Teologi politik adalah pendekatan baru dalam pemikiran Kristen yang berkembang pada tahun 1960-an untuk menanggapi masalah-masalah modern dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historis. Teologi politik mengkritik bentuk-bentuk teologi lain karena dianggap kurang mempertimbangkan aspek politik dan sejarah. Secara ringkas, teologi politik berfokus pada hubungan antara agama dan politik serta upaya mengur
Sejarah Keselamatan Menurut Menurut Perspektif Kitab Lukas 19091988sabar
Keselamatan Menjadi hal yang sangat penting dalam Hidup ini..Alkitab berbicara banyak mengenai Keselamatan. Pertanyaannya adalah apa keselamatan itu dan siapakah yang akan diselamatkan (Masuk surga)?..Presentase ini akan memaparkannya..selamat menempuh jalan keselamatan..!!
Materi Sarasehan Masa Adven-Natal GKJ Bogor, Sabtu, 30 November 2013. Sarasehan ini bicara tentang makna Natal sesungguhnya, dan pentingnya kepedulian Gereja dalam menghayati Natal.
https://www.instagram.com/nadasilitonga/
https://www.facebook.com/nadsilitonga/
Usaha-usaha oikumenis telah dijajaki oleh gereja-gereja anggota PGI untuk terwujudnya gereja Kristen yang esa di Indonesia. Dan nampaknya istilah Oikumene bukan lagi suatu hal yang asing, bahkan menjadi satu mode dalam suatu kegiatan di antara beberapa gereja. Jiwa Oikumenis sering diungkapkan dengan mengadakan suatu perayaan hari besar Kristen, seperti: Paskah dan Natal bersama, dsbnya; sehingga ada sebagian orang mengidentikkan kegiatan secara bersama-sama itulah Oikumene. Segala usaha berupa pertemuan, konsultasi, rapat dan mengadakan proyek secara bersama-sama itu sudah menyatakan kesadaran Oikumenis. Di sini jelas kesadaran Oikumenis hanya dilihat secara lahiriah berupa kegiatan-kegiatan.
Pengelolaan dan pemanfaatan anggaran publik oleh para pengambil kebijakan di NTT secara tidak manusiawi dan tidak bermartabat ini, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik. Sebagai sebuah terminologi, kejahatan terhadap kepentingan publik (crimes against public interest) tidak popular dalam literatur hukum pidana di Indonesia. Kejahatan terhadap kepentingan publik juga tidak dikenal sebagai satu kategori dari jenis kejahatan dalam hukum pidana nasional. Menurut Munir Fuady (2004:21) kejahatan terhadap kepentingan publik dapat dimengerti sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan menyerang martabat publik secara luas. Kejahatan terhadap kepentingan publik memiliki watak sebagai bidang hukum yang fungsional dan mempunyai beragam karakter (G. Faure, J.C. Oudick, dan Schaffmester, 1994:9). Konsekuensinya selain terdapat dimensi penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana, tetapi juga dilaksanakan melalui sarana kebijakan negara lainnya, seperti hukum administrasi dan mekanisme spesifik sektoral lainnya, termasuk penyelesaian sengketa secara perdata.
Sejarah Keselamatan Menurut Menurut Perspektif Kitab Lukas 19091988sabar
Keselamatan Menjadi hal yang sangat penting dalam Hidup ini..Alkitab berbicara banyak mengenai Keselamatan. Pertanyaannya adalah apa keselamatan itu dan siapakah yang akan diselamatkan (Masuk surga)?..Presentase ini akan memaparkannya..selamat menempuh jalan keselamatan..!!
Materi Sarasehan Masa Adven-Natal GKJ Bogor, Sabtu, 30 November 2013. Sarasehan ini bicara tentang makna Natal sesungguhnya, dan pentingnya kepedulian Gereja dalam menghayati Natal.
https://www.instagram.com/nadasilitonga/
https://www.facebook.com/nadsilitonga/
Usaha-usaha oikumenis telah dijajaki oleh gereja-gereja anggota PGI untuk terwujudnya gereja Kristen yang esa di Indonesia. Dan nampaknya istilah Oikumene bukan lagi suatu hal yang asing, bahkan menjadi satu mode dalam suatu kegiatan di antara beberapa gereja. Jiwa Oikumenis sering diungkapkan dengan mengadakan suatu perayaan hari besar Kristen, seperti: Paskah dan Natal bersama, dsbnya; sehingga ada sebagian orang mengidentikkan kegiatan secara bersama-sama itulah Oikumene. Segala usaha berupa pertemuan, konsultasi, rapat dan mengadakan proyek secara bersama-sama itu sudah menyatakan kesadaran Oikumenis. Di sini jelas kesadaran Oikumenis hanya dilihat secara lahiriah berupa kegiatan-kegiatan.
Pengelolaan dan pemanfaatan anggaran publik oleh para pengambil kebijakan di NTT secara tidak manusiawi dan tidak bermartabat ini, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik. Sebagai sebuah terminologi, kejahatan terhadap kepentingan publik (crimes against public interest) tidak popular dalam literatur hukum pidana di Indonesia. Kejahatan terhadap kepentingan publik juga tidak dikenal sebagai satu kategori dari jenis kejahatan dalam hukum pidana nasional. Menurut Munir Fuady (2004:21) kejahatan terhadap kepentingan publik dapat dimengerti sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan menyerang martabat publik secara luas. Kejahatan terhadap kepentingan publik memiliki watak sebagai bidang hukum yang fungsional dan mempunyai beragam karakter (G. Faure, J.C. Oudick, dan Schaffmester, 1994:9). Konsekuensinya selain terdapat dimensi penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana, tetapi juga dilaksanakan melalui sarana kebijakan negara lainnya, seperti hukum administrasi dan mekanisme spesifik sektoral lainnya, termasuk penyelesaian sengketa secara perdata.
Dedric Robinson is a professional construction consultant. Dedric Robinson, has a Bachelor of Arts degree from the College of William and Mary in Williamsburg Virginia. He was a diligent student, and the emphasis of his degree was on economics.
Lembaga Perlindungan Saksi & Korban di DaerahPaul SinlaEloE
Masyarakat pendamba keadilan pada tanggal 11 Agustus 2006 menyambut gembira di undangkannya UU No. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban3. Walaupun demikian patut diingat bahwa UU No. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belum maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap Saksi dan Korban karena masih banyak bolong disana sini. Terlepas dari tidak sempurnanya UU No. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namaun KEHADIRAN LPSK DI DAERAH SANGAT DIBUTUHKAN. Perwakilan LPSK di daerah ini bisa ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada di tingkat region tertentu (NB: Terdiri dari beberapa provinsi) ataupun di tiap Provinsi. Bahkan bisa juga didirikan di level Kabupaten. Atau dalam kondisi khusus (Penting dan Mendesak) LPSK bisa didirikan di wilayah terpilih. Disamping itu Perwakilan LPSK di daerah juga bisa didirikan secara permanen atau secara ad hoc, sangat tergantung dari dari situasi yang mendukungnya.
Perdagangan orang (human trafficking) oleh Amnesty International disebut sebagai perbudakan manusia moderen. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal perdagangan orang maupun perbudakan moderen juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eufemisme terasa sekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, dengan menyebut ‘tenaga kerja ilegal’. Padahal jelas hal yang diperdagangkan bukan lagi ‘tenaga kerja’, tetapi ‘orangnya’. Perbedaannya, jika hanya menjual ‘tenaga kerjanya’ maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka ia sebagai manusia telah dijual. Ia telah di-eksploitasi, dan manusia telah menjadi komoditas. Ini lah yang disebut perdagangan orang. (Dominggus Elcid Li dan Paul SinlaEloE, 2014).
Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dapat terwujud.
Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan, pada tanggal 23 Maret 2013, Indonesia di buat geger dengan peristiwa penyerangan biadab di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang mengakibatkan terbunuhnya empat orang penduduk Yogyakarta kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa memilukan sekaligus memalukan ini menunjukan bahwa tempat dimana seharusnya setiap warga negara merasakan aman dibawah perlindungan aparatusnya, justru terjadi kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Tragedi di LP Cebongan ini menunjukan bahwa kewibawaan hukum telah dibunuh.
KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PAMERAN KAWASAN NTT FAIRPaul SinlaEloE
Terbengkalai dan mangkraknya pengerjaan proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT FAIR hingga saat ini, merupakan indikasi awal adanya dugaan korupsi. Apalagi pada tanggal tanggal 14 Desember 2018, telah terjadi pencairan anggaran proyek 100% dan dilakukan pembayaran secara penuh oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada rekanan. Itu berarti, telah dilakukan kelebihan pembayaran kepada rekanan, walau faktanya progres pekerjaan belum rampung.
Stunting merupakan persoalan serius yang mengancam generesai penerus bangsa dan masih banyak terjadi di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 mencatat bahwa terdapat ± 9 juta atau 37,2% dari jumlah balita di Indonesia menderita stunting. Dengan angka yang demikian, Indonesia tercatat sebagai negara peringkat kelima di dunia dengan angka kasus stunting terbanyak. Parahnya di Indonesia, stunting tak hanya dialami oleh keluarga kurang mampu saja, tetapi juga dialami oleh balita dari keluarga yang mampu karena penerapan pola asuh yang tidak tepat.
PELAKU PEMBANTU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANGPaul SinlaEloE
Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan subjek hukum yang melakukan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO. Pelaku TPPO dalam banyak literatur dan dokumen penelitian, selalu diuraikan berdasarkan status, kedudukan atau jabatan. Secara yuridis, Paul SinlaEloE (2017:39) berpendapat bahwa keterlibatan pelaku dalam suatu TPPO bukan ditentukan oleh status, kedudukan atau jabatan, melainkan perannya dalam suatu peristiwa pidana.
Berkaitan dengan peran dari pelaku TPPO, tulisan ini akan membahas tentang orang yang membantu melakukan TPPO. Ada 2 (dua) alasan mengapa pembahasan terkait orang yang membantu melakukan TPPO adalah penting dalam rangka pemberantasan TPPO. Pertama, agar penegak hukum dapat menuntut pertanggungjawaban atau menghukum pelaku TPPO, berdasarkan peran dari keterlibatannya. Kedua, banyak dari mereka yang menjadi pelaku, mungkin saja tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan kejahatan TPPO.
Perdagangan orang sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Perdagangan orang merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Saat ini perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri. Bahkan perdagangan orang telah menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, tidaklah mengherankan apabila banyak negara (termasuk Indonesia), bersepakat untuk memberantas perdagangan orang dari muka bumi. Disahkan dan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPPO, dalam LN RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4720, pada tanggal Tanggal 19 April 2007, merupakan salah satu wujud dari komitmen Indonesia dalam melawan perdagangan orang. Dalam konteks itu, memahami substansi dari UUPTPPO dalam rangka berperang melawan perdagangan orang adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Karenanya, tulisan ini akan menguraikan secara sederhana tentang materi muatan dan ruang lingkup dari instrumen utama yang dimiliki Indonesia untuk melawan perdagangan orang.
Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam Pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan. Pada sisi yang lain, masih banyak pihak, terutama masyarakat adat, kelompok perempuan korban kekerasan, kaum miskin dan kelompok marginal lainnya yang belum memahami tentang surat dakwaan. Buku MEMAHAMI SURAT DAKWAAN didesain secara praktis untuk mengisi ruang kosong dari pemahaman para pihak tentang surat dakwaan.
INFO BUKU - JALAN PANJANG MENUJU KEHARMONISAN RUMAH TANGGAPaul SinlaEloE
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tentram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga. Itulah kalimat yang terdapat pada baris pertama sekaligus Alinea Pertama dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kalimat ini juga merupakan gambaran dari kondisi dan atau tujuan yang hendak diwujudkan berkaitan dengan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahannya, sejauh mana hal ini teraplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam masyarakat sekitar kita? Rumah Perempuan yang merupakan lembaga non profit dan bekerja untuk isu-isu perempuan, kesetaraan gender dan sangat konsern pada persoalan kekerasan dalam rumah tangga, menawarkan suatu model penyelesaian alternatif kasus kekerasan dalam rumah tangga, lewat buku yang berjudul ”JALAN PANJANG MENUJU KEHARMONISAN RUMAH TANGGA”.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
1. TEOLOGI POLITIK
Oleh Paul SinlaEloE
Teologi politik pemaknaannya tidak persis sama dari zaman ke zaman. Teologi politik dalam pengertiannya
yang sekarang, muncul pada tahun 1960-an sebagai suatu gerakan di antara sarjana-sarjana Katholik
Roma dan Protestan yang mengembangkan suatu hermeneutik baru dalam pemikiran Kristen untuk
menanggapi keadaan dan masalah-masalah modern. Dengan menekankan pada refleksi terhadap konteks
sosial dan historis, teologi politik mengkritik bentuk-bentuk metode teologi yang lain, yakni: Pertama,
Thomisme tradisional dengan doktrinnya tentang alam dan hukum alam dipandang sebagai anti sejarah.
Kedua, Thomisme transenden (Karl Rahner) yang menekankan subyek dianggap anti politik. Ketiga,
Pandangan Lutheranisme dengan teori dua kerajaan dan hukum dunia dikritik karena bersifat dualistik dan
statis. Keempat, Ajaran Protestan modern (Rudolf Bultmann) dengan keteguhan eksistensialismenya
dianggap individualis.
Terlepas dari pemaknaan terhadap teologi politik dari sudut pandang yang berbeda-beda, namun secara
sederhana teologi politik pada tataran implementasi dapat dimaknai dalam 2 (dua) konteks sebagaimana
yang diajarkan oleh F. Schüssler Fiorenza, yakni: Pertama, teologi politik dipahami sebagai pemakaian
lambang-lambang keagamaan, baik secara implisit maupun eksplisit, untuk menginterpretasikan,
membenarkan, atau mengkritisi peristiwa-peristiwa, sistem-sistem, atau unit-unit politis. Kedua, teologi
politik berperan sebagai teologi fundamental yang menganalisa hubungan antara pola-pola politik (political
pattern) dan kepercayaan keagamaan (religious belief). Hubungan yang saling menguntungkan ini
dipelajari untuk menyingkap makna, kebenaran, dan praktek-praktek simbol-simbol keagamaan.
Para penganjur pertama teologi politik berasal dari Jerman, dengan tokoh utamanya: Johannes Baptist
Metz, Jürgen Moltmann, Dorothee Soelle, Helmut Peukert. Ajaran teologi politik ini kemudian
dikembangkan dan berkembang di negara-negara Barat lainnya seperti: di Spanyol dengan tokoh
utamanya Alfredo Fierro, di Kanada oleh Charles Davis, di Amerika oleh Matthew Lamb & John Cobb.
Gerakan untuk mendukung ajaran teologi politik ini sangat kuat dipengaruhi oleh para pembaharu
Marxisme seperti: Ernst Bloch, Theodor W. Adorno, Max Hoekheimer, Jürgen Habermas. Para pembaharu
Marxis ini menyatukan konsep praktis Marxisme dengan ajaran Kristen tentang eskatologi sebagai dasar
untuk membangun pengertian-pengertian tentang relasi antara dunia dan Allah, dosa dan keselamatan,
gereja dan masyarakat. Meskipun berorientasi praktis, teologi politik telah berkembang menjadi suatu
pendekatan sistematis terhadap etika. Sejalan dengan itu, maka dalam tulisan ini akan di uraikan beberapa
thema khusus etika yang menonjol di dalam karya-karya di bidang ini.
Pertama, Agen Moral Adalah Subyek Politik. Menurut ajaran teologi politik, dunia bukanlah sebuah
kosmos (suatu keadaan yang sempurna), dimana setiap satuan menempati suatu tempat yang merupakan
kodratnya dan yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Ia bukanlah suatu proses
sosio-historis yang petunjuk dan bentuk tetapnya telah ditentukan sejak semula. Karena itu, untuk menjadi
manusia, bukanlah dengan menjadi bagian dari suatu hukum dunia, tetapi menjadi subyek, yang dalam
interaksinya dengan orang lain diikutsertakan dalam pembentukan masa depan yang kreatif. Dengan dasar
ini, teologi politik adalah kritik, baik secara tidak langsung terhadap determinisme yang menekankan
Page 1 of 3
2. pendekatan IPTEK yang berlebihan terhadap masalah-masalah sosial, dan secara eksplisit terhadap
keterbatasan materialisme historis. Selain itu, teologi politik adalah kritik terhadap semua struktur sosial
yang meniadakan partisipasi politik orang-orang dari berbagai kelas sosial sebagai dehumanisasi dan
mendorong partisipasi dalam perjuangan sejarah emansipasi.
Kedua, Janji Allah Sebagai Dasar Keputusan Moral. Dari perspektif teologi politik, sifat dari kehadiran
Allah dalam dunia digambarkan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, yang secara dialektis
berhubungan dengan keadaan sekarang dan yang akan datang. Dalam penyaliban, Allah dimengerti
sebagai hadir dalam penderitaan semua ciptaan. Tanggapan manusia terhadap aspek kehadiran Allah ini
secara jelas nampak dalam terminologi empati. Dalam kebangkitan, Allah dimengerti sebagai yang akan
datang , sebagai janji yang efektif dari suatu kerajaan yang penuh damai dan keadilan. Kebangkitan adalah
suatu simbol eskatologis dalam kontradiksi dimana kondisi aktual dunia sekarang dilihat dan dinilai untuk
apa ia ada. Janji Allah yang demikian berfungsi dalam dua arah: sebagai dasar bagi pembentukan
keputusan moral dan dasar dari pengharapan bahwa semua struktur dunia dapat ditransformasi.
Ketiga, Penderitaan Sebagai Masalah Moral Dari Sejarah. Dalam teologi politik, konsep penderitaan
merupakan pokok yang menggambarkan pengalaman manusia dalam sejarah. Penderitaan, dalam aspek
moralnya, disebabkan dan ditopang oleh dosa sosial, oleh tradisi-tradisi dan berbagai institusinya yang
menguntungkan beberapa orang, sementara sebagian lainnya tertekan dan mengalami dehumanisasi.
Moltmann mencirikan lima lingkaran setan kematian yang melambangkan penderitaan dalam masyarakat
kontemporer: (1). Kemiskinan dalam bidang ekonomi. (2). Dominasi suatu kelas/bangsa terhadap lainnya
dalam kehidupan politik. (3). Struktur alienasi antara ras, gender, kelompok etnis dalam hubungan
kebudayaan. (4). Polusi industri di bidang ekologi. (5). Ada perasaan dimana orang merasa diri tak berarti
dan kehilangan tujuan hidup. Menurut Metz, kelima lingkaran setan ini secara bersama-sama merupakan
tanda dari penyingkapan masyarakat yang samar-samar. Menurut Lamb, lingkaran ini mendasari suatu
dunia penderitaan yang membutuhkan solidaritas dengan para korban.
Keempat, Solidaritas Sebagai Tujuan Pokok Tindakan Moral. Ajaran teologi politik memahami masalah
moral adalah hasil dosa sosial dan karenanya tindakan moral harus diarahkan kepada transformasi sosial.
Tindakan moral berawal dari solidaritas terhadap penderitaan, dengan orang miskin dan tereksploitasi,
tetapi motivasi pokoknya ialah keselamatan menyeluruh dari seluruh dunia (Soelle, Cobb). Dengan
demikian tindakan moral dengan sendirinya tidak cukup efektif untuk mempengaruhi penyelamatan dalam
pengertiannya yang mistik (sebenarnya terlalu mengada-ada dan berbahaya untuk berpikir bahwa itu
mungkin). Yang dimaksudkan oleh teologi politik adalah suatu masyarakat global baru: suatu masyarakat
yang melebihi/mengatasi perebutan dan dominasi kelas, suatu masyarakat yag penuh persahabatan
(Moltmann) serta terbuka dan bebas berkomunikasi (Peukert). Solidaritas kemudian menandakan suatu
identitas sosial yang lebih bersifat inklusif dan umum daripada hubungan saya-kau, yang sebelumnya
sudah dikenal dengan baik sekali, dan yang tidak membatasi kepentingan pribadi dibanding relasi-relasi
sosial yang saling memberi (Metz).
Kelima, Dasar Misi Gereja Adalah Kritik Moral Terhadap Masyarakat. Gereja menurut teologi politik
adalah suatu perkumpulan mesianik dalam masyarakat, yang membangun persekutuan dengan dua sisi
sejarah, yakni dari penderitaan dan pembebasan. Ingatan/ kenangan yang berbahaya (Metz) dari
penyaliban dan kebangkitan Kristus merupakan suatu panggilan untuk memihak kepada orang-orang yang
diabaikan dan yang dikorbankan dan untuk mulai mengikutsertakan mereka dalam praktek yang
emansipatif dalam kehidupan sehari-hari yang membebaskan. Dalam beberapa hal gereja bersifat politik,
tetapi untuk menjadi benar dalam misinya di dunia modern, gereja harus menjalani suatu reformasi radikal.
Page 2 of 3
3. Secara internal, ia harus menghilangkan tradisi patriakhal dan menjadi gereja yang berasal dari dan untuk
semua orang. Secara eksternal, gereja harus menjadi suatu kekuatan yang efektif yang mewakili
pemahaman mengenai kerajaan Allah dalam sejarah melalui suatu kritik terhadap pengilahian ekonomi,
social dan budaya dan melalui mandat pemuridan yakni keadilan dan cinta yang spesifik/khas.
Keenam, Sosialisme Demokratik Sebagai Prinsip Utama Moralitas Masyarakat. Dengan
menghubungkan kelima lingkaran setan kematian, Moltmann menentukan sejumlah jalan ke arah
liberalisasi: sosialisme dalam bidang ekonomi, demokrasi dalam bidang politik, penghargaan terhadap
sesama di bidang hubungan kebudayaan, berdamai dengan alam di bidang lingkungan hidup dan di atas
semua itu keberanian untuk mewujudkannya. Semua jalan ini menandakan kerajaan Allah yang dijanjikan
yakni perwujudan kebenaran. Umumnya teologi politik mendukung sosialisme demokratik dan hak asasi
manusia, tetapi Cobb, menghubungkan teologi politik dengan proses berpikir, yang memperdalam dan
mengembangkan prinsip-prinsip keadilan sehingga mencakup pula bidang lingkungan hidup. Menghadapi
penggunaan kekerasan untuk merubah suatu masyarakat, teologi politik cenderung untuk mengadopsi
pandangan bahwa hal tersebut merupakan langkah terakhir dan digunakan secara terbatas. Tetapi,
Moltmann menduga bahwa pasivisme (paham yang mengutamakan perdamaian) merupakan satu-satunya
tanggapan terhadap ancaman bencana di kemudian hari.
Bertolak dari keseluruhan pemaparan diatas, maka diakhir tulisan ini patut diingat oleh para pemuda
kristen bahwa Teori etika harus dikembangkan dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip hermeneutik secara
tepat untuk membangun pengertian-pengertian tentang relasi antara dunia dan Allah, dosa dan
keselamatan, gereja dan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena relasi antara dunia dan Allah, dosa
dan keselamatan, gereja dan masyarakat mewakili suatu orientasi etik yang sungguh-sungguh berkaitan
dengan dunia modern. LAUDATE PUERI DOMINUM & SOLA SCRIPTURA VERBUM DEI (Pujilah
TUHAN Hai Anak-Anak ALLAH dan Hanya Alkitablah Firman ALLAH). (Tulisan ini pernah
dipublikasikan dalam: http://paulsinlaeloe.blogspot.com/2009/12/teologi-politik.html, pada tanggal 6
Desember 2009).
-------------------------------PENULIS: Aktivis Pemuda Gereja (GMIT) Ebenhaezer Tarus Barat
Page 3 of 3