Dokumen tersebut membahas mengenai penghasilan PNS saat ini dan faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan penghasilan antara PNS di instansi pemerintah pusat dan daerah. Faktor utamanya adalah perbedaan sistem penilaian kinerja dan skema pembayaran tunjangan kinerja/TPP antara instansi pusat dan daerah.

1. Haryomo Dwi Putranto
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN
PENGHASILAN ASN TIMPANG..?
Jakarta, 09 Maret 2023

2. PenghasilanPNS SAATINI
Badan Kepegawaian Negara

3. FASILITAS JAMINAN
Jaminan
Pensiun
Jaminan Hari
Tua
PERLINDUNGAN
Jaminan
Kesehatan
Jaminan
Kecelakaan
Kerja
Jaminan
Kematian
Bantuan
Hukum
LAINNYA
Cuti
Penugasan
Khusus
Lingkungan
Pekerjaan
Skema/Komponen Kompensasi PNS (Eksisting)
PENGHARGAAN
Tanda
Kehormatan
Kenaikan
Pangkat
Istimewa
Kesempatan
Prioritas
Bangkom
Kesempatan
menghadiri
Acara Resmi
dan/atau
Kenegaraan
dll
Fasilitas Kerja
Rumah Dinas
Kendaraan
Dinas
dll
GAJI &
TUNJANGAN
YANG MELEKAT
TUNJANGAN
LAINNYA
Tunjangan
Jabatan
Tunjangan
Keluarga
Berdasarkan
Golongan Ruang
(I/a s.d IV/e) dan
Masa Kerja (0 s.d
32 tahun)
Tunjangan
Pangan
Tunjangan
Risiko
Tunjangan
Profesi
(Guru/Dosen)
Tunjangan
Kinerja/TPP
“Gaji + Tunjangan
yang melekat”
berlaku sama untuk
setiap PNS
Berlaku
“INSTANSIONAL”
Tidak berlaku sama
untuk setiap PNS

4. HISTORIKAL KEBIJAKAN PENGGAJIAN PNS
4
No Dasar Hukum
Gaji Pokok Persentase Relisasi Kenaikan
Gaji
Perbandingan Gaji Tertinggi
: Terendah
Terendah Tertinggi
1 PP No 12 Th 1967 400 10.000 - 1 : 25
2 PP No 7 Th 1977 12.000 120.000 2000% 1 : 10
3 PP No 15 Th 1985 33.200 265.000 149% 1 : 7,98
4 PP No 51 Th 1992 51.000 399.600 52% 1 : 7,84
5 PP No 15 Th 1993 78.000 537.600 44% 1 : 6,89
6 PP No 6 Th 1996 135.000 722.000 54% 1 : 5,35
7 PP No 26 Th 2001 500.000 1.500.000 189% 1 : 3,0
8 PP No 11 Th 2003 575.000 1.800.000 18% 1 : 3,13
9 PP No 66 Th 2005 661.300 2.070.000 15% 1 : 3,13
10 PP No 9 Th 2007 760.500 2.405.400 16% 1 : 3,16
11 PP No 10 Th 2008 910.000 2.910.000 20% 1 : 3,2
12 PP No. 8 Th 2009 1.040.000 3.400.000 16% 1 : 3,27
13 PP No. 25 Th 2010 1.095.000 3.580.000 5% 1 : 3,27
14 PP No.11 Th. 2011 1.175.000 4.100.000 11% 1 : 3,49
15 PP No.15 Th. 2012 1.260.000 4.603.700 10% 1 : 3,65
16 PP No.22 Th. 2013 1.323.000 5.002.000 7% 1 : 3,78
17 PP No. 34 Th 2014 1.402.400 5.302.100 6% 1 : 3,78
18 PP No. 30 Th 2015 1.486.500 5.620.300 6% 1 : 3,78
19 PP No.15 Th 2019 1.560.800 5.901.200 5% 1 : 3,78
Perbandingan antara Gaji Pokok PNS Gol I/a 0 Thn : Gol. IV/e 32 Thn

5. KEBIJAKAN KENAIKAN GAJI DAN PENSIUN 3 TAHUN
TERAKHIR
Kebijakan Pemerintah sebelum/sampai dengan tahun 2013, untuk kenaikan gaji dan pensiun mengalami kenaikan dengan
persentase yang sama.
Besaran Penetapan Pensiun (6%) dengan Penyesuaian Pensiun (4%) = Berbeda mulai tahun 2014, sehingga tahun 2015 besaran penetapan
tahun 2014 dengan penyesuaian tahun 2014 harus disesuaikan sesuai kenaikan pensiun sebesar 4%, sehingga menambah interval dari
penyesuaian pensiun
Tahun 2019: Kenaikan Gaji dan Pensiun sebesar 5%
sama seperti kebijakan tahun 2013 ke bawah

6. Sistem Pangkat PNS & Kelas Jabatan Saat Ini:
Dual System
Pangkat/Golru:
Untuk Pembayaran Gaji PNS
Kelas Jabatan Untuk Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS
(Sesuai PERMENPAN RB No.34/2011)
Kelas
Jabatan
Hasil
Evaluasi
Jabatan
Nilai
Jabatan
Basis
Pendidikan
Formal
(SD)
(SMP)
(SMA/D1)
(D2)
(D3)
(S1)
(S2)
(S3)

7. MengapaTerjadiketimpanganPENGHASILAN?
Badan Kepegawaian Negara

8. Tunjangan Kinerja/TPP: Kompensasi Berbasis Hasil Evaluasi Jabatan (Kelas Jab.)
Tunjangan
Kinerja
ASN Instansi Pemerintah Pusat (K/L dan LNS)
Tambahan
Penghasilan
Pegawai (TPP)
ASN Instansi Pemerintah Daerah
Dasar Hukum:
• Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
• Perpres masing-masing K/L
Dasar Hukum:
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• PerMendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
• Kepmendagri 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah
1
2
Hasil Evaluasi Jabatan berupa Kelas Jabatan untuk saat ini dijadikan dasar dalam kebijakan
pemberian Tunjangan Kinerja bagi ASN Instansi Pemerintah Pusat dan TPP bagi ASN Instansi
Pemerintah Daerah

9. Implementasi Pemanfaatan Evaluasi Jabatan:
Pemberian Tukin & TPP
EVALUASI
JABATAN
Tunjangan Kinerja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
PNS Pemerintah Pusat PNS Pemerintah Daerah
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Komponen Penghasilan
Signifikan
Kelas
Jabatan
(seluruh
PEMDA)
Kelas
Jabatan
(seluruh
K/L kecuali
Kemenkeu)
Kelas
Jabatan
Kemenkeu

10. 27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kelas Jabatan (Kelas 1 sd 17)
Sesuai PERMENPAN RB No 34/2011
Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 PERMENPAN RB No. 39 Tahun 2013:
Evaluasi jabatan dilaksanakan dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh MENPAN RB !!!
Metode FES
menggunakan
Factor Evaluation System
Kelas 1 sd 27
Kementerian Keuangan
Metode HAY
menggunakan
System

11. PEDOMAN EVALUASI JABATAN
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Perka BKN
No. 21 / 2011 ttg
Pedoman
Pelaksanaan
Evaluasi Jabatan PNS
Permen.PAN-RB No. 34 /
2011 ttg Pedoman
Evaluasi Jabatan Pegawai
Negeri Jo. Permen.PAN-
RB No. 39 / 2013
UU 43 / 1999
UU No. 5 / 2014
Instansi Pemerintah
(Pusat & Daerah)

12. Basis Pemberian TPP PNS Daerah
Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN
dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Beban Kerja (melampaui Beban Kerja Normal)
Tempat Bertugas (Daerah Sulit/Terpencil)
Kondisi Kerja (Resiko Tinggi)
Kelangkaan Profesi (Keterampilan Khusus dan Langka)
Prestasi Kerja (Prestasi Kerja Tinggi dan/atau Inovasi)
dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya
VARIABEL
PEMBERIAN TPP
Tidak menggunakan
Konsideran UU ASN
(5/2014)

13. KONDISI SAAT INI
Disparitas Tunjangan Kinerja
Instansi Pusat
Klustering Besaran Tunjangan Kinerja PNS*
*Kelompok JPT Madya
Diganti format Tabel

14. Easy to change
colors, photos
and Text.
Easy to change
colors, photos
and Text.
Easy to change
colors, photos
and Text.
Easy to change
colors, photos
and Text.
Perlu pengaturan terkait penyesuaian manfaat pensiun – Cost of Living Adjustment (CoLA)
Rasio Kecukupan Manfaat Pensiun
JPT Madya JPT Pratama Administrator Pengawas Pelaksana
IV/d - Kls.16/17 IV/c - Kls.15 IV/b - Kls.12 III/d - Kls.9 III/a - Kls.7
Masa Kerja (MK) sblm cut off / MK setlh cut off 32 thn / 1thn 29 thn / 9thn 26 thn / 12thn 15 thn / 16thn 5 thn / 28thn
1. Kementerian Dalam Negeri
Gaji Pokok 5.392.200 5.173.400 4.384.400 3.793.100 2.781.100
Tunj Jabatan + Tunj yg melekat pada gaji 6.254.908 3.974.276 1.873.816 1.071.034 389.354
Tunjangan Kinerja/TPP/Tunj. Lainnya* 33.240.500 19.280.000 9.896.000 5.079.200 3.915.950
Penghasilan 44.887.608 28.427.676 16.154.216 9.943.334 7.086.404
Manfaat Pensiun PNS (75% Gapok) 4.044.150 3.880.050 3.288.300 2.844.825 2.085.825
Replacement Ratio 9,0% 13,6% 20,4% 28,6% 29,4%
2. Direktorat Jendral Pajak
Gaji Pokok 5.392.200 5.173.400 4.384.400 3.793.100 2.781.100
Tunj Jabatan + Tunj yg melekat pada gaji 6.254.908 3.974.276 1.873.816 1.071.034 389.354
Tunjangan Kinerja/TPP/Tunj. Lainnya* 117.375.000 81.940.000 46.478.000 28.757.200 11.306.488
Penghasilan 129.022.108 91.087.676 52.736.216 33.621.334 14.476.942
Manfaat Pensiun PNS (75% Gapok) 4.044.150 3.880.050 3.288.300 2.844.825 2.085.825
Replacement Ratio 3,1% 4,3% 6,2% 8,5% 14,4%
3. PROV DKI JAKARTA * TPP berdasarkan Pergub DKI Nomor 409/2016
Gaji Pokok 5.392.200 5.173.400 4.384.400 3.793.100 2.781.100
Tunj Jabatan + Tunj yg melekat pada gaji 6.254.908 3.974.276 1.873.816 1.071.034 389.354
Tunjangan Kinerja/TPP/Tunj. Lainnya* 127.710.000 60.480.000 41.220.000 26.190.000 19.710.000
Penghasilan 139.357.108 69.627.676 47.478.216 31.054.134 22.880.454
Manfaat Pensiun PNS (75% Gapok) 4.044.150 3.880.050 3.288.300 2.844.825 2.085.825
Replacement Ratio 2,9% 5,6% 6,9% 9,2% 9,1%
Uraian

15. TERIMA KASIH