Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi

4,871 views

Published on

Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi

Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi

  1. 1. MEKANISME HIBAH DAERAH Jakarta, 28 Januari 2013 oleh: Direktur Pembiayaan dan Kapasitas DaerahDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia 1
  2. 2. OUTLINE1. KEBIJAKAN HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH (HKPD) 2. HIBAH DAERAH 3. PROGRAM & OUTPUT 4. HIBAH AUSAID: SAIIG
  3. 3. 1 KEBIJAKAN HKPD
  4. 4. • UUD 1945 Perubahan kedua, BAB VI Pemerintah Daerah Pasal 18A: (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 4
  5. 5. KONSTITUSIPasal 31 PENYELENGGARASetiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajibmembiayainya. PUSAT:Pasal 33  K/L  BLUCabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat  BUMNhidup orang banyak dikuasai oleh Negara.Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh  Lainnyanegara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Pasal 34 PEMDA:Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.  SKPD  BLUDNegara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan  BUMDdan fasilitas pelayanan umum yang layak.  Lainnya
  6. 6. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN BUMDUU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22:1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah.2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33:1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.PP 10/2011Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerahPP 2/2012Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah 6
  7. 7. APBN APBDPENDAPATAN Pajak I. PENDAPATAN PNBP a. PENDAPATAN ASLI DAERAH Hibah b. PENDAPATAN TRANSFERBELANJA NEGARA c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAHI. Pemerintah Pusat 1. Pendapatan Hibah Belanja Pegawai 2. Pendapatan Dana Darurat Belanja Barang Belanja Modal 3. Pendapatan Lainnya Bantuan Sosial Pembayaran Bunga II. BELANJA Subsidi a. Belanja Langsung Belanja Hibah b. Belanja Tidak Langsung Belanja Lain-lainII. Transfer Daerah Dana Perimbangan III. PEMBIAYAAN Dana Otsus & Penyesuaian a. PENERIMAAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN 1. Penggunaan SiLPAI. PENERIMAAN 2. Pencairan Dana Cadangan I. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 1. Penggunaan Silpa Dipisahkan 2. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 4. Pinjaman 3. Penerimaan Dari Investasi 4. Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Perus. Negara/Daerah 5. Pen. Kembali Pinj. Kpd PeusahaanII. Penerimaan Pembiayaan Luar negeri (neto) Negara/Daerah/Pemda Lainnya 1. Penerimaan Pinjaman LN (bruto) 2. Penerimaan Kembali Pinj. Kpd Lemb. Intl. b. PENGELUARAN PEMBIAYAANII. PENGELUARAN : 1. Pembentukan Dana CadanganI. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1. Pembayaran Pokok Pinjaman DLN 2. Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah 3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 3. Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda 4. Pemb. Pinj. Kpd PerusahaanII. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Negara/Daerah/Pemda Lainnya 1. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 7 2. Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Intl
  8. 8. APBN PDN + Hibah PHLN PHDN DITERUSKAN PINJAMAN PENYERTAAN HIBAHK/L BUMN BUMN BUMN PEMDA BUMD PEMDA BUMD BUMD P3 PPH/PHD
  9. 9. APBNANGGARAN BELANJA PEMERINTAH ANGGARAN BELANJA DAN PUSAT MELALUI K/L PEMBIAYAAN (MENKEU SELAKU BUN) • RKA - KL • Rencana Dana Pengeluaran (RDP) - BUN Tugas TransferKantor Kantor Dekon- Pinjaman Belanja Pemban- ke Daerah SubsidPusat Daerah sentrasi dan Lain- tuan (DAU, i (KP) (KD) (DK) Hibah lain (TP) DAK,DBH) Mendanai Urusan Mendanai Urusan Pusat Daerah (APBD) Dilaksanakan oleh Pemda 9
  10. 10. 2 HIBAH DAERAH
  11. 11. PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012) MENDANAI KEWENANGAN DAERAH PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL HIBAH DIPRIORITASKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIKDAERAH PERJANJIAN HIBAH MEKANISME APBN DAN APBD PENYALURAN BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA 11
  12. 12. HUBUNGAN FUNGSI: PELAKSANAAN HIBAH DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN KPA - HPD Verifikasi & SupervisiKEMENTERIAN TEKNIS PEMERINTAH DAERAH(EXECUTING AGENCY) (IMPLEMENTING AGENCY) 12
  13. 13. PERJANJIAN HIBAH DAERAH Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian paling sedikit memuat: a. tujuan; b. jumlah; c. sumber; d. penerima; e. persyaratan; f. tata cara penyaluran; g. tata cara pelaporan dan pemantauan; h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan i. sanksi.*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan,kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri. 13
  14. 14. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH K/L MENKEU PEMDA PENGUSULAN PENETAPAN MK: PERJANJIAN NILAI HIBAH DAN PEMBERIAN/PEN HIBAH ANTARA PELAKSANAAN PENYALURAN DAFTAR PEMDA ERUSAN HIBAH MK DAN KEPALA KEGIATAN DANA HIBAH PENERIMA HIBAH KEPADA PEMDA DAERAHMempertimbangkan: Penyaluran dilakukan • Sumber Hibah LN: Pemda sebagai berdasarkan kinerjaa) kapasitas fiskal daerah; b) Penetapan setelah PerjanjianDaerah yang ditentukan oleh Implementing Agency yang diverifikasi K/L Hibah LN ditandatangani bertanggung jawab atasPemberi Hibah Luar • Sumber Pinjaman LN:Negeri; c) Daerah yang penyelesaian kegiatan dan setelah Pagu APBN penggunaan dana hibahmemenuhi persyaratan yang • Sumber Penerimaan DN:ditentukan oleh K/L; dan/atau sesuai Perjanjian Hibah setelah Pagu APBN dan Manual Teknisd) Daerah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah 14
  15. 15. MEKANISME PENYALURAN: Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi 5 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD 4 Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi 3 Proses verifikasi teknis PEMDA KEMENPU KEMENKEU2 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3 Pihak ketiga 1 Pembangunan fisik sanitasi
  16. 16. 3 PROGRAM & OUTPUT
  17. 17. PROGRAM DAN OUPUT
  18. 18. HIBAH DAERAH T.A. 2010 – 2012: PROGRAM & OUTPUT Waktu DaerahNo Kegiatan Total Alokasi Output Pelaksanaan Penerima1 Hibah Air Minum 2010 - 2011 Rp 199,55 35 Terpasangnya 77.000 Sambungan Miliar Rumah (SR) Air Minum (berfungsi – telah diverifikasi KemPU)2 Hibah Air Limbah 2010 - 2011 Rp 25 Miliar 5 Terpasangnya 4.826 SR Pengelolaan Air Limbah (berfungsi – verifikasi KemPU)3 Infrastructure Enhancement 2010 - 2011 Rp 48 Miliar 22 Pembangunan sarana persampahan Grant (IEG) - Sanitasi dan air limbah di 21 kab/kota (berfungsi – telah diverifikasi KemPU)4. IEG - Transportasi 2012 Rp 6,4 Miliar 2 Pembangunan 53 halte tambahan untuk mendukung pengoperasian Bus Rapid Transit5. Local Basic Education Capacity 2009 - 2012 Rp 125 Miliar 50 Terselenggaranya kegiatan (L-BEC) peningkatan kapasitas di bidang pendidikan di 50 kab/kota6. Water and Sanitation – Sub 2010 - 2012 Rp 17,95 Miliar 6 Kegiatan pembangunan fisik sanitasi Program D (WASAP-D) berbasis masyarakat dan berbasis institusi (verifikasi KemPU)7. Water Resources and Irrigation 2012 - 2015 Rp 575 Miliar 115 Proses -- Desain Irigasi, fisik irigasi System Management Project – dan pelatihan kelompok petani APL 2 (WISMP-2)
  19. 19. HIBAH DARI PEMERINTAH AUSTRALIA (AUSAID) 19
  20. 20. HIBAH PEMERINTAH AUSTRALIA: TAHAP I DAN TAHAP II Penandatanganan Perjanjian Hibah (Subsidiary HIBAH AUSAID TAHAP I Arrangement) antara Pemerintah Australia dengan (2009 – 2011) Menteri Keuangan cq. Ditjen Pengelolaan Utang • Water Hibah = $ 22 Jt • Wastewater Hibah = $ 3 Jt • Infrastructure Enhancement PEMERINTAH INDONESIA Grant (IEG) – Sanitation = $ 6 Jt • IEG Transportation = $ 0.81 Jt Pemerintah Pusat Pemda HIBAH AUSAID TAHAP 2 (2012 – 2015) • Water Hibah = $ 90 Juta • Hibah Air Limbah = $ 5 Juta • Sanitation Hibah = $ 40 Juta • Wastewater Investment = $ 30 Jt• Community Water Supply = $ 25 Jt Mekanisme Penerusan Hibah: • Sub-national Roads = $ 38 Juta • Berdasarkan kinerja (output-based) • Road Safety = $ 18 Juta • Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah • other grants = $ 4 Juta antara Menteri cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan kepala daerah penerima hibah 20
  21. 21. PENERUSAN HIBAH AUSTRALIA TAHAP 2 (2012-2015) 21
  22. 22. HIBAH AUSAID TAHAP 2: WATER & SANITATIONNO PROGRAM NILAI HIBAH TARGET OUPUT KETERANGAN (AUD)1 Hibah Air Minum $ 90 Juta 300.000 Sambungan • Telah dialokasikan untuk 27 pemda (usulan (Water Hibah) Rumah bagi MBR KemenPU dan persetujuan AusAID) (melayani sekitar 1,3 • Telah dialokasikan tambahan 47 pemda Juta masyarakat) (proses penyusunan draft PPH)2 Hibah Air Limbah $ 5 Juta Dalam tahap finalisasi desain program dan (Wastewater Hibah) seleksi daerah penerima hibah3 Sanitation Hibah $ 40 Juta Dalam tahap finalisasi desain program dan seleksi daerah penerima hibah4 Wastewater $ 30 Juta Proses desain dan seleksi daerah penerima Investment Plan5 Community Water $ 25 Juta Proses desain dan seleksi daerah penerima Supply 22
  23. 23. Matur Thanks 23

×