Tatacara pengadaan pemerintah

PROSEDUR DAN TATA CARA
PENGADAAN JASA
PEMBORONGAN , PEMASOKAN
BARANG DAN JASA LAINNYA
IR . HARIS PURADIREDJA
24 NOVEMBER 2004

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH

METODA PEMILIHAN PENYEDIA JASA

I . PELELANGAN UMUM
II . PELELANGAN TERBATAS

III. PEMILIHAN LANGSUNG

IV. PENUNJUKAN LANGSUNG
V . PBJ PEKERJAAN PENANGGULANGAN
AKIBAT BENCANA ALAM


I. PELELANGAN UMUM
1. Segmen pasar dan kualifikasi
2. Jadual waktu pelaksanaan pelelangan umum
3. Syarat peserta lelang
4. Isi pengumuman
5. Prakualifikasi dan Pascakualifikasi
6. Undangan dan penjelasan lelang
7. Pembukaan dokumen penawaran
8. Evaluasi umum ( umum )
9. Evaluasi administrasi
10. Evaluasi teknis
11. Evaluasi harga
12. BA Pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman
pemenang, sanggahan dan pengaduan, penunjukan
pemenang, dan tanda tangan kontrak
13. Pelelangan gagal dan pelelangan ulang


1. SEGMEN PASAR DAN KUALIFIKASI
PBJ PEMBORONGAN KONSTRUKSI
Masa transisi ( hanya untuk jasa pemborongan konstruksi )

No. SEGMEN PASAR Kualifikasi Kemampuan Dasar

1. Usaha Kecil K3 0 - 100 Juta Rp
0-1.000 Juta Rupiah K2 100 – 400 Juta Rp
K1 400 – 1.000 Juta Rp.
2. Usaha Menengah M2 1.000 – 3.000 Juta Rp Dengan
1.000 – 3.000 Juta Rupiah memperhatikan KD

3. Usaha Besar M1 3000-10.000 juta Rp Dengan
> 3.000 Juta Rupiah B > 10.000 Juta Rp memperhatikan KD


1. SEGMEN PASAR DAN KUALIFIKASI
PBJ PEMBORONGAN/BARANG/JASA LAINNYA

Setelah 1 Januari 2006

1. Usaha kecil K3 0-100 juta Rp
0-1000 juta Rp K2 100-400 juta Rp
K1 400-1000 juta Rp
2. Bukan usaha kecil M2 1000-3000 juta Rp
> 1000 juta Rp M1 3000-10.000 juta
Dengan
Rp
memperhatikan KD
B > 10.000 juta Rp

2. JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN
UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI
BATAS
AKHIR
PENGU- PEMASUKA PENETAPA UNDANGAN PEMASUKAN
MUMAN LL N DOK.PQ N HASIL LELANG PENAWARAN
PQ
PENGAMBILAN
DOK,PQ
HR

HR HR
BATAS PENGUMUMA PENJELASAN
PENAYANGA N AKHIR N DOK LELANG
PENGUMUMA AMBIL HASIL PQ
N DOK PQ

MIN 7HR MIN 3 HR PROSES
EVALUASI PQ PENGAMBILA
N
DOK LELANG

MIN 7 HR
MIN 7 HR HR MIN 7 HR


2. JADUAL WAKTU PELAKSANAAN
PELELANGAN UMUM DENGAN
PASCAKUALIFIKASI
PENGU- PENJELASAN PEMASUKAN
MUMAN LL LELANG PENAWARAN

1 MIN 7
HR HR
PENAYANGAN
PENGUMUMA
N

MIN 7HR

1 HR PENGAMBILAN DOK .LELANG I HR


3. SYARAT PESERTA LELANG
1. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk
menjalankan usaha.
2. Memiliki keahlian,pengalaman,kemampuan teknis dan
manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
3. Memiliki Surat Ijin Usaha (SIUJK)
4. Harus mendaftarkan diri dan mengikuti prakualifikasi
yang dilakukan panitia
5. Lulus prakualifikasi/pasca kualifikasi.
6. Tidak membuat pernyataan tidak benar/palsu atas
pernyataan dalam dokumen prakualifikasi
7. Diundang untuk mengikuti pelelangan ( untuk pbj
dengan metoda prakualifikasi )
8. Tidak masuk daftar hitam .


4. ISI PENGUMUMAN

1. Nama dan alamat pengguna barang/jasa
2. Uraian singkat pekerjaan.
3. Perkiraan nilai pekerjaan.
( dapat dicantumkan pagu anggaran )
4. Menunjukkan copi SIUP pada waktu pendaftaran

4. ISI PENGUMUMAN
4. Syarat peserta lelang :
a. Penggolongan dan segmen pasar
b. Kualifikasi dan Klasifikasi BU
( bidang / sub bidang apa ?, usaha kecil / bukan kecil ? )
c. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam
dokumen lelang ( mis : untuk pekerjaan spesifik ).
d. Menandatangani pakta integritas pada waktu pendaftaran

5. Tempat , tanggal , waktu pengambilan dokumen lelang

HAL PENTING YANG PERLU
DIPERHATIKAN DALAM PENGUMUMAN

1. ADANYA PENGATURAN LELANG PADA KEGIATAN
PENGUMUMAN.( kasus palembang : hanya 10 exp yang ada
pengumumannya, pembelian koran besar-besaran ).
2. PENGUMUMAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA
JASA DENGAN METODA PELELANGAN TERBATAS,
PEMILIHAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG.
3. PENGUMUMAN PAKET – PAKET OLEH INSTANSI PADA
SETIAP AWAL TAHUN ANGGARAN.
4. BOLEH LELANG SEBELUM DIP TERBIT ?
5. BAGAIMANA PROSES PENGADAAN KEBUTUHAN BULAN
JANUARI, FEBRUARI, MARET, SEBELUM DIP TERBIT ?

6. PENGUMUMAN DI MEDIA CETAK (KORAN), CUKUP
1 KALI DIAWAL MASA PENGUMUMAN, DAN PENAYANGAN
DI PAPAN PENGUMUMAN RESMI DAN ATAU INTERNET
MINIMAL 7 HARI KERJA.
7. UNTUK PEKERJAAN NILAI KECIL/TEKNOLOGI SEDERHANA,
PENGUMUMAN LELANG DAN PRA/PASCAKUALIFIKASI
DAPAT DILAKUKAN SEKALIGUS, DAN UNTUK PEKERJAAN
TEKNOLOGI TINGGI/RESIKO TINGGI/NILAI BESAR,
PENGUMUMAN PRA/PASCAKUALIFIKASI DAN
PENGUMUMAN LELANG DAPAT DILAKUKAN SECARA
TERPISAH.
( contoh pengumuman lelang dan contoh pengumuman
prakualifikasi bisa dilihat di “Pedoman standar penilaian
kualifikasi” ).

8. TATA PENGUMUMAN LELANG :

a). Untuk usaha kecil , menggunakan surat kabar dan siaran
radio di kabupaten setempat, dan papan pengumuman
resmi dan papan pengumuman pengguna b/j.
Bila di kabupaten setempat tidak ada surat khabar,
maka harus menggunakan surat kabar propinsi ybs.
b). Untuk bukan usaha kecil, menggunakan surat kabar
propinsi dan nasional, papan pengumuman resmi, serta
mengupayakan menggunakan internet.
c). Calon peserta lelang dari luar propinsi/kabupaten/kota
yang lain, tidak boleh ditolak untuk mengikuti pelelangan di
propinsi/kabupaten/kota lokasi pelelangan.

9. LELANG ULANG YANG HARUS MENGUMUMKAN LAGI DI KORAN
ANTARA LAIN DALAM HAL :

a). YANG MEMASUKAN PENAWARAN < 3 , DALAM PROSES
PASCAKUALIFIKASI.
b). CALON PESERTA LELANG YANG LULUS PRAKUALIFIKASI < 3 .
c). SANGGAHAN ATAS KESALAHAN PROSEDUR TERNYATA BENAR
d). SANGGAHAN DAN ATAU PENGADUAN ATAS TERJADINYA KKN/
PENGATURAN LELANG TERNYATA BENAR.
e). APABILA PENAWAR TERENDAH 1 , 2 , DAN 3 MENGUNDURKAN
DIRI DAN SISA PENAWAR YANGMEMENUHI SYARAT < 3 .


5. PRAKUALIFIKASI DAN
PASCAKUALIFIKASI
Syarat peserta kualifikasi
a. Memiliki Surat Izin Usaha yang masih berlaku
b. Mempunyai kapasitas menandatangani kontrak dan
tidak dalam pengawasan pengadilan/bangkrut/sanksi
pidana.
c. Telah melunasi kewajiban wajib pajak
d. Memiliki pengalaman/sub kontraktor dalam 4 tahun
terakhir
e. Memiliki kinerja baik/tidak masuk daftar hitam
f. Memiliki kd pada bidang dan sub bidang yang
sesuai


5. PRAKUALIFIKASI DAN
PASCAKUALIFIKASI
g. Memiliki surat dukungan bank
h. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas
peralatan dan personil
i. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang
sedang dilaksanakan
j. Tidak membuat pernyataan palsu atas
kompetensi/kualifikasi yang dimilikinya
k. Masih memiliki skp,skk,untuk jasa pemborongan


6. UNDANGAN DAN PENJELASAN
LELANG
1) Peserta lelang yang diundang disahkan pengguna jasa
2) Hanya peserta yang diundang yang boleh memasukan
penawaran
3) Peserta yang lulus PQ < 3, lelang ulang (PQ ulang).
4) Hanya peserta yang diundang berhak mengambil dokumen
5) Ketidakhadiran dalam penjelasan, tidak menggugurkan
penawaran.

6. UNDANGAN DAN PENJELASAN
LELANG
6). PENJELASAN LELANG ADALAH MENJELASKA
PASAL- PASAL DALAM DOKUMEN LELANG,
BILA ADA PERUBAHAN / TAMBAHAN PASAL HARUS
DITUANGKAN DALAM ADENDUM DOKUMEN LELANG
7. BERITA ACARA PENJELASAN ADALAH MERUPAKAN
BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI DOKUMEN LELANG
8. NILAI HPS DIUMUMKAN PADA PENJELASAN LELANG.
( RINCIANNYA TIDAK DIUMUMKAN ).


7. PEMBUKAAN PENAWARAN
1. Panitia harus secara tegas pada pembukaan penawaran
a. Tidak memundurkan batas waktu penutupan
penawaran untuk hal yang tidak penting.
b. Menolak tambahan dokumen penawaran
c. Tidak menggugurkan penawaran pada pembukaan
penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat.
( panitia memeriksa,membacakan,mencatat saja )
2. Syarat administrasi yang telah diminta pada prosees
prakualifikasi,tidak perlu dilampirkan pada dokumen
penawaran.
3. Pelelangan dinyatakan gagal dalam pembukaan
penawaran, apabila :
a. Penawaran yang masuk < 3 ( apa tindak lanjutnya ? )
b. Seluruh penawaran diatas pagu DIP.
( apa tindak lanjutnya ? ).
Panitia membuat BA pembukaan penawaran.

7. PEMBUKAAN PENAWARAN

4. URUTAN PELAKSANAAN PEMBUKAAN PENAWARAN :
a. panitia menunjuk 2 wakil peserta / kuasanya sebagai saksi.
b. panitia membuka kotak penawaran, menghitung penawaran
yang masuk, yang mengundurkan diri, dll.
c. Sistim satu sampul : panitia memeriksa, menunjukan, dan mem
bacakan kelengkapan dukumen penawaran ( nama peserta
lelang ,nilai penawaran angka dan huruf, masa laku surat
penawaran, daftar kuantitas dan harga )
d. Sistim dua sampul : yang dibuka sampul I data administrasi
dan teknis, sampul II tidak dibuka, ditulis identitasnya,diparaf oleh
panitia dan wakil peserta, disimpan oleh panitia, dibuka hanya peserta
yang lulus administrasi dan teknis.
e. Sistim dua tahap : sampul I dibuka,dan sampul II disampaikan
kemudian oleh perserta lelang yang dinyatakan lulus administrasi
dan teknis.
f Buat Berita Acara Pembukaan Penawaran, diparaf oleh 2 wakil peserta ,
dibagikan kepada seluruh peserta lelang.

HAL YANGPERLU DIPERHATIKAN DALAM
PEMBUKAAN PENAWARAN
1. APA YANG HARUS DILAKUKAN, BILA KOTAK SURAT
PENAWARAN DIKUASAI PREMAN.
2. PENARIKAN, PENGUBAHAN, PENGGANTIAN,
PENAMBAHAN, SEBELUM PENUTUPAN PENAWARAN
DIPERKENANKAN.
3. TIDAK DIPERKENANKAN TAMBAHAN DOKUMEN
PENAWARAN SETELAH WAKTU PENUTUPAN
PEMASUKAN PENAWARAN BERAKHIR.
4. SURAT PENAWARAN YANG TIDAK DI LAK, DAN
ALAMAT PADA SAMPUL LUAR YANG SALAH, TIDAK
MENGGUGURKANPENAWARAN.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM
PEMBUKAAN PENAWARAN

5. APA YANG DIMAKSUD “ TIDAK BOLEH
MEMUNDURKAN WAKTU PENUTUPAN PENAWARAN
UNTUK HAL YANG TIDAK PENTING “ , PERUBAHAN
WAKTU PENUTUPAN PENAWARAN HARUS
DITUANGKAN DALAM DOKUMEN LELANG.
( contoh kasus pelelangan di Lampung )


8. EVALUASI PENAWARAN (UMUM)
Evaluasi penawaran dilakukan terhadap semua penawaran yang
masuk pada pembukaan penawaran
1. Dilakukan koreksi aritmatik sekurang-kurangnya 3(tiga)
penawaran terendah
2. Pengertian penawaran terendah yang responsif
3. Pengertian the lowest responsible bid
4. Pengertian lelang ulang dan evaluasi ulang
5. Sebab-sebab kegagalan dalam evaluasi
a. Kemampuan panitia/pemahaman dokumen lelang lemah
b. Kemauan untuk mengubah paradigma untuk tidak
melakukan KKN masih belum ada
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lemah
d. Dokumen lelang tidak jelas/tidak lengkap/salah


8. EVALUASI PENAWARAN (UMUM)
6. Ada indikasi kuat KKN pada evaluasi penawaran
7. BA Evaluasi rahasia sampai dengan tanda tangan kontrak
8. Adanya perbedaan pengertian tentang AHS dengan BPK
9. Pengertian penting pada proyek-proyek dengan PHLN
a. unbalanced bid
b. substantially responsive
c. evaluated bid


9. EVALUASI ADMINISTRASI
Penawaran memenuhi syarat administrasi apabila:

1. Syarat yang diminta dokumen lelang dipenuhi
2. Isi setiap dokumen benar
3. Dokumen penawaran menunjukan persaingan yang sehat
4. Jaminan penawaran
a. Dari bank umum atau asuransi yang mempunyai program
Surety Bond dan punya dukungan reasuransi
b. Redaksi, masa laku, nama penawar, nilai, nama proyek,
penulisan nama paket yang dijamin benar sesuai ketentuan
dokumen lelang


9. EVALUASI ADMINISTRASI
5. Surat penawaran
a. Redaksi sesuai dokumen lelang
a. Ditandatangani oleh orang yang berhak
b. Masa laku penawaran sesuai dokumen lelang
c. Bermaterai dan bertanggal

6. Daftar kuantitas dan harga setiap jenis pekerjaan diisi lengkap

7. AHS pekerjaan utama yang diminta dalam dokumen lelang dirinci
dengan lengkap

8. Melampirkan copy bukti tanda terima SPT-PPH tahun terakhir dan
kopi setoran pajak SPP pasal 29 dari kantor pajak setempat

Bila ada yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi, tanpa mengubah
substansi penawaran terhadap penawaran yang tidak memenuhi syarat
administrasi, tidak dilakukan evaluasi teknis.


10. EVALUASI TEKNIS
1. Penawaran memenuhi syarat teknis apabila :

a. Metoda pelaksanaan diyakini memenuhi perysaratan
substantif dan diyakini menggambarkan
penyelesaian pekerjaan.
b. jangka waktu pelaksanaan tidak melampaui batas
yang ditetapkan dalam dokumen lelang
c. Jenis, kapasitas dan jumlah alat, memenuhi syarat
teknis yang ditetapkan dokumen lelang
d. Spesifikasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan


10. EVALUASI TEKNIS
e. Personil inti yang ditempatkan sesuai persyaratan
f. Pek yang disubkontrakkan sesuai dipersyaratkan
g. Memenuhi syarat teknis lain yang ditetapkan

2. Dapat dilakukan klarifikasi
3. Tidak menggugurkan teknis dari analisa
harga satuan
4. Metode kerja sesuai dengan syarat-syarat
yang ditetapkan dalam dokumen lelang
5. Gugur teknis bila tidak dapat membuktikan
dan meyakinkan


11. EVALUASI HARGA
1. Panitia melakukan koreksi aritmatik
2. Diperiksa total harga penawaran apakah melalui
pagu Anggaran dalam DI P
3. Unsur–unsur yang mempengaruhi substansi/ lingkup
/ kualitas pekerjaan.
4. Nilai penawaran angka dan huruf sama.
5. Cek harga satuan timpang > 110%, dan cek
harga satuan nol
6. Preferensi harga sesuai yang ditetapkan.


11. EVALUASI HARGA
7. Cek kewajaran harga dengan cara :
a. Klarifikasi komponen dalam negeri
b. Bila harga penawaran terlampau rendah ,
1) Sanggup mengerjakan, naikkan jaminan
pelaksanaan sekurang-kurangnya
menjadi 5% dikalikan80% HPS
2) Tidak sanggup mengerjakan, sita jaminan
penawaran dan black list 1 tahun
c. Bilat erlampau tinggi ( > OE tapi < Pagu DIP )
1) Cek indikasi KKN

12. BERITA ACARA PELELANGAN,
PENETAPAN PEMENANG, PENGUMUMAN
PEMENANG, SANGGAHAN DAN
PENGADUAN, PENUNJUKAN PEMENANG,
DAN TANDA TANGAN KONTRAK

1. Berita Acara Pelelangan
Berita Acara Pelelangan rahasia sampai
dengan tanda tangan kontrak.


2. Penetapan pemenang lelang
a. Adalah penawaran terendah terevaluasi yang responsif
b. Bila pejabat yang menetapkan tidak sependapat
dengan panitia lelang / pengguna barang / jasa.
c. Bila terjadi keterlambatan dalam penetapan pemenang
3. Pengumuman pemenang( 2 hari kerja setelah
diterima surat penetapan pemenang )
4. Sanggahan dan pengaduan
a. Kriteria sanggahan, pengaduan, dan sanggahan
banding (15 hari sejak diterima)
b. Hak dan kewajiban masyarakat dan hak memperoleh
kesempatan yang sama dalam bekerja dan berusaha
c. Tujuan jawaban sanggahan/pengaduan
d. Proses pbj jalan terus
e. Yang menjawab sanggahan/pengaduan
f. sanggahan dalam proses prakualifikasi


5. Penunjukan pemenang lelang
Bila tidak ada sanggahan / sanggahan tidak benar
atau sanggahan melewati masa sanggah Pengunduran
diri dengan alasan yang diterima/tidak diterima , jaminan
penewaran tetap disita.

Bila terendah ke 1 mengundurkan diri , maka ditetapkan
Lagi terendah kedua sebagai pemenang
Surat penunjukan dibuat 5 hari kerja setelah pengumuman.
Tembusan disampaikan kepada unit pengawasan internal.


6. Tanda tangan kontrak
a. Jaminan pelaksanaan 5%
b. Bila penyedia jasa gagal menandatangani kontrak
c. Larangan mengubah dokumen lelang sebelum
tanda tangan kontrak
d. Urutan hirarki kontrak
e. Banyaknya rangkap kontrak
f. Penyelesaian asuransi
g. Pendapat ahli hukum kontrak


13. PELELANGAN GAGAL DAN
PELELANGAN ULANG
Pelelangan dinyatakan gagal apabila:
1. Yang mendaftar/yang lulus PK < 3
2. Penawaran yang masuk < 3
3. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat
4. Semua penawaran di atas Pagu dana tersedia
5. Sanggahan atas kesalahan prosedur benar
6. Sanggahan atas KKN oleh peserta urutan 1, 2, 3 benar
7. Calon pemenang urutan 1, 2, 3 mengundurkan diri
8. Pelelangan tidak sesuai dokumen lelang/prosedur
9. Pengaduan terjadinya KKN ternyata benar


PELELANGAN ULANG
Pelelangan diulang apabila :
1. Karena tersebut 1, 2, 5 : diumumkan kembali.
2. Karena tersebut 1, 4, 8 : mengundang calon peserta yang
terdaftar.
3. Karena tersebut 3, 9, :
a. Bila panitia/pejabat tidak terbukti KKN.
1) Mengundang yang terdaftar/bila perlu peserta baru.
2) Tidak mengundang yang terlibat KKN.
b. Bila panitia terlibat KKN : panitia dikenakan sanksi.


PELELANGAN ULANG
4. Karena tersebut 7 : mengundang peserta yang memenuhi
syarat.
5. Bila lelang ulang pesertanya < 3 :
a. Bila hanya 2, dilakukan seperti pemilihan langsung.
b. Bila hanya 1, dilakukan penunjukan langsung.
6. Bila lelang ulang masih terjadi KKN, proses lelang
dihentikan, dilakukan pembindahan alokasi dana.
7. Indikasi kuat KKN diantara peserta lelang.


II. PELELANGAN TERBATAS
1. Prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum
2. Dilakukan apabila diyakini pesertanya terbatas dan
untuk pekerjaan bersifat kompleks
3. Pengumuman mencantumkan peserta yang diundang
4. Bila ada peserta lain di luar yang diundang dan
memenuhi kualifikasi, wajib diikutsertakan dalam
pelelangan terbatas.
5. Pesertanya harus lulus prakualifikasi


III. PEMILIHAN LANGSUNG
1. Hanya untuk PBJ bernilai sampai dengan Rp.100 juta
2. Tetapkan calon peserta yang diundang dan diumumkan
pada papan pengumuman resmi
3. Sekurang-kurangnya 3 penawaran
4. Dilakukan prakualifikasi
5. Tetap harus memenuhi prinsip-prinsip PBJ
6. Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran
7. Tidak memerlukan persetujuan Menteri/Gubernur/
Bupati/Walikota
8. Tetap diumumkan pemenangnya
9. Diberikan kesempatan sanggahan dan pengaduan


IV. PENUNJUKAN LANGSUNG
1. Kriteria:
a. Keadaan tertentu:
1) Penanganan darurat/bencana alam
2) Pekerjaan perlu dirahasiakan
3) Pekerjaan < Rp. 50 juta
b. Keadaan khusus:
a. Tarif resmi
b. Spesifik/satu penyedia jasa / hak paten
c. Kompleks/teknologi khusus / hanya satu penyedia
jasa.
2. Memenuhi asas keterbukaan dan keadilan
3. Dengan prakualifikasi dan diumumkan di papan
pengumuman resmi
4. Dilakukan klarifikasi dan negosiasi
5. Tanpa persetujuan Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota
6. Diberikan kesempatan pengaduan masyarakat.


V. PBJ PEKERJAAN PENANGGULANGAN
AKIBAT BENCANA ALAM
1. Pemasokan barang untuk keperluan bencana alam
2. PL untuk penanganan darurat/konstruksi darurat
3. BA yang tidak masuk cakupan kontrak
a. PL kepada BU yang melaksanakan pek.terdekat,
diyakini mempunyai kemampuan
b. SPMK diterbitkan setelah persetujuan penanggung
jawab keuangan,dan pernyataan bencana alam
c. Opname pek.bersama-sama BU yang ditunjuk,proses
PBJ diproses simultan
d. DIP bencana alam untuk penanganan darurat
e. Penangan permanen dilakukan dengan lelang
4. BA yang masuk cakupan kontrak
a. Pengangan darurat dengan CCO
b. CCO /pek.tambah boleh > 10% NK

Tatacara pengadaan pemerintah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Similar to Tatacara pengadaan pemerintah

Similar to Tatacara pengadaan pemerintah (20)

More from Muljati Muli

More from Muljati Muli (18)

Recently uploaded

Recently uploaded (17)

Tatacara pengadaan pemerintah