SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BATAS USIA PENSIUN
BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR r K.26-30 I V.1 I9-2 199
TANGGAL : SOKTOBER2OLT
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
K .26-30 /V .rI9-2/ 99
Penting
Batas Usia Pensiun bagi PNS
yang Menduduki Jabatan Fungsional
Jakarta, 3 Okrober 2OI7
Kepada
Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
di
tempat
1 . Berkenaan dengan telah dikeluarkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor K.26-30lV .105-2199 mengenai Batas Usia Pensiun bagi PNS
yang Menduduki Jabatan Fungsional tanggal 15 September 2017 dan untuk
menghindari terjadinya perbedaan persepsi terhadap surat dimaksud maka
perlu kami sampaikan bahwa dalam Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan
Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut:
a. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS.
b. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu:
1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat
fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat
fungsional keteram pilan ;
60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat
fungsional madya; dan
65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat
fungsional ahli utama.
c. Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam
undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang
ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
2)
3)
2
d. PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF
ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas
Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia
Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.
e. PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang
menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan
60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh)
tahun.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan
jabatan fungsional keterampilan batas usia pensiunnya 58 (lima puluh
delapan) tahun.
b. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli madya, batas usia pensiunnya
60 (enam puluh) tahun.
c. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama, batas usia pensiunnya
65 (enam puluh lima) tahun.
d. PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (7 April 2017) batas usia
pensiunnya diatur sebagai berikut:
1 ) berusia 60 (enam puluh) tahun (yang lahir tanggai 7 April 1957) atau
kurang dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April
1957), dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia
pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas
usia pensiunnya menjadi 60 (enam puluh) tahun.
2) berusla lebih dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir sebelum tanggal 7
April 1957) dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas
usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka
batas usia pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.
3) berusia 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1959)
atau kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir setelah
tanggal 7 April 1959), dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama,
jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang
batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka
batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.
4) berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir sebelum
tanggal 7 April 1959) dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama,
jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia yang
batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka
batas usia pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.
3.
3
e. PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil lahir pada bulan April 1957
dan seterusnya serta menduduki jabatan fungsional ahli utama yang batas
usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas
usia pensiunnya menjadi 65 (enam puluh lima) tahun.
Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 1) dan
angka 3) telah mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) atau 58 (lima
puluh delapan) tahun, agar segera menyampaikan usul pemberhentian dan
pemberian pensiun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara.
Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang utama
yang sudah ditetapkan keputusan pemberhentian dan pensiunnya karena
mencapai BUP 60 (enam puluh) tahun yang seharusnya ditetapkan menjadi 65
(enam puluh lima) tahun, tetapi masih bersedia lagi melaksanakan tugas maka
kepada yang bersangkutan mengajukan pernyataan masih bersedia lagi
melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat
pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) yang sudah
ditetapkan ditinjau kembali.
Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang utama
yang sudah ditetapkan keputusan pemberhentian dan pensiunnya karena
mencapai BUP 60 (enam puluh) tahun yang seharusnya ditetapkan menjadi 65
(enam puluh lima) tahun, tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas maka
kepada yang bersangkutan mengajukan pernyataan tidak bersedia lagi
melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat
pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) yang sudah
ditetapkan tetap berlaku.
Pada saat dikeluarkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ini maka
surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30 N.105-2/99
mengenai Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional
tanggal 15 September 2017 dinyatakan tidak berlaku.
4.
5.
6.
4
7. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Tembusan, Yth:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Utama dan Deputi di lingkungan BKN;
3. Seluruh Kepala Kantor Regional BKN;
4. PT. Taspen, Tbk (Persero)
N NEGARA,
9,--
BISANA

More Related Content

What's hot

Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Winarto Winartoap
 
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriPp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriWinarto Winartoap
 
06. pp nomor_32_tahun_1979_
06. pp nomor_32_tahun_1979_06. pp nomor_32_tahun_1979_
06. pp nomor_32_tahun_1979_ennnie
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiOvienMardiana
 
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniPp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniWinarto Winartoap
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanWinarto Winartoap
 
Presentasi duk per 31 desember 2012
Presentasi duk per 31 desember 2012Presentasi duk per 31 desember 2012
Presentasi duk per 31 desember 2012Fauzi Badarudin
 
Slide pp nomor_94_tahun_2021_e
Slide pp nomor_94_tahun_2021_eSlide pp nomor_94_tahun_2021_e
Slide pp nomor_94_tahun_2021_eKutsiyatinMSi
 
3. pp nomor 53 tahun 2010
3. pp nomor 53 tahun 20103. pp nomor 53 tahun 2010
3. pp nomor 53 tahun 2010Sofyan Saputra
 
Arah revisi uu asn
Arah revisi uu asnArah revisi uu asn
Arah revisi uu asnFrans Dione
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014BBPP_Batu
 
Pp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipil
Pp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipilPp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipil
Pp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipilKutsiyatinMSi
 
Penetapan pensiun pns janda & duda
Penetapan pensiun pns janda & dudaPenetapan pensiun pns janda & duda
Penetapan pensiun pns janda & dudaNandang Sukmara
 

What's hot (18)

Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
 
Pemberhentian Administrasi Kepegawaian
Pemberhentian Administrasi KepegawaianPemberhentian Administrasi Kepegawaian
Pemberhentian Administrasi Kepegawaian
 
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriPp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
 
06. pp nomor_32_tahun_1979_
06. pp nomor_32_tahun_1979_06. pp nomor_32_tahun_1979_
06. pp nomor_32_tahun_1979_
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawai
 
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniPp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
 
Presentasi duk per 31 desember 2012
Presentasi duk per 31 desember 2012Presentasi duk per 31 desember 2012
Presentasi duk per 31 desember 2012
 
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
 
Slide pp nomor_94_tahun_2021_e
Slide pp nomor_94_tahun_2021_eSlide pp nomor_94_tahun_2021_e
Slide pp nomor_94_tahun_2021_e
 
3. pp nomor 53 tahun 2010
3. pp nomor 53 tahun 20103. pp nomor 53 tahun 2010
3. pp nomor 53 tahun 2010
 
Arah revisi uu asn
Arah revisi uu asnArah revisi uu asn
Arah revisi uu asn
 
780
780780
780
 
Pp0372014 pokok pensiun pns
Pp0372014 pokok pensiun pnsPp0372014 pokok pensiun pns
Pp0372014 pokok pensiun pns
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
 
Pp no 44_2011
Pp no 44_2011Pp no 44_2011
Pp no 44_2011
 
Pp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipil
Pp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipilPp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipil
Pp 94 tahun_2021_tentang_disiplin_pegawai_negeri_sipil
 
Penetapan pensiun pns janda & duda
Penetapan pensiun pns janda & dudaPenetapan pensiun pns janda & duda
Penetapan pensiun pns janda & duda
 

Similar to Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional

Batas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNSBatas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNSAnung Pati
 
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...Winarto Winartoap
 
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021KutsiyatinMSi
 
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...FirdausOctavira1
 
PP No.37 TH 2004.pdf tentang kepailitan dan penundaan membayar utang
PP No.37 TH 2004.pdf tentang kepailitan dan penundaan membayar utangPP No.37 TH 2004.pdf tentang kepailitan dan penundaan membayar utang
PP No.37 TH 2004.pdf tentang kepailitan dan penundaan membayar utangMuhammadNorman9
 
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasnPaparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasnKutsiyatinMSi
 
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanperpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
A paparan kemenpann.pptx
A paparan kemenpann.pptxA paparan kemenpann.pptx
A paparan kemenpann.pptxRicoBagusSatrio
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Buya Fachriy
 
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianPengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianHendri Tovan
 
MSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawai
MSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawaiMSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawai
MSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawaiHerlambang Bagus
 
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDFMateri_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDFCvRaflesindo
 
20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf
20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf
20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdfintan432755
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsPey Bae
 
Permen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbud
Permen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbudPermen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbud
Permen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbudWinarto Winartoap
 
Plh plt kewenangan aspek kepegawaian
Plh plt kewenangan aspek kepegawaianPlh plt kewenangan aspek kepegawaian
Plh plt kewenangan aspek kepegawaianErrie Muntarief
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 

Similar to Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional (20)

Batas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNSBatas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNS
 
Batas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNSBatas Usia Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun PNS
 
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...
 
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
 
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...
Materi-Sosialisasi-Batam_Godlif-Pranata-Komputer_190627-Bimtek-Prakom-Kemrist...
 
PP No.37 TH 2004.pdf tentang kepailitan dan penundaan membayar utang
PP No.37 TH 2004.pdf tentang kepailitan dan penundaan membayar utangPP No.37 TH 2004.pdf tentang kepailitan dan penundaan membayar utang
PP No.37 TH 2004.pdf tentang kepailitan dan penundaan membayar utang
 
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasnPaparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn
 
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanperpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
 
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
permen panrb 42 tahun 2018 tentang pengangkatan pns dalam jabatan fungsional ...
 
A paparan kemenpann.pptx
A paparan kemenpann.pptxA paparan kemenpann.pptx
A paparan kemenpann.pptx
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016
 
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianPengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaian
 
MSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawai
MSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawaiMSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawai
MSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawai
 
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDFMateri_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
 
20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf
20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf
20191028_Penyelarasan_Kelas_Jabatan_dan_Tunjangan_Jabatan _Kementerian_PANRB.pdf
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pns
 
Permen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbud
Permen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbudPermen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbud
Permen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbud
 
PLT
PLTPLT
PLT
 
Plh plt kewenangan aspek kepegawaian
Plh plt kewenangan aspek kepegawaianPlh plt kewenangan aspek kepegawaian
Plh plt kewenangan aspek kepegawaian
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 

More from Yudhi Aldriand

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahYudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiYudhi Aldriand
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Yudhi Aldriand
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Yudhi Aldriand
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakYudhi Aldriand
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWYudhi Aldriand
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuYudhi Aldriand
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaYudhi Aldriand
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
 

More from Yudhi Aldriand (20)

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
 

Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional

  • 1. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BATAS USIA PENSIUN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR r K.26-30 I V.1 I9-2 199 TANGGAL : SOKTOBER2OLT
  • 2. Nomor Sifat Lampiran Perihal K .26-30 /V .rI9-2/ 99 Penting Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Jakarta, 3 Okrober 2OI7 Kepada Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah di tempat 1 . Berkenaan dengan telah dikeluarkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30lV .105-2199 mengenai Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional tanggal 15 September 2017 dan untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi terhadap surat dimaksud maka perlu kami sampaikan bahwa dalam Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut: a. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. b. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu: 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keteram pilan ; 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. c. Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. 2) 3)
  • 3. 2 d. PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun. e. PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun. 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan jabatan fungsional keterampilan batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun. b. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli madya, batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun. c. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama, batas usia pensiunnya 65 (enam puluh lima) tahun. d. PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (7 April 2017) batas usia pensiunnya diatur sebagai berikut: 1 ) berusia 60 (enam puluh) tahun (yang lahir tanggai 7 April 1957) atau kurang dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1957), dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 60 (enam puluh) tahun. 2) berusla lebih dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir sebelum tanggal 7 April 1957) dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun. 3) berusia 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1959) atau kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1959), dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun. 4) berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir sebelum tanggal 7 April 1959) dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.
  • 4. 3. 3 e. PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil lahir pada bulan April 1957 dan seterusnya serta menduduki jabatan fungsional ahli utama yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 65 (enam puluh lima) tahun. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 1) dan angka 3) telah mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) atau 58 (lima puluh delapan) tahun, agar segera menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang utama yang sudah ditetapkan keputusan pemberhentian dan pensiunnya karena mencapai BUP 60 (enam puluh) tahun yang seharusnya ditetapkan menjadi 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi masih bersedia lagi melaksanakan tugas maka kepada yang bersangkutan mengajukan pernyataan masih bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) yang sudah ditetapkan ditinjau kembali. Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang utama yang sudah ditetapkan keputusan pemberhentian dan pensiunnya karena mencapai BUP 60 (enam puluh) tahun yang seharusnya ditetapkan menjadi 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas maka kepada yang bersangkutan mengajukan pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) yang sudah ditetapkan tetap berlaku. Pada saat dikeluarkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ini maka surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30 N.105-2/99 mengenai Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional tanggal 15 September 2017 dinyatakan tidak berlaku. 4. 5. 6.
  • 5. 4 7. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tembusan, Yth: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 2. Sekretaris Utama dan Deputi di lingkungan BKN; 3. Seluruh Kepala Kantor Regional BKN; 4. PT. Taspen, Tbk (Persero) N NEGARA, 9,-- BISANA