Dokumen tersebut membahas tentang rencana pembangunan kehutanan Kabupaten Muna tahun 2011. Ia menjelaskan kondisi hutan dan kawasan hutan di Kabupaten Muna, permasalahan yang dihadapi, serta rencana program dan kegiatan untuk tahun 2011 dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Program-program tersebut meliputi pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan daya dukung DAS, serta pengamanan kawasan hutan
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 mengatur tentang Hutan Desa. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum seperti definisi istilah, maksud dan tujuan, ruang lingkup pengaturan Hutan Desa. Dokumen ini juga mengatur tentang penetapan areal kerja Hutan Desa melalui proses verifikasi dan penetapan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Bupati/Walikota.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi Tenggara tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2011-2031 yang mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait penataan ruang di provinsi tersebut."
Buku panduan ini memberikan panduan lengkap tentang proses perijinan Hutan Kemasyarakatan (HKm) mulai dari permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), penetapan area kerja HKm, pemberian IUPHKm, hak dan kewajiban pemegang ijin, sampai penyusunan rencana kerja dan pelaporan. Panduan ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan HKm agar dapat memberdayakan masyarak
Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman umum pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi daerah aliran sungai, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sasarannya adalah memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat di 32 provinsi sebesar maksimal R
Buku ini membahas tentang KPH Dampelas Tinombo di Sulawesi Tengah sebagai KPH model. Dibahas tentang latar belakang pembentukan KPH, kebijakan pembangunan KPH di Sulawesi Tengah, profil KPH Dampelas Tinombo, pengelolaan hutan di KPH, serta organisasi KPH. KPH bertujuan mengelola hutan secara efisien dan lestari sesuai fungsi hutannya.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 mengatur tentang Hutan Desa. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum seperti definisi istilah, maksud dan tujuan, ruang lingkup pengaturan Hutan Desa. Dokumen ini juga mengatur tentang penetapan areal kerja Hutan Desa melalui proses verifikasi dan penetapan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Bupati/Walikota.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi Tenggara tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2011-2031 yang mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait penataan ruang di provinsi tersebut."
Buku panduan ini memberikan panduan lengkap tentang proses perijinan Hutan Kemasyarakatan (HKm) mulai dari permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), penetapan area kerja HKm, pemberian IUPHKm, hak dan kewajiban pemegang ijin, sampai penyusunan rencana kerja dan pelaporan. Panduan ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan HKm agar dapat memberdayakan masyarak
Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman umum pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi daerah aliran sungai, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sasarannya adalah memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat di 32 provinsi sebesar maksimal R
Buku ini membahas tentang KPH Dampelas Tinombo di Sulawesi Tengah sebagai KPH model. Dibahas tentang latar belakang pembentukan KPH, kebijakan pembangunan KPH di Sulawesi Tengah, profil KPH Dampelas Tinombo, pengelolaan hutan di KPH, serta organisasi KPH. KPH bertujuan mengelola hutan secara efisien dan lestari sesuai fungsi hutannya.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2012-2032. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum penyusunan rencana tata ruang ini serta mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini.
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Diatur mengenai identifikasi wilayah tertentu, kriteria lahan dan pihak ketiga, serta bentuk-bentuk pemanfaatan hutan yang diizinkan seperti pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan non-kayu, serta pemungutan hasil hutan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi tahun 2010-2030. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan dasar hukum dibentuknya peraturan daerah ini sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang dan pembentukan Kabupaten Sigi. Selanjutnya dokumen ini menjelaskan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini seperti ruang, tata ru
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
Peraturan ini mengatur tentang penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan pada KPH dan KHDTK. Definisi kunci seperti izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip, pengelola kawasan hutan, dan penataan batas dijelaskan."
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan. Program penyuluhan kehutanan dibagi menjadi beberapa tingkatan yakni tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Substansi program penyuluhan kehutanan meliputi matrik dan narasi yang mencakup keadaan wilayah, tujuan, permasalahan, sasaran, dan cara mencapai tujuan. Keadaan wilayah meliputi sumber daya alam, manus
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan yang meliputi pengertian istilah, maksud dan tujuan, metode penyuluhan berdasarkan tujuan, jumlah sasaran, media dan teknik komunikasi, serta pengelompokan metode penyuluhan kehutanan.
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengAchmad Wahid
Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan kawasan lindung di Jawa Tengah untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kawasan lindung mencakup hutan lindung, hutan produksi terbatas, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, daerah aliran sungai, dan sempadan sungai.
Peraturan Menteri Kehutanan ini menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan agar penyelenggara penyuluhan di seluruh tingkatan memiliki acuan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan, dan definisi istilah yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan kehutanan.
Peraturan ini menetapkan pedoman pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Pedoman ini mengatur tentang pengertian hutan dan kawasan hutan, jenis hutan, penggunaan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan ketentuan umum lainnya.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2011-2030 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk pengelolaan hutan secara terencana dan terpadu dengan mengacu pada peraturan dan rencana kehutanan nasional serta provinsi.
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
Rincian peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam perizinan hingga untuk pemanfaatan geothermal/panas bumi di lokasi taman nasional, taman hutan raya , taman wisata alam.
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kehutanan. UPPK berfungsi sebagai sarana pembelajaran, model penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan kapasitas penyuluh. Lokasi UPPK ditetapkan melalui sosialisasi, pemilihan calon lokasi, dan pengusulan berdasarkan kriteria tertentu se
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang mencakup tujuan, asas, dan strategi penataan ruang di Jawa Barat untuk periode 2009-2029;
2. Dibahas pula tantangan yang dihadapi baik dari dalam maupun luar seperti pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur
Panduan ini memberikan informasi tentang program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola hutan secara lestari melalui 5 skema pengelolaan hutan oleh masyarakat. Panduan ini juga menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengajuan dan pelaksanaan Perhutanan Sosial serta pengakuan Hutan Adat oleh masyarakat hukum adat.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, dan ganti rugi tegakan. Regulasi ini mendefinisikan berbagai istilah terkait kehutanan dan mengatur ketentuan umum mengenai penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
Peraturan Menteri Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, meliputi pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, pengolahan, dan pelaporan. Dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan hak adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau Surat Keterangan Asal Usul yang menyatakan kepemilikan dan menjadi bukti legal
Laporan meninjau kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V tahun 2018. Laporan ini menjelaskan rencana dan pencapaian kegiatan, struktur organisasi, dan tugas balai tersebut dalam mengelola kawasan hutan di Kalimantan Selatan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2012-2032. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum penyusunan rencana tata ruang ini serta mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini.
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Diatur mengenai identifikasi wilayah tertentu, kriteria lahan dan pihak ketiga, serta bentuk-bentuk pemanfaatan hutan yang diizinkan seperti pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan non-kayu, serta pemungutan hasil hutan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi tahun 2010-2030. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan dasar hukum dibentuknya peraturan daerah ini sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang dan pembentukan Kabupaten Sigi. Selanjutnya dokumen ini menjelaskan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini seperti ruang, tata ru
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
Peraturan ini mengatur tentang penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan pada KPH dan KHDTK. Definisi kunci seperti izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip, pengelola kawasan hutan, dan penataan batas dijelaskan."
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan. Program penyuluhan kehutanan dibagi menjadi beberapa tingkatan yakni tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Substansi program penyuluhan kehutanan meliputi matrik dan narasi yang mencakup keadaan wilayah, tujuan, permasalahan, sasaran, dan cara mencapai tujuan. Keadaan wilayah meliputi sumber daya alam, manus
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan yang meliputi pengertian istilah, maksud dan tujuan, metode penyuluhan berdasarkan tujuan, jumlah sasaran, media dan teknik komunikasi, serta pengelompokan metode penyuluhan kehutanan.
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengAchmad Wahid
Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan kawasan lindung di Jawa Tengah untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kawasan lindung mencakup hutan lindung, hutan produksi terbatas, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, daerah aliran sungai, dan sempadan sungai.
Peraturan Menteri Kehutanan ini menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan agar penyelenggara penyuluhan di seluruh tingkatan memiliki acuan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan, dan definisi istilah yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan kehutanan.
Peraturan ini menetapkan pedoman pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Pedoman ini mengatur tentang pengertian hutan dan kawasan hutan, jenis hutan, penggunaan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan ketentuan umum lainnya.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2011-2030 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk pengelolaan hutan secara terencana dan terpadu dengan mengacu pada peraturan dan rencana kehutanan nasional serta provinsi.
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
Rincian peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam perizinan hingga untuk pemanfaatan geothermal/panas bumi di lokasi taman nasional, taman hutan raya , taman wisata alam.
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kehutanan. UPPK berfungsi sebagai sarana pembelajaran, model penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan kapasitas penyuluh. Lokasi UPPK ditetapkan melalui sosialisasi, pemilihan calon lokasi, dan pengusulan berdasarkan kriteria tertentu se
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang mencakup tujuan, asas, dan strategi penataan ruang di Jawa Barat untuk periode 2009-2029;
2. Dibahas pula tantangan yang dihadapi baik dari dalam maupun luar seperti pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur
Panduan ini memberikan informasi tentang program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola hutan secara lestari melalui 5 skema pengelolaan hutan oleh masyarakat. Panduan ini juga menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengajuan dan pelaksanaan Perhutanan Sosial serta pengakuan Hutan Adat oleh masyarakat hukum adat.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, dan ganti rugi tegakan. Regulasi ini mendefinisikan berbagai istilah terkait kehutanan dan mengatur ketentuan umum mengenai penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
Peraturan Menteri Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, meliputi pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, pengolahan, dan pelaporan. Dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan hak adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau Surat Keterangan Asal Usul yang menyatakan kepemilikan dan menjadi bukti legal
Laporan meninjau kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V tahun 2018. Laporan ini menjelaskan rencana dan pencapaian kegiatan, struktur organisasi, dan tugas balai tersebut dalam mengelola kawasan hutan di Kalimantan Selatan.
Panel 1.1 - Perlunya Kementerian Koordinator Agraria & Ling, Hidup (Rachman)Kurniawan Saputra
Dokumen ini membahas perlunya restrukturisasi kelembagaan di bidang agraria dan lingkungan hidup untuk meningkatkan koordinasi dan memberikan akses yang lebih baik kepada petani. Beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain pembentukan Menteri Koordinator Agraria dan Lingkungan Hidup serta penataan kembali peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan dan BPN.
Dokumen tersebut merangkum rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia dengan tiga sasaran strategis yaitu menjaga kualitas lingkungan hidup, memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari, dan melestarikan keanekaragaman hayati.
Pedoman ini membahas tentang pengembangan kawasan agropolitan di Provinsi Jawa Timur dengan menjelaskan falsafah agropolitan, tujuan dan fungsi pedoman serta landasan hukum yang mendukungnya. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada daerah dalam pengelolaan pertanian berbasis kawasan dan pengembangan infrastruktur desa."
Dokumen tersebut membahas tentang Desa Belo di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dibahas karakteristik desa, potensi, permasalahan, tujuan pengembangan, strategi pengembangan sektoral dan tata ruang, serta standar kebutuhan fasilitas dan utilitas di desa tersebut.
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH LAKSMI WIJAYANTI
Rangkaian peraturan pemerintah ini membahas tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dokumen ini menetapkan kerangka dasar untuk penyusunan rencana lingkungan hidup di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen ini juga menetapkan konsep ekoregion sebagai satuan ruang geografis untuk merencanakan perlindungan lingkungan hidup.
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...Firdaus Albarqoni
Dokumen tersebut membahas valuasi ekonomi lahan hutan di Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur yang berpotensi dikonversi menjadi kawasan industri. Dokumen menjelaskan metode penelitian untuk menghitung nilai ekonomi hutan tersebut dengan mempertimbangkan manfaat langsung seperti air bersih dan manfaat tidak langsung seperti perlindungan lingkungan. Hasil studi menunjukkan total nilai ekonomi kawasan hutan K
Este documento parece ser una lista de nombres y direcciones. Contiene más de 200 entradas con los nombres de personas y parejas, seguidos de sus direcciones. Las direcciones incluyen nombres de calles, pueblos y ciudades en Indonesia.
Proposal ini meminta dana sebesar Rp1.750.000 untuk seragam, biaya pendaftaran, dan konsumsi tim sepak bola Garlo FC dalam mengikuti turnamen di Laiworu pada 3 Maret 2017 guna mengembangkan bakat pemuda dan memajukan sepak bola di masyarakat.
Surat pernyataan yang berisi 10 poin pernyataan dari Lilis Fitra Saswati Arsil tentang statusnya yang tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai, menjadi pengurus partai, terikat kerja, bersedia tidak menikah dan ditempatkan di seluruh Indonesia, serta bersedia mengembalikan biaya seleksi dan pelatihan jika mengundurkan diri.
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fajar Aswati yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai negeri, menjadi pengurus partai politik, sedang terikat kontrak kerja, bersedia tidak menikah selama 6 bulan, ditempatkan di seluruh Indonesia, mengembalikan biaya seleksi jika mengundurkan diri, dan mengganti biaya enam kali lipat jika mengundurkan
This document contains reports from midwives at the Paramata Raha Midwifery Academy in Muna Regency on their targets for antenatal care, infant care, postnatal care, and family planning in 2017. The reports provide the midwife's name, student ID number, and academic institution for each of their assigned targets.
Dokumen tersebut membahas tentang makromolekul yang terdiri dari berbagai jenis seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan protein tersusun atas kombinasi asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ketiga makromolekul ini memainkan peran penting dalam struktur dan metabolisme sel.
Pemimpin perlu memahami karakteristik karyawan sesuai teori X, Y, dan Z McGregor. Teori X mengasumsikan karyawan malas, teori Y mengasumsikan karyawan akan bekerja keras jika kondisinya tepat, teori Z menekankan partisipasi karyawan. Pemimpin harus mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Membangun budaya kepemimpinan penting agar kaderisasi terj
Tes akhir semester mata pelajaran Seni Budaya di SMK Kelautan dan Perikanan Raha meliputi berbagai aspek seni seperti seni rupa, musik, tari, dan drama. Soal-soalnya mencakup pengetahuan tentang sejarah seni, tokoh-tokoh seniman, unsur-unsur karya seni, dan fungsi seni dalam kehidupan. Ujian ini dimaksudkan untuk menilai pemahaman siswa terhadap berbagai aspek seni.
1. Karsinoma tulang adalah pertumbuhan sel ganas abnormal pada tulang dan jaringan terkaitnya.
2. Penyebabnya belum jelas tetapi kemungkinan termasuk genetik, radiasi, bahan kimia, dan trauma.
3. Gejalanya berupa nyeri tulang, bengkak, dan fraktur patologis yang dapat menyebar ke organ lain.
Undangan sosialisasi program tanaman jagung kuning kecamatan Lasalepa yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 di Balai Pertemuan Desa Labone. Kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan aparat desa sangat diharapkan.
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Desain Gambar & Pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada internal ASN dan eskternal yang datang berkunjung di kantor Bappeda-Litbang
1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Landasan Pembangunan Kehutanan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah memasuki babak baru sebagaimana telah ditandai
dengan revisi total undang-undang otonomi daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22
dan 25 masing-masing Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu hal yang sangat
prinsipil dari perubahan dimaksud adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
satu paket secara langsung oleh rakyat.
Kepala Daerah terpilih diwajibkan menyampaikan visi dan misi yang dipaparkan dalam suatu
Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna yang antara lain memuat
arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi dan
misi Kepala Daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)
menjabarkan kembali dalam suatu dokumen Perencanaan Strategik (Renstra).
Penyusunan Proposal Rencana Pembangunan Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna
Tahun 2011 ini merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategik Departemen Kehutanan dan
Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna
Tahun 2011 dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan kondisi spesifik kehutanan
Kabupaten Muna. Hal ini penting agar arah pembangunan sektor kehutanan di Kabupaten Muna
dapat tercipta satu bentuk pengelolaan hutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Muna terutama masyarakat di sekitar hutan.
Pembangunan kehutanan di Indonesia saat ini diselenggarakan berdasarkan mandat Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu pengurusan sumberdaya hutan sebagai satu kesatuan
ekosistem.
Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan. Pertama
adalah keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup
dan sebaran spasial yang proporsional. Entitas yang mencirikan dimensi kawasan adalah
pemantapan status hukum kawasan hutan serta tersedianya data dan informasi kondisi dan
potensi sumberdaya hutan yang menjadi prasyarat dalam pengelolaan hutan lestari. Dimensi
kedua berupa keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik
yang berada pada lahan yang diperuntukan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas
yang tinggi. Entitas yang mencirikan dalam pengelolaan biofisik hutan adalah pemanfataan
sumberdaya hutan berupa manfaat langsung dan tidak langsung baik berupa lahan maupun hasil-
2. 2
hasilnya, dan konservasi sumberdaya alam termasuk perlindungan dan pengamanan hutan, serta
upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah terdegradasi agar fungsinya dapat
terpulihkan kembali. Dimensi ketiga adalah tata kelola sumberdaya hutan baik menyangkut
aspek kelola ekonomi, kelola ekologi atau lingkungan maupun kelola sosial, yang menjadi ciri
dan fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Dimensi yang menjadi
mandat penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan di atas diimplementasikan dalam empat
upaya pokok yaitu 1) perencanaan hutan, 2) pengelolaan hutan, 3) penelitian dan pengembangan,
pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan, dan 4) pengawasan dan pengendalian, yang secara
keseluruhan ditujukan guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan
masyarakat.
Proposal Rencana Pembangunan Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011 ini disusun
berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan serta isu isu strategis dalam pembangunan
kehutanan ke depan. Proposal Rencana Pembangunan Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011
disusun berdasarkan formulasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Muna yang antara
lain memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima)
tahun kedepan (2010 -2015) yang merupakan acuan dalam menetapkan sasaran, program dan
kegiatan beserta indikator kinerjanya didasarkan atas visi dan misi yang terumuskan dalam
Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan Tahun 2011.
B. Posisi dan Ruang Lingkup Pembangunan Kehutanan Kabupaten Muna
Rencana kerja pembangunan kehutanan tahun 2011 merupakan bagian integral dari rangkaian
penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang dituangkan di dalam rencana kerja lima tahunan
yaitu Renstra Dinas Kehutanan 2010-2014. Renja Dinas Kehutanan Tahun 2011 merupakan
pedoman dan arahan didalam penyelenggaraan tahun pertama dari Renstra Dinas Kehutanan
Tahun 2010–2014. Guna tetap menjaga keberlanjutan proses penyelenggaraan pembangunan
kehutanan, maka penetapan sasaran, program dan kegiatan, mengacu pada hasil-hasil pencapaian
pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Muna
Tahun 2010-2014 beserta Renja tahunannya. Disamping itu, terdapat beberapa tantangan yang
menjadi ”pengarusutamaan” dalam penetapan sasaran antara lain :
A. Belum semua kawasan hutan dikelola oleh unit-unit pengelolaan, khususnya pada kawasan
hutan produksi dan hutan lindung.
B. Masih tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya,
konflik kepemilikan lahan dan kawasan hutan termasuk ancaman terhadap bencana kebakaran
hutan.
C. Luasnya lahan kritis termasuk sangat kritis yang berdampak pada menurunnya daya dukung
DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan
kekeringan.
3. 3
D. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang/produk hasil hutan dan jasa
hutan seperti pariwisata alam dan jasa lingkungan.
E. Kesenjangan yang sangat besar antara suply dan demand bahan baku industri kehutanan,
khususnya kayu, yang belum secara optimal disediakan dari hutan tanaman industri,
disamping masih rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan.
F. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyakatan
belum secara nyata mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat.
G. Minat investasi di bidang kehutanan yang kurang kondusif karena sering terhambat oleh
permasalahan tenurial, tumpang tindih peraturan (pusat dengan daerah), dan kurangnya
insentif permodalan, perpajakan dan retribusi.
H. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.
I. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas sumberdaya
manusia, baik pada tatanan pemerintah terutama pemerintah kabupatan/kota, serta masyarakat
khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Perumusan lingkup pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Proposal Rencana
Pembangunan Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011, dilakukan berdasarkan arahan
prioritas pembangunan nasional sektor kehutanan dalam RPJMD Kabupaten Muna Tahun
2011. Berdasarkan struktur program dan kegiatan, ditetapkan indikator pencapaian program
dan kegiatan berupa indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome), yang
selanjutnya akan menjadi acuan dalam menetapkan pendanaannya, yang secara keseluruhan
akan dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Muna.
C. Alur Penyusunan dan Asumsi
Guna menjaga kesinambungan penetapan pencapaian hasil-hasil pembangunan di bidang
kehutanan Kabupaten Muna, maka proses penetapan sasaran pembangunan kehutanan tahun
2011 diformulasikan dalam kerangka pikir sebagaimana bagan di bawah
Asumsi yang mendasari kerangka pikir tersebut meliputi:
1. Kebijakan Nasional dalam RPJMD 2011 – 2015 dan RKP 2011 menjadi acuan dalam
perumusan Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011- 2015 dan Renja Dinas
Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011.
2. Kebijakan Prioritas Pembangunan Kehutanan tahun 2006-2010 tetap menjadi dasar
pelaksanaan.
3. Renja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011 menjadi acuan seluruh unit/satuan
kerja lingkup Dinas Kehutanan.
4. Tersedia input proses berupa sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan dana.
5. Ketersediaan regulasi untuk mendukung struktur program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
4. 4
6. Monitoring evaluasi pembangunan kehutanan berjalan efektif.
7. Stabilitas politik, keamanan dan sosial tepat terjaga.
D. Sistematika Rencana Pembangunan Kehutanan Dinas Kehutanan Kab. Muna Tahun
2011
Ruang lingkup isi Renja Departemen Kehutanan adalah sebagai berikut: KATA
PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna.
BAB I. PENDAHULUAN, yang merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renja.
Bab Pendahuluan memuat Landasan Pembangunan Kehutanan, Posisi dan Ruang Lingkup
Pembangunan Kehutanan, Alur Penyusunan dan Asumsi, dan Sistematika Renja Tahun 2011.
BAB II Gambaran Umum menjelaskan mengenai Kondisi Existing, Permasalahan,Proyeksi
Kondisi Yang diharapkan
BAB III. RENCANA PROGRAM KEGIATAN 2011 A)Pemantapan Kawasan Hutan yang
meliputi Rekonstruksi Batas, Data Baseline Kawasan Hutan, B) Rehabilitasi Hutan dan daya
dukung DAS meliputi HTR, HKm, HR, C) Pengamanan Kawasan Hutan meliputi Pengadaan
Sarpras, Pelatihan PPNS, Sosialisasi UU, Penyuluhan Kehutanan dan Pengadaan Sarpras
BAB IV. PENUTUP
E. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk mendapatkan dukungan secara
nyata dari Pemerintah Pusat dan semua pihak, dalam rangka melaksanakan Kegiatan
Pembangunan kehutanan di Kabupaten Muna Tahun 2011.
5. 5
BAB I I
GAMBARAN UMUM
A. Kondisi Existing
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah
Kabupaten Muna terletak di Daerah Kepulauan Sulawesi Tenggara dengan batas sebelah utara
adalah selat Tiworo dan Kabupaten Kendari, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten
Buton, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Buton (Selat Spelman). Kabupaten Muna terletak di antara 4o 06' – 5o 15' Lintang
Selatan (LS) dan 122o 08' – 123o 15' Bujur Timur (BT).
Dinas Kehutanan Kabupaten Muna berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab
dalam mengelola urusan rumah tangga dibidang kehutanan berdasarkan kewenangan yang telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Luas Wilayah Kabupaten Muna adalah 4.887.000 Ha atau 12,81 % dari luas Propinsi Sulawesi
Tenggara. Luas Kawasan Hutan Kabupaten Muna adalah 107.119,82 Ha (50.17 % dari luas areal
daratan Kabupaten Muna) yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 36.899,28 Ha, Hutan
Konservasi seluas 6.480,44 dan Hutan Produksi seluas 33.163,97 Ha yang terdiri Hutan Produksi
yang dapat dikonversi seluas 29.418,29 Ha, Hutan Produksi Terbatas 1.157,84 (Menhutbun
Nomor 454/Kpts-II/1999) dengan komposisi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.
Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Muna Tahun 2009.
No. Fungsi Hutan Luas (Ha) Ket
1. Hutan Produksi Biasa (HPB 33.163,97
2. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 1.157,84
3. Hutan Lindung (HL) : 36.899,28
4. Hutan Wisata (PPA/Konservasi) 6.480,44
5. Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) 29.418,29
JUMLAH 107.119,82
Sumber : BIPHUT Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Topografi
Wilayah Kabupaten Muna termasuk wilayah dengan dataran rendah, pada umumnya topografi
relatif datar dan sedikit bergelombang pada wilayah tertentu bagian utara Pulau Buton, sehingga
secara umum sangat cocok untuk pengembangan Hutan Jati.
3. Iklim, Tanah dan Hidrologi
Jumlah hari hujan di Kabupaten Muna tercatat sejumlah 71 hari dan besarnya curah hujan 1.456
mm dengan tipe iklim C-D (Schmid Ferguson). Jenis tanahnya bervariasi sebagaimana di
6. 6
Propinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dikenal memiliki enam jenis tanah, yaitu tanah
Podzolik, Mediterian, Latosol, Ortogonal, Alluvial dan Tanah Grumusol. Ditinjau dari sudut
geologis terdiri atas batuan sedimen, batuan metamorfosis dan batuan beku. Kondisi hidrologis,
didukung dengan adanya beberapa Dearah Aliran Sungai (DAS) Jompi, Labalano, Lambiku,
Latawe, Tiworo, Wasolangka dan lainnya.
4. Luas Lahan Kritis
Berdasarkan hasil invetarisasi yang telah dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran
5. Keadaan Pegawai
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan saat ini adalah 210 orang sedang
jumlah pegawai non PNS adalah 46 orang. Untuk mengamankan kawasan hutan dan hasil hutan,
Dinas Kehutanan mempunyai 33 orang Polisi Kehutanan (Polhut) yang telah berstatus PNS dan
64 orang yang masih berstatus Non PNS. Sedangkan untuk pelaksanaan penyuluhan kehutanan
di lapangan, Dinas Kehutanan mempunyai 24 orang tenaga Penyuluh Kehutanan. Jumlah Polhut
dan tenaga penyuluh tentu saja tidak memadai dibandingkan luas kawasan hutan yang menjadi
ruang lingkup kerja
B. Permasalahan
Akibat dorongan konsumsi masyarakat dan industri/pengusaha akan kayu menyebabkan
terjadinya penurunan potensi tegakan (over cutting), bahkan kondisinya sangat memprihatinkan.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kebijakan dan politik yang ada di daerah selama era
Otonomi juga ikut andil dalam akselerasi degradasi hutan tersebut.
Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan kehutanan di Kabupaten Muna antara lain :
1. Pengelolaan hutan sampai saat ini masih mengacu pada paradigma Timber Management
dengan perencanaan yang bersifat konvensional, bahkan elemen-elemen kunci dalam
perencanaan konvensional (inventarisasi, perhitungan etat, rencana tebangan dan tanaman)
belum dilaksanakan secara utuh.
2. Banyaknya pembukaan lahan baru dalam kawasan hutan oleh masyarakat setempat untuk
pemukiman dan lahan pertanian sebagai dampak pertambahan jumlah penduduk;
3. Terjadinya Perambahan dan penguasaan kawasan hutan oleh Masyarakat;
4. Penebangan liar yang tidak terkendali;
5. jumlah tenaga Polhut yang tidak memadai dibandingkan dengan luas kawasan hutan;
6. Kegagalan tanaman yang disebabkan oleh kebakaran;
7. Luas tanaman tahunan tidak sebanding dengan laju kerusakan hutan
c. Proyeksi Kondisi Yang Diharapkan
Kondisi ideal yang diharapkan dalam pembangunan kehutanan di Kabupaten Muna selama tahun
2011 adalah sebagai berikut :
1. Pemantapan Kawasan Hutan
1.1 Terlaksanannya Rekonstruksi Pal Batas Kawasan Hutan sepanjang 155 km yang meliputi
7. 7
batas luar kawasan hutan.
1.2 Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan sepanjang 45 km yang belum temu gelang.
1.3 Tersedianya Baseline Kawasan Hutan dan Neraca Sumber Daya Hutan skala Kabupaten
(NSDH)
2. Rehabilitasi hutan dan Daya Dukung DAS
Dari kegiatan ini diharapkan terjadinya peningkatan fungsi dan daya dukung DAS dan Sub DAS
berbasis Masyarakat dengan indikator :
2.1. Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi Hutan Produksi seluas 500 Ha.
2.2. Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Hutan Lindung seluas 500 Ha.
2.3. Melaksanakan kegiatan Pengkayaan pada hutan Lindung seluas 1000 Ha.
2.4. Terbangunnya Hutan rakyat seluas 1000 Ha.
2.5. terlaksananya Penghijauan Kota seluas 25 Ha.
2.6. Terbangunnya Hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 500 Ha.
2.7. Terbangunnya Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.
2.8. Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi dan Pengkayaa Bakau seluas 500 Ha.
2.9. Terlaksananya Rehabilitasi Kawasan Mata Air seluas 700 Ha.
2.10. Terlaksananya pembuatan Dam Pengendali dan Dam Penahan sejumlah 13 unit.
2.11. Terbangunnya Hutan Cadangan Pangan seluas 200 Ha.
3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Dari Kegiatan ini ditujukan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta pengamanan
kawasan hutan dan hasil hutan yang meliputi :
3.1. Terselenggaranya sistem peredaran hasil hutan yang bersih dari praktek illegal logging pada
daerah-daerah titik rawan.
3.2. Terpantaunya daerah-daerah titik hospot yang tersebar dibeberapa tempat hutan dan
sekitarnya.
3.3. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Polisi Kehutanan.
3.4. Tersedianya sarana kendaraan berupa motor laut dan mobil patroli sejumlah 1 unit.
8. 8
BAB III
RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN
DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2011
A. Pemantapan kawasan Hutan
1. Rekonstruksi Batas
Implementasi kebijakan prioritas pembangunan Kehutanan di Kabupaten Muna yaitu
Pemantapan Kawasan Hutan yang dilaksanakan melalui Program Pemantapan Pemanfaatan
Potensi Sumberdaya Hutan dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya
Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Program
Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan adalah pengukuhan dan penatagunaan
kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan dengan
kegiatan utama pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Sedangkan kegiatan-kegiatan
yang merupakan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya
Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi pengembangan rencana dan statistik kehutanan,
inventarisasi hutan dan pengembangan imformasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta
perencanan dan pembinaan prakondisi pengelolaan hutan
Untuk kegiatan penataan batas kawasan hutan di Kabupaten Muna rencana langkah yang akan
dilakukan yaitu menata ulang batas luar dan batas fungsi kawasan hutan. Dengan cara pembuatan
batas kawasan hutan berupa pemancangan sementara tata batas dan pemancangan batas definitif
tata batas Terhadap tanda/pal batas yang telah mengalami kerusakan. dilakukan rekonstruksi /
pemasangan kembali / pemeliharaan tanda / pal batas luar kawasan hutan.
2. Data Baseline Kawasan Hutan
Kegunaan dari Data Baseline Kawasan Hutan adalah untuk Memantapkan kepastian status
kawasan kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan guna mewujudkan
prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Muna secara optimal.
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait antara lain pengembangan rencana dan statistik
kehutanan meliputi penyusunan rencana termasuk evaluasi dan analisis PDRB hijau sektor
kehutanan, inventarisasi dan pengembangan informasi sumberdaya hutan tingkat wilayah dan
tingkat unit pengelolaan, serta penyediaan data dasar antara lain berupa input dan updating data
spasial, pembuatan peta tematik serta pengembangan database pengukuhan kawasan hutan, dan
pembangunan jaringan sistem informasi kehutanan.
9. 9
B. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Pada tahun 2007, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun
2007 dan perubahannya nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah membuat sebuah keputusan untuk
memperluas pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Salah satunya adalah pembangunan
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dimana masyarakat, koperasi, pengusaha kecil dan menengah
mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dalam pengelolaan hutan.
Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kelangsungan
fungsi serta mutu lingkungan hidup dan peningkatan fungsi sosial ekonomi hutan.
Realitas menunjukan bahwa potensi konflik yang terkait dengan keberadaan kawasan hutan di
Kabupaten Muna dewasa ini meningkat secara tajam. Hal ini tercermin dari meningkatnya klaim
masyarakat terhadap kawasan hutan dan semakin meningkatnya aktifitas pengrusakan sumber
daya hutan melalui kegiatan perambahan, perladangan dan illegal loging.
Salah satu cara untuk meningkatkan rasa peduli dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap
kawasan hutan di Kabupaten Muna adalah melalui Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
dengan konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam konsep ini, masyarakat
menjadi pelaku utama dalam proses pengelolaan hutan mulai dari proses perencanan (penataan
areal, rencana penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan lain-lain) serta pengawasan dan
pengamanan kawasan hutan dan hasil-hasilnya yang dituangkan dalam sebuah perjanjian
kerjasama pengelolaan hutan.
Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat sebagai berikut :
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Mencermati laju kerusakaan hutan yang demikian cepat, upaya RHL yang tidak berjalan secara
simultan, serta ketidak berdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, maka Pemerintah
Kabupaten Muna akan merencanakan sebuah program kegiatan RHL melalui kegiatan
Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai wujud pemberdayaan masyarakat yang
menjadi amanah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 jo P.37/Menut-
II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
Kegiatan Pembangunan HKm tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan sasaran lokasi
di dalam kawasan hutan lindung seluas 10.000 Ha. Target luas tersebut direncanakan untuk
direhabilitasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun atau rata-rata 2.000 Ha/tahun.
10. 10
Dalam rangka Rencana Aksi RHL Pola HKm tersebut, tentu membutuhkan biaya yang tidak
sedikit sehingga perlu dukungan dana yang memadai dari berbagai pihak, khususnya pemerintah
pusat. Dukungan dana tersebut diharapkan tidak hanya dalam bentuk kegiatan fisik penanaman
tetapi juga dalam bentuk non fisik khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui
kegiatan sosialiasi, pengembangan dan pembentukan kelembagaan, pelatihan petani,
pendampingan kelembagaan dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya
hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
a. Kriteria penyiapan unit pengelolaan HKm :
1. Kawasan hutan lindung ;
2. Status kawasan clean dan clear ;
3. Aksesibilitas cukup memadai;
4. Berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat dan merupakan daerah resapan air ;
5. Prakondisi kelompok masyarakat yang akan dilibatkan (sosialisasi kegiatan, pelatihan,
pembentukan kelembagaan, pendampingan kelompok tani/koperasi);
b. Penetapan Luas dan Lokasi Kegiatan
Langkah-langkah pelaksanaan :
1. Sosialisasi/survey dan pengumpulan data;
2. Pengukuran dan pemancangan batas lokasi (batas sementara) secara partisipatif;
3. Pembuatan Peta Rencana Lokasi kegiatan HKm;
4. Pemancangan batas tetap secara partisipatif;
5. Pembuatan peta kerja.
c. Penanaman
Pola tanam menggunakan system agroforestry :
1. Sistem jalur dengan jarak tanam 5 x 5 meter atau equivalen dengan jumlah tanaman kayu-
kayuan sebanyak 400 batang/ha. Di bawah tegakan dapat dilakukan kegiatan penanaman
tanaman buah-buahan, tanaman obat-obatan, pakan ternak dan atau penggembalaan ternak
terbatas;
2. Jarak tanam tidak teratur tetapi jumlah tanaman per hektar 400 batang dengan kombinasi
tanaman buah-buahan, tanaman obat-obatan, pakan ternak dan atau penggembalaan ternak
terbatas.
d. Peran Para Pihak (stakeholders)
Pihak-pihak yang terkait dalam RHL HKm Muna direncanakan berasal dari Pemerintah Pusat,
Propinsi, Kabupaten, Perguruan Tinggi, LSM, Koperasi, UKM, Masyarakat, dan lain-lain.
1. Pemerintah bersama para pihak melaksanakan kegiatan RHL HKm Muna secara bersama-
11. 11
sama mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan /pengendalian,
monitoring dan evaluasi;
2. Masing-masing pihak mempunyai peran dan tanggungjawab bersama dalam mewujudkan
kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau
MoU (Memorandum of understanding).
3. Hutan Rakyat
Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di
atas tanah milik atau tanah adat; meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau
kawasan hutan negara. Secara teknik, hutan-hutan rakyat ini pada umumnya berbentuk wanatani;
yakni campuran antara pohon-pohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon. Baik berupa
wanatani sederhana, ataupun wanatani kompleks (agroforest) yang sangat mirip strukturnya
dengan hutan alam.
Pembuatan hutan rakyat di Kabupaten Muna dimaksudkan untuk merehabilitasi dan
meningkatkan produktivitas lahan, serta kelestarian sumber daya alam agar dapat memberi
manfaat yang sebesar-besarnya kepada pemiliknya, sehingga kesejahteraan hidupnya meningkat.
Tujuan pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Muna adalah :
a. Meningkatkan pendapatan masyarakat tani di pedesaan terutama petani di daerah kritis.
b. Memanfaatkan secara optimal dan lestari lahan yang tidak produktif untuk usaha tani tanaman
pangan.
c. Meningkatkan produksi kayu bakar untuk mengatasi kekurangan energi dan kekurangan kayu
perkakas.
d. Membantu penganekaragaman hasil pertanian yang diperlukan masyarakat.
e. Memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan milik rakyat yang berada di
kawasan perlindungan di daerah-daerah hulu suatu DAS.
C. Pengamanan Kawasan hutan
a. Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana
Perlunya Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengamanan kawasan hutan di
Kabupaten Muna sangat mendukung efektifas kinerja pegawai bidang pengamanan kawasan
hutan (Polhut). Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain yaitu :
1. Membangun dan menambah pos-pos penjagaan pada lokasi kawasan hutan yang dianggap
rawan.
2. Menambah Personel Polhut Guna menyeimbangkan antara jumlah Personel Polhut dan Luas
kawasan hutan, hal ini dimaksudkan agar semua kawasan hutan di Kabupaten Muna dapat
dijaga, diperhatikan dan dijangkau sehingga aktifitas-aktifitas yang dapat merusak kawasan
hutan dapat di tekan.
3. Pengadaan Kendaraan dinas bidang pengamanan hutan baik kendaraan darat maupun
kendaraan laut. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam menjangkau lokasi – lokasi
12. 12
yang akan di jaga/diamankan tiap-personel Khususnya Polhut bidang pengamanan hutan.
4. Pemberian izin penggunaan senjata
b. Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Tujuan dari pelatihan penyidik pegawai negeri sipil adalah untuk meningkatkan mutu kualitas
pegawai dinas kehutanan khususnya bidang pengamanan hutan sehingga tersedianya penyidik
pegawai negeri sipil dalam lingkup dinas kehutanan di Kabupaten Muna.
Tugas dari penyidik pegawai negeri sipil adalah melakukan penyidikan yang berkaitan terhadap
pelanggaran undang-undang kehutanan.
c. Sosialisasi undang-undang
Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai perundang-undangan dan
kebijakan kehutanan.
d. Penyuluhan kehutanan
Intensitas Penyuluhan Kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung
pembangunan kehutanan sehingga terwujud masyarakat mandiri berbasis pembangunan
kehutanan yang berkelanjutan.
1. Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
Rencana Jangka Menengah Penyuluhan Kehutanan
a. Terdapat Rencana Jangka Menengah berlaku untuk waktu 5 tahun dan memuat uraian tentang
: keadaan dan permasalahan penyuluhan saat ini, keadaan penyuluhan yang diharapkan, visi dan
misi, kebijaksanaan, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
b. Disusun oleh instansi yang menangani penyuluhan kehutanan di Pemerintah, Kabupaten Muna
c. Disahkan oleh Bupati Muna
2. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
a. Komunikasi dan Informasi Penyuluhan berkembang Dilaksanakan melalui : Tatap Muka,
Diskusi kelompok, Seminar, Sarasehan, Temu lapang, Temu Karya, Temu Usaha, Temu Wicara,
Kampanye.
b. Pemberdayaan Masyarakat dengan Terbentuknya kelompok masyarakat yang mendukung
pembangunan kehutanan (aspek sosial, ekonomi dan lingkungan)
c. Terbentuknya kemandirian kelompok/ kelompok bersama
3. Pengendalian Penyuluhan Kehutanan
A . Monitoring
1. Monitoring penyuluhan kehutanan dilaksanakan oleh Pemerintah, kabupaten/ Kota, Penyuluh
Kehutanan
2. Kegiatan yang dimonitor meliputi : pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan, rencana,
realisasi, permasalahan
3. Monitoring dilakukan secara rutin setiap bulan dan atau triwulan Hasil monitoring dibuat
laporan bulanan, triwulan, tahunan
13. 13
B. Evaluasi
1. Evaluasi penyuluhan kehutanan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/ Kota, Penyuluh Kehutanan
2. Aspek yang dievaluasi meliputi :
a. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan terhadap sasaran penyuluhan, tenaga penyuluh,
penyelenggara, materi, metoda dan media penyuluhan
b. Evaluasi pasca penyuluhan kehutanan terhadap efektifitas, efisiensi dan produktifitas
penyuluhan
c. Evaluasi dampak penyuluhan kehutanan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara periodik dan
sesuai dengan aspek yang akan dievaluasi Laporan evaluasi memuat uraian tentang : Gambaran
umum program/ kegiatan, Metoda evaluasi, Hasil evaluasi dan rekomendasi
14. 14
BAB IV
PENUTUP
Proposal rencana Pembangunan Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2011 di
dalamnya antara lain memuat visi, misi, tujuan melalui penetapan kebijaksanaan dan program
dan melalui rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011.
Perencanaan Dinas kehutanan Kabupaten Muna yang akan diaktualisasikan dalam program
kegiatan-kegiatan strategik pembangunan Kehutanan tahun 2011 disusun dengan
memperhatikan, kebutuhan masyarakat, kebutuhan organisasi, perkembangan foktor-faktor
eksternal kemampuan sumber daya yang ada serta kondisi obyektif yang riil.
Mengingat arti pentingnya Perencanaan Pembangunan Kehutanan bagi keberhasilan
pembangunan sesuai dengan arah, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Proposal
Rencana Pembangunan Kehutanan ini merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani
oleh Dinas kehutanan serta segenap Stakeholder yang terkait langsung maupun tidak langsung
dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan.
Disadari sepenuhnya bahwa proposal perencanaan pembangunan Kehutanan Kabupaten Muna
tahun 2011 ini disusun dengan keterbatasan baik dari segi data dan informasi maupun dari segi
kemampuan melihat permasalahan atau mengantisipasi ke depan sehingga Perencanaan
Pembangunan Kehutanan Kabupaten Muna tahun 2011 ini perlu dipantau, dinilai
implementasinya yang untuk selanjutnya disesuaikan dengan situasi dan perkembangan yang
terjadi.
16. 16
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................i
DAFTAR ISI..............................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................1
A. Latar Belakang................................................................................................. 1
B. Tujuan................................................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN......................................................................................... 3
A. Alasan mengapa perlu dibentuknya Mahkamah Konstitusi ................................ 4
B. Fungsi Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi................................................ 5
C. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi......................................................... 7
BAB III PENUTUP................................................................................................ 9
A. KESIMPULAN................................................................................................. 9
B. SARAN............................................................................................................. 9
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................ 10
ii
17. 17
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan atas rahmat dan hidayah yang telah Allah berikan kepada
Saya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktu yang telah diberikan
untuk menyelesaikan makalah ini. Makalah ini berisi tentang “MAHKAMAH KONSTITUSI”
Dan harapan saya semoga makalah ini dapat membantu. mahasiswa dalam proses
pembelajaran.
Saya menyadari bahwa isi makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu keritik
dan saran dari saudara atau saudari sangat saya harapkan untuk kesempurnaan makalah pada
kemudian hari.
Raha, Juni 2014
Penulis
i