3. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan
Positioning Differentiation Brand
(PDB)
• Alat Kelengkapan DPRD
• Tugas Badan Musyawarah
• Tupoksi DPRD
• Mengukur Kinerja DPRD
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
www.dadang-solihin.blogspot.com 4
7. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung
BRAND
Visi Provinsi
Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 7
9. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren
BRAND
Visi Kabupaten
Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 9
11. PDB Triangle: Kota Sawahlunto
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami
BRAND
Visi Kota
Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 11
14. Alat Kelengkapan DPRD
PP16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD
1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Legislasi Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat
paripurna.
Pasal 36 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 14
15. Badan Musyawarah
1. Bamus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
2. Bamus terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan
jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah
anggota DPRD.
3. Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna
setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran,
dan fraksi.
4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan
Bamus merangkap anggota.
5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bamus dan
bukan sebagai anggota.
Pasal 46 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 15
16. 1/2
Tugas Badan Musyawarah
1. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa
persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan
waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian
Ranperda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna
untuk mengubahnya;
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan
garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan
wewenang DPRD;
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat
kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/
penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
www.dadang-solihin.blogspot.com 16
17. 2/2
Tugas Badan Musyawarah
4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna
kepada Bamus.
Pasal 47 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 17
19. Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan
kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya
sipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi
yang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional rakyat?
www.dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan
Program Fungsi DPRD dan janji program khusus tekanan politik
Pembangunan kampanye LSM
Arena Pembangunan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan
bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif
Lembaga Intermediary
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas
Kaukus Partai
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
Laki Kaya Tetap Mapan Kelompok
www.dadang-solihin.blogspot.com 20
Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
21. Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009
1. Legislasi
2. Anggaran
3. Pengawasan
www.dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Fungsi Legislasi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Fungsi Anggaran
• Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.
www.dadang-solihin.blogspot.com 23
24. Fungsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.
www.dadang-solihin.blogspot.com 24
25. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
diprakarsai eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
masukan dari masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
prioritas konstituen.
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
anggota DPRD yang loyal pada rezim.
www.dadang-solihin.blogspot.com 25
26. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses
penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
www.dadang-solihin.blogspot.com 26
27. 1/2
Tantangan bagi DPRD yang Efektif
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
kehidupan sehari-hari di Indonesia.
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
www.dadang-solihin.blogspot.com 27
28. 2/2
Tantangan bagi DPRD yang Efektif
• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
untuk menyetujuinya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 28
29. Mengapa Hal Ini Terjadi?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
berpihak pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota
DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
mereka kepada partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
pemilihan kembali.
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
seringkali melibatkan uang.
www.dadang-solihin.blogspot.com 29
30. Kemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
para politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
transparansi.
www.dadang-solihin.blogspot.com 30
32. Agenda Politik Nyata
Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
Penanggulangan kemiskinan;
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan;
Pemberantasan korupsi dan reformasi
birokrasi.
www.dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Argumentasi Politik Mendasar
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
dan pengawasan politik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
Sering tanpa disadari kebiasaan ini
justru meningkatkan kapasitas
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 34
35. Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
umpanbalik yang cepat dan efektif.
Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat akar rumput atau justru
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.
www.dadang-solihin.blogspot.com 35
36. Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 36
37. Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT
PEMILU
Representasi Rakyat
(keterwakilan)
Hubungan dengan DPRD
Fungsi Legislasi
Pemilih
Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
kepentingan POLITIK
Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
dan informasi)
Perlindungan Peningkatan
hak-hak Individu Kesejahteraan Individu
dan masyarakat dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 37
38. 1/2
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.
www.dadang-solihin.blogspot.com 38
39. 2/2
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Secara substansial
perlindungan hak
peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Secara prosedural
mengikuti prosedur hukum yang benar
melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
www.dadang-solihin.blogspot.com 39
41. Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
www.dadang-solihin.blogspot.com 41
42. How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
www.dadang-solihin.blogspot.com 42
43. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
www.dadang-solihin.blogspot.com 43
44. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:
Memberikan pelayanan kepada Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
Mengelola sumber daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
www.dadang-solihin.blogspot.com 44
45. PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
www.dadang-solihin.blogspot.com 45
46. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 46
47. Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
www.dadang-solihin.blogspot.com 47
48. Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
www.dadang-solihin.blogspot.com 48
49. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
www.dadang-solihin.blogspot.com 49
51. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
www.dadang-solihin.blogspot.com 51
55. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
www.dadang-solihin.blogspot.com 55
56. Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadang-solihin.blogspot.com 56
57. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 57
58. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
www.dadang-solihin.blogspot.com 58