Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
1. Dokumen ini membahas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terbaru.
2. SKP merupakan alat untuk merencanakan, memantau, dan menilai kinerja PNS secara objektif.
3. Terdapat perbedaan penyusunan SKP antara ketentuan lama dan baru, termasuk penggunaan bahasa pencapaian bukan aktivitas.
Paparan PermenPANRB Pengelolaan Kinerja ASN_ 13-14 Oktober 2022.pdfNurularwii
PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 membahas pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Kebijakan ini mengatur pendekatan baru dalam pengelolaan kinerja ASN dengan menekankan pada dialog kinerja dan pengembangan kinerja berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
1. Dokumen ini membahas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terbaru.
2. SKP merupakan alat untuk merencanakan, memantau, dan menilai kinerja PNS secara objektif.
3. Terdapat perbedaan penyusunan SKP antara ketentuan lama dan baru, termasuk penggunaan bahasa pencapaian bukan aktivitas.
Paparan PermenPANRB Pengelolaan Kinerja ASN_ 13-14 Oktober 2022.pdfNurularwii
PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 membahas pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Kebijakan ini mengatur pendekatan baru dalam pengelolaan kinerja ASN dengan menekankan pada dialog kinerja dan pengembangan kinerja berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdfAchmadFakhrusShomim
Pengelolaan kinerja pegawai ASN menekankan pada pengembangan kinerja melalui dialog kinerja secara berkelanjutan antara pimpinan dan pegawai, bukan sekadar penilaian kinerja. Sistem ini melibatkan penetapan ekspektasi, pemberian umpan balik berkelanjutan, evaluasi kinerja, dan pemberian penghargaan berdasarkan kinerja yang dicapai.
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxSugengPriyadi11
Dokumen tersebut membahas tentang sasaran kinerja pegawai (SKP) berdasarkan peraturan pemerintah dan kementerian terkait. Terdapat penjelasan mengenai alur penyusunan, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas perbandingan ketentuan-ketentuan dalam PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Ada beberapa perbedaan antara kedua peraturan pemerintah tersebut, seperti penggunaan istilah "prestasi kerja" diganti menjadi "kinerja", penambahan unsur dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), perubahan aspek penilaian perilaku kerja, pembob
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penilaian angka kredit bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian, proses penilaian, dan rekap hasil penilaian angka kredit.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, mencakup penilaian kinerja organisasi/pegawai dan kontrak kinerja tahun 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdfAchmadFakhrusShomim
Pengelolaan kinerja pegawai ASN menekankan pada pengembangan kinerja melalui dialog kinerja secara berkelanjutan antara pimpinan dan pegawai, bukan sekadar penilaian kinerja. Sistem ini melibatkan penetapan ekspektasi, pemberian umpan balik berkelanjutan, evaluasi kinerja, dan pemberian penghargaan berdasarkan kinerja yang dicapai.
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxSugengPriyadi11
Dokumen tersebut membahas tentang sasaran kinerja pegawai (SKP) berdasarkan peraturan pemerintah dan kementerian terkait. Terdapat penjelasan mengenai alur penyusunan, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas perbandingan ketentuan-ketentuan dalam PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Ada beberapa perbedaan antara kedua peraturan pemerintah tersebut, seperti penggunaan istilah "prestasi kerja" diganti menjadi "kinerja", penambahan unsur dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), perubahan aspek penilaian perilaku kerja, pembob
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penilaian angka kredit bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian, proses penilaian, dan rekap hasil penilaian angka kredit.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, mencakup penilaian kinerja organisasi/pegawai dan kontrak kinerja tahun 2015.
3. DASAR HUKUM
PELAPORAN PPK PNS (E-LAPKIN)
•Pejabat pembina kepegawaian Pusat dan Daerah melaporkan hasil penilaian
prestasi kerja PNS kepada BKN sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan
penilaian prestasi kerja paling lama akhir Maret tahun berikutnya.
SE MENPAN RB
No. B/2810/M.PAN RB/08/2016
Tgl. 15 Agustus 2016
SURAT KA. BKN
No. K.26-30/V.04-4/99
Tgl. 26 Oktober 2016
•PPK PNS adalah merupakan kewajiban sesuai PP 46 Th. 2011 dan informasi
hasil PPK PNS digunakan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan
Manajemen PNS (mulai dari Rekrutmen PNS sampai dengan Pemberhentian
PNS)
SE MENPAN RB
No. B/26/M.SM.0.03/208
Tgl. 8 Juni 2018
•PPK PNS adalah merupakan kewajiban sesuai PP 46 Th. 2011 dan informasi h
asil PPK PNS digunakan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan Manaje
men PNS (mulai dari Rekrutmen PNS sampai dengan Pemberhentian PNS)
SE KA. BKN
No. SE/16/VII/2020
Tgl. 2 Juli 2020
•Setiap instansi pemerintah wajib melaporkan penilaian kinerja seluruh PNS di
lingkungannya melalui aplikasi E-lapkin yang merupakan salah satu fitur di
SAPK BKN. Batas waktu penyampaian pelaporan penilaian prestasi kinerja
PNS secara elektronik akhir Februari tahun berikutnya
7. Kendala vs Strategi
Optimalisasi dan Percepatan ELapkin
NO. KENDALA STRATEGI KETERANGAN
1. Belum mendapatkan Surat terkait
pelaporan PPK
Instansi membuat SE terkait
pelaporan PPK 2021
(batas waktu dan sanksi)
2. Keterbatasan SDM Pengelola Kinerja Menggunakan metode Rekon SKP
untuk pelaporan ELapkin
Melibatkan OPD
(Format Template)
3. Belum mendapatkan sosialisasi
Aplikasi E-Lapkin
Mengadakan Sosialisasi tata cara
pelaporan ELapkin
BKD dan OPD
4. SKP dibuat pada saat KP, sehingga
PPK PNS tidak dilakukan sesuai
ketentuan
Instansi membuat SE terkait
penyerahan Kontrak kerja PNS
2022 (batas waktu dan sanksi)
5. Belum tersedianya sistem informasi
kinerja PNS
Membuat Aplikasi Kinerja atau
menggunakan eKinerja BKN
Sbg dasar pemberian TPP
9. PEJABAT PENILAI PNS YANG DINILAI
NAMA Nama Pejabat Penilai Kinerja NAMA Nama Pegawai yang Dinilai
NIP NIP Pejabat Penilai Kinerja NIP NIP Pegawai yang Dinilai
PANGKAT/GOL Pangkat/Gol Ruang Pejabat Penilai Kinerja PANGKAT/GOL Pangkat/Gol Ruang Pegawai yang Dinilai
JABATAN Jabatan Pejabat Penilai Kinerja JABATAN Jabatan Pegawai yang Dinilai
UNIT KERJA Unit Kerja Pejabat Penilai Kinerja UNIT KERJA Unit Kerja Pegawai yang Dinilai
TANGGAL P
ENILAIAN
UNSUR YANG DINILAI NILAI SEBUTAN
A. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) 90,00 (Baik)
B. PERILAKU KERJA PEGAWAI 89,17 (Baik)
1. Orientasi Pelayanan 80,00 (Baik)
2. Integritas 86,00 (Baik)
3. Komitmen 99,00 (Sangat Baik)
4. Disiplin 99,00 (Sangat Baik)
5. Kerjasama 91,00 (Sangat Baik)
6. Kepemimpinan 80,00 (Baik)
NILAI PRESTASI 89,67
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PERIODE JANUARI - JUNI
(TEMPAT),(TANGGAL,BULAN,TAHUN)
PNS YANG DINILAI
PEJABAT PENILAI
(Nama Pejabat Penilai Kinerja)
(NIP Pejabat Penilai Kinerja)
(Nama Pegawai yang Dinilai)
(NIP Pegawai yang Dinilai)
Sumber : Form Pelaporan Kinerja
10. PEJABAT PENILAI PNS YANG DINILAI
NAMA Nama Pejabat Penilai Kinerja NAMA Nama Pegawai yang Dinilai
NIP NIP Pejabat Penilai Kinerja NIP NIP Pegawai yang Dinilai
PANGKAT/GOL Pangkat/Gol Ruang Pejabat Penilai Kinerja PANGKAT/GOL Pangkat/Gol Ruang Pegawai yang Dinilai
JABATAN Jabatan Pejabat Penilai Kinerja JABATAN Jabatan Pegawai yang Dinilai
UNIT KERJA Unit Kerja Pejabat Penilai Kinerja UNIT KERJA Unit Kerja Pegawai yang Dinilai
TANGGAL
PENILAIAN
UNSUR YANG DINILAI NILAI SEBUTAN
A. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) 47,06 (Sangat Kurang)
B. PERILAKU KERJA PEGAWAI 104,40 (Baik)
1. Orientasi Pelayanan 102,00 (Baik)
2. Inisiatif Kerja 104,00 (Baik)
3. Komitmen 106,00 (Baik)
4. Kerjasama 112,00 (Sangat Baik)
5. Kepemimpinan 98,00 (Baik)
NILAI KINERJA PNS 64,26
C.IDE BARU -
NILAI AKHIR 64,26
PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI - DESEMBER
(TEMPAT),(TANGGAL,BULAN,TAHUN
) PEJABAT PENILAI KINERJA
PNS YANG DINILAI
(Nama Pegawai yang Dinilai)
(NIP Pegawai yang Dinilai)
(Nama Pejabat Penilai Kinerja)
(NIP Pejabat Penilai Kinerja)
11. PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA Nama Pegawai yang Dinilai NAMA Nama Pejabat PenilaiKinerja
NIP NIP Pegawai yang Dinilai NIP NIP Pejabat Penilai Kinerja
PANGKAT/GOL
Pangkat/GolRuang Pegawai yang Dinila
i
PANGKAT/GOL
Pangkat/GolRuang Pejabat Penilai Kinerj
a
JABATAN Jabatan Pegawai yang Dinilai JABATAN Jabatan PejabatPenilai Kinerja
UNIT KERJA Unit Kerja Pegawai yang Dinilai UNIT KERJA Unit Kerja Pejabat Penilai Kinerja
TANGGAL INTEGRASI
PENILAIAN
INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS 2021
PERIODE NILAI KINERJA PNS
JANUARI - JUNI 108,55
JULI - DESEMBER 64,26
NILAI KINERJA PNS TAHUN 2021 86,41
PREDIKAT (Cukup)
INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021
(TEMPAT),(TANGGAL,BULAN,TAHUN)
PEJABAT PENILAI KINERJA
PEGAWAIYANG DINILAI
15. Pelaporan Penilaian Kinerja via
ncsisadmin.bkn.go.id
PNSDINILAI_ORANG_ID TAHUN NILAI_SKP
ORIENTASI_PEL
AYANAN
INTEGRIT
AS
KOMITME
N DISIPLIN
KERJASA
MA
KEPEMIMPINA
N
JENIS_JAB
ATAN
JENIS_PERATURAN_
KINERJA_KD
INISIATIF_KERJ
A
A8ACA74B94043912E040640A040269BB 2021 100 95 0 95 0 95 0 2PP30 80
A8ACA74B94043912E040640A040269BB 2021 110 95 90 95 90 95 0 2PP46 0
Referensi Jenis Peraturan:
16. PROSES PELAPORAN NILAI KINERJA
1. Melalui Modul Pelaporan SKP di https://ncsisadmin.bkn.go.id ( Profile : Admin E-Lapkin)
Khusus Tahun 2021 n
anti akan ada 2 baris
data pelaporan yang h
arus diimport berbeda
dengan tahun 2020 se
belumnya. Data ini ak
an dibedakan berdasa
rkan jenis peraturan ki
nerjanya