Dokumen tersebut membahas tentang etika korporat, hak, dan perlindungan konsumen. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa etika korporat adalah bentuk dari etika terapan yang meneliti prinsip-prinsip etika dan masalah moral yang muncul di lingkungan bisnis, serta hak konsumen dan upaya perlindungan konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

1. (Periode6November-12November2018)
Mata Kuliah :
Business Ethic & Good Governance
- Corporate Ethics Rights, Privileges, problems and
Protection-
Dosen : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Mahasiswa : Adi Novian Prihantoro – 55117120016

2. Corporate Ethics Rights, Privileges, Problems and Protection.
Etika
Etika adalah cabang filsafat yang bersangkutan dengan arti semua aspek perilaku
manusia. Etika teoritis, kadang-kadang disebut etika normatif, adalah tentang
menggambarkan benar dan salah. Hal ini amat intelektual dan, sebagai cabang
filsafat, rasional di alam.
Etika Korporat
Etika Korporat atau etika perusahaan adalah sebuah wujud dari etika terapan / etika
professional, yang meneliti pronsip -prinsip etika dan permasalahan moral/etika yang
muncul di lingkungan bisnis. Berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis yang relevan
dengan perilaku individu dan seluruh organisasi. Bisa juga adalah sekumpulan
komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika kerja Karyawan
Perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian
tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya
Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Dalam istilah yang paling dasar, definisi
untuk etika korporat intinya mengetahui perbedaan antara benar dan salah, dan
memilih untuk melakukan apa yang benar.
Pendekatan Etika Bisnis
 Utilitarian Approach
Dalam pendekatan ini, setiap tindakan harus didasarkan dengan konsekuensinya.
Untuk itu, sebelum bertindak, Anda harus memberikan manfaat yang besar baru
masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan menggunakan biaya
serendah-rendahnya.
 Individual Rights Approach
Pendekatan ini memiliki pengaruh besar dalam menghargai dan menghormati
setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Namun, jika tindakan tersebut dinilai
bisa mengakibatkan suatu perpecahan atau benturan dengan hak orang lain,
maka tindakan tersebut harus dihindari.
 Justice Approach
Setiap pembuat keputusan memiliki kedudukan yang sama, serta bertindak adil
dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik perorangan maupun
kelompok. Pendekatan etika bisnis ini akan memberikan keuntungan baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Prinsip Etika Bisnis
 Prinsip Otonomi
Prinsip otonomi mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat
dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Dalam
menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih bisa berkomitmen
menjalankan etika bisnis dengan prinsip otonomi. Namun, masing-masing
perusahaan dapat mengambil pendekatan yang berbeda-beda dalam
menjalankannya. Karena, masing-masing perusahaan pasti memiliki kondisi dan
strategi yang berbeda-beda dalam mencapai suatu tujuan perusahaan.
 Prinsip Kejujuran
Kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan
kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama, karena
kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis. Prinsip ini harus
diterapkan dalam segala kegiatan bisnis misalnya saat melaksanakan kontrak
terhadap pihak ketiga maupun karyawan, jujur terhadap konsumen, jujur salam
kerja sama, dan lain sebagainya.
 Prinsip Keadilan
Dalam prinsip ini berarti setiap orang yang melakukan bisnis meiliki hak untuk
mendapatkan perlakuan yang sama. Sehingga semua pihak yang terkait dalam
bisnis harus memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung
terhadap keberhasilan bisnis. Menerapkan prinsip keadilan berarti semua pihak
harus memiliki akses positif sesuai dengan kemampuan dan peran yang telah
diberikan untuk mendukung keberhasilan bisnis.
 Prinsip Loyalitas
Loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis.
Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan
dalam menjalani bisnis sesuai dengan visi dan misi. Dengan menerapkan prinsip
ini, berarti tidak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi.
 Prinsip Integritas Moral
Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu,
perusahaan lebih dapat dipercaya masyarakat. Menerapkan prinsip ini, berarti
seluruh pelaku bisnis, baik karyawan hingga manajemen harus selalu menjaga
nama baik perusahaan.

4. Hak
Hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang dikatakan
memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara
tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara
tertentu kepadanya Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap
orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa
Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan,
kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-
undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut
sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib
dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan
sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban,
walaupun sebelumnya telah lahir . Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun
1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah
lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah
Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesame
 Hak Legal dan Hak Moral
Hak legal merupakan hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk.
Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial.
Hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih
bersifat soliderisasi atau individu.
 Hak Positif dan Hak Negatif
Hak Negatif adalah suatu hak bersifat negatif , jika saya bebas untuk melakukan
sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh menghindari saya
untuk melakukan atau memilki hal itu.
Hak positif adalah suatu hak bersifat postif, jika saya berhak bahwa orang lain
berbuat sesuatu untuk saya.
 Hak Khusus dan Hak Umum
Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau
karena fungsi khusus yang dimilki orang satu terhadap orang lain.
Hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu,
melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilki oleh semua manusia
tanpa kecuali. Di dalam Negara kita Indonesia ini disebut dengan “ hak asasi
manusia”.
 Hak Individual dan Hak Sosial
Hak individual disini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-
individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu
individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia milki.

5. Hak Sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi
sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang
disebut dengan hak sosial.
 Hak Absolut
Hak yang bersifat absolut adalah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa
pengecualian, berlaku di mana saja dengan tidak dipengaruhi oleh situasi dan
keadaan. Namun ternyata hak tidak ada yang absolut. Menurut ahli etika,
kebanyakan hak adalah hak prima facie atau hak pada pandangan pertama yang
artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat.
Kebebasan juga merupakan salah satu hak yang sangat penting namun hak ini
tidak dapat dikatakan hak absolut karena hak ini juga dapat dikalahkan oleh hak
lain. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan membahayakan masyarakat
sekitarnya dipaksa untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa meskipun ia
menolak. Kebebasan yang dimiliki orang tersebut merupakannya namun hak
tersebut akhirnya kalah oleh hak masyarakat yang merasa terancam jiwanya.
Hak tidak selalu bersifat absolut karena sesuatu hak akan kalah oleh alasan atau
keadaan tertentu lain yang dapat menggugurkan posisi hak tersebut.
Hak Istimewa
Pengertian Hak Istimewa akan kita dapati pada Pasal 1134 KUH Perdata "Hak
istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang
kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya,
semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada
hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan
kebalikannya."
Dari definisi yang diberikan pasal diatas, hak istimewa:
1. Diberikan oleh UU kepada kreditur
2. Menyebabkan kedudukan kreditur penerima hak istimewa lebih tinggi dari pada
(kreditur) yang lainnya semata2 berdasarkan sifat piutang itu
3. Kedudukannya dibawah gadai dan hipotik
4. Kedudukannya dapat lebih tinggi dari gadai dan hipotik dalam hal UU dengan tegas
menentukan demikian.
Masalah dan Perlindungan
Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi
keperluan dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada
golongan besar suatu rumah tangga yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK),
dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP). Perlindungan konsumen adalah

6. perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak sebagai contoh
para penjual diwajibkan menunjukka tanda harga sebagai tanda pemberitahuan
kepada konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan
kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa
bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan
yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen
kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata
lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah
dilanggar oleh pelaku usaha.
Semakin terbukanya pasar sebagai akibat dari proses mekanisme pasar yang
berkembang adalah hal yang tak dapat dielakkan. Seringkali dalam transaksi ekonomi
yang terjadi terdapat permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan
sengketa dan ketidakpuasan konsumen akibat produk yang di konsumsinya tidak
memenuhi kualitas standar bahkan ada yang membahayakan. Karenanya, adanya
jaminan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah,
dan keamanan barang dan jasa yang diperolehnya di pasar menjadi sangat penting.
Masalah perlindungan konsumen adalah sebuah permasalahan yang tidak akan
pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, selama
masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh
karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu di perhatikan. Permasalahan yang
dihadapi konsumen Indonesia saat ini, seperti juga yang dialami konsumen di
negara-negara berkambang lainnya, tidak hanya pada soal cara memilih barang,
tetapi jauh lebih kompleks, yaitu mengenai kesadaran semua pihak, baik dari
pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan
konsumen. Pelaku usaha seharusnya menyadari bahwa mereka harus menghargai
hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman
dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku, serta harga yang sesuai.
Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam kasus-kasus perlindungan konsumen:
1. Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun karena kelalaian, ternyata
berdampak serius dan meluas. Akibatnya, kerugian yang diderita konsumen dapat
bersifat massal.
2. Dampak yang ditimbulkannya juga bersifat seketika. Sebagai contoh, konsumen
yang dirugikan (karena mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit, atau bahkan
meninggal dunia. Ada juga beberapa efek yang ditimbulkannya baru terasa
beberapa hari kemudian. Contoh yang paling nyata dari dampak ini adalah
maraknya penggunaan bahan pengawet dan pewarna makanan dalam sejumlah
produk yang bisa mengakibatkan sakit kanker di kemudian hari.
3. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Karena tidak ada
pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengonsumsi barang/jasa yang hanya
semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim.
Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang
bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja. Kerugian materi
atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya

7. produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk
melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam
mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-
faktor sebagai berikut:
a. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang hati-hati
dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang
dihasilkan produsen.
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan
bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau
oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
c. Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat
dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan
pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Barang adalah adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh
konsumen.
Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang dsediakan
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen
Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan
kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:
Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di
Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan
melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu
menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang
layak dikonsumsi oleh masyarakat.
Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk
memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan
jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

8. Azas Perlindungan Konsumen
a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal
dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau
digunakan;
e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum
dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen,
serta negara menjamin kepastian hukum.
Tujuan Perlindungan Konsumen
Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari
Perlindungan Konsumen adalah:
A. Konsumen
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
B. Sistem Perlindungan Konsumen
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
C. Pelaku Usaha
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam
berusaha;
D. Produk Barang / Jasa
Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan
keselamatan konsumen.

9. Hak-hak Konsumen
Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen
adalah :
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kewajiban Konsumen
Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban
Konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
Konsumen Mandiri
Ciri Konsumen Mandiri adalah :
1. Sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri
sendiri dan keluarganya;

10. 2. Mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan,
kemampuan dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan
konsumen sendiri;
3. Jujur dan bertanggungjawab;
4. Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan
dan mempertahankan hakhaknya;
5. Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen;
6 Waspada Konsumen
1. Krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk;
2. Teliti sebelum membeli;
3. Biasakan belanja sesuai rencana;
4. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek
keamanan, keselamatan,kenyamanan dan kesehatan;
5. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
6. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa;

11. Implementasi Corporate Ethics Rights, Privileges, Problems and Protection
Pada PT. Timah
Perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance/GCG) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai,
perkembangan usaha, meningkatkan daya saing, dan pertumbuhan bisnis jangka
panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham
(Shareholders) namun juga segenap Pemangku Kepentingan lainnya dalam arti
pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga
pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.
Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Karyawan, Mitra Usaha, Pemasok,
Pelanggan, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang
sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan.
Hilangnya kepercayaan para pemangku kepentingan dapat menyebabkan
Perusahaan kehilangan peluang bisnis, yang pada gilirannya dapat mengancam
kelangsungan usaha Perusahaan. Kredibilitas Perusahaan dan kepercayaan sangat
erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para
pemangku kepentingan. Pengelolaan Perusahaan selain harus mengikuti peraturan
dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika.
Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat
citra positif Perusahaan.
Atas dasar pemikiran ini, maka Perusahaan melakukan penyusunan Kebijakan Etika
Perusahaan yang selanjutnya disebut “Code Of Conduct” atau “COC". COC
merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika
kerja Karyawan Perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan
melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh Insan Perusahaan sehingga tercapai
keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai
visi dan misinya.
Dalam melakukan penyusunan COC ini, Perusahaan selalu memperhatikan hukum
dan ketentuan yang berlaku, visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh
Perusahaan, praktek-praktek terbaik di internal maupun eksternal Perusahaan dan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan atau Code of Corporate Governance (COCG).
Sebagai kebijakan yang bersifat dinamis, COC ini akan dikaji secara berkala dan
berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun
demikian, dalam setiap perubahannya Perusahaan tidak akan mengorbankan nilai -
nilai yang telah ada demi keuntungan jangka pendek semata.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang‐undangan
Peraturan merupakan produk hukum yang wajib ditaati dan menjadi pedoman. Oleh
karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan standar dari etika yang harus
dijalankan.
Memahami hukum dan peraturan yang berlaku di segala aktivitas harus dihayati dalam
setiap kegiatan bisnis Perusahaan. Mematuhi hukum dan peraturan merupakan
elemen utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap

12. Insan Perusahaan. Ketentuan selanjutnya dapat mengacu pada peraturan
Perusahaan yang berlaku.
Pemberian Dan Penerimaan Hadiah/Gratifikasi, Suap Dan Lainnya
Pemberian dan/atau penerimaan Hadiah, Cinderamata maupun Jamuan Bisnis
dilakukan dalam rangka interaksi sosial dan pembinaan hubungan yang baik antar
Perusahaan dan mitra secara sehat dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan
tanpa menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan dalam menjalankan usaha Perusahaan.
Perusahaan melarang tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Gratifikasi
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Setiap Insan Perusahaan tidak dibenarkan menerima gratifikasi yang dapat
mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau terkait dengan jabatannya.
2. Suap
Suap adalah suatu pemberian ataupun janji untuk memberi kepada seseorang
atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan
jabatannya antara lain dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, untuk keuntungan si
pemberi suap.
Bentuk - bentuk suap dapat berupa pemberian uang, barang, fasilitas
pemberian atau penerimaan jabatan kepada keluarga pejabat ataupun bentuk
dan fasilitas lainnya yang dapat merupakan imbalan.
Setiap Insan Perusahaan tidak dibenarkan menawarkan atau menerima suap
atau secara langsung menyuruh orang lain untuk melakukannya demi
kepentingan orang yang bersangkutan.
3. Pembayaran Tidak Wajar
Pembayaran tidak wajar adalah praktek - praktek pembayaran khusus, hiburan
dan sokongan kepada pihak - pihak di luar Perusahaan guna melancarkan
jalannya bisnis Perusahaan yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku
di dunia bisnis.
Setiap Insan Perusahaan tidak dibenarkan melakukan praktek - praktek
pembayaran tidak wajar kepada pihak - pihak di luar Perusahaan atau secara
langsung menyuruh orang lain untuk melakukannya demi kepentingan pihak
yang bersangkutan.

13. Kepedulian Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan
Hidup
Visi K3LH Perusahaan adalah mewujudkan tenaga kerja yang sehat, selamat,
produktif, mandiri, efektif, dan efisien dalam segala aspek aktivitas Perusahaan.
Pengelolaan K3LH sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan.
Menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat mewujudkan K3LH merupakan
tanggung jawab bersama dari Insan Perusahaan. Oleh karena itu bagi Insan
Perusahaan harus:
 Mematuhi peraturan perundangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan
Kerja yang berlaku, baik tingkat nasional maupun internasional.
 Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mengutamakan
tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.
 Menangani masalah pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dengan efektif
dan efisien.
 Memahami dan mematuhi seluruh prosedur Keselamatan Kerja yang telah
ditetapkan.
Standar Etika Dalam Berhubungan Dengan Pemangku Kepentingan
Kepercayaan merupakan unsur penting untuk meningkatkan loyalitas Pelanggan
maupun pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, selain kepercayaan,
peningkatan pelayanan yang tinggi menjadikan nilai tambah tersendiri bagi
Perusahaan. Untuk menciptakan harmonisasi dan iklim usaha yang terpercaya
tersebut, Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya senantiasa bertindak profesional,
jujur, adil dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada Pemangku
Kepentingan.
Landasan Perusahaan dalam membina hubungan dengan Pemangku Kepentingan
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Hubungan dengan Insan Perusahaan
2. Hubungan dengan Pelanggan/Konsumen
3. Hubungan dengan Pemasok
4. Hubungan dengan Kreditor
5. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar
6. Hubungan dengan Pemerintah
7. Hubungan dengan Pemegang Saham (Investor)
8. Hubungan dengan Mitra Usaha
9. Hubungan dengan Pesaing
10.Hubungan dengan Media Massa
11.Hubungan dengan Anak Perusahaan
Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan
Kelangsungan hidup suatu Perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra
Perusahaan. Kinerja dan citra Perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh dua hal,

14. yaitu kemampuan (kapabiltas dan kompetensi) dan perilaku setiap Insan Perusahaan
sebagai penggerak roda organisasi.
Oleh karena itu, sangat penting bagi Perusahaan untuk mengatur perilaku yang
beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan.
1. Perilaku sebagai atasan kepada bawahan
2. Perilaku sebagai bawahan kepada atasa
3. Perilaku sebagai rekan kerja
4. Hak katas kekayaan intelektual (intellectual right)
Pelanggaran
Pelanggaran COC merupakan tindakan tidak disiplin dan akan ditangani oleh Direktur
Pengembangan Usaha. Setiap Insan Perusahaan yang mengetahui terjadinya
pelanggaran COC wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dan Direktur
Pengembangan Usaha bertanggung jawab untuk:
1. Memonitor kepatuhan atas Code Of Conduct.
2. Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan.
3. Memproses atas pelanggaran yang terjadi.
4. Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.
Setiap Insan Perusahaan yang menyampaikan pelaporan atas pelanggaran Code Of
Conduct ini, tidak perlu merasa khawatir, karena berdasarkan laporan tersebut
investigasi lebih lanjut akan dilakukan secara rahasia.
Pelanggaran atas COC ini akan diberikan sanksi atau ganjaran yang sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
1. Pelaksanaan COC merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan
Perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka Insan
Perusahaan wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:
a. Atasan Langsung.
b. Direktur Pengembangan Usaha.
c. Kotak Pengaduan/Whistle Blowing System, email, telepon atau media
lainnya yang ditentukan oleh Perusahaan.
2. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu
keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
3. Segenap Insan Perusahaan dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra
Usaha dan Masyarakat) dapat melaporkan kesalahan pelanggaran COC dan
Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan
secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain
disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.
4. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang
dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan
wajib merahasiakan identitas pelapor.
5. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai
prosedur dan mekanisme yang berlaku.

15. 6. Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Program Bina Lingkungan & CSR
1. Program Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial
masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN yang di bebankan
langsung menjadi biaya operasional perusahan.
2. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah program tanggung jawab sosial
dan lingkungan atas kegiatan operasi perseroan atau komitmen usaha
perseroan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama
dengan para pihak terkait, dengan masyarakat dimana perseroan berada, yang
dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan dengan
menjujung tinggi prinsip-prinsip praktik usaha yang baik, keadilan ekonomi,
keadilan sosial dan keadilan lingkungan.
Kegiatan Program Bina Lingkungan & CSR meliputi:
1. Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau sarana umum.
2. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan & Olah Raga.
3. Bantuan Sarana Ibadah.
4. Sarana Kesehatan & Sosial
5. Program Lingkungan (Pariwisata, Budaya, Pelestarian alam dan Bencana
alam)
Program Bina Lingkungan (BL) pada umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian
donasi/sumbangan yang pendanaannya berasal dari penyisihan laba Perseroan.
Pemberian bantuan yang dimaksud meliputi : bantuan korban bencana alam, bantuan
pendidikan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan
sarana/prasarana umum, bantuan sarana ibadah dan bantuan pelestarian alam.
Perusahaan secara aktif memberikan bantuan kepada korban bencana alam seperti
yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat dan Padang, Sumatera Barat dimana dalam
pelaksanaannya kegiatan tersebut dilakukan berkoordinasi dengan berbagai kegiatan
serupa yang diinisiasi Perseroan sebagai bagian dari gerakan BUMN Peduli.
Di bidang keagamaan, Program BL kami laksanakan dalam bentuk pembangunan
sarana ibadah seperti pembangunan masjid dimana pembangunan rumah ibadah
memang menjadi prioritas kami dengan tujuan bisa membantu kelancaran serta
kemudahan warga dalam beribadah.
Di sektor pendidikan, perusahaan membantu pembangunan 2 unit gedung baru
Universitas Bangka Belitung, dan penyerahan Politeknik Manufaktur (Polman) Timah
ke Pemerintah Propinsi Bangka Belitung, yang diikuti peningkatan status sebagai
politeknik negeri. Meski telah diserahkan ke pemerintah daerah, kami tetap
memberikan dukungan operasional sebagai wujud tanggung jawab guna memastikan
kualitas pendidikan Polman Timah menjadi lebih baik. Selain itu kami juga
melaksanakan program kelas unggulan di SMU Negeri I Pemali dan kami juga
berperan aktif dalam Program Central Language Improvement (CLI), yakni program
yang diperuntukkan bagi pelajar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk
meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa inggris.

16. Untuk sektor kesehatan, perusahaan membagikan mobil ambulan kesehatan gigi dan
mulut kepada dinas kesehatan yang adan di lingkungan kota/kabupaten di Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang nantinya unit ambulan ini akan digunakan dinas
kesehatan setempat untuk melakukan sosialisasi pentingnya kesehatan gigi dan
mulut, mengingat tingkat kerusakan gigi dan mulut di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung terbilang relatif tinggi.
Daftar Pustaka :
1. http://www.timah.com/v3/ina/keberlanjutan-statistik-bantuan-csr/ (7 November
2018, 09.00 WIB);
2. http://www.timah.com/v3/ina/keberlanjutan-statistik-bantuan-csr/, (7 November
2018, 09.05 WIB);
3. Tatang Sontani, 2018, Apa itu Etika Bisnis, https://www.sridianti.com/apa-itu-etika-
bisnis.html, (7 November, jam 07.30 WIB);
4. Anonym, 2017, PEndekatan dan Prinsip Etika Bisnis dalam Perusahaan,
https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pendekatan-dan-prinsip-etika-bisnis-dalam-
perusahaan, (7 November, jam 07.40 WIB);
5. PT TImah, http://www.timah.com/interactivebook/responsive/book1.html, (7
November 2018, jam 07.45 WIB);
6. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak, (7 November 2018, 08.03 WIB);
7. Asevy Sobari. SH, 2016, Istilah Hak Istimewa Dalam KUH Perdata,
http://asevysobari.blogspot.com/2016/06/istilah-hak-istimewa-dalam-kuh-
perdata.html, (7 November 2018, 08.12 WIB);
8. Prayitno, 2012, Permasalahan dan Isue Perlindungan Konsumen,
http://sirandunews.blogspot.com/2012/07/permasalahan-dan-isue-isue-
perlindungan_7234.html, (7 November 2018, 08.18 WIB);
9. Hapzi ali, 2018, Modul Be & GG – Corporate Ethics Rights, Privileges,
Problems and Protection,Universitas Mercu Buana.