Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Ditpamobvit pada tingkat Kepolisian Daerah. Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan pengamanan terhadap obyek-obyek khusus seperti lembaga negara, perwakilan asing, industri, dan wisata yang memerlukan pengamanan khusus. Ditpamobvit terdiri dari empat subdit yaitu Subdit Waster, Subdit Wisata, Subdit Lem

2. PERKAP NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH
Ditpamobvit
bertugas
menyelenggarakan
kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus
yang meliputi personel dan fasilitas, materiil
logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga
negara, perwakilan negara asing, lingkungan
industri termasuk VIP dan obyek pariwisata
yang memerlukan pengamanan khusus.
menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan
manajemen
operasional
dan
pelatihan, penyelenggaraan anev serta pengumpulan dan
pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi
program kegiatan Ditpamobvit;
b. pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang
memerlukan pengamanan khusus;
c. pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang
memerlukan pengamanan khusus;
d. pengamanan kementerian dan lembaga negara termasuk
VIP, yang memerlukan pengamanan khusus; dan
e. pengamanan perwakilan negara asing termasuk VIP, yang
memerlukan pengamanan khusus.

3. 1. SUBDIT WASTER
Subdit waster menyelenggarakan fungsi:
a. pengamanan kawasan tertentu; dan
b. Pengamanan lingkungan industri.
2. SUBDIT WISATA
Subdit wisata menyelenggarakan fungsi:
a. pengamanan obyek wisata;
b. pengamanan mobilitas wisatawan.
3. SUBDIT LEMNEG
Subdit Lemneg menyelenggarakan fungsi:
a. pengamanan kementerian dan lembaga negara
b. pengamanan pejabat VIP.
4. SUBDIT KILAS
Subdit Kilas menyelenggarakan fungsi:
a. pengamanan kantor/obyek vital perwakilan negara asing
b. pengamanan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing.

4. DASAR
A.
UNDANG-UNDANG 1945 PSL 30 (4)
“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”
B.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002
TANGGAL 8 JANUARI 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPULIK
INDONESIA.
C.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004
TANGGAL 10 OKTOBER 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
D.
PERATURAN KAPOLRI NO. 1 TAHUN 2013 TTG PENUGASAN ANGGOTA
POLRI DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.
E.
SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL : SKEP / 247 / IV / 2004
TANGGAL 21 APRIL 2004 TENTANG BUKU PETUNJUK KEGIATAN
PENGAMANAN VIP.
F.
KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR 22 THN 2010 TTG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PD TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH.

5. PEJABAT NEGARA :
orang yg menduduki posisi/jabatan dibadan-badan
negara di semua lingkungan pemerintahan negara
khususnya dilingkungan eksekutif, yudikatif dan legislatif
VIP ADALAH :
Orang yang sangat penting , Pejabat Negara / Tamu
Negara yang karena kepentingan dan kedudukannya
sehingga memerlukan pengamanan
6

6. PEJABAT LEMBAGA TINGGI NEGARA.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Jaksa
MPR
DPR
DPD
MK
MA
BPK
Agung
PEJABAT KEMENTERIAN / LEMBAGA SETINGKAT MENTERI.
a.
b.
c.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Menteri Koordinator
Menteri Negara
Menteri
Sekretaris Negara
Sekretaris Kabinet
Kepala Jaksa Agung
Panglima TNI
Kapolri
Gubernur BI
7

7. PEJABAT LEMBAGA-LEMBAGA
PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
a. Kepala BIN
b. Kepala BKKBN
c. Ketua Bappenas
d. Ketua LAN
e. Kepala BPN
f. Ketua Arsip Nasional RI
g. Ketua Badan Akuntasi Keuangan Negara
h. Ketua badan Kepegawaian Negara
i. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
j. Ketua Badan Tenaga Nuklir Nasional
8

8. TINGKAT PROPINSI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Gubernur
Wakil Gubernur
Kapolda
Komandan Lantamal
Komandan Korem
Komandan Lanud Sri
Ketua Pengadilan Tinggi
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Kepala Kejaksaan Tinggi
Ketua DPRD
Ketua KPU
Sekda Prop
Konsulat Jenderal / Konsulat
TINGKAT KAB/KOTA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Bupati
Wakil Bupati
Walikota
Wakil Walikota
Kapolres
Komandan Kodim
Ketua Pengadilan Negeri
Kepala Kejaksaan Negeri
Ketua Pengadilan Agama
Ketua DPRD
Ketua KPU
9

9. SKEP KAPOLRI NO.POL. : SKEP/247/IV/2004
Pengertian Pengamanan :
Rangkaian kegiatan atau tindakan dari Aparat Keamanan untuk membuat situasi dan
kondisi tersa aman sehingga lingkungan menjadi tenang dan orang didalamnya tidak
merasa khawatir atau terancam
PENGAMANAN VIP
Rangkaian kegiatan atau bentuk tindakan dari satuan pengamanan yang memberikan
perlindungan kepada obyek Pam yang dianggap sangat penting dari ancaman dan
gangguan baik secara langsung mapun tidak langsung
TINDAKAN PENGAMANAN
Suatu tindakan secara terorganisir dan terencana dalam rangka melindungi /
menyelamatkan jiwa seseorang dan harta bendanya dari suatu ancaman dan
gangguan

10. SASARAN PENGAMANAN
1. MANUSIA
2. HARTA BENDA
3. RUMAH
4. PENGINAPAN/HOTEL
5. TEMPAT KERJA/KANTOR
6. KEGIATAN

11. ADC (AIDE-DE-CAM) adalah seorang perwira yg membantu pejabat tinggi
negara sebagai staf pribadi utk membebaskan pejabat
itu dari pekerjaan tertentu yg memakan
waktu, sehingga dpt terus melaksanakan tugas dgn
efisien dan kontinyu
PENGAWAL PRIBADI adalah seseorang atau lebih yg ditunjuk sbg pengawal VIP
yg berfungsi sgb perisai hidup dlm melindungi
keselamatan jiwa raga pejabat lembaga negara tersebut
PERISAI HIDUP adalah petugas pengamanan yg dpt memberikan
perlindungan dan pengamanan terhadap VIP dari
ancaman dan gangguan yg dapat membahayakan jiwa
ESCAPE adalah pengamanan atau penyelamatan jiwa seseorang, harta benda
dari lokasi/tempat yg dilanda bahaya ketempat/lokasi yang lebih
aman

12. GANGGUAN KAMTIBMAS THD PEJABAT VIP
1.
KEJAHATAN KONVENSIONAL
a. Pembunuhan
b. Penculikan
c. Penganiayaan
d. Perampokan
e. Pemerasan
f. Penghadangan
g. Pencurian
h. Pengrusakan
i. penyanderaan
2. KEJAHATAN YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI
a. Unjuk rasa
b. Sabotase
c. teror

13. 3. GANGGUAN KAMTIBMAS DLM BENTUK BENCANA ALAM
a. Gempa bumi
b. Banjir
c. Tanah longsor
d. Angin topan
e. Gunung meletus
4. POTENSI KERAWANAN KECELAKAAN
a. Di darat
b. Di air
c. Di udara
5. POTENSI GANGGUAN LALULINTAS
a. Kecelakaan
b. kemacetan

14. 1. Bersifat melekat ( Permanen )
dilaksanakan dalam waktu yang lama sesuai
kebutuhan dan hanya dapat dilaksanakan pada
pejabat VIP tertentu
2. Bersifat melekat Insidentil/ Protokoler
dilaksanakan berdasarkan situasi dan kondisi yang
memerlukan dilakukannya pengamanan terhadap
vip tersebut

15. 1. Dikjur Pam VIP
2. Menembak kelas 1.
3. Mengemudi standart Pam VIP .
4. Bela Diri
5. Mampu mengobservasi dan deteksi dini (diskripsi )
6. Menguasai Alkom
7. Kemampuan berbahasa Asing sesuai kebutuhan .

16. FORMASI 1 ADC
VIP
ADC

17. FORMASI 1 ADC DAN 1 PENGAWAL PRIBADI
1
VIP
ADC

18. FORMASI 1 ADC DAN 2 PENGAWAL PRIBADI
1
VIP
AIC
KA

19. FORMASI 1 ADC DAN 3 PENGAWAL PRIBADI
2
VIP
KA
ADC
1

20. FORMASI 1 ADC DAN 4 PENGAWAL PRIBADI
2
4
VIP
KA
ADC
1

21. FORMASI 1 ADC DAN 5 PENGAWAL PRIBADI
2
4
1
VIP
ADC
KA
5