2. PP. 12/2019 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 58 :
Ayat (1) Pemda dapat memberikan Tambahan Penghasilan kpd Pegawai ASN dg
memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ayah (2) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban
kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
Ayat (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah
ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
3. Keputusan Mendagri No. 900-4700 Th. 2020
PRINSIP
01 • Kepastian hukum;
• Akuntabel;
• Proporsionalitas;
• Efektif dan efisien;
• Keadilan dan
kesetaraan; dan
• Kesejahteraan.
SYARAT
02 • Anjab;
• ABK;
• Penetapan Jab. Pelaksana;
• Penetapan Kelas Jabatan;
• Pengalokasian anggaran utk
pelaksanaan urusan pemerintahan
sesuai kewenangan.
4. Keputusan Mendagri No. 900-4700 Th. 2020
RUMUS BESARAN TERTINGGI TPP ASN DAERAH
03 (TUKIN BPK) x ( bobotIKFD) x (bobotIKK) x (bobotIPPD)
Basic TPP
6. BASIC PEMBAYARAN
Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten
Seruyan Basic Pembayaran Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan dibayarkan sebesar :
BASIC PEMBAYARAN TPP ASN
TAHUN ANGGRAN 2023 TAHUN ANGGRAN 2022
Basic TPP UTAMA x 70% Basic TPP UTAMA x 85%
7. KRITERIA TPP ASN
Keputusan Mendagri No. 900-4700 Th. 2020
TPP PRESTASI KERJA
TPP TEMPAT BERTUGAS
TPP KONDISI KERJA
TPP KELANGKAAN PROFESI
TPP PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
TPP BEBAN KERJA
8. TPP BEBAN KERJA
TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam
melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu
normal, minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau
112,5 (seratus dua belas koma lima) jam atau minimal 15 hari kerja
perbulan.
1. Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat
puluh persen) dari besaran basic pembayaran TPP.
2. Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan
menggunakan Rumus sebagai berikut:
TPP ASN Beban Kerja =
(Basic Pembayaran TPP x 40% x Persentase Disiplin Kerja)
9. TPP PRESTASI KERJA
TPP berdasarkan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan
fungsi agar mengumpulkan capaian prestasi kerja 6.750 (enam
ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas
koma lima) jam perbulan
1. Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (tujuh
puluh persen) dari basic pembayaran TPP.
2. Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan
menggunakan Rumus sebagai berikut:
TPP ASN Prestasi Kerja =
(Basic Pembayaran TPP x 60% x Persentase Capaian Prestasi Kerja)
10. TPP TEMPAT BERTUGAS
TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil
No Wilayah Kecamatan
Persentasi
Tambahan
1 Suling Tambun 30 %
2 Seruyan Hulu 25 %
3 Seruyan Tengah dan Batu Ampar 15 %
4
Seluluk, Seruyan Raya dan
Danau Sembuluh
5 %
Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan Rumus
sebagai berikut:
TPP ASN Tempat Bertugas =
(Basic Pembayaran TPP x Persentase Tambahan
x Persentase Disiplin Kerja)
11. TPP KONDISI KERJA
1. Sekretariat Daerah 10 %
2. Inspektorat Daerah 9 %
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, 8 %
4. Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD,
Perhubungan Dinas Keehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5 %
4. Tim Monitoring dan Evaluasi TPP Maks. 40 %
5. ASN yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu PPBJ 75 %
6. ASN yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu Dokter 50%
7. ASN yang memangku Jabatan Fungsional Penata Anestesi, Asisten Penata Anestesi,
Radiografer, Pranata Laboratorium Kesehatandan Tenaga Pendidik yang ditugaskan
sebagai Kepala Sekolah Kepala Puskemas dan Pelaksana Tata Usaha Puskesmas
20 %
TPP Kondisi Kerja =
(Basic Pembayaran TPP x Persentase Tambahan
x Persentase Capaian Prestasi Kerja)
12. 1. melaksanakan tugas belajar;
2. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang masa
pelaksanaannya lebih 6 (enam) bulan;
3. diberhentikan sementara;
4. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
5. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/ lembaga Negara dan/atau
lembaga lainnya di Luar Pemerintah Daerah;
6. menjalani penahanan sementara sebagai Pegawai karena proses
hukum oleh pihak yang berwajib minimal 20 (dua puluh) hari;
7. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Guru, Jabatan Fungsional Tertentu
(JFT) Pengawas Sekolah dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penilik
yang memperoleh Tunjangan Sertifikasi, dan
8. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas
untuk menjalani masa persiapan pensiun.
TPP TIDAK DIBERIKAN KEPADA ASN :
13. PENGURANGAN TPP
1. Pengurangan TPP berdasarkan Beban Kerja
diberlakukan kepada Pegawai ASN yang tidak masuk
kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan
tambahan penghasilan sebesa :
a. Sebesar 3% (tiga persen) tiap 1 (satu) hari tidak
masuk kerja;
b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen)
tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja
14. 2. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan
maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai
berikut :
KETERLAMBATAN
(TL)
LAMA
KETERLAMBATAN
PERSENTASI
PENGURANGAN
TL 1
1 menit
s/d
<31 menit
0,5%
TL 2
31 menit
s/d
< 61 menit
1%
TL 3
61 menit
s/d
< 91 menit
1,25%
TL 4
≥ 91 menit dan atau
tidak mengisi daftar
1,5%
Bagian 2/3
15. 3. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan
berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan
sebagai berikut :
PULANG SEBELUM
WAKTUNYA (PSW)
LAMA MENINGGALKAN
PEKERJAAN SEBELUM
WAKTUNYA
PERSENTASI
PENGURANGAN
PSW 1
1 menit s/d
< 31 menit
0,5%
PSW 2
31 menit s/d
< 61 menit
1%
PSW 3
61 menit s/d
< 91 menit
1,25%
PSW 4
≥ 91 menit dan atau tidak
mengisi daftar pulang kantor
1,5%
Bagian 3/3
16. ASN YANG MELAKSANAKAN CUTI
Ketidakhadiran kerja karena cuti adalah keadaan tidak
masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu,
hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan sesuai
persentase berdasarkan beban kerja
Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan cuti, maka
aktivitas selama melaksanakan cuti tidak dapat dihitung
sebagai capaian Prestasi kerja
17. KEWAJIBAN ATASAN LANGSUNG
1. Memantau aktivitas harian bawahannya.
2. Memeriksa isian aktivitas harian dan kinerja bawahannya, serta menyetujui atau
menolak melalui aplikasi E-kinerja selambat-lambatnya 2 hari setelah batas batas
waktu penyampaian laporan kinerja
3. Atasan langsung bertanggung jawab terhadap isian aktivitas harian dan kinerja
bawahan yang telah disetujui.
4. Atasan langsung yang berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terbukti memberikan
penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai dan menyebabkan
kerugian daerah, pembebanan kerugian daerah dibebankan pada ASN yang
bersangkutan sebesar 75% dan atasan langsung sebesar 25% dari total kerugian
daerah
5. Pembebanan Kerugian daerah yang disebabkan oleh kepala perangkat daerah
menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah bersangkutan.
18. Cth. untuk pengajuan Pembayaran TPP Bulan Januari 2022
BATAS WAKTU PENGAJUAN TPP
1. Kewajiban masing-masing ASN menyampaikan laporan Prestasi
Kerja selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2022.
2. Kewajiban Atasan langsung menyetujui/tidak laporan kinerja
bawahannya selambat-lambatnya tanggal 7 Februari 2022
3. Laporan Kinerja seluruh ASN setiap Perangkat Daerah di sampaikan
ke BKPSDM selambat-lambatnya tanggal 9 Februari 2022 (mendapat
Rekomendasi).
4. Proses pengajuan TPP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
selambat-lambatnya tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 bulan
Februari 2022.
19. NAMA : AKMAL IBRAHIM ASY’ARI Tugas/Fungsi/Uraian Tugas
a. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
b. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan Perangkat
Daerah;
c. menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit pelaksana
teknis daerah;
d. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
f. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan Perangkat Daerah; dan
g. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah
NIP : 20070102 200604 1 009
PANGKAT/GOL. RUANG : Penata / (III/c)
JABATAN : Kasubbag Kelembagaan & Analisis Jabatan
UNIT KERJA : Bag. Organisasi Setda Kab. Seruyan
HARI/TANGGAL : Senin, 3 Januari 2022
NO RINCIAN KEGIATAN
PENGAJUAN ASN PENILAIAN
ATASAN
LANGSUNG
KETERANGAN
JAM MULAI
PELAKSANAAN
JAM AKHIR
PELAKSANAAN
WAKTU
PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1. Apel Datang 07:30 08:00 00:30 30 Sesuai bukti fisik
2.
Mengonsep surat permohonan fasiltasi raperbup SOTK
ke Biro Organisasi Propinsi
10:15 10:30 00:15 15 Sesuai bukti fisik
3.
Memeriksa dan Menelaah dokumen Raperbup SOTK
Dinas Perikanan
10:31 11:01 00:30 30 Sesuai bukti fisik
4.
Memeriksa data/bahan Informasi Jabatan dan Informasi
Beban Sekretariat Daerah
14:00 15:00 1:00 60 Sesuai bukti fisik
5. Apel Pulang 15:30 16:00 00:30 20 Tidak sesuai bukti fisik
TOTAL CAPAIAN KINERJA 165 155
Pejabat Penilai Pegawai yang melaksanakan
(Atasan Langsung)
LAPORAN
KINERJA HARIAN
