More Related Content
Similar to PERT. 5 KONSTITUSI INDONESIA.pptx
Similar to PERT. 5 KONSTITUSI INDONESIA.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PERT. 5 KONSTITUSI INDONESIA.pptx
- 1. KONSTITUSI INDONESIA PUSAT PENYELENGGARA - MPK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Dr. Hudaidah, M.Pd.
- 3. KONSTITUSI BAHASA PERANCIS “CONSTITUER” MEMBENTUK Dalam Bahasa Latin, Konstitusi merupakan gabungan dari kata “cume” dan “statuere”. Di Jerman dikenal dengan istilah “grundgezets” “grund” dasar dan “gezets” undang – undang. PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR KONSTITUSI
- 4. PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR KONSTITUSI Dalam ilmu politik, Constitution merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan- peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat.
- 5. KONSTITUSI MENURUT PARA AHLI Herman Heller • Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah hukum • Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara. K.C Wheare • Keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah daalm pemerintahan suatu negara. Sri Soemantri • Suatu naskah yang memuat suau bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara
- 6. HAKIKAT DAN FUNGSI KONSTITUSI Sebagai Hukum Dasar Sebagai Hukum Tertinggi Kedudukan formal konstitusi
- 7. HAKIKAT KONSTITUSI Menurut Miriam Budiarjo, UUD memuat ketentuan – ketentuan : 1.ORGANISASI NEGARA 2. HAM 3.PROSEDUR MENGUBAH UUD 4.LARANGAN MENGUBAH UUD
- 8. FUNGSI KONSTITUSI • Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan Negara. • Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara. • Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga Negara. • Fungsi pemberi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. • Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara. • Fungsi simbolik • Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control). Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.
- 9. PENGERTIAN KONSEP DASAR AMANDEMEN Amandemen adalah prosedur penyempurnaan, tanpa harus langsung mengubah UUD dan merupakan pelengkap serta rincian dari UUD asli. Menurut Hukum Tata Negara, amandemen merupakan salah satu hak legislatif untuk mengusulkan perubahan dalam suatu rancangan UU yang diajukan pemerintah.
- 10. DINAMIKA KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Des 1949) KONSTITUSI RIS (27 Des 1945- 17 Agustus 1950) UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) UUD 1945 (5 Juli 1959- 11 Maret 1966) UUD 1945 setelah Amandemen (19 Okt 1999- sekarang )
- 11. PENDAHULUAN PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Antara lain: • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi Tuntutan Reformasi • Pembukaan • Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan Sebelum Perubahan • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi Latar Belakang Perubahan Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Tujuan Perubahan • Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR NO.VIII/MPR/1998 • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 • TAP MPR No.XI/MPR/2001 Dasar Yuridis • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” Kesepakatan Dasar • Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999 • Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000 • Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001 • Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002 Sidang MPR • Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan Hasil Perubahan
- 12. SUSUNAN LEMBAGA NEGARA RI
- 13. TERIMA KASIH
Editor's Notes
- © Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint library
- © Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint library