Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan keadilan dalam bisnis. Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya terhadap pemangku kepentingan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai pandangan mengenai keadilan seperti keadilan

1. NAMA
: ARINI NURMALA SARI
NPM
: 11210100
KELAS
: 4EA21
TUGAS
: SOFTSKILL ETIKA BISNIS ( KE - 2 )
1. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya
dalam artikel akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun
bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh
pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang
saham, komunitasdan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang
mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat
dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam
melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan
dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan
juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu,
baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian
tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan
berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi
dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.
A. Syarat bagi Tanggung Jawab Moral
 Tindakan itu dijalankan oleh pribadi yang rasional
 Bebas dari tekanan, ancaman, paksaan atau apapun namanya
 Orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau melakukan tindakan itu

2. B. Status Perusahaan
Terdapat dua pandangan (Richard T. De George, Business Ethics, hlm.153), yaitu:
1) Legal-creator, perusahaan sepenuhnya ciptaan hukum, karena itu ada hanya
berdasarkan hukum
2) Legal-recognition, suatu usaha bebas dan produktif
Tanggung jawab sosial perusahaan hanya dinilai dan diukur berdasarkan sejauh mana
perusahaan itu berhasil mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya (Milton
Friedman,The Social Responsibilities of Business to Increase Its Profits, New York Times
Magazine,13-09-1970)
Ini hanyalah bentuk tanggung jawab legal…
 Anggapan bahwa perusahaan tidak punya tanggung jawab moral sama saja dengan
mengatakan bahwa kegiatan perusahaan bukanlah kegiatan yang dijalankan oleh manusia
 Tanggung jawab moral perusahaan dijalankan oleh staf manajemen
 Tanggung jawab legal tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral
Sesungguhnya, pada tingkat operasional bukan hanya staf manajemen yang memikul
tanggung jawab sosial dan moral perusahaan ini, melainkan seluruh karyawan….
C. Lingkup Tanggung jawab Sosial

Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan
masyarakat luas

Keuntungan ekonomis
D. Argumen yang Mendukung Perlunya Keterlibatan Sosial Perusahaan
o Kebutuhan dan Harapan Masyarakat yang Semakin Berubah
o Terbatasnya Sumber Daya Alam
o Lingkungan Sosial yang Lebih Baik
o Perimbangan Tanggung Jawab dan Kekuasaan
o Bisnis Mempunyai Sumber Daya yang Berguna
o Keuntungan Jangka Panjang

3. E. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Prinsip utama dalam suatu organisasi profesional, termasuk perusahaan, adalah
bahwa struktur mengikuti strategi
Artinya, struktur suatu organisasi didasarkan ditentukan oleh strategi dari
organisasi atau perusahaan itu
Strategi yang diwujudkan melalui struktur organisasi demi mencapai tujuan dan
misi perusahaan perlu dievaluasi secara periodik, salah satu bentuk evaluasi yang
mencakup nilai-nilai dan tanggung jawab sosial perusahaan adalah Audit Sosial
2. KEADILAN DALAM BISNIS
Berbagai paham dan teori mengenai keadilan :
 Paham Tradisional Mengenai Keadilan
 Keadilan Individual dan Struktural
 Teori Keadilan Adam Smith
 Teori Keadilan Distributif John Rawls
 Jalan Keluar atas Masalah Ketimpangan Ekonomi
A. Paham Tradisional Mengenai Keadilan
Atas pengaruh Aristoteles secara tradisional dibagi menjadi tiga :
1) Keadilan Legal
2) Keadilan Komutatif
3) Keadilan Distributif
1) Keadilan Legal
Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan
negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama
oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

4. Dasar moralnya :

semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama
dan karena itu harus diperlakukan secara sama.

semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan
sama kewajiban sipilnya.
Prinsip dasar tersebut mempunyai beberapa konsekuensi legal dan moral yang mendasar.
Semua orang harus secara sama dilindungi oleh hukum,
dalam hal ini oleh negara.
Bahwa tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau
negara.
Dalam hal ini pemerintah, tidak boleh mengeluarkan hukum atau produk hukum
apa pun yang secara khusus dimaksudkan demi kepentingan kelompok atau orang
terentu, dengan atau tanpa merugikan kepentingan pihak lain.
Semua warga tanpa perbedaan apa pun harus tunduk dan taat kepada hukum yang
berlaku karena hukum tersebut melindungi hak dan kepentingan semua warga.
2) Keadilan Komutatif
Keadilan ini mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dan yang
lain atau antara warga negara yang satu dan warga negara yang lainnya. Dengan kata
lain, kalau keadilan legal lebih menyangkut hubungan vertikal antara negara dan
warga negara, keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga
yang satu dan warga yang lain.
3) Keadilan Distributif
Prinsip dasar keadilan distributif, atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan
ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua
warga negara.

5. B. Keadilan Individual dan Struktural
Keadilan bukan sekedar menyangkut tuntutan agar semua orang diperlakukan secara
sama oleh negara atau pimpinan dalam perusahaan, seakan ini merupakan urusan pribadi
antara orang tersebut dengan pemerintah atau pimpinan perusahaan. Keadilan juga bukan
sekedar menyangkut tuntutan agar dalam interaksi sosial setiao orang memberikan dan
menghargai apa yang menjadi hak orang lain, seakan penghargaan terhadap hak orang
lain adalah urusan orang per orang satu dengan yang lainnya. Demikian pula, keadilan
juga bukan sekedar soal sikap orang per orang untuk menolong memperbaiki keadilan
sosial ekonomi orang lain.
C. Teori Keadilan Adam Smith
Kendati ada persamaan di sana sini antara teori Aristoteles dan teori keadilan Adam
Smith, ada satu perbedaan penting, di samping berbagai perbedaan lainnya, di antara
keduanya. Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan, yaitu keadilan
komutatif.
Alasannya :
Pertama, menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu
arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan
hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain.
Kedua, adalah karena keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan
komulatif. Yaitu, bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap
netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.
Ketiga, dengan dasar pengertian di atas, Adam Smith menolak keadilan distributif
sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan
selalu menyangkut hak: semua orang tidak boleh dirugikan haknyua atau, secara positif,
setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Menurut Adam Smith, keadilan
distributif justru tidak berkaitan dengan hak.

6. Ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith :
a) Prinsip No Harm
Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinisp no harm,
atau prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan
kepentingan orang lain.
b) Prinsip Non-Intervention
Prinsip keadilan komutatif yang kedua adalah prinsip tidak ikut campur tangan.
Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan
kepentingan setiap orang, tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur
tangan dalan kehidupan dan kegiatan orang lain.
c) Prinsip Keadilan Tukar
Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama
terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya
merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam
pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar.
D. Teori Keadilan Distributif John Rawls
John Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf yang secara keras mengkritik sistem
ekonomi pasar bebas, khususnya teori keadilan pasar sebagaimana dianut Adam Smith. Ia
sendiri pada tempat pertama menerima dan mengakui keunggulan sistem ekonomi pasar.
Pertama-tama, karena pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua
pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang
dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar.
 Prinsip-Prinsip Distributif Rawls
Setiap orang harus punya hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama
yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Ini berarti
pada tempat pertama keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dan
dijamin haknya atas kebebasan secara sama.
 Kritik atas Teori Rawls
Kritik yang paling pokok adalah bahwa teori Rawls, khususnya Prinsip
Perbedaan, malah menimbulkan ketidakadilan baru.

7. Pertama, prinsip tersebut membenarkan ketidakadilan, karena dengan prinsip tersebut
pemerintah dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak tertentu untuk
diberikan kepada orang lain.
Kedua, yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tertentu yang
diambil pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak beruntung
atau miskin karena kesalahannya sendiri.
Jalan Keluar atas Masalah Ketimpangan Ekonomi
Jalan keluar yang kita ajukan atau ketimpangan ekonomi adalah dengan mengandalkan
kombinasi mekanisme pasar dan kebijaksanaan selektif pemerintah yang khusus
ditujukan untuk membantu kelompok yang secara objektif tidak mampu memanfaatkan
peluang pasar secara maksimal. Dalam hal ini penentuan kelompok yang mendapat
perlakuan istimewa harus dilakukan secara transparan dan terbuka, karena kalau tidak
akan membuka peluang bagi tindakan diskriminatif dan tidak adil yang baru. Jalan keluar
ini sama sekali tidan bertentangan dengan sistem ekonomi pasar karena sistem ekonomi
pasar sesungguhnya mengkomodasi kemungkinan ini.
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan
elib.unikom.ac.id/download.php?id=50882‎