1. Disampaikan Oleh :
JOHN BOEKORSJOM, S.Sos, M.Si.
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
Jayapura, 23 Juni 2011
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
1

2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Pasal 31, berbunyi bahwa Perencanaan
Pembangunan didasarkan pada DATA dan
INFORMASI yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 152 ayat 1, yang berbunyi Perencanaan
Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data
dan informasi yang akurat serta dapat
dipertanggung-jawabkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Tatacara Pengolahan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
2

3. Penyusunan
Rencana
Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Penetapan
Rencana
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
3

4. Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta
baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual
(images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung
maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau
perangkat penyimpan lainnya.
Informasi adalah data sudah terolah yang digunakan
untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.
Sistem data dan informasi adalah suatu sistem
informasi yang diperlukan bagi proses perencanaan untuk
menghasilkan kebijakan dan keputusan tentang rencana
Pembangunan, sasaran dan hasilhasil yang telah dicapai.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
4

5. • Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik
yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik
yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan
perencanaan.
• Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi
upaya perumusan kebijakan dalam:
– menyusun perencanaan,
– melakukan pemantauan/monitoring, dan
– mengevaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan.
• Sehingga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
5

6. Data dan Informasi sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga
untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan
terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan yang
sedemikian cepat dan kompleks.
Penyusunan dokumen perencanaan daerah sangat
membutuhkan data dan informasi yang valid, akurat, dan up to
date. Ketersediaan Data dan Informasi yang valid, akurat,
dan terkini ini memerlukan suatu system yang kita bangun
bersama.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
6

7. Alasan dibutuhkannya suatu data adalah untuk
mengetahui apakah ada persoalan atau tidak serta untuk
memecahkan persoalan yang sudah ada atau baru
muncul, dan yang perlu diperhatikan data harus obyektif,
yaitu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
supaya informasi lebih dapat dipercaya atau benar, tepat
waktu, tidak kadaluwarsa dan relevan dengan kebutuhan.
Dengan demikian dapat menyusun perencanaan
pembangunan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan
bukan sesuai dengan keinginan
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
7

8. DATA DALAM PERENCANAAN
Data berupa
Indikator
Proses
Perencanaan
Target
Pembangunan
Penggunaan terpenting data dalam proses perencanaan
adalah untuk menyediakan target-target pembangunan
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
8

9. Otonomi Daerah
Pemda dituntut memanfaatkan
sumber daya (resources) yang ada
secara optimal
Implementasi sistem
perencanaan yang lebih
komprehensif dan sistematis
Data yang akurat pada
setiap tahapan Perencanaan
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
9

10. • Aset yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat memacu
pertumbuhan daerah tersebut.
• Potensi daerah selalu dikaitkan dengan kemajuan daerah
tersebut. Jika potensi semakin berkembang maka secara
tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan daerah
tersebut sehingga pembangunan daerah semakin maju
dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
• Umumnya terdiri atas:
– Potensi Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
– Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya;
– Potensi Sumberdaya Manusia (SDM);
– Potensi Sumberdaya Spasial
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
10

11. Pembangunan Manusia
• IPM (Indeks Pembangunan
Manusia)
• GDI (Gender Development Index)
• APK (Angka Partisipasi Kasar)
• APM (Angka Partisipasi Murni)
• APS (Angka Partisipasi Sekolah)
Angka Kematian Bayi
• Angka Kematian Ibu
• Angka Melek Huruf
• Umur Harapan Hidup
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
11

12. Indikator ekonomi
• PDRB
• Pertumbuhan Ekonomi
• Tingkat Pengangguran terbuka
• Inflasi
• Pendapatan Per Kapita
• Nilai Rencana PMA yang disetujui
• Nilai Realisasi Investasi PMA
• Nilai Rencana PMDN yang disetujui
• Nilai Realisasi Investasi PMDN
• dll
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
12

13. Indikator lainnya
• Data kependudukan: Pertumbuhan
penduduk, Jumlah
• penduduk,jumlah penduduk miskin
• Indeks Kriminalitas
• Infrastruktur jalan, pelabuhan,
penerbangan
• Persentase kemiskinan
• Luas lahan pertanian, kehutanan
dll.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
13

14. Kependudukan
mengetahui : jumlah penduduk, jenis kelamin dan kelompok umur,
fertilitas, mortalitas, mobilitas/migrasi, sebaran penduduk, sebagai bahan
proyeksi jumlah penduduk setiap periode tahunan dan sensus penduduk
(10 tahunan)
Ketenagakerjaan
mengetahui keadaan ketenagakerjaan di indonesia untuk perencanaan
ketenagakerjaan nasional (semesteran dan tahunan)
Kemiskinan
sebagai data penghitungan jumlah masyarakat miskin dengan periode
tahunan
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
14

15. Potensi Desa
digunakan untuk: penentuan status perkotaan/pedesaan dan
tertinggal/tidak tertinggal (bersamaan dengan sensus penduduk,
sensus pertanian, dan sensus ekonomi)
Kesehatan
sebagai salah satu komponen penghitungan indeks pembangunan
manusia (ipm) setiap periode tahunan
Perumahan
data Perumahan perumahan (periode tahunan dan 10 tahunan)
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
15

16. Produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi
menjadi indikator perkembangan pembangunan indonesia setiap
(triwulan)
Inflasi (Indeks Harga Konsumen)
Mengetahui pola konsumsi masyarakat (bulanan)
Indeks Harga Perdagangan Besar
menggambarkan kondisi perekonomian secara umum, deflator pdb, dan
digunakan sebagai dasar penghitungan eskalasi proyek bangunan/
konstruksi (bulanan)
Nilai Tukar Petani
untuk menghitung indeks yang diterima petani, indeks bppbm, dan nilai
tukar petani (bulanan)
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
16

17. Industri
untuk mendapatkan karakteristik perusahaan industri (tahunan)
Produksi
mengetahui produktivitas tanaman pangan (4 bulanan)
Ekspor dan Impor
untuk mengukur perkembangan ekspor/impor bulanan (bulanan dan
tahunan)
Transportasi Nasional
memperoleh data angkutan darat, angkutan laut dan angkutan
udara, (bulanan dan tahunan)
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
17

18. Keuangan Daerah
menyediakan data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran rutin dan
pembangunan pemerintah daerah provinsi (tahunan)
Konstruksi
diperoleh gambaran mengenai penyerapan tenaga kerja di sektor
konstruksi, struktur biaya maupun jumlah serta nilai produksi dari output
yang dihasilkan (tahunan)
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
18

19. Devinfo
• Digunakan oleh PBB untuk informasi pembangunan
• Software ini berupa sistem database yang digunakan sebagai
alat untuk mengorganisasikan, menyimpan dan menyajikan
data
• Dapat diunduh gratis melalui www.devinfo.org
• Database dapat diupload di internet sehingga dapat diakses
oleh semua orang - akuntabilitas
• Pemda dapat menggunakan software database yang lain
seperti desinventar, SAS dsb.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
19

20. • Microsoft Excel
• E views (untuk analisis statistik ekonomi)
• SPSS (untuk analisis statistik sosial, kesehatan dll)
• Stata ( analisis statistik ekonomi)
• SAS ( analisis statistik ekonomi, kesehatan, pertanian dll)
• Ilwis (analisis spasial/GIS)
• Arc View (Analisis Spasial/GIS)
• Microsoft Visual Basic Versi 6.0
• Dll
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
20

21. • BPS Lembaga penyedia data yang dapat dipertanggungjawabkan
di Indonesia
• Perlunya koordinasi dan kerjasama antara Pemda dan BPS dalam
perencanaan pembangunan
• Sumber-sumber data :
- Sensus
- Survei: Susenas, Sakernas, SDKI, Supas, SUSI, Podes,
- Catatan Administrasi Instansi Pemerintah : Pendidikan,
Kesehatan, Imigrasi, Ekspor Impor, Hotel, dll
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
21

22. • Ketersediaan data daerah yang kurang timely, sehingga
terkadang perencanaan dilakukan dengan menggunakan
data yang tidak update
• Manajemen data yang kurang diintegrasikan sehingga
banyak data terpisah-pisah meski berada dalam satu
instansi
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
22

23. Tantangan Ketersediaan Data
 Kurangnya kualitas data
 Belum teridentifikasinya ketersediaan data untuk
perencanaan dan kinerja di Setiap Bidang di lingkungan
Bappeda dan masing-masing SKPD Provinsi.
 Belum teridentifikasinya ketersediaan data di level
Kabupaten, termasuk antara kabupaten induk dan
kabupaten pemekaran
 Belum tersedianya data terpilah sesuai dengan acuan
pemerintah pusat
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
23

24. Tantangan Horisontal
 Kurang sinkronnya indikator baik dalam lingkungan Bappeda
maupun SKPD di lingkungan provinsi
 Belum lancarnya mekanisme arus dan alur data dari, ke dan antar
SKPD dan Bappeda Provinsi.
 Belum lancarnya sharing informasi pemerintah
daerah/pengetahuan dan pendokumentasian di tingkat Provinsi
Tantangan Pemanfaatan Data
 Belum optimalnya analisis data untuk perencanaan
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
24

25. Tantangan Vertikal
 Kurang sinkronnya indikator Provinsi dan Kabupaten
 Belum lancarnya dari sharing data dari Kabupaten ke Provinsi
 Perbedaan kapasitas pendataan antar Kabupaten
 Belum Lancarnya mekanisme sharing data dari SKPD ke
Bappeda di kabupaten
 Belum lancarnya mekanisme sharing pengetahuan dan
pendokumentasiannya di Kabupaten
 Kurangnya Bintek dari Propinsi ke Kabupaten dan Pusat ke
Propinsi
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
25

26. Tantangan Sumberdaya
 Belum adanya tenaga fungsional statistik di lingkungan
Bappeda dan SKPD
 Kurangnya tenaga teknis yang ahli di bidang database
 Kurangnya tenaga teknis yang ahli di bidang web
 Belum adanya panduan standar mengenai penghitungan
indikator
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
26

27. Pemetaan Ketersediaan data di lingkungan Bappeda
Provinsi
Pemetaan Ketersediaan data pada setiap SKPD di tingkat
Provinsi
Pemetaan Ketersediaan data di Kabupaten
Penyiapan Panduan sebagai acuan untuk penghitungan
indikator
Penunjukan Wali Data dari setiap SKPD
Pembentukan FORUM DATA Pembangunan di Provinsi
Papua.
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
27

28. Bekerjasama dengan Mitra Pembangunan untuk Penguatan
Data di tingkat Provinsi dan Kabupaten :
 Dukungan terhadap identifikasi data apa yang harus ada
di bagian data Bappeda, bagian lain di Bappeda dan
SKPD
 Pembuatan SOP mengenai mekanisme sharing data
antar SKPD
 Harmonisasi indikator dan metadata antara Bappeda
dan SKPD
 Dukungan teknis terhadap pengelolaan pengetahuan
dan pendokumentasian
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
28

29. ANGKET
PEMETAAN DATA
IDENTIFIKASI /
PENGISIAN ANGKET
 Data itu ‘ADA’
 Data ‘VALID’
 Data ‘AKURAT’
 Data ‘Up to date’
 SDM Peng-INPUT DATA
 Transfer KNOWLEDGE
 Koordinasi Antar SKPD
 FORUM DATA
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
29

30.  Merupakan Kumpulan dari Wali Data setiap SKPD.
 Wali Data akan meyampaikan / menyajikan data yang dimiliki
oleh SKPD, dengan Program Software DefInfo.
 Wali Data berada dalam wadah : FORUM DATA
PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA yang terbentuk
berdasarkan SK Gubernur.
 Secara rutin, Wali Data diharapkan meng-update data yang ada.
 Kedepan, Perlu adanya Sosialisasi FORUM DATA di tingkat
Kabupaten/Kota, dan diharapkan adanya hubungan ONLINE
untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan Terkini dalam
mendukung PENTINGNYA DATA Dan INFORMASI BAGI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
30

31.  Perlunya ketersediaan data yang Valid, Akurat, dan Terkini
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Papua.
 Perlunya dukungan koordinasi antar lembaga (seluruh SKPD)
dalam upaya pengumpulan data, validasi data dan entry data
pada aplikasi.
 Agar aplikasi DATA dapat berjalan berkesinambungan perlu
dukungan dan pembinaan SDM yang bertugas entry data ke
dalam aplikasi secara terus menerus dan diperlukan transfer of
knowledge antar SDM yang bertugas dalam entry data jika
terjadi bergantian personel.
 Perlu adanya FORUM DATA di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota
untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan Terkini dalam
mendukung PENTINGNYA DATA Dan INFORMASI BAGI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
31

32. BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
32