Sekilas mengenai tata cara dan adab (tata tertib) kongres/ persidangan dari Organisasi Mahasiswa FISIP Untirta, FoSMaI Untirta Serang - Banten

1. Tata Cara & Adab
Kongres FoSMaI FISIP
Untirta
Kelompok 4 :
Agnesshia Eka Putri, Hegar Aditya Lazuard,
Hestu Subhika Garindi, Iden Salman Aminudin,
Mochammad Fazriana, Nurul Apriani,
Siti Fatimah Nasution, Yudistira

2. TATA CARA KONGRES FOSMAI FISIP
Bentuk Pernyataan Kesepakatan

3. TATA CARA KONGRES FOSMAI FISIP
Bentuk Pernyataan Kesepakatan
1. 3 X Ketukan Palu Pernyataan untuk acara telah
dibuka/ditutup.
2. 2 X Ketukan Palu Penetapan skorsing waktu untuk durasi lebih
dari 2 X 15 menit atau ditunda.
Pernyataan keputusan dan ketetapan
keseluruhan.
3. 1 X Ketukan Palu Pernyataan kesepakatan/keputusan perpoint
atau skorsing waktu 1-2 x 15 menit.

4. TATA CARA KONGRES FOSMAI FISIP
Bentuk Pernyataan Kesepakatan
Urutan Pernyataan untuk Meminta Hak Bicara
• Interupsi Point of Order (Aturan)
• Meminta waktu untuk berbicara/memotong untuk berbicara.
• Interupsi Point of Information (Permohonan)
• Meminta waktu untuk memberikan informasi.
• Interupsi Point of Clarification (Penjelasan)
• Meminta waktu untuk memberikan pemikiran dalam meluruskan masalah.
• Interupsi Point of Previlaight (Hak-hak Istimewa)
• Meminta pada mas’ul musyawarah untuk menarik kembali pernyataan
dari lawan bicara karena ada hal-hal yang mengganggu pribadi seseorang.
• Interupsi Point of Objection
• Bukti keberatan atas hasil kesepakatan dengan memberikan pandangan.

5. TATA CARA KONGRES FOSMAI FISIP
Bentuk Pernyataan Kesepakatan
Urutan Pernyataan untuk Memberikan Usulan
• Usulan Teknis
• Meminta waktu untuk memberikan usulan tentang
mekanisme musyawarah yang bersifat rutin.
• Usulan Pembahasan
• Usulan tema yang diajukan kepada Majelis
Musyawarah sebagai bahan pembahasan.
• Usulan Perubahan
• Usulan untuk mengubah bentuk usulan pembahasan
atau menyempurnakannya.

6. ADAB KONGRES
FoSMaI FISIP

8. BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 5 tentang Peserta
Pasal 6 tentang Kriteria
Pasal 7 tentang Hak Peserta
Pasal 8 tentang Kewajiban Peserta
Pasal 9 tentang Sanksi-sanksi

9. BAB III
PERSIDANGAN
Pasal 10
1. Sidang Pleno, adalah musyawarah yang dapat
dihadiri oleh seluruh peserta untuk membahas dan
menetapkan sub-sub pembahasan.
2. Sidang Paripurna, adalah musyawarah yang dihadiri
oleh seluruh peserta untuk menetapkan seluruh
hasil-hasil-hasil Sidang Pleno.

10. BAB IV
KETUA SIDANG
Pasal 11 tentang Ketua Sidang
Pasal 12 tentang Tugas-tugas Ketua Sidang
Pasal 13 tentang Hak dan Wewenang Ketua Sidang

11. BAB V
PUTUSAN
Pasal 14
Bentuk putusan Kongres terdiri dari:
1. Keputusan Kongres, yaitu putusan Kongres yang mempunyai kekuatan
hukum ke dalam Kongres saja.
2. Ketetapan Musyawarah, yaitu putusan Kongres yang mempunyai
kekuatan hukum ke dalam dan keluar Kongres.
Pasal 15
1. Pengambilan putusan dengan musyawarah mufakat, apabila tidak
tercapai ditunda 2 x 5 menit dan apabila tidak tercapai juga maka
dilakukan voting.
2. Voting dianggap sah apabila disetujui lebih dari setengah jumlah
peserta yang hadir.
3. Apabila hasil suara masih sama banyaknya maka kebijaksanaan
diserahkan pada ketua sidang dengan memperhatikan aspirasi peserta.

12. BAB VI
QUORUM
Pasal 16
1. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta, jika
tidak terpenuhi Kongres ditunda selama 1 x 15 menit dan
selanjutnya dianggap sah.
2. Keputusan dalam Kongres dianggap sah apabila berdasarkan
musyawarah mufakat dan apabila tidak terpenuhi berdasarkan
suara terbanyak.