dan Fungsi DPRD dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, serta APBDDadang Solihin
Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan satelit Sumber Daya Alam Indonesia-1 (SDA-1) pada 2023 untuk memantau sumber daya alam di Indonesia. Satelit ini diharapkan dapat memantau hutan, lahan pertanian, tambang, dan bencana alam untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau.
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi dan alat kelengkapan DPRD menurut peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, dibahas mengenai empat fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, pengawasan, dan alat kelengkapan seperti Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan.
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Kesetaraan DPRD dan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dadang Solihin
Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas yang memiliki blog yang membahas berbagai topik terkait pembangunan daerah seperti hubungan antara pemda dan DPRD, perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan tantangan pembangunan daerah, serta peran berbagai pelaku pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Perencanaan pembangunan desa ideal dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa secara langsung dalam proses perencanaan melalui pendekatan kelompok dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Perencanaan desa juga perlu didukung oleh alat bantu diskusi sederhana untuk memfasilitasi proses perencanaan bersama
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu dan pemilihan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, ASN diwajibkan untuk netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye politik partai maupun calon. Pelanggaran atas netralitas ASN dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemilu 2014 di Kabupaten Sumedang, termasuk pembagian daerah pemilihan, alokasi kursi, jumlah pemilih dan penyelenggara di setiap daerah pemilihan. Dokumen juga membahas potensi masalah teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan pemilu beserta langkah antisipasinya, serta ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan pemilu menurut UU Pemilu.
Peran dan Fungsi DPRD dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, serta APBDDadang Solihin
Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan satelit Sumber Daya Alam Indonesia-1 (SDA-1) pada 2023 untuk memantau sumber daya alam di Indonesia. Satelit ini diharapkan dapat memantau hutan, lahan pertanian, tambang, dan bencana alam untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau.
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi dan alat kelengkapan DPRD menurut peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, dibahas mengenai empat fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, pengawasan, dan alat kelengkapan seperti Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan.
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang tiga topik utama yaitu peran dan tugas Badan Legislasi Daerah (Balegda), indikator pelaksanaan mandat wakil rakyat yang baik, dan pentingnya pengembangan soft skills.
Dokumen tersebut membahas tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia. DPD dilengkapi dengan delapan alat kelengkapan untuk melancarkan tugasnya, yaitu pimpinan, komite, panitia-panitia, dan badan kehormatan. DPD memiliki fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan terkait otonomi daerah, serta memiliki hak dan kewajiban sesuai undang-undang. Pasal-pasal UUD 1945 meng
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin dan materi pelatihan tentang alat kelengkapan DPRD, peran dan fungsi Badan Musyawarah DPRD, serta tantangan yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dokumen tersebut merupakan perubahan anggaran rumah tangga organisasi Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (AFPM) Indonesia. Dokumen ini mengatur tentang keanggotaan, kewajiban dan hak anggota, struktur dan kepengurusan organisasi, pembentukan badan/lembaga, dewan pembina dan etik, hubungan kerja sama, serta kongres, musyawarah dan rapat-rapat organisasi.
DPD memiliki delapan alat kelengkapan untuk melancarkan tugas dan wewenangnya. DPD juga memiliki fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan di bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta sumber daya alam. Anggota DPD memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan para pembentuknya. UUD 1945 berada pada puncak piramida, diikuti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Para pembentuknya antara lain DPR, DPD, Presiden, dan lembaga negara lain seperti BPK. Proses pembuatannya melibatkan berbagai lembaga tersebut.
Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) didirikan untuk mewadahi aspirasi masyarakat dalam program pemerintah dan memberdayakan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Dokumen ini mengatur tentang tujuan, struktur organisasi, dan tata kelola keuangan FK-PKBM.
Similar to Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD (20)
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
3. Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
g
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
www.dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
M t i
• Alat Kelengkapan DPRD
• Tugas Badan Musyawarah, Badan
g y ,
Legislasi Daerah, dan Badan
Kehormatan DPRD
• Tupoksi DPRD
• Mengukur Kinerja DPRD
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
• Perencanaan Pembangunan D
P P b Daerah
h
• Best Practices
www.dadang-solihin.blogspot.com 4
5. Alat Kelengkapan DPRD
PP16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD
1. Pimpinan;
y ;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Legislasi Daerah;
g ;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
;
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat
paripurna.
Pasal 36 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 5
6. Badan Musyawarah
1.
1 Bamus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
2. Bamus terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan
p g
jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah
anggota DPRD.
3. Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna
setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran,
dan fraksi.
fraksi
4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan
Bamus merangkap anggota.
5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bamus dan
bukan sebagai anggota.
Pasal 46 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 6
7. 1/2
1/2
Tugas Badan Musyawarah
T B d M h
1. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa
persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan
waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian
Ranperda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna
untuk mengubahnya;
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan
g
garis kebijakan y g menyangkut p
j yang y g pelaksanaan tugas dan
g
wewenang DPRD;
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat
kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/
penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
www.dadang-solihin.blogspot.com 7
8. 2/2
Tugas Badan Musyawarah
T B d M h
4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
p p p g ;
6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna
kepada Bamus.
Pasal 47 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 8
9. 1/2
1/2
Badan Legislasi Daerah
• Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap,
dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
p p p
• Susunan dan keanggotaan Balegda dibentuk pada permulaan masa
keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
• Jumlah anggota Balegda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
• Jumlah anggota Balegda setara dengan jumlah anggota satu
komisi.
• Anggota Balegda diusulkan masing masing fraksi
masing-masing fraksi.
• Pimpinan Balegda terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil
ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Balegda berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat.
www.dadang-solihin.blogspot.com 9
10. 2/2
Badan Legislasi Daerah
• Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Balegda
bukan anggota.
gg
• Masa jabatan pimpinan Balegda paling lama dua setengah tahun.
• Masa keanggotaan Balegda dapat diubah pada setiap tahun
anggaran.
Pasal 50-52 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 10
11. 1/2
1/2
Tugas Badan Legislasi Daerah
T B d L i l iD h
1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat
daftar urutan dan prioritas Raperda beserta alasannya untuk setiap
tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara
DPRD dan pemerintah daerah;
3. Menyiapkan Raperda usul DPRD berdasarkan program prioritas
yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Raperda yang diajukan anggota, komisi dan/atau
gabungan komisi sebelum Raperda tersebut disampaikan kepada
pimpinan DPRD;
www.dadang-solihin.blogspot.com 11
12. 2/2
Tugas Badan Legislasi Daerah
T B d L i l iD h
5. Memberikan pertimbangan terhadap Raperda yang diajukan oleh
anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas
Raperda tahun berjalan atau di luar Raperda yang terdaftar dalam
program legislasi daerah;
6.
6 Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap
pembahasan materi muatan Raperda melalui koordinasi dengan
komisi dan/atau panitia khusus;
p ;
7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Raperda yang
ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD
baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat
digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan
berikutnya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 12
13. 1/3
1/3
Badan Kehormatan
1. Badan K h
1 B d Kehormatan dibentuk oleh DPRD d merupakan alat
t dib t k l h dan k l t
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
2.
2 Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan
DPRD.
3. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD
gg p gg
dengan ketentuan:
a. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai
dengan 34 orang b j l h ti orang, d
d berjumlah tiga dan
b. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 35 – 50 orang
berjumlah lima orang;
www.dadang-solihin.blogspot.com 13
14. 2/3
Badan Kehormatan
4. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas satu orang ketua dan satu
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan
Kehormatan.
5. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat
paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing masing fraksi
masing-masing fraksi.
6. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing masing fraksi
berhak mengusulkan satu orang calon anggota Badan
Kehormatan.
7. Dalam hal di DPRD hanya terdapat dua fraksi, fraksi yang memiliki
jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan dua orang calon
anggota Badan Kehormatan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 14
15. 3/3
Badan Kehormatan
8. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua
setengah) tahun.
9. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota
Badan Kehormatan yang digantikan.
10. Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional
dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
Pasal 56 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Tugas
T gas Badan Kehormatan
1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap
moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD
terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan
pimpinan DPRD anggota DPRD dan/atau masyarakat;
DPRD, DPRD,
4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan,
verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD.
5. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan
Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
Pasal 57 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Kewenangan B d K h
K Badan Kehormatan
t
1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan
klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran
yang dilakukan;
2.
2 Meminta keterangan pengadu saksi dan/atau pihak pihak lain
pengadu, saksi, pihak-pihak
yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
3.
3 Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti
melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.
Pasal 58 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 17
19. Wadah P
W d h Perwakilan Rakyat
kil R k t
Pemerintah Daerah yang dipimpin Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan
kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya
i b d
sipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi
t d t hi
yang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional rakyat?
www.dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan
Program
g Fungsi DPRD
g dan janji
j j p g
program khusus tekanan politik
p
Pembangunan kampanye LSM
Arena Pembangunan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan
bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif
Lembaga Intermediary
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas
Kaukus Partai
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
Laki Kaya
y Tetap
p Mapan
p Kelompok
p
www.dadang-solihin.blogspot.com 20
Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
21. Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009
1.
1 Legislasi
2.
2 Anggaran
A
3. Pengawasan
www.dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Fungsi Legislasi
F ngsi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
• Perda k
P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d
j keberlanjutan b h kebijakan daerah.
h
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah
daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Fungsi Anggaran
• Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
p
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
daerah kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.
www.dadang-solihin.blogspot.com 23
24. Fungsi Penga asan
F ngsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah
daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah y g p g
y j yang progresif memihak masyarakat.
y
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.
www.dadang-solihin.blogspot.com 24
25. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
P d F i (1966-
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
diprakarsai eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
masukan dari masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
prioritas k
i it konstituen.
tit
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
anggota DPRD yang loyal pada rezim
rezim.
www.dadang-solihin.blogspot.com 25
26. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
P d F i (S t I i)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
pemerintah,
pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses
penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
ekonomi d masyarakat di d
k i dan k t daerahnya.
h
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat
lalu,
memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
www.dadang-solihin.blogspot.com 26
27. 1/2
1/2
Tantangan bagi DPRD yang Efektif
T t b i Ef ktif
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
kehidupan sehari-hari di Indonesia.
sehari hari Indonesia
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
www.dadang-solihin.blogspot.com 27
28. 2/2
Tantangan bagi DPRD yang Efektif
T t b i Ef ktif
• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
1 000
penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
untuk menyetujuinya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 28
29. Mengapa Hal Ini Terjadi?
M H l I i T j di?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
berpihak pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota
berikut,
DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
mereka kepada partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
pemilihan k b li
ilih kembali.
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
dipilih
seringkali melibatkan uang.
www.dadang-solihin.blogspot.com 29
30. Kemauan untuk M
K t k Mereformasi
f i
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
para politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
transparansi.
t i
www.dadang-solihin.blogspot.com 30
32. Agenda Politik Nyata
A d P litik N t
Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
Penanggulangan kemiskinan;
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan;
Pemberantasan k
P b t korupsi d reformasi
i dan f i
birokrasi.
www.dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Argumentasi Politik Mendasar
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan d
t k dapat memperkuat
t k t
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
g g g g
Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD
Daerah,
dan pengawasan politik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
y g p y
perbaikan.
Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
fungsinya
Sering tanpa disadari kebiasaan ini
j
justru meningkatkan kapasitas
g p
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.
t kt litik d k
www.dadang-solihin.blogspot.com 34
35. Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
g p
umpanbalik yang cepat dan efektif.
Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
kerjanya
Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
j g
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat k
ti k t akar rumput atau justru
t t j t
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.
g g
www.dadang-solihin.blogspot.com 35
36. Siklus R
Sikl Representasi Wakil Rakyat
t i W kil R k t
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan
keputusan.
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat
memilihnya,
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 36
37. Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT
PEMILU
Representasi Rakyat
(keterwakilan)
Hubungan dengan DPRD
Fungsi Legislasi
Pemilih
Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
u gs gga a
kepentingan POLITIK
Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
dan informasi)
Perlindungan Peningkatan
hak-hak Individu Kesejahteraan Individu
dan masyarakat dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 37
38. 1/2
1/2
Indikator P l k
I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik
M d t B ik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.
www.dadang-solihin.blogspot.com 38
39. 2/2
Indikator P l k
I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik
M d t B ik
Secara substansial
p
perlindungan hak
g
peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Secara prosedural
p
mengikuti prosedur hukum yang benar
melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
y p y
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
www.dadang-solihin.blogspot.com 39
41. Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
www.dadang-solihin.blogspot.com 41
42. How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
www.dadang-solihin.blogspot.com 42
43. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
www.dadang-solihin.blogspot.com 43
44. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y
Memberikan pelayanan kepada M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
M
Mengelola sumber d
l l b daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
www.dadang-solihin.blogspot.com 44
45. PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil
Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
www.dadang-solihin.blogspot.com 45
46. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya
www.dadang-solihin.blogspot.com 46
47. Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good
www.dadang-solihin.blogspot.com 47
48. Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
www.dadang-solihin.blogspot.com 48
49. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g
STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange
www.dadang-solihin.blogspot.com 49
51. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
www.dadang-solihin.blogspot.com 51
55. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah
J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
www.dadang-solihin.blogspot.com 55
56. Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadang-solihin.blogspot.com 56
57. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 57
58. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
www.dadang-solihin.blogspot.com 58
60. 1/4
1/4
Best Practices
B tP ti
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan
memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya
dalam proses pembuatan keputusan.
Penggunaan Masa Reses yang Bermakna
• Setiap tahun DPRD memiliki dua kali masa reses untuk
tahun, reses,
melakukan konsultasi dengan para konsituennya.
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik
baik,
misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.
www.dadang-solihin.blogspot.com 60
61. 2/4
Best Practices
B tP ti
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
• Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
kebijakan lokal t k
k bij k l k l untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil d l
lib tk i i k t i il dalam
proses penyusunan peraturan daerah.
• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses
pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
mantap dan mudah dilaksanakan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 61
62. 3/4
Best Practices
B tP ti
Dengar Pendapat Publik
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan
masyarakat melalui dengar pendapat publik.
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
konsultatif yang lebih i t ktif dibandingkan dengan komunikasi
k lt tif l bih interaktif dib di k d k ik i
satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.
• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna
meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini
pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.
www.dadang-solihin.blogspot.com 62
63. 4/4
Best Practices
B tP ti
Transparansi Anggaran
• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
kepada publik dalam bentuk poster.
• B b
Beberapa DPRD t l h melakukan di l i t ktif melalui program
telah l k k dialog interaktif l l i
radio untuk membicarakan anggaran daerah.
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.
www.dadang-solihin.blogspot.com 63