PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas secara demokratis, terdiri dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun, dan panitia pemilihan dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATA...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di Kabupaten Banyumas. Retribusi ini dikenakan kepada warga yang memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan seperti penerbitan dokumen kependudukan. Tujuannya untuk menutup biaya cetak dokumen tersebut.
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahCapung Humve
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah provinsi yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, pengertian, mekanisme pembentukan, persyaratan, dan pembiayaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kuningan. Termasuk di dalamnya adalah tugas panitia musyawarah, penetapan jumlah anggota, proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan anggota BPD.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme, persyaratan calon anggota dan sumber pembiayaannya.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas secara demokratis, terdiri dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun, dan panitia pemilihan dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATA...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di Kabupaten Banyumas. Retribusi ini dikenakan kepada warga yang memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan seperti penerbitan dokumen kependudukan. Tujuannya untuk menutup biaya cetak dokumen tersebut.
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahCapung Humve
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah provinsi yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, pengertian, mekanisme pembentukan, persyaratan, dan pembiayaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kuningan. Termasuk di dalamnya adalah tugas panitia musyawarah, penetapan jumlah anggota, proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan anggota BPD.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme, persyaratan calon anggota dan sumber pembiayaannya.
Perda Kabupaten Nunukan tentang Izin Usah Jasa KonstruksiArifuddin Ali.
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan mengatur tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi, termasuk menetapkan struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan jenis, bentuk, dan kualifikasi usaha serta wilayah pemungutannya di Kabupaten Nunukan.
Permen no.21 2007 didalamnya mengatur kedudukan keuangan dprdFauzy Abdurrahman
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kriteria tertentu, penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, dan pertanggungjawaban penggunaannya. Daerah dikelompokkan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Besaran tunjangan dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan masing-m
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Pekon di Kabupaten Tanggamus. Lembaga Kemasyarakatan Pekon dibentuk untuk membantu pemerintah pekon dalam memberdayakan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Lembaga tersebut antara lain meliputi TP PKK Pekon, LKMP, Karang Taruna, dan Lembaga Adat yang berperan sebag
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Banyumas. Dokumen ini menjelaskan tentang persyaratan calon perangkat desa, pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan, serta tahapan proses pengisian jabatan perangkat desa melalui penjaringan, penyaringan, dan pengangkatan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PUNGUTAN DESA Bpd Desa Kasokandel
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pungutan Desa di Kabupaten Majalengka. Pungutan Desa merupakan sumber pendapatan desa yang diambil dari masyarakat berdasarkan kemampuan ekonomi. Pungutan Desa meliputi iuran warga, biaya surat, pungutan lahan pertanian, dan sumbangan lainnya. Pelaksanaan dan pengelolaan Pungutan Desa mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta diawasi
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Nunukan. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali untuk seluruh desa, namun dapat juga dilakukan secara bergelombang dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Panitia pemilihan dibentuk pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten untuk menyelenggarakan proses pemilihan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...iniPurwokerto
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 mengatur tentang penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa. Dokumen ini mengatur tentang persyaratan calon perangkat desa, pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan, tugas panitia, dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa melalui seleksi dan rotasi.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ditetapkan ketentuan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban BPD, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib BPD. BPD merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa di Indonesia. Terdiri dari ketentuan umum, pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan persiapan pemilihan meliputi penetapan pemilih, pembentukan panitia pemilihan, dan pengumuman daftar pemilih sementara dan tambahan.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, P...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Banyumas. Pembentukan desa baru harus memenuhi syarat jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 KK, luas wilayah minimal 100 hektar, serta memiliki jaringan komunikasi dan potensi ekonomi. Penggabungan dan penghapusan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan luas
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Indonesia. Pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara serentak satu kali untuk seluruh desa di suatu kabupaten/kota, atau secara bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan perencanaan biaya. Tahapan pemilihan terdiri dari
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER ...Kota Serang
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
[Ringkasan]
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Sidoarjo. Produk hukum daerah terdiri dari peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, dan lainnya. Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan pembentukan peraturan daerah melalui penyusunan program pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD Sidoarjo untuk jangka waktu
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini membentuk dana cadangan sebesar Rp. 25 miliar untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013. Dana cadangan akan disediakan dalam 2 tahun anggaran dengan alokasi Rp. 12,5 miliar per tahun.
Perda Kabupaten Nunukan tentang Izin Usah Jasa KonstruksiArifuddin Ali.
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan mengatur tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi, termasuk menetapkan struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan jenis, bentuk, dan kualifikasi usaha serta wilayah pemungutannya di Kabupaten Nunukan.
Permen no.21 2007 didalamnya mengatur kedudukan keuangan dprdFauzy Abdurrahman
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kriteria tertentu, penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, dan pertanggungjawaban penggunaannya. Daerah dikelompokkan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Besaran tunjangan dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan masing-m
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Pekon di Kabupaten Tanggamus. Lembaga Kemasyarakatan Pekon dibentuk untuk membantu pemerintah pekon dalam memberdayakan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Lembaga tersebut antara lain meliputi TP PKK Pekon, LKMP, Karang Taruna, dan Lembaga Adat yang berperan sebag
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Banyumas. Dokumen ini menjelaskan tentang persyaratan calon perangkat desa, pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan, serta tahapan proses pengisian jabatan perangkat desa melalui penjaringan, penyaringan, dan pengangkatan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PUNGUTAN DESA Bpd Desa Kasokandel
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pungutan Desa di Kabupaten Majalengka. Pungutan Desa merupakan sumber pendapatan desa yang diambil dari masyarakat berdasarkan kemampuan ekonomi. Pungutan Desa meliputi iuran warga, biaya surat, pungutan lahan pertanian, dan sumbangan lainnya. Pelaksanaan dan pengelolaan Pungutan Desa mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta diawasi
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Nunukan. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali untuk seluruh desa, namun dapat juga dilakukan secara bergelombang dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Panitia pemilihan dibentuk pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten untuk menyelenggarakan proses pemilihan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...iniPurwokerto
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 mengatur tentang penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa. Dokumen ini mengatur tentang persyaratan calon perangkat desa, pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan, tugas panitia, dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa melalui seleksi dan rotasi.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ditetapkan ketentuan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban BPD, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib BPD. BPD merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa di Indonesia. Terdiri dari ketentuan umum, pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan persiapan pemilihan meliputi penetapan pemilih, pembentukan panitia pemilihan, dan pengumuman daftar pemilih sementara dan tambahan.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, P...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Banyumas. Pembentukan desa baru harus memenuhi syarat jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 KK, luas wilayah minimal 100 hektar, serta memiliki jaringan komunikasi dan potensi ekonomi. Penggabungan dan penghapusan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan luas
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Indonesia. Pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara serentak satu kali untuk seluruh desa di suatu kabupaten/kota, atau secara bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan perencanaan biaya. Tahapan pemilihan terdiri dari
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER ...Kota Serang
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
[Ringkasan]
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Sidoarjo. Produk hukum daerah terdiri dari peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, dan lainnya. Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan pembentukan peraturan daerah melalui penyusunan program pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD Sidoarjo untuk jangka waktu
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini membentuk dana cadangan sebesar Rp. 25 miliar untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013. Dana cadangan akan disediakan dalam 2 tahun anggaran dengan alokasi Rp. 12,5 miliar per tahun.
Undang-undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPR berwenang mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memutuskan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu.
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)Suprijanto Rijadi
Undang-undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPR merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD, memilih presiden dan wakil presiden, serta mengawasi pelaksanaan UUD. Undang-undang ini juga mengatur tentang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD provinsi dan kabupaten/kota mengenai tata tertib DPRD. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, tugas dan wewenang DPRD, serta tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
Perda Kabupaten Nunukan Badan Permusyawaran Desa.Arifuddin Ali
1. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Nunukan. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. BPD terdiri dari 5-11 orang yang dipilih melalui musyawarah tingkat dusun dan desa. Calon anggota harus berumur minimal 20 tahun dan lulus SD.
3. BPD memiliki wewenang membahas r
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...iniPurwokerto
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
Dokumen tersebut merupakan peraturan bupati tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo. Dokumen tersebut mengatur tentang kedudukan, mekanisme pengangkatan, dan persyaratan calon perangkat desa. Dokumen tersebut juga membentuk panitia pengangkatan perangkat desa yang akan melaksanakan proses seleksi calon perangkat desa.
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdfCHAIRUDIN2
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan wilayah dan jenis kelamin. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, fungsi, dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdfCHAIRUDIN2
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan wilayah dan jenis kelamin. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, fungsi, dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan wilayah dan jenis kelamin. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, fungsi, dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan wilayah dan jenis kelamin. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, fungsi, dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan wilayah dan jenis kelamin. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, fungsi, dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberikan pengalaman belajar berpusat pada peserta didik namun juga memiliki kelemahan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pertama, menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Kedua, latar belakang diterapkannya KBK di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan persaingan global. Ketiga, KBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dengan menekankan pada proses pembelajaran berbasis kompetensi
Kurikulum 1994 dan KBK memiliki perbedaan pendekatan. Kurikulum 1994 berfokus pada materi pelajaran sedangkan KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun silabus dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek lain seperti moral dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi
Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda Pringsewu adalah gaya transformasional. Gaya ini menempatkan perhatian pada pengembangan individu dan mampu mengilhami orang lain untuk bekerja ekstra demi mencapai tujuan kelompok melalui kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kurikulum pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta perlunya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tetapi juga moral. Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah, dan tujuan pembangunan negara.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberdayakan potensi peserta didik dan kelemahan seperti sering mengalami perubahan.
Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai wadah transformasi nilai pendidikan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan perubahan sosial. Tujuan pengembangan kurikulum adalah menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengembangkan pengetahuan.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek di luar materi. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah,
Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, negatif, atau nol. Korelasi positif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat. Korelasi negatif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain menurun. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur besarnya hubungan ant
Dokumen tersebut membahas tentang analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Regresi linier sederhana menggunakan persamaan Y = a + bX, sedangkan regresi linier berganda menggunakan persamaan Y' = a + b1X1+ b2X2+.....+ bnXn. Langkah-langkah penyelesaian regresi linier berganda dijelaskan beserta contoh soalnya.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : ……………………………….
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : ………………………………
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU
Menimbang : a. Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas, fungsi
dan mengatur mekanisme kerja anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu, perlu
disusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pringsewu;
b. bahwa untuk maksud butir a diatas, perlu ditetapkan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja
dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakiloan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
1
2. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah
Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Propinsi
Lampung.
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Undang-undang
Nomor 4801);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4027);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 Tentang
Tatacara Pemilihan, Pengesahan Dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 269,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4069);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1300;
2
3. 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun
2004 tentang Tata Cara Peresmian, Pengucapan Sumpah /
Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan sementara DPRD
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun
2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib
DPRD;
15.Keputusan Gubernur Lampung Nomor : Tanggal
tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten
Pringsewu Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 dan
Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2009;
16.Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Struktur
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 08 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2009 Nomor 01.
Memperhatikan :1. Hasil laporan pembahasan Peraturan tatatertib Anggota
DPRD Kabupaten Pringsewu dalam rapat paripurna
tanggal . .
2. Hasil Musyawarah dan Mufakat Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Pringsewu tanggal tentang
Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pringsewu.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU.
3
4. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pringsewu;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
6. Pimpinan DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu;
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Pringsewu;
8. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten Pringsewu;
9. Badan adalah Badan-badan yang ada di DPRD Kabupaten Pringsewu;
10.Badan Musyawarah DPRD adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten
Pringsewu;
11.Komisi adalah Komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Pringsewu;
12.Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi DPRD Kabupaten
Pringsewu;
13.Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pringsewu;
14.Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten
Pringsewu;
15.Fraksi-fraksi adalah Fraksi-fraksi dalam DPRD Kabupaten Pringsewu;
16.Panitia adalah Panitia-panitia yang ada di DPRD Kabupaten Pringsewu;
17.Rapat adalah Rapat-rapat yang ada di DPRD Kabupaten Pringsewu;
18.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten
Pringsewu;
19.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Pringsewu;
20.Tenaga Ahli adalah Orang yang mimiliki keahlian tertentu yang
berhubungan dengan tugas-tugas legeslatif;
21.Masa sidang adalah masa DPRD melakukan kegiatan terutama didalam
Gedung DPRD;
22.Masa Reses adalah Masa DPRD melakukan kegiatan diluar Masa Sidang,
terutama diluar Gedung DPRD untuk melaksanakan Kunjungan Kerja,
baik yang dilakukan oleh Anggota secara perseorangan maupun secara
kelompok;
23.Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu
ketentuan Etika Prilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam
melaksanakan tugasnya;
24.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu;
25.Anggaran Daerah adalah Anggaran Daerah Pendapatan dan Belanja
daerah Kabupaten Pringsewu;
4
5. 26.Aspirasi Masyarakat adalah keinginan, saran, usul dan atau pendapat
individu, kelompok masyarakat atau LSM penanggungjawabnya di
wilayah Kabupaten Pringsewu
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
(1) DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik
peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan
Umum.
(2) Peresmian Keanggotan DPRD ditetapkan
dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung sesuai dengan laporan
komisi pemilihan umum Kabupaten yang disampaikan melalui Bupati..
(3) Anggota DPRD berjumlah 35 Orang
Anggota.
(4) Anggota DPRD berkedudukan di Wilayah
Kabupaten Pringsewu
Pasal 3
(1) Anggota DPRD sebelum memangku
jabatannya mengucapkan Sumpah / Janji secara bersama-sama yang
dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa
DPRD.
(2) Anggota yang berhalangan mengucapkan
Sumpah / Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan
mengucapkan Sumpah / Janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
Pasal 4
(1) Sumpah / Janji sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal (3) adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji :
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
Anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai
dengan peraturan Perundang-Undangan, dengan berpedoman pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
5
6. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta untuk
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan
pribadi, seseorang, dan golongan;
Bahwa saya akan memperjuangkan Aspirasi Rakyat yang saya wakili
untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(2) Pada waktu pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD dipakai kata-
kata tertentu sesuai dengan Agamanya masing-masing meliputi :
a. bagi penganut Agama Islam didahului dengan pengucapan
kalimat “Demi Allah Saya Bersumpah”;
b. bagi penganut Agama Kristen / Katolik diakhiri dengan
pengucapan kalimat “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
c. bagi penganut Agama Budha didahului dengan Pengucapan
kalimat “Demi Hyang Adhi Budha”;
d. bagi penganut Agama Hindu didahului dengan Pengucapan
kalimat “Om Atah Aramawisesa”.
(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD
menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Kedudukan
Pasal 5
(1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah.
(2) DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintah Daerah memiliki
tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam
membentuk Peraturan Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat.
Fungsi
Pasal 6
(1) DPRD mempunyai fungsi :
a. Legislasi;
b. Anggaran; dan
c. Pengawasan.
6
7. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat di Kabupaten Pringsewu.
Tugas dan Wewenang
Pasal 7
(1) DPRD Kabupaten Pringsewu mempunyai
tugas dan wewenang :
(a) Membentuk Peraturan daerah
bersama Kepala Daerah;
(b) Membahas dan memberikan
persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang
diajukan oleh Kepala Daerah;
(c) Melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
(d) Mengusulkan pengangkatan dan/atau
pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
(e) Memilih Wakil Kepala Daerah dalam
hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
(f) Memberikan pendapat dan
pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
terhadap rencana perjanjian Internasional yang dilakukan oleh
Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu;
(g) Memberikan persetujuan terhadap
rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah;
(h) Meminta laporan keterangan
pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
(i) Memberikan persetujuan terhadap
rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga
yang membebani masyarakat dan daerah;
(j) Mengupayakan terlaksananya
kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
(k) Melaksanakan tugas dan wewenang
lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tata Cara pelaksanaan tugas
dan wewenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan per Undang – Undangan.
7
8. BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
DPRD mempunyai hak :
(a) Interpelasi;
(b) Angket; dan
(c) Menyatakan Pendapat.
Pasal 9
(1) Hak Interpelasi :
(a) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota dapat
menggunakan hak mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta
keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis
mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis
serta berdampak luas pada kehidupan Masyarakat, Daerah dan
Negara;
(b) Usul sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf (a) disampaikan
kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan
ditandatangani oleh para pengusul serta diberi Nomor Pokok oleh
Sekretariat DPRD;
(c) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf (a) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna
DPRD;
(d) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf (c) para pengusul diberi kesempatan menyampaikan
penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut;
(e) Pembicaraan mengenai sesuatu usulan meminta keterangan
dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
e.a Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui
fraksi; dan
e.b Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para
anggota DPRD.
(f) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintan
keterangan kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
ditetapkan dalam rapat paripurna;
8
9. (g) Usul permintaan keterangn DPRD sebelum memperoleh
keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau
menarik kembali usulannya;
(h) Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan
keterangan kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
(i) Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 menjadi hak
interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat
paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah
anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari
½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.
(2) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah wajib memberikan
keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat
Paripurna;
(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan permintaan keterangan kepada
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2);
(4) Terhadap jawaban setiap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD dapat menyatakan
pendapatnya;
(5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah;
(6) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan
bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk dijadikan bahan
dalam penetapan pelaksanaan kebijaksanaan;
Pasal 10
(1) Hak Angket :
(a) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang
Anggota dapat menggunakan hak mengajukan usul kepada DPRD
untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijaksanaan Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang penting dan strategis
serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara
yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
(b) Usul sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf (a) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang
9
10. ditandatangtani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh
Sekretariat DPRD;
(c) Usul sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf (a) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-
kurangnya :
c.a materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau
Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
dan
c.b alasan penyelidikan.
(d) Pembicaraan mengenai usul
penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan
kepada anggora DPRD lainnya untuk memberikan pandangan
melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas
pandangan anggota DPRD;
(e) Keputusan atas usul melakukan
penyelidikan terhadap Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak,
ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD.
(f) Usul mengadakan penyelidikan
sebelum memperoleh keputusan DPRD pengusul berhak menarik
kembali usulannya;
(g) Apabila usul mengadakan
penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD
menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan
menyampaikan secara resmi kepada Kepala Daerah.
(h) Usul sebagaimana dimaksud pada
Pasal ini menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan
dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4
(tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dari jumlah anggota
DPRD Kabupaten Pringsewu dan putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang hadir.
(i) DPRD memutuskan menerima atau
menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
b
(j) Dalam hal DPRD menerima usul
hak angket, DPRD membentuk Panitia angket yang terdiri atas
semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
(k) dalam hal DPRD menolak usul hak
angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
(l) Panitia angket DPRD Kabupaten
Pringsewu dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil Pejabat
Pemerintah Kabupaten Pringsewu, badan hukum atau warga
10
11. masyarakat di Kabupaten Pringsewu yang dianggap mengetahui atau
patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan
keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen
yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(m) Pejabat Pemerintah Daerah, badan
hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten Pringsewu yang
dipanggil wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang
sah menurut ketentuan Perundang-Undangan.
(n) Dalam hal Pejabat Pemerintah, badan
hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten Pringsewu telah
dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi
panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan
Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan.
(2) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak
pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak
hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Apabila hasil penyelidikan kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah berstatus sebagai terdakwa, Menteri
Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya;
(4) Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak
pidana yang diancam pidana (5) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri
memberhentikan Bupati dan atau Wakil Bupati dari Jabatannya.
(5) Panitia angket melaporkan pelaksanaan
tugasnya kepada rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh)
hari sejak dibentuknya panitia angket.
Pasal 11
Hak Menyatakan Pendapat
(a) Paling sedikit 8 (delapan) orang
Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat menggunakan
usul menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau
mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah;
(b) Usul sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf (a) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang
ditantangani oleh para pengusul serta diberi Nomor pokok oleh
Sekretariat DPRD;
(c) Usul pernyataan pendapat tersebut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) oleh pimpinan DPRD
11
12. disampaikan pada rapat paripurna DPRD setelah mendapat
pertimbangan dari panitia musyawarah;
(d) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf (c) para pengusul diberi kesempatan
menyampaikan penjelasan lisan atas usul pernyataan tersebut;
(e) Pembicaraan mengenai usul
pernyataan pendapat dilakukan dengan memberi kesempatan
kepada :
e.a Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui
fraksi;
e.b Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
e.c Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para
anggota dan pendapat Kepala Daerah.
(f) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD,
pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali
usulannya;
(g) Apabila DPRD menerima usul
pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat : pernyataan
pendapat, saran penyelesaiannya dan peringatan;
(h) Usul sebagaimana dimaksud pada
Pasal 11 huruf (f) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila
mendapat persetujuan dari rapat paipurna DPRD yang dihadiri
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD
dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
Pasal 12
Selain Hak-hak sebagaimana Pasal 8, Anggota DPRD mempunyai hak :
(a) Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
(b) Mengajukan Pertanyaan;
(c) Menyampaikan Usul dan Pendapat;
(d) Memilih dan dipilih;
(e) Membela diri;
(f) Imunitas;
(g) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
(h) Protokoler;
(i) Keuangan dan Administratif.
12
13. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 13
(1) Setiap anggota DPRD
mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
(2) Usul sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk
Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan
diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD;
(3) Usul prakarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat
paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia
musyawarah;
(4) Dalam Rapat Paripurna para
pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(5) Pembicaraan mengenai sesuatu
usul Prakarsa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
(a) Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
(b) Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
(c) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para
anggota dan pendapat Kepala Daerah;
(6) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD,para
pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya
kembali;
(7) Pembicaraaan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa
menjadi prakarsa DPRD;
(8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas Prakarsa
DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah atas Prakarsa Kepala Daerah.
Mengajukan Pertanyaan
Pasal 14
(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan
Pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas
dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis;
(2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau
secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama;
Menyampaikan Usul dan Pendapat
13
14. Pasal 15
(1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat DPRD
berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah
maupun Pimpinan DPRD;
(2) Usul dan Pendapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika,
moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.
Memilih dan Dipilih
Pasal 16
Setiap Anggota DPRD berhak memilih dan dipilih menjadi anggota atau
Pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan Perundang-
Undangan.
Membela Diri
Pasal 17
(1) Setiap Anggota DPRD berhak membela
diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
Perundangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD;
(2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sebelum pengaambilan keputusan oleh Badan
Kehormatan.
I m u n i t a s
Pasal 18
(1) Setiap Anggota DPRD tidak dapat dituntut
dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat
yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD
maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD;
(2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar
waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang
dikemukakan dalam rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang
berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat berlaku dalam hal anggota DPRD yang
bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat
tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam
ketentuan mengenai rahasia Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-Undangan;
Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
14
15. Pasal 19
(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan
tugas sebagai angggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan
mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya;
(2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan
pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya;
P r o t o k o l e r
Pasal 20
Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler meliputi:
(1) Acara Resmi:
a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
b. Acara resmi Pemerintah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
c. Acara resmi Pemerintah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah
Daerah.
(2) Tata Tempat Pimpinan dan Anggota
DPRD dalam Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:
a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
b. Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah bersama
Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah
Daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala
Dinas/Badan dan Satuan Kerja Daerah lainnya.
Tata Tempat
Pasal 21
(1) Tata Tempat dalam Rapat-rapat:
a. Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua DPRD;
b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di
sebelah kanan Ketua DPRD;
c. Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk
anggota;
e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan disesuai dengan kondisi
Ruang Rapat;
15
16. (2) Tata Tempat dalam Acara Pengucapan
Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah sebagai berikut:
a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil
Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;
b. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk
anggota DPRD;
d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di
sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan
melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik
duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan disesuai dengan kondisi
Ruang Rapat;
g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan
duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
h. KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di
sebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(3) Tata Tempat dalam Acara Pengucapan
Sumpah/Janji:
a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua
Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan
Kepala Daerah;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di
tempat yang telah ditetapkan;
c. Setelah Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD
duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau
Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f. Para undangan dan Anggota DPRD yang lainnya duduk di tempat
yang telah disediakan;
g. Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri..
(4) Tata Tempat dalam Acara Penambilan
Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD:
a. Pimpinan Sementara duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;
16
17. b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua
Pengadilan Negeri;
c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk
di sebelah kiri Ketua DPRD;
d. Mantan Pimpinan Sementara dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di
tempat yang telah disediakan;
Tata Upacara dan Tata Penghormatan
Pasal 22
(1) Tata Upacara:
a. Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera
atau bukan Upacara Bendera;
b. Untuk keragaman, kelancaran, ketertiban dan kehikmatan jalannya
acara resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
(2) Tata Penghormatan:
a. Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai
dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
b. Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Keuangan dan Administratif
Pasal 23
(1) Untuk mendukung kelancaran tugas,
fungsi dan wewenang DPRD, DPRD dapat mengajukan dan Menyusun
Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap Anggaran
Belanja Sekretariat DPRD;
(2) Besarnya Belanja Kegiatan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan
untuk mencapai target kinerja DPRD yang ditetapkan dan dituangkan
dalam Program Kerja DPRD setiap tahunnya;
(3) Mekanisme penyusunan, pembahasan
usulan Anggaran Belanja DPRD ditampung dalam RAPBD,
diperlakukan sama seperti usulan Anggaran Perangkat Daerah lainnya
sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
Kewajiban
Pasal 24
17
18. Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
(1) Memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila;
(2) Melaksanakan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen dan
menaati Peraturan Perundang-undangan.
(3) Mempertahankan dan memelihara
kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(4) Mendahulukan kepentingan Negara diatas
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
(5) Memperjuangkan peningkatan
kesejahteraan rakyat di daerah;
(6) Mentaati prinsip Demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
(7) Mentaati tata tertib dan kode etik;
(8) Menjaga etika dan norma dalam hubungan
kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
(9) Menyerap dan menghimpun aspirasi
konsituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
(10) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi
dan pengaduan masyarakat;
(11) Memberikan pertanggungjawaban secara
moral dan politis kepada pemilih di Daerah Pemilihannya;
Pasal 25
(1) DPRD dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah,
Badan Hukum atau Warga Masyarakat untuk memberikan keterangan
tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Bangsa dan
Negara;
(2) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah
atau Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memenuhi permintaan DPRD;
(3) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah
atau Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan
paksa oleh Pejabat Kepolisian Negara Indonesia atau Penyidik
Kejaksaan atas permintaan Pimpinan DPRD sesuai ketentuan
Perundang-undangan;
(4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang
18
19. bersangkutan dapat disandera sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan;
(5) Dalam hal Pejabat yang disandera
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau
berhenti dari jabatannya yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan
demi hokum;
BAB V
PERESMIAN, PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN DPRD
Peresmian Keangggotaan
Pasal 26
(1) Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten
Pringsewu diresmikan secara Administrasi dengan Surat Keputusan
Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri;
(2) Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu
sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji yang
dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna;
(3) Anggota DPRD yang berhalangan
mengucapkan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal
ini, dan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu mengucapkan
Sumpah/Janji dipandu oleh Ketua atau Pimpinan DPRD dalam Rapat
Paripurna Istimewa;
(4) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berbunyi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Tata
Tertib ini;
Pemberhentian Keangggotaan
Pasal 27
(1) Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu
berhenti Antar Waktu sebagai Anggota karena:
a. Meninggal Dunia
b. Mengundurkan Diri
19
20. c. Diberhentikan
(2) Anggota DPRD diberhentikan Antar
Waktu karena:
a. Tidak dapat melaksanakan Tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD;
c. Dinyatakan melanggar Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau
melanggar Kode Etik DPRD;
d. Tidak melaksanakan kewajiban Anggota DPRD;
e. Melangggar larangan bagi Anggota DPRD;
f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak
pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara
atau lebih.
Pasal 28
(1) Anggota DPRD yang berhenti atau
diberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat
(1) dan (2) dapat digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
a. Calon pengganti dari Anggota DPRD yang terpilih memenuhi
bilangan pembagi Pemilihan atau memperoleh suara lebih dari
setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar
peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama;
b. Calon pengganti dari Anggota DPRD yang terpilih selain pada
huruf (a) adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor
berikutnya dari daftar calon Daerah Pemilihan yang sama;
c. Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud huruf (a) dan
(b) mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon
pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar
calon berikutnya;
(2) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar
calon Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan, Pengurus Partai Politik
yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti
dengan ketentuan:
a. Calon Pengganti diambil dari daftar calon anggota DPRD dari
Daerah Pemilihan yang terdekat dalam Kabupaten Pringsewu;
b. Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
dikeluarkan dari daftar calon Anggota DPRD dari daerah
pemilihannya;
(3) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar
calon Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan di Kabupaten Pringsewu,
Pengurus Partai Politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru
20
21. yang diambil dari daftar calon Anggota DPRD dari Kabupaten/Kota
terdekat;
(4) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu
melanjutkan sisa masa jabatan Anggota yang digantikannya.
BAB VI
PIMPINAN SEMENTARA DPRD
Pasal 29
(1) Selama Pimpinan DPRD belum dibentuk,
DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD;
(2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana
dimaksud ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang
berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak
Pertama dan Kedua di DPRD;
(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu)
Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil
ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil Partai
politik yang bersangkutan.
(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil
ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan
perolehan suara dalam pemilihan umum.
(5) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak mengucapkan Sumpah/Janji.
(6) Tugas Pokok Pimpinan Sementara DPRD;
a. Memfasilitasi Pembentukan Fraksi;
b. Menyusun Rancangan Tata Tertib DPRD ;
c. Memproses Penetapan Pimpinan DPRD definitif.
(7) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Pimpinan Sementara DPRD mempunyai tugas:
a. Memimpin Rapat-rapat DPRD dan menyimpulkan hasil Rapat untuk
mengambil keputusan;
b. Menyusun Rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara
Ketua dan Wakil Ketua Sementara;
c. Menjadi Juru Bicara DPRD;
d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat
Paripurna DPRD.
(8) Pelaksanaan Tugas Pimpinan Sementara
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan secara
21
22. kolektif dan berakhir pada saat Pimpinan DPRD hasil Pemilihan
mengucapkan Sumpah/Janji.
BAB VII
FRAKSI
Pasal 30
(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan
fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota
DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD;
(2) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi
anggota salah satu Fraksi;
(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan
paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD;
(4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di
DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau
lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi;
(5) Dalam hal Partai Politik yang jumlah
Anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud ayat
(3), anggotanya wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau
membentuk fraksi gabungan;
(6) Dalam hal tidak ada satu (1) partai poltik
yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk Fraksi Gabungan;
(7) Jumlah Fraksi Gabungan sebagaimana
dimaksud ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi;
(8) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD yang
mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan;
(9) Dalam hal terdapat partai politik yang
memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi
gabungan ditentukan oleh suara terbanyak dalam pemilihan umum;
(10) Dalam hal terdapat partai politik yang
memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), partai politik yang memiliki persebaran suara
lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2
(dua) fraksi gabungan;
(11) Partai politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukan anggotanya dalam satu Fraksi;
22
23. (12) Fraksi yang ada wajib menerima Anggota DPRD dari partai politik lain
yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi;
(13) Partai politik yang memenuhi persyaratan
untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk 1 (satu) fraksi;
(14) Fraksi mempunyai sekretariat;
(15) Sekretariat DPRD menyediakan
sarana,anggaran, dan tenaga Ahli guna kelancaran pelaksaan tugas
fraksi sesuai dengan dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan
kemampuan APBD;
(16) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (15) dibantu 1 (satu) orang tenaga Ahli;
KEDUDUKAN FRAKSI
Pasal 31
Fraksi bukan merupakan Alat kelngkapan DPRD dan merupakan
pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik dan atau gabungan
partai politik yang memperoleh kursi dalam PEMILU;
SUSUNAN FRAKSI
Pasal 32
1. Pimimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, wakil ketua dan sekretaris dipilih
dari dan oleh anggota Fraksi;
2. Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang pimpinan fraksi
terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota;
3. Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing;
4. Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selnjutnya diumumkan
kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna;
T U G A S FRAKSI
Pasal 33
1. Merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi kebijakan partai
politiknya;
2. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi
masing-masing;
3. Meningkatkan kualitas kemampuan, efesiensi dan efektivitas kerja para
anggota fraksi;
4. Menempatkan anggota fraksi menjadi alat kelengkapan DPRD;
5. Dalam melakukan tugas Fraksi-fraksi mendapat bantuan;
a. Sarana teknis Administrasi dari secretariat DPRD;
23
24. b. Rapat-rapat fraksi dibiayai dari anggaran secretariat DPRD;
c. Dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
Pasal 34
Fraksi – fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD
mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas
DPRD baik diminta atau tidak diminta;
BAB VIII
PIMPINAN DPRD
Pasal 35
(1) Pimpinan DPRD terdiri dari seorang
Ketua dan Dua orang Wakil Ketua;
(2) Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat
Paripurna;
(3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan
kursi terbanyak di DPRD;
(4) Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang
berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di
DPRD;
(5) dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai
politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), ketua DPRD adalah anggota DPRD yang
berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak;
(6) dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai
politik yang memperoleh kursi terbanyak sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), penentuan Ketua DPRD ditentukan berdasarkan
persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara
berjenjang;
(7) dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai
politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang
berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua,
ketiga, dan/atau keempat;
(8) apabila masih terdapat kursi wakil ketua
DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka
kursi wakil ketua di isi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai
politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua;
24
25. (9) dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai
politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua
sebagimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan berdasarkan urutan hasil
perolehan suara terbanyak;
(10) dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai
politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara
partai politik yang lebih luas;
Pasal 36
(1) Partai Politik berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada pasal 35 ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon
pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan
dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan
DPRD;
(2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan
DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan
pengangkatannya.
Pasal 37
(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji digedung
DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri setempat;
(2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji digedung DPRD setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat
dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat
dilaksanakan ditempat lain;
(3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh
Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
(4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD
dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh
ketua pengadilan negeri;
Pasal 38
(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara
kurang dari 30 (tigapuluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan
25
26. musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk
melakukan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai
dengan Pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas
kembali.
(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih
dari 30 (tigapuluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD yang
berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah
seorang anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk
melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.
Pasal 39
(1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya
masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa
jabatannya karena :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan
Perundang-Undangan; atau
d. Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan ;
e. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD
berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
f. Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Pimpinan lainnya
menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas
pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan
pengganti yang definitif.
(4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas
Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan sementara yang dibentuk
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29;
Pasal 40
(1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 39 ayat (2) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh
Pimpinan DPRD lainnya;
26
27. (2) Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD;
(3) Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dilengkapi dengan berita acara;
Pasal 41
(1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD,
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati
untuk peresmian pemberhentiannya.
(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
berita acara Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal
40 ayat (2) dan ayat (3);
Pasal 42
(1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagimana dimaksud dalam
pasal (40) berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan
DPRD yang berhenti;
(2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh
Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan
keputusan DPRD;
(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon
pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati;
BAB IX
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 43
(1) Pemberhentian Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c
huruf d, dan huruf e dilaksanakan setelah ada keputusan DPRD yang
berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD;
(2) Apabila Pimpinan DPRD tidak
menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyampaikan usulan yang
dimaksud;
27
28. (3) Usul Pemberhentian Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf c, didasarkan atas
keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah/Daerah Partai
Politik sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar /
Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
(4) Proses yang dilakukan oleh Badan
Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas
pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
(5) Proses yang dilakukan oleh Badan
Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan;
(6) Apabila Anggota DPRD terbukti bersalah,
keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan oleh
Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Bupati;
(7) Pengaduan Pimpinan DPRD, Masyarakat
atau Pemilih disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Badan
Kehormatan melalui Sekretaris Dewan dalam kedudukannya sebagai
Sekretaris Badan Kehormatan;
(8) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas,
nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti
terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD;
(9) Pengambilan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diterapkan dalam Rapat Pleno Anggota Badan
Kehormatan secara Musyawarah maupun Pemungutan Suara;
(10) Sebelum Badan Kehormatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang bersangkutan diberikan
kesempatan untuk melakukan pembelaan;
Pasal 44
(1) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada
KPU Kabupaten Pringsewu nama Anggota DPRD yang diberhentikan
dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh Pengurus
Partai Politik yang bersangkutan untuk diverifikasi;
(2) Pimpinan DPRD setelah menerima
rekomendasi KPU Kabupaten Pringsewu menyampaikan kepada
Gubernur melalui Bupati guna mendaptkan peresmian pemberhentian
dan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD;
28
29. (3) Peresmian Pemberhentian dan
Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden selambat-
lambatnya satu bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan
pengangkatan dari Pimpinan DPRD;
(4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota
DPRD Pengganti Antar Waktu mengucapkan Sumpah/Janji
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Tata Tertib ini;
(5) Penggantian Anggota DPRD Antar Waktu
tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota yang diganti
kurang dari 4 bulan dari masa jabatan Anggota DPRD.
BAB X
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Pasal 45
(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari:
a. Pimpinan;
b. Badan Musyawarah;
c. Komisi;
d. Badan Legislasi Daerah;
e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan; dan
g. Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat
Paripurna;
(2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial;
(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat
kelengkapan dibantu oleh sekretariat;
Tugas Pimpinan DPRD
Pasal 46
(1) Pimpinan DPRD mempunyai Tugas:
a. Memimpin Sidang DPRD dan menyimpulkan hasil Sidang untuk
mengambil Keputusan;
29
30. b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian
kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
c. Melakukan Koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan
agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
d. Menjadi juru bicara DPRD;
e. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi
lainnya;
g. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan
lembaga /Instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
h. Mewakili DPRD di Pengadilan;
i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan
sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan;
j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD
yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna; dan
k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat
paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
(2) Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD
dilakukan secara kolektif;
(3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua - Wakil
Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat
melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
bersama-sama, tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh
Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan
Tata Tertib ini.
Pasal 47
(1) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD
memimpin kegiatan DPRD sehari-hari;
(2) Para Wakil Ketua membantu Ketua dalam
menyelenggarakan kegiatan DPRD;
(3) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas
kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua
secara tertulis dan apabila penunjukan secara lisan atau tidak ada berita,
maka Wakil-wakil Ketua secara bermusyawarah menunjuk salah satu
untuk menjadi pimpinan rapat;
(4) Apabila Ketua dan Wakil Ketua
berhalangan sementara atau tetap secara bersamaan, maka rapat yang
sudah dijadwalkan oleh DPRD dipimpin oleh anggota yang tertua
usianya dibantu oleh anggota yang termuda usianya yang hadir pada
hari itu;
30
31. Badan Musyawarah
Pasal 48
(1) Badan Musyawarah dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan Pimpinan DPRD, terdiri dari unsur-unsur Fraksi
berdasarkan perimbangan jumlah Anggota DPRD dan sebanyak-
banyaknya tidak lebih dari separuh jumlah Anggota DPRD;
(2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena
jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap Anggota;
(3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah
ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah
Sekretaris Badan Musyawarah bukan Anggota.
Pasal 49
(1) Badan Musyawarah mempunyai Tugas:
a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan Program Kerja
DPRD baik diminta ataupun tidak untuk 1 (satu) masa persidangan
atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian
suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan
Daerah dengan tidak mengurangi wewenang Rapat Paripurna untuk
mengubahnya;
b. Menetapkan kegiatan dan Jadwal Acara Rapat DPRD;
c. Memutuskan pilihan mengenai isi Risalah Rapat apabila timbul
perbedaan pendapat;
d. Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
e. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;
(2) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib:
a. Mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti
Rapat Badan Musyawarah;
b. Menyampaikan pokok-pokok hasil Rapat Badan Musyawarah;
Komisi
Pasal 50
31
32. (1) Komisi merupakan alat kelengkapan
DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa
jabatan kenggotaan DPRD;
(2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan
DPRD wajib menjadi Angota salah satu Komisi;
(3) Jumlah Komisi DPRD Kabupaten
Pringsewu sebanyak 3 (tiga) Komisi yang terdiri dari:
a. Komisi A Bidang Pemerintahan, Kesehatan, capil, pemberdayaan
perempuan;
b. Komisi B Bidang Perekonomian,Pendidikan,Kebudayaan dan Olah
raga, dan Keuangan;
c. Komisi C Bidang Pembangunan, Ilmu dan tehnologi,
Ketenagakerjaan dan transmigrasi;
(4) Jumlah Anggota setiap Komisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama;
(5) Penempatan Anggota DPRD dalam
Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-komisi didasarkan atas usul
Fraksinya;
(6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi
dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat
Paripurna DPRD;
(7) Masa penempatan Anggota dalam komisi
dan perpindahan ke Komisi lain diputuskan dalam Rapat Paripurna
DPRD atas usul Fraksi pada awal Tahun Anggaran;
(8) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu
menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan;
(9) Masa Tugas Komisi ditetapkan selama dua
(2) tahun;
Pasal 51
Komisi Mempunyai Tugas:
(1) Mempertahankan dan memelihara
kerukunan Nasional serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Daerah;
(2) Melakukan pembahasan terhadap
rancangan peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD;
(3) Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai
dengan Bidang Komisi masing-masing;
32
33. (4) Membantu Pimpinan DPRD untuk
mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala
Daerah dan Masyarakat kepada DPRD;
(5) Menerima, menampung dan membahas
serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
(6) Memperhatikan upaya peningkatan
kesejahteraan Rakyat di Daerah;
(7) Melakukan Kunjungan Kerja Komisi yang
bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
(8) Mangadakan Rapat Kerja dan Dengar
Pendapat;
(9) Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD
yang termasuk dalam ruang lingkup tugas bidang masing-masing
Komisi;
(10) Memberikan Laporan Tertulis kepada
Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komis;
Pembagian Tugas Komisi
Pasal 52
Pembagian Tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 yaitu:
(1) Komisi A Bidang Pemerintahan Meliputi:
Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan, Penerangan,
Pers, Hukum/Perundang-undangan, Kepegawaian/Aparatur, Perizinan,
Sosial Politik, Organisasi Masyarakat dan Pertanahan,Catatan
Sipil,Arsip daerah, peranan wanita,Agama.
(2) Komisi B Bidang Perekonomian dan
Keuangan meliputi:
a. Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan dan Kelautan,
Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik,
Koperasi dan Pariwisata, pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
b. Keuangan daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan
Daerah, Perusahaan Patungan Pemda, Dunia Usaha dan penanaman
Modal serta Investasi dan Inventaris Daerah
(3) Komisi C Bidang Pembangunan meliputi:
Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan,
Pertambangan dan Energi, Pemukiman Rakyat dan Lingkungan Hidup,
ketenagakerjaan dan transmigrasi,Sosial;
Badan Legislasi Dearah
33
34. Pasal 53
Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat
tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
Pasal 54
(1) Susunan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada
permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang;
(2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam Rapat
Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlaah anggota
komisi;
(3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan Jumlah
anggota satu komisi di DPRD Kabupaten Pringsewu;
(4) Anggota Badan legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi.
Pasal 55
(1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1
(satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh badan Legislasi
Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
(2) Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislasi
Daerah bukan anggota;
(3) Masa Jabatan Pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 (dua)
tahun;
(4) Masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap
tahun anggaran.
Pasal 56
Badan Legislasi Daerah bertugas :
(1) Berkoordinasi untuk menyusun program Legislasi Daerah antara DPRD
dan Pemerintah Daerah;
(2) menyusun rancangan program Legislasi Daerah yang memuat daftar
urutan dan prioritas rancangan Peraturan Dearah beserta alasannya
untuk setiap tahun anggaran di lingkungan Kabupaten Pringsewu;
(3) menyiapkan rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD berdasarkan
program prioritas yang telah ditetapkan;
(4) melakukan pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan Daerah yang dihadapkan anggota, komisi dan/atau
34
35. gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Peraturan Dearah yang
terdaftar dalam program Legislasi Daerah;
(5) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan
komisi dan/atau panitia khusus;
(6) memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan
Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
(7) membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik
yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan
sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
(8) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan rancangan
peraturan daerah yang diajukan oleh anggota,komisi dan/ atau gabungan
komisi,di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau
di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program
legislasi daerah;
Badan Kehormatan
Pasal 57
(1) Badan Kehormatan merupakan Alat
Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan
dengan Keputusan DPRD;
(2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang dipilh oleh Anggota
DPRD dalam Rapat Paripurna;
(3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang wakil
Ketua yang dipilh dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan;
(4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD
berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi;
(5) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu
menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan;
(6) Masa tugas Anggota Badan Kehormatan
ditetapkan selama dua (2) tahun;
(7) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris DPRD yang secara fungsional
dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
Pasal 58
Badan Kehormatan mempunyai tugas:
35
36. a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para
Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai
dengan Kode Etik DPRD;
b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota
DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik serta Sumpah/Janji;
c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas
pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi
dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi
untuk ditindaklanjuti oleh DPRD;
e. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa
rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang
dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat
dan/atau pemilih.
Pasal 59
Untuk melaksanakan tugasnya Badan Kehormatan berwenang:
a. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan
penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. Meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain
yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
Pasal 60
(1) Mekanisme pengaduan/pelaporan
pelanggaran:
a. Pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran
diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas
pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
b. Pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikesampingkan apabila tidak disertai identitas pelapor yang jelas;
c. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan, pelaporan kepada
Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
d. Apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat
menindaklanjuti.
(2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan
pengaduan/pelaporan:
a. Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan
pengaduan/laporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan
36
37. pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan
dokumen atau bukti lain;
b. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan
pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan;
c. Badan Kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian
dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti
dalam Rapat Paripurna DPRD;
d. Rapat Paripurna dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
setelah kesimpulan sebagaimana huruf b diterima oleh Pimpinan
DPRD;
e. Rapat Paripurna dapat menyetujui atau menolak kesimpulan
Badan Kehormatan;
f. Apabila Rapat Paripurna DPRD menolak kesimpulan Badan
Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah,
DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan
secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan
Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;
(3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan
Kehormatan menjamin kerahasiaan Pelapor;
Pasal 61
(1) DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi
terhadap anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan
penilaian dari Badan Kehormatan;
(2) Sanksi yang diberikan dapat berupa
teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai
anggota sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
(3) Sanksi Sanksi berupa teguran lisan atau
teguran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota
yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan
Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan secara tertulis;
(4) Sanksi berupa pemberhentian sebagai
Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
Badan Anggaran
Pasal 62
(1) Badan Anggaran merupakan Alat
Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada
awal masa jabatan keanggota DPRD;
37
38. (2) Badan Anggaran terdiri atas Pimpinan,dan
perwakilan dari fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota ;
(3) Ketua dan wakil ketua karena jabatannya
adalah ketua dan wakil ketua Badan Anggaran;
(4) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil
ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna;
(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah
Sekretaris Badan Anggaran bukan Anggota;
(6) Masa keanggotaan Badan Anggaran dapat
berubah pada setiap tahun;
Pasal 63
Panitia Anggaran mempunyai tugas:
a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran
DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum
ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam
mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum
ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra-
rancangan APBD, rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan
perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;
d. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan
perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada
DPRD;
e. Menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran
terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD;
f. Melaksanakan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur atas
Rancangan Peraturan Daerah tantang APBD bersama Pemerintah Daerah;
g. Mengadakan koordinasi dengan Fraksi/Komisi terkait sebelum
mengikuti rapat Badan Anggaran;
h. Menyampaikan laporan mengenai pokok-pokok hasil rapat
Badan Anggaran kepada Fraksi/Komisi terkait;
Alat Kelengkapan DPRD Lainnya
Pasal 64
38
39. (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk Alat
Kelengkapan lainnya yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan
Keputusan DPRD, atas usul dan pendapat Anggota DPRD setelah
mendengar pertimbangan Panitia musyawarah dengan persetujuan
Rapat Paripurna;
(2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak
tetap;
(3) Jumlah Panitia Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah Anggota Komisi
terkait yang mewakili semua unsur Fraksi;
(4) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia
Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
BAB XI
PERSIDANGAN, RESES DAN RAPAT DPRD
Pasal 65
(1) Tahun Persidangan DPRD dimulai pada
tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember dan dibagi
dalam tiga masa Persidangan;
(2) Masa Persidangan meliputi masa sidang
dan masa reses;
(3) Reses dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1
(satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
Reses dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota
yang bersangkutan dalam rangka menyerap aspirasi Rakyat;
(4) Setiap pelaksanaan tugas Reses
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggota DPRD baik perseorangan
atau kelompok Wajib Membuat Laporan Tertulis atas pelaksanaan
tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat
Paripurna;
(5) Dalam melaksanakan tugas Reses
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Anggota DPRD didampingi oleh
Petugas/Staf Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu;
(6) Kegiatan dan Jadwal acara reses ditetapkan
oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia
Musyawarah;
Pasal 66
39
40. (1) DPRD mengadakan Rapat secara berkala
sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun;
(2) Rapat-rapat dapat dilakukan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-
kurangnya 1/5 dari jumlah Anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas
permintaan Kepala Daerah;
(3) Hasil Rapat DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan DPRD dan hasil Rapat
Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD;
(4) Keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan
DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
(5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaporkan pada Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah ditetapkan;
(6) DPRD mengadakan Rapat atas undangan
Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal Rapat yang telah
ditetapkan Panita Musyawarah.
Jenis Rapat DPRD
Pasal 67
Jenis Rapat DPRD terdiri dari:
a. Rapat Paripurna;
b. Rapat Paripurna Istimewa;
c. Rapat Pimpinan;
d. Rapat Badan Musyawarah;
e. Rapat Komisi;
f. Rapat Gabungan Komisi;
g. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan/atau
Pimpinan Fraksi;
h. Rapat Badan Anggaran;
i. Rapat Badan Kehormatan;
j. Rapat Kerja;
k. Rapat Dengar Pendapat;
l. Rapat-rapat lainnya.
Rapat Paripurna
Pasal 68
40
41. Rapat Paripurna merupakan Rapat Anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau
Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan
wewenang DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan keputusan DPRD;
Rapat Paripurna Istimewa
Pasal 69
Rapat Paripurna Istimewa merupakan Rapat Anggota DPRD, dipimpin oleh
Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan
tidak mengambil keputusan;
Rapat Pimpinan
Pasal 70
Rapat Pimpinan merupakan Rapat unsur Pimpinan, yang dipimpin oleh
Ketua DPRD;
Rapat Badan Musyawarah
Pasal 71
Rapat Panitia Musyawarah merupakan Rapat Anggota Badan Musyawarah,
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah;
Rapat Komisi
Pasal 72
Rapat Komisi merupakan Rapat Anggota Komisi, dipimpin oleh Ketua atau
Wakil Ketua Komisi;
Rapat Gabungan Komisi
Pasal 73
Rapat Gabungan Komisi merupakan Rapat gabungan Komisi-komisi,
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan/atau
Pimpinan Fraksi
Pasal 74
Merupakan Rapat bersama dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
41
42. Rapat Badan Anggaran
Pasal 75
Rapat Badan Anggaran merupakan Rapat Anggota Badan Anggaran,
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran;
Rapat Badan Kehormatan
Pasal 76
Rapat Badan Kehormatan merupakan Rapat Anggota Badan Kehormatan,
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
Rapat Kerja
Pasal 77
Rapat Kerja merupakan Rapat antara DPRD / Komisi / Gabungan Komisi /
Panitia Khusus dengan Lembaga / Badan Organisasi Kemasyarakatan.
Rapat Dengar Pendapat
Pasal 78
Rapat Kerja merupakan Rapat antara DPRD / Komisi / Gabungan Komisi /
Panitia Khusus dengan Lembaga / Badan Organisasi Kemasyarakatan;
Rapat – Rapat Lainnya
Pasal 79
Rapat-rapat lainnya ditentukan kemudian sesuai dengan tujuan dan fungsi
rapat yang diadakannya untuk itu;
Pasal 80
(1) Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik
oleh:
a. Sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah Anggota DPRD untuk
memutuskan usul DPRD mengenai pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;
b. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota DPRD untuk memilih
dan memberhentikan Pimpinan DPRD dan untuk menetapkan
Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
42
43. c. Sekurang-kurangnya 1/2 ditambah 1 dari jumlah Anggota DPRD
untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada
huruf (a) dan (b).
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf (a) ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah Anggota DPRD yang hadir;
(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf (b) ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2
ditambah 1 dari jumlah Anggota DPRD yang hadir;
(4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf (c) ditetapkan dengan suara terbanyak;
(5) Sebelum mengambil keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) terlebih dahulu
diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai
mufakat.
Sifat Rapat
Pasal 81
(1) Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD, bersifat
terbuka;
(2) Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRD, bersifat
tertutup;
(3) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Musyawarah,
Rapat Panitia Khusus dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup
kecuali apabila Pimpinan Rapat menyatakan terbuka;
(4) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pencapat bersifat terbuka;
(5) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi;
Pasal 82
(1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak
boleh diumumkan;
(2) Sifat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar
pembicaraan Rapat tertutup tersebut;
Pasal 83
(1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali
dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas
kesepakatan diantara Pimpinan DPRD;
43
44. (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengambil keputusan, kecuali:
a. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Penetapan, Perubahan, Penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah;
d. Utang piutang, Pinjaman dan Pembebanan kepada daerah;
e. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
f.Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
g. Penggantian antar waktu Anggota DPRD;
h. Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;
(3) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Pasal 84
(1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang
pembicaraan yang dilakukan;
(2) Dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dengan jelas mengenai sifat Rapat yaitu “RAHASIA”
Waktu, Hari Kerja, Pakaian dan Tempat Rapat
Pasal 85
(1) Waktu – waktu Rapat DPRD:
a. Siang Hari:
- Hari Senin – Kamis Pukul 09.00 s/d 16.00 WIB;
- Hari Jumat Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB dan Pukul 14.00 s/d 16.00
WIB.
b. Malam Hari:
- Hari Senin – Jumat Pukul 19.00 s/d 22.000 WIB.
(2) Hari Kerja Anggota DPRD:
a. Siang Hari:
- Hari Senin – Kamis Pukul 07.30 s/d 16.00 WIB;
- Hari Jumat Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB.
(3) Pakaian Rapat Anggota DPRD:
a. Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD
mengenakan Pakaian:
- Sipil Harian dalam hal Rapat direncanakan tidak mengambil
keputusan DPRD;
44
45. - Sipil Resmi dalam hal Rapat direncanakan akan mengambil
keputusan DPRD;
b.Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Pimpinan dan Anggota
DPRD mengenakan pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional
dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional;
c. Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan,
Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang;
d.Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat
memakai Pakaian Adat/Daerah.
(4) Tempat rapat dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten Pringsewu,
kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang
ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
BAB XII
TATA CARA RAPAT
Pasal 86
(1) Sebelum menghadiri Rapat Anggota
DPRD harus menandatangani Daftar Hadir;
(2) Untuk para undangan disediakan Daftar
Hadir Sendiri;
(3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila
peserta Rapat telah mencapai kuorum berdasarkan kehadiran secara
fisik;
(4) Jumlah kuorum untuk setiap Rapat
Paripurna sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 Peraturan Tata tertib
ini;
(5) Anggota DPRD yang telah
menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan Rapat harus
memberitahukan kepada Pimpinan Rapat;
(6) Anggota DPRD yang berhalangan hadir
dalam Rapat Paripurna harus menyampaikan pemberitahuan secara
terulis maupun lisan;
Pasal 87
(1) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan
Rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, Pimpinan Rapat
45
46. dapat membuka sekaligus menunda Rapat paling lama 2 (dua) kali
masing-masing 1 (satu) jam dengan dibuat Berita Acara Penundaan;
(2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
tercapai, Pimpinan dapat melanjutkan Rapat dengan dihadiri oleh
sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota DPRD;
(3) Apabila pada akhir waktu penundaan Rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dan (2) belum Quorum, Pimpinan Rapat
menunda Rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang
ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
(4) Setiap terjadi penundaan Rapat, dibuat Berita Acara Penundaan
Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;
Pasal 88
(1) Setelah Rapat dibuka, Sekretaris DPRD membacakan surat-
surat yang masuk yang dipandang perlu untuk dibacakan kecuali surat-
surat mengenai Rumah Tanggga DPRD;
(2) Untuk kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD, setiap
persoalan dalam Komisi – Komisi sebelum dibahas di dalam Rapat
Paripurna dapat dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Gabungan Komisi.
Pasal 89
(1) Pimpinan Rapat menutup Rapat setelah semua acara yang ditetapkan
selesai dibicarakan;
(2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu Rapat belum terselesaikan,
sedangkan waktu Rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda
penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam Rapat berikutnya
atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan Rapat;
(3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau
kesimpulan yang dihasilkan oleh Rapat sebelum menutup Rapat.
Pasal 90
Apabila Ketua DPRD berhalangan hadir untuk memimpin Rapat, Rapat
dipimpin oleh seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil
Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta
Rapat yang hadir.
Pasal 91
46
47. (1) Alat Kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat
mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara
yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah baik mengenai
perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas;
(2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat yang bersangkutan
dilaksanakan;
(3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk dibicarakan;
(4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan
tentang usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3);
(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan Rapat,
Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil Keputusan perubahan
acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
Pasal 92
(1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi
atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara
Rapar Paripurna yang sedang berlangsung;
(2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut;
Tata Cara Pembicaraan
Pasal 93
(1) Pimpinan Rapat wajib menjaga agar Rapat berjalan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib ini;
(2) Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk
menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk
persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok
persoalan dan menyimpulkan pembicaraan Anggota Rapat;
(3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku Anggota Rapat, untuk
sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain;
Pasal 94
(1) Sebelum berbicara, Anggota Rapat yang akan berbicara mendaftarkan
namanya terlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan
oleh Fraksinya;
47
48. (2) Anggota Rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berbicara kecuali apabila menurut
Pimpinan Rapat ada alasan yang diterima;
Pasal 95
(1) Pergiliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan
pendaftaran nama;
(2) Anggota Rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah
dipersilakan oleh Pimpinan Rapat;
(3) Anggota Rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran
berbicara dapat digantikan oleh Anggota rapat dari Fraksinya dengan
sepengetahuan Pimpinan Rapat;
(4) Pembicaraan Rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
Pasal 96
(1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya Anggota Rapat berbicara;
(2) Pimpinan Rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara
mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas
waktu yang telah ditentukan;
Pasal 97
(1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada Anggota Rapat
melakukan Intrupsi untuk:
a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai
masalah yang sedang dibicarakan;
b. Menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri
dan/atau tugasnya;
c. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan;
atau
d. Mengajukan usul agar Rapat ditunda untuk sementara.
(2) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicaraan melakukan
intrupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan
menghentikan pembicaraan apabila Intrupsi tidak ada hubungannya
dengan materi yang dibicarakan;
(3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a)
dan (b) tidak dapat diadakan pembahasan;
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dan (d) untuk dapat
dibahas harus mendapat persetujuan Anggota Rapat.
48
49. Pasal 98
(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan,
kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 97;
(2) Apabila seorang pembicara menurut Pimpinan Rapat menyimpang dari
pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta
supaya pembicaraan kembali kepada pokok pembicaraan;
Pasal 99
(1) Pimpinan Rapat dapat memperingatkan pembicara yang menggunakan
kata-kata yang tidak senonoh, melakukan perbuatan yang mengganggu
ketertiban Rapat atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan hukum;
(2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan
perbuatan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-
katanya dan menghentikan perbuatannya;
(3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata
pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah
diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat;
Pasal 100
(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 99, Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut
meneruskan pembicaraan dan perbuatannya;
(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 99 masih juga tidak
diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada
yang bersangkutan meninggalkan Rapat;
(3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan
dengan paksa dari Ruangan Rapat atas perintah Pimpinan Rapat;
Pasal 101
(1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda Rapat apabila Pimpinan
Rapat berpendapat bahwa Rapat tidak mungkin dilanjutkan karena
tejadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 dan 99 Peraturan
Tata Tertib ini;
(2) Lamanya penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh lebih dari 24 jam;
49
50. Risalah, Catatan Rapat dan Laporan
Pasal 102
(1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat Risalah yang ditandatangani oleh
Pimpinan Rapat;
(2) Risalah adalah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan
berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam Rapat serta
dilengkapi dengan catatan tentang:
a. Jenis dan Sifat Rapat;
b. Hari dan Tanggal Rapat;
c. Tempat Rapat;
d. Acara Rapat
e. Waktu Pembukaan dan Penutupan Rapat;
f.Pimpinan dan Sekretaris Rapat;
g. Junlah dan Nama Anggota yang hadir; dan
h. Undangan yang hadir;
(3) Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) adalah
Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang
ditunjuk itu oleh Sekretaris DPRD;
Pasal 103
Sekretaris Rapat menyusun Risalah untuk dibagikan kepada Anggota dan
pihak yang bersangkutan setelah Rapat selesai;
Pasal 104
(1) Dalam setiap Rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna, dibuat Catatan
Rapat dan laporan yang singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan
Rapat yang bersangkutan;
(2) Catatan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok
pembicaraan kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam
Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan
catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2);
(3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
kesimpulan dan/atau keputusan Rapat.
Pasal 105
(1) Sekretaris Rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan
Rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak
50
51. yang bersangkutan setelah Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90;
(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
mengadakan koreksi terhadap catatan Rapat sementara dalam waktu 2
(dua) hari sejak diterimanya catatan Rapat sementara tersebut dan
menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.
Pasal 106
(1) Dalam Risalah, catatan Rapat, dan laporan singkat mengenai Rapat yang
bersifat tertutup harus dicantumkan dengan jelas kata “RAHASIA’;
(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang
dibicarakan dan/atau diputuskan dalam Rapat itu tidak dimasukkan
dalam Risalah, Catatan Rapat dan/atau Laporan Singkat;
Undangan Rapat
Pasal 108
(1) Undangan Rapat adalah:
a. Mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat DPRD
atas undangan Pimpinan DPRD;
b. Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD
atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat
Kelengkapan yang bersangkutan;
(2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Rapat DPRD
tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapat persetujuan dari
Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan;
(3) Undangan dapat berbicara dalam Rapat atas persetujuan Pimpinan
Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara;
(4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh
menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain;
(5) Untuk undangan peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri;
(6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib menaati tata tertib Rapat atau
ketentuan lain yang diatur oleh DPRD;
Pasal 109
(1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan Pasal 108 tetap dipatuhi;
(2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan/atau
wartawan yang mengganggu ketertiban Rapat untuk meninggalkan
ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang
51
52. bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang Rapat atas perintah
Pimpinan Rapat;
(3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda Rapat tersebut apabila
terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(4) Lama penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih
dari 24 jam.
Keputusan
Pasal 110
(1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah
yang dibicarakan dalam dalam setiap jenis Rapat DPRD;
(2) Keputusan Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa persetujuan atau penolakan;
Pasal 111
(1) Pengambilan Keputusan dalam Rapat DPRD pada dasarnya diusahakan
sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara;
(3) Setiap keputusan Rapat DPRD berdasarkan musyawarah maupun
berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait;
(4) Setiap keputusan Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus dilengkapi Daftar Hadir dan Risalah Rapat yang ditandatangani
oleh Pimpinan Rapat;
(5) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah
Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian
masalah yang dimusyawarahkan;
(6) Untuk mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Pimpinan Rapat menyiapkan Rancangan Keputusan yang
mencerminkan pendapat dalam Rapat.
Pasal 112
Keputusan berdasarkan pemungutan suara (voting) diambil apabila
keputusan berdasarkan musyawarah tidak terpenuhi karena adanya pendirian
sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan
Anggota DPRD yang lain;
Pasal 113
52
53. (1) Pengambilan Keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan
secara terbuka atau tertutup;
(2) Pengambilan Keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka
dilakukan apabila menyangkut kebijakan;
(3) Pengambilan Keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup
dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dianggap
perlu;
Pasal 114
(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau
tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir
dengan secara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan
cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang lain;
(2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap
suara Anggota DPRD;
(3) Anggota DPRD yang meninggalkan Ruangan Sidang dianggap telah
hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan;
Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD
Pasal 115
(1) Produk DPRD Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD;
(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil
Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga;
(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh Ketua
dan Wakil Ketua DPRD yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu
juga;
BAB XIII
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH
Pasal 116
(1) DPRD memegang kekuasaan membentuk
Peraturan Daerah;
53
54. (2) Rancangan Peraturan Daerah baik yang
berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala
Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
(3) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal
dari Kepala Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan nota
pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
(4) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal
dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara
tertulis kepada Pimpinan DPRD;
(5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD
kepada seluruh Anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam Rapat
Paripurna.
Pasal 117
Apabila terdapat 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan
mengenai hal yang sama, yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan
Daerah yang diterima terlebih dahulu, sedangkan Rancangan Peraturan
Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 118
(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati/Kepala Daerah;
(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 4 (empat)
tahap pembicaraan:
a. Pembicaraan Tahap Pertama, meliputi:
1) Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari
Kepala Daerah;
2) Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan
Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap
Rancangan Peraturan Daerah dan atau perubahan Peraturan
Daerah atas usul prakarsa DPRD.
b. Pembicaraan Tahap Kedua, meliputi:
1) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala
Daerah:
a) Pemandangan Umum dari Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah;
54
55. b) Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum
Fraksi-Fraksi.
2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul prakarsa
DPRD;
a) Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan
Daerah atas usul DPRD;
b) Jawaban dari Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
c. Pembicaraan Tahap Ketiga, meliputi Pembahasan dalam Rapat
Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan
bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
d. Pembicaraan Tahap Keempat, meliputi:
1) Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului
dengan:
a) Laporan Hasil Pembicaraan Tahap Ketiga;
b) Pendapat Akhir Fraksi;
c) Pengambilan Keputusan.
2) Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan
Keputusan.
(3) Sebelum dilakukan Pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diadakan Rapat Fraksi;
(4) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa
Pembicaraan Tahap Ketiga dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi
atau dalam Rapat Panitia Khusus.
Peraturan Daerah
Pasal 119
(1) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan
DPRD dengan melibatkan masyarakat luas;
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain;
(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah
diundangkan dalam lembaran daerah;
(4) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam
lembaran daerah harus dievaluasi oleh Gubernur pemerintah;
(5) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam
lembaran daerah harus didaftarkan kepada Gubernur;
(6) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan DPRD yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
55
56. BAB XIV
KEKEBALAN, LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP DPRD
Pasal 120
(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di
hadapan Pengadilan karena pernyataan, pernyataan dan/atau pendapat
yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis dalam Rapat-rapat
DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan kode etik DPRD dan
Peraturan Tata Tertib ini;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan
mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk
dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai
Pengumuman Rahasia Negara dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-
Undang hukum Pidana.
Pasal 121
(1) Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
a. Pejabat Negara lainnya;
b. Hakim di semua Lingkungan Peradilan;
c. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI Polri, Pegawai BUMN,
Pegawai BUMD dan/atau Badan lainnya yang Anggarannya
bersumber dari APBN/APBD.
(2) Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai
pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik,
konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain
yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai
Anggota DPRD;
(3) Anggota DPRD tidak boleh melakukan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
(4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama
menjadi Anggota DPRD;
56
57. (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh Pimpinan DPRD
berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.
Pasal 122
(1) Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu diduga
melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan
penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas
nama Menteri Dalam Negeri;
(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan;
(3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan
persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana mati, atau pada tingkat pidana kejahatan terhadap keamanan
negara.
(5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada
pejabat yang berwenang agar memberikan izin selambat-lambatnya dua
kali 24 jam;
(6) Selama Anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima
hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB XV
KODE ETIK DPRD
Pasal 123
(1) DPRD wajib menyusun berupa norma-
norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etik atau
filosofi dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal
yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota
DPRD Kabupaten Pringsewu;
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan
57
58. kredibilitas Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan
dan menjalankan tugas dan wewenangnya;
(3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat sekurang-kurangnya meliputi:
a. Pengertian Kode Etik;
b. Tujuan Kode Etik;
c. Pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antara penyelenggara
pemerintah daerah dan antara anggota, serta antara Anggota DPRD
dengan pihak lain;
d. Hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh Anggota DPRD
Kabipaten Pringsewu;
e. Etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan;
f. Sanksi dan rehabilitasi.
Pasal 124
Anggota DPRD wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berjiwa
Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dan peraturan Perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur
dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi
Demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat,
mematuhi peraturan tata tertib DPRD, menunjukkan profesionalisme sebagai
Anggota DPRD, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas kerja dan
kinerjanya.
Pasal 125
(1) Anggota DPRD bertanggung jawab
mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara
adil, maematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD,
melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi
kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan
bangsa dan kedaulatan negara;
(2) Anggota DPRD bertanggung jawab
menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada
pemerintah, lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa
memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.
Pasal 126
(1) Pernyataan yang disampaikan pada Rapat
adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD, Pimpinan
masing-masing alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD;
58
59. (2) Pernyataan diluar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi;
(3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri
Rapat dilarang menyampaikan hasil Rapat dengan mengatasnamakan
Anggota DPRD kepada pihak lain.
Pasal 127
(1) Anggota DPRD harus mengatasnamakan
tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap Rapat yang menjadi
kenyataannya;
(2) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara
fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam Rapat sejenis tanpa izin
Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan
teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi;
(3) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara
fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam
kegiatan Rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran kode etik yang
dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
Pasal 128
Selama Rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan
santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan mematuhi tata cara
Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini.
Pasal 129
(1) Anggota DPRD melakukan perjalanan
Dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;
(2) Anggota DPRD tidak diperkenankan
menggunakan fasilitas perjalanan Dinas untuk kepentingan di luar tugas
DPRD;
(3) Perjalanan Dinas dilakukan dengan
menggunakan Anggaran yang tersedia;
(4) Anggota DPRD tidak boleh membawa
keluarga dalam suatu Perjalanan Dinas kecuali dimungkinkan oleh
Peraturan Perundang-undangan;
(5) Dalam hal Perjalanan Dinas atau biaya
pengundang harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan DPRD;
59
60. (6) Anggota DPRD yang melakukan
Perjalanan Dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib
memperoleh izin tertulis dari Gubernur;
Pasal 130
Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 131
(1) Sebelum mengemukakan pendapatnya
dalam pembahasan sesuatu permasalahan, Anggota DPRD harus
menyatakan di hadapan seluruh peserta Rapat apabila ada sesuatu
kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan
kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD;
(2) Anggota DPRD mempunyai hak suara
pada setiap pengambilan keputusan apabila Rapat memutuskan lain
karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam
permasalahan yang sedang dibahas.
Pasal 132
Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi
proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
Pasal 133
Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari
kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya
yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu
bidang usaha.
Pasal 134
Anggota DPRD dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 135
(1) Anggota DPRD wajib menjaga
kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil Rapat yang
60
