SlideShare a Scribd company logo
January 1, 2016 [PILKADES ANTARWAKTU]
Dok yd 2016 Page 1
PEMILAHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
I. Pengertian :
a. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui
musyawarah desa.
b. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa
d. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
f. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan
kewajibannya yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis
g. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa;
h. unsur masyarakat terdiri dari Unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat
i. Unsur Lembaga Kemasyarakatan dapat dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa,
unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Tetangga atau Rukun
Warga.
j. Tokoh Masyarakat dapat dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan,
perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak,
dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
II. Tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu
 Tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu meliputi antara lain:
a. Persiapan
1. BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan keanggotaan terdiri dari unsur Perangkat Desa,
unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat yang bersifat mandiri dan
tidak memihak , paling lama 15 hari sejak kepala Desa diberhentikan
1.1 Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD
1.2 Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :
a) ketua merangkap anggota;
b) sekretaris merangkap anggota;
c) bendahara merangkap anggota; dan
d) beberapa anggota sebagai seksi-seksi
1.3 Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
a) mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
b) menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
c) penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat musyawarah desa;
d) menentukan pelaksanakan pemilihan Kepala Desa;
e) mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal Calon Kepala Desa;
f) melakukan Pemeriksaan/Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa
g) menetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu;
h) menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Antarwaktu; dan
i) menyiapkan segala sesuatu dalam rangka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
1.4 Panitia Pemilihan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
1.5 Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
January 1, 2016 [PILKADES ANTARWAKTU]
Dok yd 2016 Page 2
2. Panitia Pemilihan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada
Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak panitia terbentuk.
3. Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lama dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
4. Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan dari
keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
5. Pergantian anggota Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD.
6. Panitia Pemilihan mengumumkan dan melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa
Antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
7. Kepala Desa Antarwaktu dipilih melalui musyawarah desa oleh peserta musyawarah dari
calon yang memenuhi syarat.
8. Calon Kepala Desa Antarwaktu harus memenuhi syarat :
a) warga Negara Republik Indonesia;
b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
d) berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
e) berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
f) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam
proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
g) bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
h) terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1
(satu) tahun sebelum pendaftaran;
i) belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
j) sehat jasmani dan rohani;
k) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
l) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah
selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang;
m) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
n) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan
huruf m) diatas, harus mendapatkan izin cuti dari Kepala Desa sejak yang bersangkutan
terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan calon terpilih.
o) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di samping memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf m) diatas,, harus
mendapatkan izin cuti dari pimpinan BPD sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai
bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
p) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a)
sampai dengan huruf m) diatas,, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina
kepegawaian dan mendapatkan izin cuti dari Bupati sejak ditetapkan sebagai calon
sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
January 1, 2016 [PILKADES ANTARWAKTU]
Dok yd 2016 Page 3
9. Penduduk Desa setempat yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu mengajukan surat lamaran tertulis ditujukan kepada ketua BPD melalui Panitia
Pemilihan.
10. Surat lamaran tertulis harus dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada point 8 diatas.
11. Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
12. Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan
dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa.
13. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang
berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
14. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan keabsahan administrasi serta klarifikasi
dalam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
15. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada point 14 diatas, dituangkan dalam berita acara
hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa
Antarwaktu.
16. Berita acara ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
Panitia Pemilihan.
17. Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah
Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
18. Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa ditetapkan dengan
keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan pengesahan oleh Musyawarah Desa.
19. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melalui musyawarah mufakat atau
pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
b. Musyawarah Desa;
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dipimpin oleh Ketua
BPD.
2. Panitia Pemilihan menentukan pelaksanakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah
disepakati dalam Musyawarah Desa.
3. Dalam menentukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan mengutamakan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat.
4. Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat
dilaksanakan, maka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui pemilihan
secara langsung.
5. Pemilihan secara langsung dilaksanakan melalui pemungutan suara.
6. Dalam pemilihan Kepala Desa secara langsung seluruh peserta Musyawarah Desa yang hadir
dan telah mengisi daftar hadir menggunakan hak pilihnya.
7. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan
sebagai calon Kepala Desa terpilih.
8. Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih
dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak sama.
9. Hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara hasil
pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa setelah memperoleh pengesahan oleh
Musyawarah Desa.
10. Berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa ditandatangani oleh ketua
panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan
11. Berdasarkan berita acara Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih melalui
Musyawarah Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan.
c. Pelaporan
1. Panitia Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa
kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih oleh
Musyawarah Desa.
2. Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD disampaikan secara tertulis dengan dilampiri :
January 1, 2016 [PILKADES ANTARWAKTU]
Dok yd 2016 Page 4
a) keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih melalui Musyawarah
Desa;
b) berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa; dan
c) berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih.
3. BPD melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati melalui
Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
4. Laporan BPD disampaikan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
a) berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa;
b) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih melalui Musyawarah
Desa; dan
c) berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih.
5. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih melalui
Musyawarah Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari BPD.
6. Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
7. Bupati melantik Kepala Desa Terpilih Antarwaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
ditetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala
Desa Terpilih Antarwaktu.
III. DASAR HUKUM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

More Related Content

What's hot

Sk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaSk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desa
Tengkiu Muhammad
 
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desBerita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Jeck Apit
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
Ardi Susanto
 
PAW KADES.pptx
PAW KADES.pptxPAW KADES.pptx
PAW KADES.pptx
astaginamitragemilan
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desa
kodri .
 
00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa
Adelfios Andyka Fatra
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
Yudhi Aldriand
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
Adelfios Andyka Fatra
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
Eka Saputra
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Formasi Org
 
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversiTatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
KecamatanLinggaUtara
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Yudhi Aldriand
 
Modul format buku register
Modul format buku registerModul format buku register
Modul format buku register
Dede Subhan
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Aji Sahdi Sutisna
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Aji Sahdi Sutisna
 
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaPokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
TV Desa
 
#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan
Adelfios Andyka Fatra
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Yudhi Aldriand
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Muriady Dimur
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 

What's hot (20)

Sk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaSk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desa
 
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desBerita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
 
PAW KADES.pptx
PAW KADES.pptxPAW KADES.pptx
PAW KADES.pptx
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desa
 
00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversiTatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
 
Modul format buku register
Modul format buku registerModul format buku register
Modul format buku register
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
 
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaPokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
 
#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 

Viewers also liked

Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desa
Sukardi Juniardi
 
Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................
Eko Sugeng Pambudi
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Yudhi Aldriand
 
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
edi pribadi
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Yudhi Aldriand
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Zulfikri Armada
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Strobillus Found
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Aji Sahdi Sutisna
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Yudhi Aldriand
 
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Yudhi Aldriand
 
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjaluFormulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Aji Sahdi Sutisna
 
Contoh tahap pilkades
Contoh tahap  pilkadesContoh tahap  pilkades
Contoh tahap pilkades
Sukardi Juniardi
 
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaUndang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Zulfikri Armada
 
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
Strobillus Found
 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Suwondo Chan
 
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruPresentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaru
Indonesia Anti Corruption Forum
 

Viewers also liked (20)

Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desa
 
Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
 
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjaluFormulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
 
Juknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDJuknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPD
 
Contoh tahap pilkades
Contoh tahap  pilkadesContoh tahap  pilkades
Contoh tahap pilkades
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa   pembangunan desa Uu desa   pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa
 
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaUndang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
 
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
 
Perdes perangkat desa
Perdes perangkat desaPerdes perangkat desa
Perdes perangkat desa
 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
 
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruPresentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaru
 

Similar to Pemilihan kepala desa antarwaktu

Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Embi Gandaria
 
Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014 Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014
ahmadefendi19
 
Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014
Rumah Kolaborasi
 
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
JARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
BPD Ajakkang
 
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaPeraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Bubuy Sampeu
 
Pilkades tahun 2022-sosialisasi.pptx
Pilkades tahun 2022-sosialisasi.pptxPilkades tahun 2022-sosialisasi.pptx
Pilkades tahun 2022-sosialisasi.pptx
PemerintahanDesaMlag
 
Perbup subang ttg pilkades
Perbup subang ttg pilkadesPerbup subang ttg pilkades
Perbup subang ttg pilkades
AHMAD HIDAYAT SAAYANAWAE
 
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salimPerda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
edi pribadi
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
iniPurwokerto
 
Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
Pemdes Seboro Sadang
 
#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andyka#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andyka
Adelfios Andyka Fatra
 
Uu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikota
Uu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikotaUu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikota
Uu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikota
Winarto Winartoap
 
BPD NEW.pptx
BPD NEW.pptxBPD NEW.pptx
BPD NEW.pptx
andi969125
 
Contoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desaContoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desa
Asrulloh Bunda
 
Santiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaSantiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desa
Yudhi Aldriand
 
Bpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 SukabumiBpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 Sukabumi
Pekerja Sosial Masyarakat
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
iniPurwokerto
 

Similar to Pemilihan kepala desa antarwaktu (20)

Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
 
Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014
 
Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014 Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014
 
Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014
 
Permendagri no.112 tahun 2014
Permendagri no.112 tahun 2014Permendagri no.112 tahun 2014
Permendagri no.112 tahun 2014
 
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
 
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
 
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaPeraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
 
Pilkades tahun 2022-sosialisasi.pptx
Pilkades tahun 2022-sosialisasi.pptxPilkades tahun 2022-sosialisasi.pptx
Pilkades tahun 2022-sosialisasi.pptx
 
Perbup subang ttg pilkades
Perbup subang ttg pilkadesPerbup subang ttg pilkades
Perbup subang ttg pilkades
 
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salimPerda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
 
Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
 
#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andyka#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andyka
 
Uu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikota
Uu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikotaUu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikota
Uu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikota
 
BPD NEW.pptx
BPD NEW.pptxBPD NEW.pptx
BPD NEW.pptx
 
Contoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desaContoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desa
 
Santiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaSantiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desa
 
Bpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 SukabumiBpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 Sukabumi
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
 

More from Yudhi Aldriand

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
Yudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
Yudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Yudhi Aldriand
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Yudhi Aldriand
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
Yudhi Aldriand
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Yudhi Aldriand
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Yudhi Aldriand
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Yudhi Aldriand
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Yudhi Aldriand
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
Yudhi Aldriand
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Yudhi Aldriand
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Yudhi Aldriand
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Yudhi Aldriand
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
Yudhi Aldriand
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
Yudhi Aldriand
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
Yudhi Aldriand
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Yudhi Aldriand
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Yudhi Aldriand
 
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusDaftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Yudhi Aldriand
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Yudhi Aldriand
 

More from Yudhi Aldriand (20)

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
 
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusDaftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 

Recently uploaded

PPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptx
PPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptxPPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptx
PPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptx
OleSihotang
 
Modul Ajar Seni Musik Fase D Kelas 8 Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Fase D Kelas 8 Kurikulum MerdekaModul Ajar Seni Musik Fase D Kelas 8 Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Fase D Kelas 8 Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Kelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptx
Kelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptxKelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptx
Kelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptx
SebastianAryadi
 
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKAPPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
theresia735260
 
PAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptx
PAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptxPAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptx
PAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptx
MaybeNext
 
Power point kesehatan reproduksi remaja ppt
Power point kesehatan reproduksi remaja pptPower point kesehatan reproduksi remaja ppt
Power point kesehatan reproduksi remaja ppt
isma211554
 
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER  [www.defantri.com].pptx.pdfPPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER  [www.defantri.com].pptx.pdf
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
adrianadiyansyah36
 
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdfKALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
SeptianingTyas5
 
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptxppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
mmansyur42
 
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdfMATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
AgusRustiono
 
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
ROFIK24
 
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
PPT Pramuka Rika, Materi  MPLS 2024.pptxPPT Pramuka Rika, Materi  MPLS 2024.pptx
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
UdiSukandi
 
666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx
666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx
666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx
wilda108450
 
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptxWawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
titis33
 
Bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka
Bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdekaBilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka
Bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka
ChyntiaOktavioniAnis
 
DIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdf
DIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdfDIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdf
DIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdf
ColdTNT
 
PPT CARA BELAJAR EFEKTIF.ppt. Belajar Efektif
PPT CARA BELAJAR EFEKTIF.ppt. Belajar EfektifPPT CARA BELAJAR EFEKTIF.ppt. Belajar Efektif
PPT CARA BELAJAR EFEKTIF.ppt. Belajar Efektif
Nurbani10
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
AdeWahyuni13
 
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptxmateri MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
NoviaSriAstini
 
MATERI TEKS DESKRIPSI KELAS 9 KURIKULUM MERDEKA .pptx
MATERI TEKS DESKRIPSI KELAS 9 KURIKULUM MERDEKA .pptxMATERI TEKS DESKRIPSI KELAS 9 KURIKULUM MERDEKA .pptx
MATERI TEKS DESKRIPSI KELAS 9 KURIKULUM MERDEKA .pptx
NurudinJohri1
 

Recently uploaded (20)

PPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptx
PPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptxPPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptx
PPT Rapat Kerja TP. 2023-2024-21Jun2024-Draft.pptx
 
Modul Ajar Seni Musik Fase D Kelas 8 Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Fase D Kelas 8 Kurikulum MerdekaModul Ajar Seni Musik Fase D Kelas 8 Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Fase D Kelas 8 Kurikulum Merdeka
 
Kelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptx
Kelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptxKelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptx
Kelas IX - Bab 1 - Berpikir Komputasional.pptx
 
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKAPPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
PPT IPS TEMA 1 KELAS 7 KURIKULUM MERDEKA
 
PAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptx
PAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptxPAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptx
PAPARAN KANIT RESKRIM (JUDI ONLINE).pptx
 
Power point kesehatan reproduksi remaja ppt
Power point kesehatan reproduksi remaja pptPower point kesehatan reproduksi remaja ppt
Power point kesehatan reproduksi remaja ppt
 
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER  [www.defantri.com].pptx.pdfPPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER  [www.defantri.com].pptx.pdf
PPT MPLS PENDIDIKAN KARAKTER [www.defantri.com].pptx.pdf
 
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdfKALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
KALDIK provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024 2025.pdf
 
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptxppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
ppt materi MPLS SMK : lingkungan belajar.pptx
 
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdfMATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
MATERI BULLYING DAN NARKOBA UNTUK LINGKUNGAN SEKOLAH.pdf
 
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
 
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
PPT Pramuka Rika, Materi  MPLS 2024.pptxPPT Pramuka Rika, Materi  MPLS 2024.pptx
PPT Pramuka Rika, Materi MPLS 2024.pptx
 
666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx
666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx
666928737-Materi-MPLS-Pengenalan-Kurikulum-Merdeka.pptx
 
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptxWawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
Wawasan Wiyata Mandala SMP Negeri 1 Wuluhan.pptx
 
Bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka
Bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdekaBilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka
Bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka
 
DIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdf
DIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdfDIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdf
DIMENSI, ELEMEN , & TEMA PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5).pdf
 
PPT CARA BELAJAR EFEKTIF.ppt. Belajar Efektif
PPT CARA BELAJAR EFEKTIF.ppt. Belajar EfektifPPT CARA BELAJAR EFEKTIF.ppt. Belajar Efektif
PPT CARA BELAJAR EFEKTIF.ppt. Belajar Efektif
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal materi MPLS.pptx
 
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptxmateri MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
materi MPLS tentang ekstrakurikuler.pptx
 
MATERI TEKS DESKRIPSI KELAS 9 KURIKULUM MERDEKA .pptx
MATERI TEKS DESKRIPSI KELAS 9 KURIKULUM MERDEKA .pptxMATERI TEKS DESKRIPSI KELAS 9 KURIKULUM MERDEKA .pptx
MATERI TEKS DESKRIPSI KELAS 9 KURIKULUM MERDEKA .pptx
 

Pemilihan kepala desa antarwaktu

  • 1. January 1, 2016 [PILKADES ANTARWAKTU] Dok yd 2016 Page 1 PEMILAHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU I. Pengertian : a. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa. b. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa d. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu; e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. f. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis g. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa; h. unsur masyarakat terdiri dari Unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat i. Unsur Lembaga Kemasyarakatan dapat dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Tetangga atau Rukun Warga. j. Tokoh Masyarakat dapat dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin. II. Tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu  Tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu meliputi antara lain: a. Persiapan 1. BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan keanggotaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat yang bersifat mandiri dan tidak memihak , paling lama 15 hari sejak kepala Desa diberhentikan 1.1 Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD 1.2 Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari : a) ketua merangkap anggota; b) sekretaris merangkap anggota; c) bendahara merangkap anggota; dan d) beberapa anggota sebagai seksi-seksi 1.3 Panitia Pemilihan mempunyai tugas : a) mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu b) menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa; c) penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat musyawarah desa; d) menentukan pelaksanakan pemilihan Kepala Desa; e) mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal Calon Kepala Desa; f) melakukan Pemeriksaan/Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa g) menetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu; h) menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Antarwaktu; dan i) menyiapkan segala sesuatu dalam rangka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. 1.4 Panitia Pemilihan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab. 1.5 Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
  • 2. January 1, 2016 [PILKADES ANTARWAKTU] Dok yd 2016 Page 2 2. Panitia Pemilihan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk. 3. Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan. 4. Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD. 5. Pergantian anggota Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD. 6. Panitia Pemilihan mengumumkan dan melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. 7. Kepala Desa Antarwaktu dipilih melalui musyawarah desa oleh peserta musyawarah dari calon yang memenuhi syarat. 8. Calon Kepala Desa Antarwaktu harus memenuhi syarat : a) warga Negara Republik Indonesia; b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah; d) berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat; e) berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar. f) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa; g) bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat; h) terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; i) belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. j) sehat jasmani dan rohani; k) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; l) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; m) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; n) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf m) diatas, harus mendapatkan izin cuti dari Kepala Desa sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. o) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf m) diatas,, harus mendapatkan izin cuti dari pimpinan BPD sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. p) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf m) diatas,, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan mendapatkan izin cuti dari Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  • 3. January 1, 2016 [PILKADES ANTARWAKTU] Dok yd 2016 Page 3 9. Penduduk Desa setempat yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengajukan surat lamaran tertulis ditujukan kepada ketua BPD melalui Panitia Pemilihan. 10. Surat lamaran tertulis harus dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada point 8 diatas. 11. Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran. 12. Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa. 13. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. 14. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan keabsahan administrasi serta klarifikasi dalam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. 15. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada point 14 diatas, dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu. 16. Berita acara ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan. 17. Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. 18. Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan pengesahan oleh Musyawarah Desa. 19. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melalui musyawarah mufakat atau pemilihan langsung melalui pemungutan suara. b. Musyawarah Desa; 1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dipimpin oleh Ketua BPD. 2. Panitia Pemilihan menentukan pelaksanakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah disepakati dalam Musyawarah Desa. 3. Dalam menentukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan mengutamakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat. 4. Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung. 5. Pemilihan secara langsung dilaksanakan melalui pemungutan suara. 6. Dalam pemilihan Kepala Desa secara langsung seluruh peserta Musyawarah Desa yang hadir dan telah mengisi daftar hadir menggunakan hak pilihnya. 7. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. 8. Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama. 9. Hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa setelah memperoleh pengesahan oleh Musyawarah Desa. 10. Berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan 11. Berdasarkan berita acara Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih melalui Musyawarah Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan. c. Pelaporan 1. Panitia Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Musyawarah Desa. 2. Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD disampaikan secara tertulis dengan dilampiri :
  • 4. January 1, 2016 [PILKADES ANTARWAKTU] Dok yd 2016 Page 4 a) keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih melalui Musyawarah Desa; b) berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa; dan c) berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih. 3. BPD melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan. 4. Laporan BPD disampaikan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri : a) berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa; b) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih melalui Musyawarah Desa; dan c) berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih. 5. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih melalui Musyawarah Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari BPD. 6. Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD. 7. Bupati melantik Kepala Desa Terpilih Antarwaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Antarwaktu. III. DASAR HUKUM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);