Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan DAK APBD,

1. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAK DALAM APBD
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2011
http://aksarafirdaus.blogspot.com 1

2. Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah
DBH PAJAK
DBH
DBH PBB
DAU
DANA
PERIMBANGAN DAK DBH PPH
DBH CUKAI
DANA OTSUS PAPUA
DANA OTSUS PAPUA BARAT
DBH SDA
DANA DANA OTSUS NAD
OTSUS DBH KEHUTANAN
DANA INFRAS PAPUA
DBH PERT UM
DANA INFRAS PAPUA BARAT
DBH PERIKANAN
DANA OTSUS DAN
TUNJANGAN PROFESI GURU
PENYESUAIAN DBH MIGAS
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DBH PANAS BUMI
DANA INSENTIF DAERAH
DANA
PENYES BOS
2

3. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UU 17/2003
UU 32/2004
UU 33/2004
UU 1/ 2004
UU 15/2004
UU 25/2004
PP 55/
2005
PKD
PP 58/2005
OM USR GUL
NIB E ATIONS
PERDA •PERMENDAGRI 13 /
2006
•PERMENDAGRI 59 /
2007
•PERMENDAGRI 20/2009
•PERMENDAGRI 59/
2010
Peraturan KDH •PERMENDAGRI 21/
2011
•PERMENDAGRI 22/
20113

4. RUANG LINGKUP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
PENGELOLAAN
PENGELOLAAN
PELAKSANAAN DAN
KEUANGAN
KEUANGAN PENATAUSAHAAN
DAERAH
DAERAH
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
4

5. STRUKTUR PENDAPATAN APBD
A. Pendapatan Asli Daerah:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
A. Dana Perimbangan:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
A. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
http://aksarafirdaus.blogspot.com 5

6. NO URAIAN WAKTU KET
A. KUA, PPAS dan RAPBD
1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei
2. Penyampaian KUA dan PPAS kpd Minggu I bulan Juni 1 bulan
KDH
3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh Pertengahan bulan Juni 3 minggu
KDH ke DPRD
4. KUA dan PPAS disepakati antara Akhir bulan Juli
KDH & DPRD
5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD Awal bulan Agustus 1 minggu
6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Mg I Agustus s/d Mg I Oktober 2 1/2 bulan
7. Penyampaian RAPBD kpd DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan
8. Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & Paling lama 1 (satu) bulan
KDH) sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan (bulan
Nopember)
9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember)
10. Penetapan Perda ttg APBD & Akhir Desember (31 Desember)
Raperkada ttg Penjabaran APBD
sesuai dgn hasil evaluasi
6

7. KEBIJAKAN PENGANGGARAN
DALAM APBD
AKIBAT DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN
AKIBAT DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN JUKNIS KE DAERAH
PENYAMPAIAN JUKNIS KE DAERAH
DAN PAGU ALOKASI DEFINITIF
DAN PAGU ALOKASI DEFINITIF
http://aksarafirdaus.blogspot.com 7

8. PENGANGGARAN
PAGU ALOKASI & KEG. DAK
Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu
alokasi DAK setelah kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara
(PPAS) ditetapkan (mengalami keterlambatan), dpt
ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dgn
terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan
KUA dan PPAS
PERMENDAGRI 20/2009
http://aksarafirdaus.blogspot.com 8

9. PENCANTUMAN KLAUSUL
DALAM KUA DAN PPAS
TUJUAN :
•utk menyepakati pagu alokasi &
penggunaan DAK dalam rancangan Perda
tentang APBD
•utk menjaga konsistensi antara materi
KUA dan PPAS dgn prog & keg DAK
yang ditetapkan dalam APBD.
9

10. PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA & PPAS
UTK PENYESUAIAN PAGU DEFINITIF DAK
(Permendagri 20/2009)
Hasil Kesepakatan NOTA KESEPAKATAN
Panja Belanja KUA DAN PPAS :
Daerah DPR
“Sambil menunggu pagu alokasi
DAK yang ditetapkan
Pemerintah tersebut langsung
KONSISTENSI ditampung dan/atau
PAGU KUA & PPAS DGN disesuaikan pada saat proses
RAPBD
DEFINITIF (Psl 44 (2) PP 58/2005)
pembahasan RAPBD, mengacu
ALOKASI DAK pada petunjuk teknis DAK,
tanpa perlu melakukan
perubahan Nota Kesepakatan
KUA dan PPAS”.
Petunjuk Teknis
Masing-masing
Persetujuan bersama
bidang DAK
RAPBD (31 Desember)
10

11. Pedoman Penyusunan APBD TA
2012 Permendagri 22 Tahun 2011
1. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan
sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan
dalam APBN Tahun Anggaran 2012.
2. Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK
Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah
daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
3. Selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
11

12. DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN
Penyampaian Juknis ke daerah & Pagu Alokasi Definitif
Menetapkan Peraturan Kepala
Daerah ttg Perubahan Penjabaran
APBD dan memberitahukan
kepada Pimpinan DPRD;
APABILA
PELAKSANAAN
KEGIATAN Menyusun RKA-SKPD dan
MENDAHULUI mengesahkan DPA-SKPD sebagai
PERUBAHAN dasar pelaksanaan kegiatan;
APBD
Lebih lanjut, ditampung dalam
Perda ttg Perubahan APBD pd
kode program/kegiatan berkenaan
.
12

13. DISKRESI PENAMBAHAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
 Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
 Lampiran kode rekening merupakan daftar nama
rekening dan kode rekening yang tidak merupakan
acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang
pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif
dan nyata sesuai karakteristik daerah.
Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuat
program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
daerah, yang nomenklaturnya belum terdapat dalam
Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
(Lampiran kode Program dan Kegiatan)
13

14. PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)
1 01 PENDIDIKAN
1 01 xx 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 Pembangunan gedung sekolah
xx 16 01
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga
1 01 xx 16 02
sekolah
1 01 xx 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah
1 01 xx 16 04 Penambahan ruang guru sekolah
1 01 xx 16 05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1 01 xx 16 06 Pembangunan ruang locker siswa
1 01 xx 16 79 dst…………
14

15. PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)
1 02 KESEHATAN
1 02 xx 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 xx 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 xx 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan
1 02 xx 15 03
terutama untuk penduduk miskin
02
1 xx 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
02
1 xx 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
02
1 xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
02
1 xx 15 07 Dst……………..
15

16. PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)
1 03 PEKERJAAN UMUM
1 03 xx 15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1 03 xx 15 01 Perencanaan pembangunan jalan
1 03 xx 15 02 Survei kontur jalan dan jembatan
1 03 xx 15 03 Pembangunan jalan
1 03 xx 15 04 Perencanaan pembangunan jembatan
1 03 xx 15 05 Pembangunan jembatan
1 03 xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 03 xx 15 07 Dst……………..
16

17. PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
1 08 xx 16
Hidup
1 08 xx 16 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
1 08 xx 16 02 Koordinasi penilaian langit biru
1 08 xx 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
1 08 xx 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1 08 xx 16 05 Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
1 08 xx 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
1 08 xx 16 07 Pengkajian dampak lingkungan
1 08 xx 16 ... Dst...........
17

18. PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN
2006
(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)
1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 12 xx15 Program Keluarga Berencana
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga
1 12 xx1501
Miskin
1 12 xx1502 Pelayanan KIE
1 12 xx1503 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
1 12 xx1504 Promosi Pelayanan Khiba
1 12 xx1505 Pembinaan Keluarga Berencana
1 12 xx1506 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
1 12 xx1507 Dst……………..
1 12 xx16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1 12 xx1601 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1 12 xx1602 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
1 12 xx1603 Dst……………..
18

19. PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)
2 01 PERTANIAN
2 01 xx 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2 01 xx 18 01 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2 01 xx 18 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi
2 01 xx 18 03
pertanian/perkebunan tepat guna
2 01 xx 18 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat
2 01 xx 18 05
guna
Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok
2 01 xx 18 06
tanam
2 01 xx 18 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2 01 xx 18 08 Dst……………..
19

20. Pencantuman Sumber Pendanaan Atas Belanja Yang
Telah Diarahkan
PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011 (Pasal 102 ayat (2) huruf b)
Kegiatan yang Anggarannya Telah Diarahkan Penggunaannya,
Harus Mencantumkan Sumber Pendanaannya di dalam kolom
penjelasan Penjabaran APBD.
Seperti :
Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus
(DAK) , Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, Hibah,
Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, Pinjaman Daerah serta
Sumber Pendanaan Lainnya Yang Kegiatannya Telah
Ditentukan.
http://aksarafirdaus.blogspot.com 20

21. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN …..
Urusan Pemerintahan : 2.01 Pertanian
Organisasi : 2.01.x.xx xx Dinas Pertanian
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
(Rp)
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Program peningkatan penerapan teknologi
2 1 X 8 pertanian/perkebunan
1 0
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi DAK L H TA 2011
2 1 X 8 2 pertanian/perkebunan tepat guna 1.000.000.000 PMK No : 126/PMK.07/2010
http://aksarafirdaus.blogspot.com 21

22. Barang/aset atas belanja kegiatan DAK
Bidang Pertanian, Perikanan & Kehutanan
Barang/aset daerah yang bersumber dari DAK
Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat
diberikan melalui hibah kepada kelompok
masyarakat dengan kriteria yang selektif dan
mempertimbangan aspek efisiensi, efektivitas dan
memiliki manfaat yang besar apabila barang/aset
tersebut dikelola dan diserahkan menjadi tanggung
jawab pokmas.
spt : - irigasi, talud (Pertanian)
- bangunan kolam pembibitan/ BBI, pancing, jaring (Perikanan)
- pohon (Kehutanan)
http://aksarafirdaus.blogspot.com 22

23. PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
dalam rangka yang akan diserahkan kepada
Masyarakat dan Pihak ke-3
Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)
bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan
daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat atau pihak ketiga.
(Pasal 50 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2011)
Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset
tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan , dianggarkan
pada jenis belanja barang dan jasa.
(Permendagri 22 Tahun 2011)
http://aksarafirdaus.blogspot.com
23

24. Perubahan Tujuan dan Sasaran
Penggunaan DAK
Apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran
penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan
dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda
tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan
perubahan perlu dikonsultasikan untuk mendapat
persetujuan dari Menteri teknis terkait
setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan
Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan
dasar persetujuan DPRD.
Permendagri 20/2009
http://aksarafirdaus.blogspot.com
24

25. DANA PENDAMPING
Permendagri 20 tahun 2009 Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping
dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK.
RKA-SKPD memuat informasi atas capaian
sasaran program, indikator masukan, keluaran dan
hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang
direncanakan.
http://aksarafirdaus.blogspot.com 25

26. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
KEGIATAN DAK BIDANG ....................
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran …...
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. …
Program : x. xx. xx. xx. ………………….
Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. ………………….
Lokasi kegiatan : ………………….
Jumlah Tahun n-1 : Rp .................. (......................................................)
Jumlah Tahun n : Rp ................ (.........................................................)
Jumlah Tahun n+1 : Rp .................. (.......................................................)
Jumlah Tahun n+2 : Rp .................. (........................................................)
Jumlah Tahun n+3 : Rp .................. (........................................................)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur
Indikator Target Kinerja
Kinerja
D A K Dana Pendamping Jumlah
Capaian Program 1.000.000.000 100.000.000 (10%)
Masukan
Keluaran
Hasil 1.100.000.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Penghitungan Jumlah
Uraian
Rekening volume satuan Harga satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
x x x xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(nama lengkap)
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
26

27. KEGIATAN LANJUTAN
Pasal 31 Permendagri 20 Tahun 2009
http://aksarafirdaus.blogspot.com 27

28. SISA TENDER PELAKSANAAN DAK
Permendagri 22 Tahun 2011 : Pedoman Penyusunan APBD TA 2012
Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK,
terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar
pemerintah daerah menggunakannya untuk
menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan
DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis
DAK masing-masing bidang.
Apabila sisa tender tersebut tidak dapat dimanfaatkan
pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada
tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan
petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.
http://aksarafirdaus.blogspot.com 28

29. PERISTILAHAN DALAM APBD
 APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 KUA : Kebijakan Umum APBD
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara
 PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 RKA-SKPD : Rencana Kerja Anggaran SKPD
 BUD : Bendahara Umum Daerah
 DPA-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
 DPPA-SKPD : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD
 DPA-L : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
 RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
http://aksarafirdaus.blogspot.com 29

30.  SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya
 SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
 SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
 SPM : Standar Pelayanan Minimal
 SPD : Surat Penyediaan Dana
 SPP : Surat Perintah Pembayaran
 SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
 SPM : Surat Perintah Membayar
 SPM-LS : Surat Perintah Membayar Langsung
 SPM-UP : Surat Perintah Membayar Uang Persediaan
 SPM-GU : Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan
 SPM-TU : Surat Perintah Membayar Tambahan Uang
 TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
http://aksarafirdaus.blogspot.com
30

31. TERIMA KASIH
DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN
DITJEN KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TELP/FAX 021 3504042
http://aksarafirdaus.blogspot.com
31