TATA CARA PEMBERIAN HIBAH       KEPADA DAERAHSESUAI PMK. NO. 168/PMK.07/2008                  Disampaikan Oleh:           ...
Pembagian Urusan Pemerintahan       Dalam Perspektif UU No. 32 Tahun 2004                              * 6 Urusan         ...
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL                        Pembagian Urusan                          PemerintahanPemerintah         ...
ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)PUSAT                                                                    ...
SUMBER HIBAHSumber hibah berdasarkan PMK No. 168/PMK.07/2008                   • Hibah Daerah • Sumber dana    • Sumber Da...
BENTUK HIBAH1. Uang; dan/atau   dapat berupa rupiah, devisa, dan atau/surat berharga.4. Barang; dan/atau   dapat berupa ba...
PRINSIP PEMBERIAN HIBAH•   Bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan.•   Ditetapkan oleh Menteri Keuangan•   Me...
KRITERIA PEMBERIAN HIBAH1. Dari pendapatan dalam negeri     untuk kegiatan urusan daerah     untuk kegiatan dengan kondi...
PENGUSULAN DAN PENILAIAN     PEMBERIAN HIBAH YANG     BERSUMBER DARI PENDAPATAN     DALAM NEGERIKementerian dan           ...
PENGUSULAN DAN PENILAIAN     PEMBERIAN HIBAH YANG     BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR     NEGERIo Pengusulan Hibah:    usula...
PENGUSULAN DAN PENILAIAN     PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER     DARI PINJAMAN LUAR NEGERI … (2)o Kegiatan diusulkan oleh K...
PERSETUJUAN DAN    PERJANJIAN HIBAH• Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Keuangan  menetapkan persetujuan pemberian hibah.•...
HIBAH YANG BERSUMBER SELAIN DARI PEMERINTAHPemerintah               Donor                Menteri Keuangan  Daerah         ...
PENARIKAN DAN    PENYALURAN HIBAH• Berdasarkan NPHD atau NPPH, Daerah  mengajukan alokasi dana kepada Menteri  Keuangan un...
PENGELOLAAN HIBAH   OLEH DAERAHo Penerimaan hibah oleh Daerah dikelola dan  dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.o...
PEMANTAUAN• Daerah melaporkan perkembangan pelaksanaan  kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Bappenas  dan Kementerian/Le...
Sekian     &Terima Kasih                          drs. HARYANTO KADI, MSc                               HP. 0811 87 3935  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pmk 168 2008

1,301 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pmk 168 2008

  1. 1. TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAHSESUAI PMK. NO. 168/PMK.07/2008 Disampaikan Oleh: drs. HARYANTO KADI, MSc DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010
  2. 2. Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Perspektif UU No. 32 Tahun 2004 * 6 Urusan 2. Politik Luar Negeri • Sebagian dapat diselenggarakan 3. Pertahanan sendiri oleh Pemerintah; 4. Keamanan Pemerintah • Sebagian dapat diselenggarakan 5. Agama Pusat melalui asas Dekonsentrasi; 6. Yustisi 7. Moneter dan Fiskal Nasional • Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan * Di luar 6 Urusan Sebagian * Urusan Wajib : Urusan Bersifat • Perencanaan dan pengendalian pembangunan;Pemerintahan • Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; Concurrent • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; • Penyediaan sarana dan prasarana umum; • Penanganan bidang kesehatan; • Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; • Penanggulangan masalah sosial (yang termasuk lintas kabupaten/kota); • Pelayanan bidang ketenagakerjaan (yang termasuk lintas kabupaten/kota); • Fasilitasi pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah (lintas kab/kota); • Pengendalian lingkungan hidup; Pemerintah • Pelayanan pertanahan (yang termasuk lintas kabupaten/kota); Daerah • Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; • Pelayanan administrasi umum pemerintahan; • Pelayanan administrasi penanaman modal (yang termasuk lintas kabupaten/kota); • Pelayanan dasar lainnya (belum dapat dilaksanakan kabupaten/kota) • Urusan wajib lainnya sesuai peraturan perundang-undangan * Urusan Pilihan Terkait dengan kekhasan dan potensi unggulan Daerah yg secara nyata ada (seperti: pertambangan, perikanan, 2 pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata).
  3. 3. KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL Pembagian Urusan PemerintahanPemerintah UU No. 32/2004 Pemerintah Pelaksanaan Daerah Pusat Sumber Pendanaan Urusan UU No. 33/2004 APBD DBH DAU PAD DAK Desentralisasi DP Lain2 Pendapatan Dana Otsus Dekonsentrasi yang Sah Dana Penyesuaian (K/L melimpahkansebagian urusan kpd Dana Hibah Gubernur) Belanja Dana Darurat Tugas Penggunaan SILPA Pembantuan (K/L menugaskan Surplus/Defisit Pencairan Danasebagian urusan kpd CadanganGub/Bupati/Walikota) Pembiayaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan APBN Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) 3
  4. 4. ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)PUSAT DAERAH Belanja Pusat di Pusat Belanja 6 Urusan Mutlak K/L Pemerintah Pusat Belanja Pusat Kanwil di Daerah di Daerah  Belanja Pegawai  Belanja Barang Di luar 6 UrusanA  Belanja Modal Dikerjakan sendiri Dana Sektoral  Pembayaran Bunga Melalui UPTP Utang di Daerah Dilimpahkan keB  Subsidi Gubernur Dana DekonsentrasiN  Belanja Hibah Ditugaskan ke  Bantuan Sosial Dana Tugas Gub/Bupati/ Pembantuan  Belanja Lain-lain Walikota Belanja Daerah BanSos 1. Dana Perimbangan Existing Hibah 2. Dana Otonomi Khusus Dana Darurat 3. Dana Penyesuaian 4. Dana Hibah Daerah APBD 5. Dana Darurat 4
  5. 5. SUMBER HIBAHSumber hibah berdasarkan PMK No. 168/PMK.07/2008 • Hibah Daerah • Sumber dana • Sumber Dana • Sumber Dana Pinjaman LN Hibah LN Pendapatan APBN Penerusan Hibah Hibah Daerah (On-granting) 5
  6. 6. BENTUK HIBAH1. Uang; dan/atau dapat berupa rupiah, devisa, dan atau/surat berharga.4. Barang; dan/atau dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.7. Jasa. dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainya. 6
  7. 7. PRINSIP PEMBERIAN HIBAH• Bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan.• Ditetapkan oleh Menteri Keuangan• Mensyaratkan adanya dana pendamping• Dalam kerangka hubungan keuangan• Mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya• Sejalan dengan RPJM• Hibah yang bersumber dari: a. pendapatan dalam negeri dan pinjaman luar negeri usulan kegiatan dari K/L b. hibah luar negeri, usulan dari K/L dan Daerah 7
  8. 8. KRITERIA PEMBERIAN HIBAH1. Dari pendapatan dalam negeri  untuk kegiatan urusan daerah  untuk kegiatan dengan kondisi tertentu2. Dari pinjaman luar negeri  prioritas pembangunan  prioritas kapasitas fiskal rendah3. Dari hibah luar negeri  untuk kegiatan urusan daerah  sesuai dengan NPHLN 8
  9. 9. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN DALAM NEGERIKementerian dan Ditjen. PK Menteri Keuangan LembagaPengusulan Kegiatan Penilaian Usulan Penetapan Hibah (Melalui K/L) Kegiatan -Rencana Acuan Kegiatan Persetujuan/ -Rencana Kegiatan Rinci Penolakan usulan Hibah -Persetujuan DPRD -Kesediaan dana pendamping -dll 9
  10. 10. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR NEGERIo Pengusulan Hibah:  usulan kegiatan harus tercantum dalam DRPPHLN  berdasarkan DRPPHLN, Menteri PPN menyusun daftar kegiatan yang diusulkan untuk dibiayaio Berdasarkan daftar kegiatan Menteri Keuangan akan menetapkan alokasi hibaho Menteri Keuangan akan meneliti dan menilai terpenuhinya kelengkapan dokumeno Penetapan untuk mendapatkan komitmen pendanaan dan untuk menyusun DRHD 10
  11. 11. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR NEGERI … (2)o Kegiatan diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga, pengusulan mengikuti ketentuan bersumber dari pinjaman luar negerio Hibah yang diusulkan oleh daerah yang telah mendapatkan komitmen dari PHLN, Daerah mengajukan usulan memasukkan usulan kegiatan dalam DRHD.o Kementerian Keuangan akan melakukan konfirmasi kesiapan dokumen 11
  12. 12. PERSETUJUAN DAN PERJANJIAN HIBAH• Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Keuangan menetapkan persetujuan pemberian hibah.• Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Daerah akan melakukan perjanjian pinjaman yang dituangkan dalam NPHD dan NPPH.• Untuk hibah yang bersumber bukan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan salinan perjanjian pinjaman 12
  13. 13. HIBAH YANG BERSUMBER SELAIN DARI PEMERINTAHPemerintah Donor Menteri Keuangan Daerah (Pemberi Hibah) Cq.DJPK Perjanjian Hibah Salinan Perjanjian Hibah 13
  14. 14. PENARIKAN DAN PENYALURAN HIBAH• Berdasarkan NPHD atau NPPH, Daerah mengajukan alokasi dana kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SA-PSK) dan penetapan DIPA.• Berdasarkan DIPA penarikan hibah dapat dilakukan dengan direct payment, special account dan pembukuan L/C.• Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 14
  15. 15. PENGELOLAAN HIBAH OLEH DAERAHo Penerimaan hibah oleh Daerah dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.o Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah. 15
  16. 16. PEMANTAUAN• Daerah melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait.• Dilakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan hibah.• Seluruh kegiatan penyaluran dapat dihentikan. 16
  17. 17. Sekian &Terima Kasih drs. HARYANTO KADI, MSc HP. 0811 87 3935 0812 82 300 600 Copyright © 2010 Kementerian Keuangan RI 17

×