Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan rule of law. Ringkasnya, konstitusi merujuk kepada aturan hukum yang berlaku di suatu negara, sedangkan rule of law tumbuh untuk mewujudkan persamaan hak di hadapan hukum berdasarkan nilai-nilai HAM. Rule of law memiliki empat pilar demokrasi yaitu penghargaan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan.

1. KONSTITUSI DAN RULE OF
LAW
Ikhwan Aulia Fatahillah, SH., MH.

2. SEJARAH HAKI
Konstitusional dari akar
kata konstitusi atau
Undang-Undang Dasar,
dengan demikian hal
tersebut merujuk pada
semua langkah politik
yang sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku di
suatu Negara..

3. NEXT..
Di Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal
sebagai era Orde Baru, misalnya konstitusi mendapat posisi yang begitu
sakral sehingga tidak bisa diubah walau hanya satukata

4. PENGERTIAN KONSTITUSI
 Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-
ketentuan dasar atau hukum dasar.
 Konstitusi dalam pengertian sempit berarti piagam dasar atau undang-
undang dasar (Lex constitutionalle) ialah suatu dokumen lengkap mengenai
peraturan dasar negara.
 EC Wade : Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan
tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan
pokok-pokok cara kerja badan tersebut.

5. NEXT..
 Herman Heller : Menamakan undang-undang dasar sebagai riwayat
hidup suatu hubungan kekuasaan.
 Lasalle : Pengertian konstitusi adalah Kekuasaan antara kekuasaan
yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan riil : presiden, TNI,
Partai; buruh, tani dsb).

6. PENILAIAN KONSTITUSI
Menurut EC Wade :konstitusi adalah naskah yang
memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan
pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara
kerja badan itu.
Herman Heller dalam bukunya Vervassunglehre
:menamakan UUD sebagai riwayat hidup suatu hubungan
kekuasaan.

7. NEXT..
 Herman Heller membagi Konstitusi dalam 3 tingkat, yaitu:
Konstitusi Sebagai Pengertian Politik,
mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa . Pengertian
Hukum menjadi sekunder, yang primer adalah bangunan
masyarakat atau sering disebut political decision. Bangunan
masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat.

8. NEXT..
Konstitusi Sebagai Pengertian Hukum,
Keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang
harus berlaku. Dari pengertian ini timbul aliran kodifikasi
menghendaki hukum tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum,
kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.

9. NEXT..
Konstitusi Sebagai Peraturan Hukum, Peraturan Hukum Tertulis.
Dengan demikian Undang-undang Dasar adalah bagian dari konstitusi
tertulis.

10. MENILAI KONSTITUSI
1. Konstitusi bernilai normatif, berarti secara hukum diakui dan
dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
2. Konstitusi bernilai nominal, secara hukum konstitusi diakui
kedudukannya sebagai konstitusi negara.
3. Konstitusi bernilai simpati, secara yuridis diakui dan tidak
operasional. Konstitusi ini dikesampingkan oleh kebijakan
lain.
.
.

11. FUNGSI KONSTITUSI
1. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu
fungsi konstitusionalisme;
2. Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah;
3. Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari
pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem
demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-
organ kekuasaan negara;

12. SIFAT KONSTITUSI
1. Formil dan materiil; Formil berarti tertulis. Materiil dilihat dari
segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan
negara. (sama dengan konstitusi dalam arti relatif).
2. Flexibel dan rigid; rigid berarti kaku, sulit untuk mengadakan
perubahan sebagaimana disebutkan oleh KC Wheare Menurut
James Bryce, ciri flexibel :
a. Elastis.
b. Diumumkan dan diubah sama dengan undang-undang.
3 Tertulis dan tidak tertulis

13. CARA PERUBAHAN KONSTITUSI
1. Oleh rakyat melalui referendum
2. Oleh sejumlah negara bagian
3. Dengan konvensi ketatanegaraan.

14. RULE OF LAW
Rule of law tumbuh dan berkembang pertama kali
pada negara-negara yang menganut system seperti
Inggris dan Amerika Serikat, kedua negara tersebut
mengejawantahkannya sebagai perwujudan dari
persamaan hak, kewajiban, dan derajat dalam suatu
negara di hadapan hukum.

15. NEXT..
Hal tersebut berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi
manusia (HAM), di mana setiap warga negara
dianggap sama di hadapan hukum dan berhak
dijamin HAM-nya melalui sistem hukum dalam
negara tersebut.

16. E M PA T P I L A R D E M O K R A S I YA N G D I DA S A R K A N
R E C H S S T A A T DA N R U L E O F L AW DA L A M A R T I
K L A S I K
1. Penghargaan terhadap hak asasi manusia.
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan yang
popular dengan “trias politica.
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan ( Miriam Budiardjo, 1983:57)

17. P I L A R - P I L A R D E M O K R A S I YA N G
D I DA S A R K A N KO N S E P RU L E O F L AW
M E N U RU T AV D I C E Y
1. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang.
2. Kedudukan yang sama dalam hukum (dalil ini
berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk
pejabat)
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-
undang.

18. DEMOKRASI BERDASARKAN RULE
OF LAW
 Konsep demokrasi berdasarkan rule of law lahir dari paham
liberalisme yang menganut dalil negara sebagai penjaga malam.
 Pemerintahan hendaknya tidak terlalu banyak mencampuri
urusan warga negaranya, kecuali dalam hal yang menyangkut
kepentingan umum seperti bencana alam, hubungan luar
negeri dan pertahanan serta keamanan.

19. LATAR BELAKANG
KELAHIRAN RULE OF LAW
1. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan
pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara.
2. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu
Demokrasi Konstitusional
3. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional
adalah konsepsi negara hukum.
Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada
abad ke 19, seiring degan negara konstitusi dan
demokrasi.

20. UNSUR-UNSUR RULE OF LAW
MENURUT A.V. DICEY
1. Supremasi aturan-aturan hukum.
2. Kedudukan yang sama didalam menghadapi
hukum.
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-
undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

21. TERIMA KASIH