SlideShare a Scribd company logo
SEKILAS INFO PILKADES PAW
“Doc Yd” Page 1
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Hal- hal perlu diketahui dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
a. Pembentukan Panitia Pilkades oleh BPD terdapat pada Pasal 45 Peraturan
Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun
2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
b. Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur
Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat terdapat pada Pasal 32
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
c. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat mengacu pada Pasal 9
Permendagri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
d. Syarat Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu harus memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur pada:
 Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 47 ayat 3 UU No 6 Tahun
2014 Tentang Desa)
 Pasal 21 Permendagri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
 Syarat calon dari Perangkat Desa mengacu kepada Pasal 45 Permendagri No
112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
 Syarat Calon dari PNS mengacu kepada Pasal 47 Permendagri No 112 tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa
mengacu pada Pasal 22 Permendagri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa)
f. Pengertian Kelengkapan persyaratan administrasi terdapat pada penjelasan
Pasal 41 ayat(3) huruf b Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
g. Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam
Musyawarah Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3
(tiga) orang mengacu pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014
SEKILAS INFO PILKADES PAW
“Doc Yd” Page 2
Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)
h. Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi
persyaratan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala
Desa dapat melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria
“PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN, TINGKAT
PENDIDIKAN DAN USIA” mengacu pada Pasal 25 Permendagri No 112 tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa)
i. Pengertian Tokoh Masyarakat terdapat pada Penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU No 6
Tahun 2014 Tentang Desa)
j. Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdapat pada Penjelasan
Pasal 47 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
k. Peserta Musyawarah Desa terdapat pada Pasal 54 ayat (1) dan penjelasannya, UU
No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Sumber :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa

More Related Content

What's hot

Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Yudhi Aldriand
 
Sk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaSk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desa
Tengkiu Muhammad
 
02 sk panitia
02 sk panitia02 sk panitia
02 sk panitia
Adelfios Andyka Fatra
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDYudhi Aldriand
 
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjaluFormulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Aji Sahdi Sutisna
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Suwondo Chan
 
contoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkadescontoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkades
WanTsunami
 
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desaPermendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Pajeg Lempung
 
sk tim seleksi perangkat desa.pdf
sk tim seleksi perangkat desa.pdfsk tim seleksi perangkat desa.pdf
sk tim seleksi perangkat desa.pdf
masterchanel1
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Aji Sahdi Sutisna
 
Salinan Perpres Nomor 33 Tahun 2023.pdf
Salinan Perpres Nomor 33 Tahun 2023.pdfSalinan Perpres Nomor 33 Tahun 2023.pdf
Salinan Perpres Nomor 33 Tahun 2023.pdf
CIkumparan
 
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil NegaraPenjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Dadang Solihin
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Pemdes Seboro Sadang
 
00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa
Adelfios Andyka Fatra
 
Contoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desaContoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desa
riwayatabimanyu
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Yudhi Aldriand
 
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxPOWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
FauziahSPdI1
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desaAbdul Kohar
 
Paparan kesiapan pengisian perangkat desa
Paparan kesiapan pengisian perangkat desaPaparan kesiapan pengisian perangkat desa
Paparan kesiapan pengisian perangkat desa
Ninuk Hp
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 

What's hot (20)

Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
 
Sk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaSk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desa
 
02 sk panitia
02 sk panitia02 sk panitia
02 sk panitia
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
 
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjaluFormulir pendaftaran pilkades panjalu
Formulir pendaftaran pilkades panjalu
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
 
contoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkadescontoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkades
 
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desaPermendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
 
sk tim seleksi perangkat desa.pdf
sk tim seleksi perangkat desa.pdfsk tim seleksi perangkat desa.pdf
sk tim seleksi perangkat desa.pdf
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Salinan Perpres Nomor 33 Tahun 2023.pdf
Salinan Perpres Nomor 33 Tahun 2023.pdfSalinan Perpres Nomor 33 Tahun 2023.pdf
Salinan Perpres Nomor 33 Tahun 2023.pdf
 
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil NegaraPenjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
 
00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa
 
Contoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desaContoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desa
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxPOWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desa
 
Paparan kesiapan pengisian perangkat desa
Paparan kesiapan pengisian perangkat desaPaparan kesiapan pengisian perangkat desa
Paparan kesiapan pengisian perangkat desa
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 

Viewers also liked

Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaSukardi Juniardi
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Yudhi Aldriand
 
Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................
Eko Sugeng Pambudi
 
Contoh tahap pilkades
Contoh tahap  pilkadesContoh tahap  pilkades
Contoh tahap pilkades
Sukardi Juniardi
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaZulfikri Armada
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found
 
PP No 47 Tahun 2015
PP No 47 Tahun 2015 PP No 47 Tahun 2015
PP No 47 Tahun 2015
Gedhe Foundation
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Yudhi Aldriand
 
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga KeamananPentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
musniumar
 
Materi polresta bekasi
Materi  polresta bekasiMateri  polresta bekasi
Materi polresta bekasiYudhi Aldriand
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Yudhi Aldriand
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Aji Sahdi Sutisna
 
Web, Design, and UX Trends for 2006
Web, Design, and UX Trends for 2006Web, Design, and UX Trends for 2006
Web, Design, and UX Trends for 2006
Jeremy Johnson
 
Coding pilkades
Coding pilkadesCoding pilkades
Coding pilkades
idamyangdulu
 
#4_web_ux_wakizaka
#4_web_ux_wakizaka#4_web_ux_wakizaka
#4_web_ux_wakizaka
Yoshinori Wakizaka
 
Introduction to Antetype - Web UX design tool
Introduction to Antetype - Web UX design toolIntroduction to Antetype - Web UX design tool
Introduction to Antetype - Web UX design tool
La FeWeb
 
Mobile Web UX - TdT@Cluj #17
Mobile Web UX - TdT@Cluj #17Mobile Web UX - TdT@Cluj #17
Mobile Web UX - TdT@Cluj #17
Tabăra de Testare
 
Responsive Web Design (Microsoft Web & Phone UX Tour 2011)
Responsive Web Design (Microsoft Web & Phone UX Tour 2011)Responsive Web Design (Microsoft Web & Phone UX Tour 2011)
Responsive Web Design (Microsoft Web & Phone UX Tour 2011)
Bram Vanderhaeghe
 
Web design ux trends 2013
Web design ux trends 2013Web design ux trends 2013
Web design ux trends 2013
Mahmoud Farrag
 
Web Form Design (Web Visions 2009)
Web Form Design (Web Visions 2009)Web Form Design (Web Visions 2009)
Web Form Design (Web Visions 2009)
Christopher Schmitt
 

Viewers also liked (20)

Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desa
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
 
Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................Berkas pemilihan kepala desa.................
Berkas pemilihan kepala desa.................
 
Contoh tahap pilkades
Contoh tahap  pilkadesContoh tahap  pilkades
Contoh tahap pilkades
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 
PP No 47 Tahun 2015
PP No 47 Tahun 2015 PP No 47 Tahun 2015
PP No 47 Tahun 2015
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga KeamananPentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
 
Materi polresta bekasi
Materi  polresta bekasiMateri  polresta bekasi
Materi polresta bekasi
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
 
Web, Design, and UX Trends for 2006
Web, Design, and UX Trends for 2006Web, Design, and UX Trends for 2006
Web, Design, and UX Trends for 2006
 
Coding pilkades
Coding pilkadesCoding pilkades
Coding pilkades
 
#4_web_ux_wakizaka
#4_web_ux_wakizaka#4_web_ux_wakizaka
#4_web_ux_wakizaka
 
Introduction to Antetype - Web UX design tool
Introduction to Antetype - Web UX design toolIntroduction to Antetype - Web UX design tool
Introduction to Antetype - Web UX design tool
 
Mobile Web UX - TdT@Cluj #17
Mobile Web UX - TdT@Cluj #17Mobile Web UX - TdT@Cluj #17
Mobile Web UX - TdT@Cluj #17
 
Responsive Web Design (Microsoft Web & Phone UX Tour 2011)
Responsive Web Design (Microsoft Web & Phone UX Tour 2011)Responsive Web Design (Microsoft Web & Phone UX Tour 2011)
Responsive Web Design (Microsoft Web & Phone UX Tour 2011)
 
Web design ux trends 2013
Web design ux trends 2013Web design ux trends 2013
Web design ux trends 2013
 
Web Form Design (Web Visions 2009)
Web Form Design (Web Visions 2009)Web Form Design (Web Visions 2009)
Web Form Design (Web Visions 2009)
 

Similar to Sekilas Info tentang Pilkades PAW

Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Yudhi Aldriand
 
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desaPerda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Kantor Desa Junwangi
 
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfPeraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
wonokertod
 
Perda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desaPerda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desa
Arifuddin Ali.
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
iniPurwokerto
 
Perbub 55 th 2016 ttg perangkat desa
Perbub 55 th 2016 ttg perangkat desaPerbub 55 th 2016 ttg perangkat desa
Perbub 55 th 2016 ttg perangkat desa
Universitas Kanjuruhan Malang
 
6. perda 6 2015
6. perda 6 20156. perda 6 2015
6. perda 6 2015
Muhammad Saifullah
 
Permendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desa
Permendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desaPermendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desa
Permendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desa
Wahyu Firmansyah
 
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd(1)
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd(1)Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd(1)
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd(1)
desa karangkemiri
 
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdfPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
CHAIRUDIN2
 
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdfPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
CHAIRUDIN2
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016
Pajeg Lempung
 
Permendagri No.110 Tentang BPD
Permendagri No.110 Tentang BPDPermendagri No.110 Tentang BPD
Permendagri No.110 Tentang BPD
Suwondo Chan
 
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpdPermendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd
Mapala Santigi
 
Permendagri no 110 thn 2016 ttg bpd
Permendagri no 110 thn 2016 ttg bpdPermendagri no 110 thn 2016 ttg bpd
Permendagri no 110 thn 2016 ttg bpd
Suwondo Chan
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
Yudhi Aldriand
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016
Pajeg Lempung
 
09 permendagri no.110 tahun 2016 tentang bpd
09 permendagri no.110 tahun 2016 tentang bpd09 permendagri no.110 tahun 2016 tentang bpd
09 permendagri no.110 tahun 2016 tentang bpd
abdimasyarakat
 
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Pajeg Lempung
 
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
dermolo
 

Similar to Sekilas Info tentang Pilkades PAW (20)

Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desaPerda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
 
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfPeraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
 
Perda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desaPerda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desa
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
 
Perbub 55 th 2016 ttg perangkat desa
Perbub 55 th 2016 ttg perangkat desaPerbub 55 th 2016 ttg perangkat desa
Perbub 55 th 2016 ttg perangkat desa
 
6. perda 6 2015
6. perda 6 20156. perda 6 2015
6. perda 6 2015
 
Permendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desa
Permendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desaPermendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desa
Permendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desa
 
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd(1)
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd(1)Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd(1)
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd(1)
 
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdfPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
 
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdfPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016
 
Permendagri No.110 Tentang BPD
Permendagri No.110 Tentang BPDPermendagri No.110 Tentang BPD
Permendagri No.110 Tentang BPD
 
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpdPermendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd
 
Permendagri no 110 thn 2016 ttg bpd
Permendagri no 110 thn 2016 ttg bpdPermendagri no 110 thn 2016 ttg bpd
Permendagri no 110 thn 2016 ttg bpd
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016
 
09 permendagri no.110 tahun 2016 tentang bpd
09 permendagri no.110 tahun 2016 tentang bpd09 permendagri no.110 tahun 2016 tentang bpd
09 permendagri no.110 tahun 2016 tentang bpd
 
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
 
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
 

More from Yudhi Aldriand

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
Yudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
Yudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Yudhi Aldriand
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Yudhi Aldriand
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
Yudhi Aldriand
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Yudhi Aldriand
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Yudhi Aldriand
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Yudhi Aldriand
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Yudhi Aldriand
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Yudhi Aldriand
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Yudhi Aldriand
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
Yudhi Aldriand
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
Yudhi Aldriand
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
Yudhi Aldriand
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Yudhi Aldriand
 
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusDaftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusYudhi Aldriand
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaYudhi Aldriand
 
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
Surat Kemendagri  tentang Pilkades 2014Surat Kemendagri  tentang Pilkades 2014
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014Yudhi Aldriand
 
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Yudhi Aldriand
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Yudhi Aldriand
 

More from Yudhi Aldriand (20)

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
 
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusDaftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
Surat Kemendagri  tentang Pilkades 2014Surat Kemendagri  tentang Pilkades 2014
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
 
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
 

Recently uploaded

2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
firlanarahmania
 
03 MPD 02 Penggunaan Aplikasi eHDW JN_Rev EN.pdf
03 MPD 02 Penggunaan Aplikasi eHDW JN_Rev EN.pdf03 MPD 02 Penggunaan Aplikasi eHDW JN_Rev EN.pdf
03 MPD 02 Penggunaan Aplikasi eHDW JN_Rev EN.pdf
pagerwojodesaku
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
projecttomarss
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
bayubpsjombang
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 

Recently uploaded (9)

2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
 
03 MPD 02 Penggunaan Aplikasi eHDW JN_Rev EN.pdf
03 MPD 02 Penggunaan Aplikasi eHDW JN_Rev EN.pdf03 MPD 02 Penggunaan Aplikasi eHDW JN_Rev EN.pdf
03 MPD 02 Penggunaan Aplikasi eHDW JN_Rev EN.pdf
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 

Sekilas Info tentang Pilkades PAW

  • 1. SEKILAS INFO PILKADES PAW “Doc Yd” Page 1 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU Hal- hal perlu diketahui dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu a. Pembentukan Panitia Pilkades oleh BPD terdapat pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa b. Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat terdapat pada Pasal 32 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa c. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat mengacu pada Pasal 9 Permendagri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa d. Syarat Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada:  Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 47 ayat 3 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)  Pasal 21 Permendagri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa  Syarat calon dari Perangkat Desa mengacu kepada Pasal 45 Permendagri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa  Syarat Calon dari PNS mengacu kepada Pasal 47 Permendagri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa mengacu pada Pasal 22 Permendagri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa) f. Pengertian Kelengkapan persyaratan administrasi terdapat pada penjelasan Pasal 41 ayat(3) huruf b Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. g. Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang mengacu pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014
  • 2. SEKILAS INFO PILKADES PAW “Doc Yd” Page 2 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) h. Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria “PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN USIA” mengacu pada Pasal 25 Permendagri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa) i. Pengertian Tokoh Masyarakat terdapat pada Penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa) j. Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdapat pada Penjelasan Pasal 47 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa) k. Peserta Musyawarah Desa terdapat pada Pasal 54 ayat (1) dan penjelasannya, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sumber : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa