Peyedia barang dan jasa

1. PENYEDIA DALAM PROSES
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
BERDASARKAN PERPRES
NOMOR 16 TAHUN 2018
DAN ATURAN
TURUNANNYA

2. POKOK BAHASAN
Pengertian Pengadaan
Barang/Jasa
Etika dan Prinsip Pengadaan
Pelaku Pengadaan
Pelaku usaha
Hakekat Pengadaan Barang/Jasa
Gambaran Umum Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia
Penetapan Kualifikasi Penyedia
Penetapan Pemenang dan Masa
Sanggah
Pelelangan Gagal
Pelaksanaan Kontrak
Pemutusan dan Penghentian Kontrak
Denda dan Ganti Rugi
Sanksi
Penyelesaian sengketa
Serah Terima dan Masa
Pemeliharaan

3. PENGERTIAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan”
3
Pasal 1 angka 1

4. JENIS PENGADAAN
4
Barang
Pekerjaan
Konstruksi
Jasa Konsultansi Jasa Lainnya
Pasal 3 Ayat 1

5. JENIS PENGADAAN
5
Barang
• setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang
dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Pekerjaan Konstruksi
• keseluruhan / sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu
bangunan
Pasal 1 angka
29 & 30

6. JENIS PENGADAAN
6
Jasa Konsultansi
• jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir
Jasa Lainnya
• jasa non-Konsultansi/jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan
Pasal 1 angka
31 & 32

7. PELAKU PBJ
Pengguna
Anggaran
Kuasa
Pengguna
Anggaran
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pejabat
Pengadaan
Pokja
Pemilihan
Agen
Pengadaan
Pejabat/
Panitia
Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan
Penyeleng
gara
Swakelola
Penyedia

8. 8
Pasal 1
angka 27 ,28
Pe l a k u U s a h a d a n Pe nye d i a
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak.

9. 9
Pe nye d i a
Pasal 17
Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan
barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

10. 10
Pasal 17
Tanggung Jawab Penyedia
Pelaksanaan Kontrak
Kualitas Barang/Jasa
Ketepatan Perhitungan Jumlah / Volume
Ketepatan Waktu Penyerahan
Ketepatan Tempat Penyerahan

11. Menghasilkan B/J yang tepat*
untuk setiap uang yang dibelanjakan
Meningkatkan Penggunaan
produksi dalam negeri
Meningkatkan Peran
serta UMKM
Meningkatkan Peran
pelaku usaha nasional
Meningkatkan
Keikutsertaan
industri kreatif
Mendorong
Pemerataan
ekonomi
Mendorong
Pengadaan
berkelanjutan
Mendukung
pelaksanaan penelitian
dan pemanfaatannya
Pasal 4
Tujuan
Pengadaan
*kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.
5

12. Efisien Efektif
Transparan Terbuka
Bersaing Adil
Akuntabel
Prinsip Pengadaan
Pasal 6
30

13. Pasal 7
Tertib &
Tanggung Jawab
Profesional,
Mandiri &
Menjaga
Rahasia
Tidak saling
mem-
pengaruhi
Menerima &
tanggung jawab
Menghindari
Conflict Of
Interest
Mencegah
pemborosan
Menghindari
penyalah - gunaan
wewenang
Tidak menerima,
menawarkan/
menjanjikan
Etika
Pengadaan
32

14. Pertentangan Kepentingan (1)
Pasal 7
Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada
suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi,
Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan
usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama
konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai
pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang
direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam
pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai
Konsultan Perencana;
33
Lanjutan….>>

15. Pertentangan Kepentingan (2)
Pasal 7
Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti
Tender/Seleksi pada K/L/ Perangkat Daerah, yang
mana pengurus koperasi merangkap sebagai
PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/PP;
PPK/Pokja Pemilihan/PP baik langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia;
beberapa badan usaha yang mengikuti tender/ seleksi yang sama,
dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang
sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh
pemegang saham yang sama.
34

16. GARIS BESAR PROSES PBJ
Identifikasi Kebutuhan
(Mulai)
Penetapan Barang/Jasa
Cara Pengadaan
Jadwal Pengadaan
Anggaran Pengadaan
Persiapan Swakelola
Penetapan sasaran
Penyelenggara Swakelola
Rencana Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Penyusunan RAB
Persiapan PBJ Melalui Penyedia
MenetapkanHPS
Menetapkanrancangan Kontrak
Menetapkanspesifikasi teknis/KAK
Menetapkanuang muka, jaminan uang
muka,jaminan pelaksanaan, jaminan
pemeliharaan,sertifikat garansi dan/atau
penyesuaian harga
Pelaksanaan Swakelola
Pelaksanaan Swakelola
Tipe (I, II, III, IV)
Pembayaran Swakelola
Pengawasan dan
Pertanggungjawaban Swakelola
Pelaksanaan PBJ Melalui
Penyedia
Pelaksanaan Pemilihan
Pelaksanaan kontrak
Serah Terima Hasil Pekerjaan
(Selesai)
7
Perencanaan Pengadaan
terdiri atas : Perencanaan
PBJ melalui Swakelola
dan/atau Penyedia

17. PBJ PEMERINTAH SECARA
ELEKTRONIK
17
Pasal 69
• Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik
menggunakan sistem informasi yang terdiri dari Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem
pendukung
• PBJ secara elektronik memanfaatkan e-Marketplace

18. Pengadaan Secara Elektronik
Memanfaatkan e-marketplace
18
Pasal 70
PEMILIHAN
PENYEDIA
K/L/Pemda
Penyedia

19. PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENYEDIA
Perencanaan
Pengadaan
Persiapan
Pengadaan
Persiapan
Pemilihan
Proses
Pemilihan
Pelaksanaan
Kontrak
Serah
Terima

20. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA

21. 21
Pelaksanaan Pemilihan
• Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP
diumumkan
• Untuk barang/jasa yang kontraknya harus
ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat
dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L
atau persetujuan RKA Perangkat Daerah yang dilakukan
setelah RUP diumumkan melalui SIRUP
Pasal 50 ayat 8-9
Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum RUP diumumkan

22. Metode Pemilihan B/PK/JL
Tender
Penunjukan
Langsung
Pelelangan
Sederhana
E-Purchasing
Tender Cepat
 Keadaan Tertentu
 Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya
 Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
 Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP
 Nilai paling banyak 200 Juta
 Katalog elektronik
22
Pengadaan Langsung
Pasal 38

23. Metode Pemilihan – Jasa Konsultansi
Seleksi
Penunjukan
Langsung
Pengadaan
Langsung
Keadaan Tertentu
> 100 juta
23
≤ 100 juta
Pasal 41

24. 24
E-Reverse Auction
Pasal 50 ayat 11
• Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode
penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction)
• dapat digunakan untuk :
– Tender Cepat
– E-purchasing
– Tindak lanjut tender yang hanya 2 penawaran

25. KUALIFIKASI
PENAWARAN
Tahapan umum pemilihan penyedia
P a s c a k u a l i f i k a s i
B/PK/JL
Harga Terendah
Nilai
BSUE
JK
Kualitas
Kualitas & biaya
Pagu Anggaran
Nilai terendah
Sistem Gugur
Pembobotan (JK)

26. PENETAPAN PERSYARATAN
KUALIFIKASI PENYEDIA

27. Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan
memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan
ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha
barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang
menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak
objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan
Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan
Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai
kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi
terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.

28. SYARAT KUALIFIKASI
ADMINISTRASI/LEGALITAS PENYEDIA
BARANG/JASA

29. SYARAT KUALIFIKASI
ADMINISTRASI/LEGALITAS PENYEDIA
BARANG/JASA
a. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang- undangan, antara
lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa
konsultansi sesuai dengan skala usaha
(segmentasi/klasifikasi),kategori/golongan/sub golongan/kelompok atau
kualifikasi lapangan usaha.
b. Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak
terakhir (SPT tahunan).
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang
benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
f. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama
operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian
konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

30. g. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada
Kontrak yang dibuktikan dengan:
1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
3. Kartu Tanda Penduduk.
h. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3)
maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

31. i. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;
2. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
5. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
6. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian
hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur
utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota
konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi
administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan
secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

32. Evaluasi persyaratan pada huruf i angka 1 sampai dengan angka 5
dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari
konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
Untuk Usaha Mikro, bentuk perizinan berupa Izin Usaha Mikro Kecil
(IUMK) dan tidak disyaratkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan
ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi
beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang
membidangi Jasa Konstruksi.

33. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS
UNTUK PENYEDIA BARANG/JASA PERORANGAN
memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan tahun terakhir;
menandatangani Pakta Integritas; dan
Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
1. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4. tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
tanggungan Negara.

34. SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS
DAN KEUANGAN

35. SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS
PENYEDIA BARANG
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang, meliputi : 1)
Memiliki pengalaman:
 Penyediaan barang pada divisi yang sama1 paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak; dan
 Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling
kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan
peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk
layanan purna jual (jika diperlukan).

36. SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS
PENYEDIA JASA LAINNYA
Memiliki pengalaman:
1. Penyediaan jasa pada divisi yang sama2 paling kurang 1 (satu) pekerjaan
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
2. Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama
paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak; dan
3. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh
persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan
peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk
layanan purna jual (jika diperlukan).

37. SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS
PENYEDIA JASA KONSULTANSI
BADAN USAHA
Memiliki pengalaman:
1. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak;
2. Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas
pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa
menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu
3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak; dan
3. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu
Anggaran.
Memiliki sumber daya manusia:
1. Manajerial; dan
2. tenaga kerja (jika diperlukan).
Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).

38. SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS
PENYEDIA JASA KONSULTANSI
PERORANGAN
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi
Perorangan, meliputi:
Memiliki pengalaman:
1. Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi,
atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
2. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu
Anggaran.
Jenjang pendidikan;
Memiliki sertifikat keahlian/teknis;
Pernah mengikuti pelatihan/kursus; dan/atau
Memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

39. SYARAT KUALIFIKASI KEMAMPUAN
KEUANGAN PENYEDIA BARANG/JASA
LAINNYA/JASA KONSULTANSI
Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan
berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan
keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan
Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan
kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang
sedang/akan dikerjakan.
SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

40. Rumusan perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah sebagai
berikut :
SKN = KN - Σ nilai paket pekerjaan yang sedang dikerjakan
KN = fp x MK
MK = fl x KB
Keterangan :
KN = Kemampuan Nyata
MK = Modal Kerja
fp = faktor perputaran modal
fp untuk Usaha Non-Kecil (Menengah dan Besar) = 7
fl = faktor likuiditas
fl untuk Usaha Non-Kecil = 0.6
KB = Kekayaan Bersih
total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir
Bila SKN < 0 = gugur

41. SYARAT KUALIFIKASI PENYEDIA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI

42. Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:
 Pokja pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan
Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.
 Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:
1. Izin/sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang
tertera/tertulis pada izin/sertifikat tersebut;
2. Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan
penyedia dinyatakan gugur;
3. Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus
menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada
Pejabat Pembuat Komitmen sebelum penandatanganan kontrak.
 Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan
menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring
(online) milik penerbit dokumen yang tersedia.

43. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
 Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)
KD = 3NPt
NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang
disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang
mewakili/leadfirm KSO;
 KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
 pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan
sesuai yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, nilai kontrak dan
status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut.
 Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan
sekarang (present value)

44. Persyaratan NPWP dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT
Tahunan) dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan
perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir,
misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan
perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa
pada saat pembuktian kualifikasi.
Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak
menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak
berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti
diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan:
1. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi SPSE. Tidak perlu
dinyatakan dalam surat pernyataan, kecuali untuk KSO;
2. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan
ini/menyampaikan informasi yang tidak besar terhadap pernyataan ini, maka dapat
menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.

45. Persyaratan pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
terakhir, dengan ketentuan:
 Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat
pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima;
 Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan
kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari PPK/Pemilik Pekerjaan
yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan
dimaksud.
Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
 Rumusan SKP
SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan
KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan. KP = 5
N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan
selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
 Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan
walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan
tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi
daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).

46. Persyaratan Tenaga Tetap, dengan ketentuan pembuktian Tenaga
Tetap dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi dengan meminta
peserta membawa:
1. Bukti setor pajak PPH Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-I, atau
2. Bukti kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan yang mencantumkan
nama jelas serta nama perusahaan yang sama dengan nama
perusahaan peserta tender.
3. SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti
tenaga kerja tetap.

47. Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan
ketentuan:
 Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SSKN = KN – Σ nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang
dikerjakan
 KN)
KN = fp x MK
MK = fl x KB
Dimana :
KN = Kemampuan Nyata
Fp = Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah dan besar, fp = 7)
MK = Modal kerja
fl = Faktor likuiditas (untuk usaha menengah dan besar, fl = 0,6)
KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir
 Σ nilai kontrak paket pekerjaan diambil dari daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan dalam
Formulir Isian Kualifikasi.
 SKN harus sama atau lebih besar dari 10% (sepuluh perseratus) nilai total HPS.
 Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun
sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan
SKN peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan
jaminan penawaran (apabila ada).
Persyaratan surat keterangan dukungan keuangan (apabila disyaratkan)
diterbitkan dari bank pemerintah/swasta dengan nilai paling kurang 10% (sepuluh
perseratus) dari nilai total HPS.

48. CONTOH PERHITUNGAN SKN
 Aktiva Lancar = Rp. 12.000.000.000
 Aktiva Tetap = Rp. 7.000.000.000
 Aktiva lainnya = Rp. 1.000.000.000
 Total aktiva = Rp. 20.000.000.000
 Utang lancar = Rp. 6.000.000.000
 Utang Jk. Panjang = Rp. 6.500.000.000
 Equitas (modal disetor + laba) = Rp. 7.500.000.000
 Total Passiva = Rp. 20.000.000.000
MK = Rp. 7.500.000.000 x 0,6 = Rp. 4.500.000.000
KN = Rp. 4.500.000.000 x 7 = Rp. 31.500.000.000
SKN = Rp. 31.500.000.000 – jumlah paket yang sedang dikerjakan
Pada Pengadaan Barang/Jasa Konsultan/Jasa Lainnya, bila SKN < 0 = tidak lulus
Pada Pekerjaan Konstruksi, bila SKN < 10 % HPS = tidak lulus

49. CATATAN :
Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/ membuktikan
antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta
dalam hal:
 kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
 pemenuhan persyaratan kualifikasi.
Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak
digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda meterai sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja
Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan
klarifikasi/konfirmasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah
substansi Formulir Isian Kualifikasi termasuk dapat melakukan peninjauan
lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait.
Evaluasi kualifikasi (pascakualifikasi) sudah merupakan kompetisi,
sehingga data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

50. Jumlah peserta yang
lulus prakualifikasi
kurang dari 3 peserta
50
Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya
Jika pelaksanaan prakualifikasi gagal, maka tindak lanjutnya oleh Pokja Pemilihan
sebagai berikut :
Pasal 51 ayat 1 & 5
Prakualifikasi Gagal
evaluasi penyebab kegagalan
Prakualifikasi
ulang
Setelah pemberian
waktu perpanjangan,
tidak ada peserta
yang menyampaikan
dokumen kualifikasi
2 peserta  Tender/Seleksi dilanjutkan
PENUNJUKAN
LANGSUNG
1 Peserta

51. 51
Tender/Seleksi gagal Tindak lanjutnya
Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan
Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran Evaluasi penawaran ulang
Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Perpres ini Penyampaian penawaran ulang
Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai
Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran
setelah ada pemberian waktu perpanjangan
Tender/Seleksi ulang
Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran
Seluruh peserta terlibat KKN
Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat
Seluruh penawaran harga tender B/PK/JL diatas HPS
Dinyatakan oleh PA/KPA
KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK Tender/Seleksi ulang
Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya
Pasal 51
Jika tender/seleksi ulang gagal dapat dilakukan penunjukan langsung

52. Apabila PPK menyetujui hasil pemilihan, maka PPK menerbitkan SPPBJ
Apabila PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK
menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti.
PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama atas hasil
pemilihan Penyedia.
Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil
pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja
setelah tidak tercapai kesepakatan.
PENUNJUKAN PEMENANG

53. Jenis Kontrak untuk B/PK/JL
JENIS KONTRAK KETENTUAN
Lumsum
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasilkan sesuai dengan kontrak.
Kontrak Harga Satuan
a. volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan
b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan
diselesaikan
Kontrak gabungan
Lumsum dan Harga
Satuan
Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumpsum
dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1
pekerjaan yang diperjanjikan
Kontrak Terima Jadi
(Turnkey)
a. jumlah harga pasti dan tetap
b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin
Kontrak Payung
untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau
waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani
Pasal 27

54. Jenis Kontrak untuk JK
JENIS KONTRAK KETENTUAN
Lumsum
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan
produk/keluaran
Waktu penugasan
• ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan
• waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
belum bisa dipastikan.
Kontrak payung
belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman
Pasal 27

55. 55
Pelaksanaan Kontrak
• Penetapan SPPBJ
• Penandatanganan Kontrak;
• Pemberian Uang Muka;
• Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
• Perubahan Kontrak;
• Penyesuaian Harga;
• Penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak
• Pemutusan Kontrak;
• Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
• Penanganan Keadaan Kahar.
Pasal 52

56. 56
PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani
Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran
belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia
untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
Ikatan Perjanjian
Pasal 52 ayat 2

57. 57
• Diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka,
retensi, dan denda
• Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan
Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa
pemeliharaan
• Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor
sesuai dengan realisasi pekerjaannya
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pasal 53 ayat 3

58. Bulanan Termin
Sekaligus setelah
pekerjaan selesai
58
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pasal 53 ayat 4

59. 59
Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan
untuk PBJ yang karena sifatnya dilakukan pembayaran
terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima,
setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas
pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pasal 53 ayat 5 & 7

60. Pembayaran dapat dilakukan untuk
peralatan dan/atau bahan yang
belum terpasang yang menjadi
bagian dari hasil pekerjaan yang
berada di lokasi pekerjaan dan
telah dicantumkan dalam Kontrak.
60
Pasal 53 ayat 6
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

61. 61
Perubahan Kontrak
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat
melakukan perubahan kontrak
Pasal 54

62. 62
Perubahan Kontrak
Pasal 54
Dapat dilakukan
• Semua Jenis Kontrak
Ketentuan
• Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
• Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan
• Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan atau
• Mengubah jadwal pelaksanaan
• Penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% dari nilai kontrak
awal

63. YG DIHINDARI DARI ADENDUM KONTRAK

64. KONTRAK KRITIS
Periode I (rencana fisik
pelaksanaan 0% –
70% dari kontrak),
• selisih keterlambatan
antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan
rencana pelaksanaan
lebih besar 10%;
Periode II (rencana fisik
pelaksanaan 70% -
100% dari kontrak),
• selisih keterlambatan
antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan
rencana pelaksanaan
lebih besar 5%;
Periode III (rencana fisik
pelaksanaan 70% -
100% dari kontrak),
• selisih keterlambatan
antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan
rencana pelaksanaan
kurang dari 5% dan
akan melampaui tahun
anggaran berjalan.
Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka
PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan
tentang kontrak kritis

65. KONTRAK
KRITIS
SCM I
1. TEGURAN I;
2. DIBERI KESEMPATAN
PERIODE TERTENTU (UJI
COBA)
PROGRES TIDAK
TERCAPAI DALM UJI
COBA/TERJADI
KONTRAK KRITIS
SCM II
1. TEGURAN II;
2. DIBERI KESEMPATAN
PERIODE TERTENTU (UJI
COBA)
SCM III
1. TEGURAN III;
2. DIBERI KESEMPATAN
PERIODE TERTENTU (UJI
COBA)
PROGRES TIDAK
TERCAPAI DALM UJI
COBA/TERJADI
KONTRAK KRITIS
PROGRES TIDAK
TERCAPAI DALM UJI
COBA/TERJADI
KONTRAK KRITIS
P U T U S
KONTRAK

66. a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya
cidera janji/wanprestasi;
c. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian
pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan
(sebelum PPN), apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat
berfungsi; atau
2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN), apabila bagian
pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
3) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah
sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibay.
e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi
pekerjaan;
f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak.
DENDA DAN GANTI RUGI

67. CACAT MUTU DAN PENGUJIAN
1. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil
Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap
Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan
Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK
atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa
Kontrak.
2. Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam
Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan
adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung
biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu
maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
3. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan
Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu
tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa
Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan.

68. PERBAIKAN CACAT MUTU
1. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat
Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut.
Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Pelaksanaan dan
Masa Pemeliharaan.
2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.
3. Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang
ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak
untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan
penggantian biaya/klaim dari PPK secara tertulis berkewajiban untuk
mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian
biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh
tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan
Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
4. PPK mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan
Cacat Mutu, dan mengenakan sanksi daftarhitam kepada penyedia jika tidak
melaksanakan perbaikan Cacat Mutu. Besaran denda keterlambatan akibat
cacat mutu ini ditentukan dalam SSKK.

69. KEGAGALAN KONSTRUKSI DAN
KEGAGALAN BANGUNAN
1. Apabila terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan dan masa pemeliharaan,
maka PPK dan/atau penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan
kesalahan masing-masing.
2. Apabila terjadi kegagalan bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan
bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK pada
umur konstruksi agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap kegagalan bangunan
yang ditetapkan apabila rencana umur konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
3. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan
klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
ketiga yang timbul dari kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.
4. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan penyedia dalam Pasal ini.
5. PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen
yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

70. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN
KONTRAK
1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah
selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada
penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai,
termasuk:
 biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan
ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia
kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan
Sementara dan Peralatan;
 biaya langsung demobilisasi Personil.
3. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau
pihak PPK.

71. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan
apabila:
• penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
• penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
• penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian
ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
• penyedia berada dalam keadaan pailit;
• penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang
ditetapkan oleh PPK;
• penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
• denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5%
(lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup
menyelesaikan sisa pekerjaan;
• Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
• PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK;
• penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan
yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
• pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan
sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

72. Dalam hal pemutusan Kontrak pada masa pelaksanaan dilakukan karena
kesalahan penyedia, maka:
• Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
• Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
• Penyedia membayar denda (apabila pelaksanaan pekerjaannya terlambat); dan
• Penyedia dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.
Dalam hal pemutusan Kontrak pada masa pemeliharaan dilakukan karena
kesalahan penyedia, maka:
• Jaminan Pemeliharaan dicairkanuntuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
• Penyedia dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha di dalam
pelaksanaan pengadaan yang sudah diputuskan oleh instansi berwenang, maka
PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan

73. 73
a. Jika kontrak berakhir dan pekerjaan belum selesai 100 %, maka PPK melakukan
penilaian terhadap kemampuan penyedia;
b. Jika dinilai mampu, PPK memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan
pengenaan sanksi denda keterlambatan;
c. Pemberian kesempatan tersebut dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya
mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan;
d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui Tahun Anggaran
Penyelesaian Kontrak
Pasal 56

74. Penyelesaian sengketa kontrak PBJ
74
• Penyelesaian sengketa antara PPK dan Penyedia dalam
pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui
 Layanan penyelesaian sengketa kontrak
 Arbitrase, atau
 Penyelesaian melalui pengadilan (kecuali pekerjaan
konstruksi)
• LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian
sengketa kontrak
Pasal 85

75. Sanksi
Sanksi dalam proses PBJ pemerintah dikenakan terhadap
75
Peserta Pemilihan Penyedia
PA/KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/
Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP
Pasal 78

76. Sanksi
76
Proses
Pengadaan
Pelanggaran Sanksi *)Diusulkan Oleh
*)Ditetapka
n Oleh
Pemilihan Penyedia
(Peserta Pemilhan)
A Dokumen atau keterangan palsu/tidak
benar
• Sanksi digugurkan dalam
pemilihan,
• sanksi pencairan jaminan
penawaran,dan
• sanksi daftar hitam selama 2
(dua) tahun *)
PP /
Pokja Pemilihan/
Agen Pengadaan
PA/KPA
B Indikasi Persengkongkolan
C Indikasi KKN
D Mengundurkandiri, alasan yang tidak bisa
diterima
• sanksi pencairanjaminan
penawaran , dan
• sanksi daftar hitam selama 1
(satu) tahun *)
PP /
Pokja Pemilihan/
Agen Pengadaan
PA/KPA
Pemilihan Penyedia
(Peserta Pemilihan
)
Pengundurandiri pemenang pemilihan
yang telah menerima Surat Penunjukkan
Penyedia Barang /Jasa
• sanksi pencairan jaminan
penawaran , dan
• sanksi daftar hitam selama 1
(satu) tahun *)
PPK PA/KPA
Pelaksanaan
Kontrak
(Penyedia)
A Tidak melaksanakankontrak, tidak
menyelesaikan pekerjaan, atau tidak
melaksanakankewajiban dalam masa
pemeliharaan.
• Sanksi pencairan jaminan
pelaksanaan atau jaminan
pemeliharaan, dan
• sanksi daftar hitam selama 1
(satu) tahun *)
PPK PA/KPA
Lanjutan …. >>
Pasal 78, 79, 80

77. Sanksi
77
Proses
Pengadaan
Pelanggaran Sanksi Ditetapkan
oleh
Pelaksanaan
Kontrak
(Penyedia)
B Menyebabkan kegagalan bangunan
sanksi ganti kerugian sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan.
C Menyerahkan jaminan yang tidak dapat
dicairkan
D Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume
hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit
E Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya
tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil
audit
F Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai
kontrak.
Sanksi denda keterlambatan 1
permil dari nilai kontrak atau nilai
bagian kontrak untuk setiap hari
keterlambatan
PPK dalam
kontrak
Pasal 78, 79, 80

78. Sanksi
78
Proses
Pengadaa
n
Pelanggaran Sanksi Diusulkan
Oleh
Ditetapka
n oleh
E-Katalog
(Peserta
Pemilihan)
A Dokumen atau keterangan
palsu/tidak benar
Sanksi digugurkan dalam
pemilihan, dan
sanksi daftar hitam
selama 2 (dua) tahun
Pokja
Pemilihan/
Pejabat
Pengadaa
n/Agen
pengadaa
n
dan/atau
PPK.
K/L/
PD
B Indikasi persengkokolan
C Indikasi KKN
D Mengundurkan diri yang
tidak bisa diterima
sanksi daftar hitam
selama 1 (satu) tahun.
E mengundurkan diri atau
tidak menandatangani
kontrak katalog.
Pasal 78, 79, 80

79. Sanksi
79
Proses
Pengadaan
Pelanggaran Sanksi Diusulkan
Oleh
E-Purchasing
(Penyedia)
tidak memenuhi kewajiban
dalam kontrak katalog atau
surat pesanan
• Sanksi penghentian
sementara dalam sistem
transaksi e-purchasing
paling lama 6 (enam)
bulan; atau
• sanksi penurunan
pencantuman Penyedia
dari katalog elektronik
selama 1 (satu) tahun.
Pokja
Pemilihan/P
ejabat
Pengadaan
/Agen
pengadaan
dan/atau
PPK.
K/L/
Perang
kat
Daerah
Pasal 78, 79, 80,81
UKPBJ melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran :
• Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar
• Indikasi persekongkolan
• Indikasi KKN