SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1222, 2017 KEMENDAGRI. Pengangkatan dan Pemberhentian
Kades.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 82 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa masih terdapat kekurangan
dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan
yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian
kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor
82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
www.peraturan.go.id
2017, No.1222 -2-
Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut:
Pasal 1
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
www.peraturan.go.id
2017, No.1222
-3-
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa,
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk
Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa
yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan
Kepala Desa.
8. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum.
www.peraturan.go.id
2017, No.1222 -4-
9. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut,
diperiksa dan diadili di pengadilan.
11. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
12. Hari adalah hari kerja.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal
yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4A
(1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia,
berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan
alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan,
calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati/wali kota
mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah
Daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala
Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala
Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil
pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4B
(1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon
terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
(2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme,
makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap
www.peraturan.go.id
2017, No.1222
-5-
dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan
pertama bupati/wali kota memberhentikan sementara
yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala
Desa.
(3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di
pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap
dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan
pertama Bupati/Wali Kota memberhentikan sementara
yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala
Desa.
(4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai
terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik
menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama
Bupati/Wali Kota memberentikan yang bersangkutan
dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat
Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
(5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir
pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri
kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak
tanggal pelantikan.
(7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala
Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil
pemilihan kepala Desa antar waktu melalui
musyawarah Desa.
www.peraturan.go.id
2017, No.1222 -6-
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6A
(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi
Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan
sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala
Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri
sipil.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi
Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil,
mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan
lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf g Pasal 8 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena
menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik
maupun mental, tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
yang berwenang dan/atau tidak diketahui
keberadaannya;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
www.peraturan.go.id
2017, No.1222
-7-
e. adanya perubahan status Desa menjadi
kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih
menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan
Desa;
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala
Desa; dan/ atau
g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa
melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat
atau sebutan lain.
(4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh
kepala Desa yang bersangkutan.
(5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota
melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan
pemberhentian kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan
Bupati/ Wali Kota paling lambat 1 (satu) tahun terhitung
sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.1222 -8-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id

More Related Content

What's hot

bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
 
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021KutsiyatinMSi
 
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptxwahyu120222
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
 
Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Inovasi
Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Melalui InovasiStrategi Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Inovasi
Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp okihoyin rizmu
 
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umumSambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umumCelvinRamaPratama
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Proposal pembangunan teras masjid
Proposal pembangunan teras masjidProposal pembangunan teras masjid
Proposal pembangunan teras masjidTohir Haliwaza
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsPey Bae
 
LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022
LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022
LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Agenda pertemuan karang taruna rt 2
Agenda pertemuan karang taruna rt 2Agenda pertemuan karang taruna rt 2
Agenda pertemuan karang taruna rt 2andik123
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan
 

What's hot (20)

Sk no. 8 pendirian perpustakaan
Sk no. 8 pendirian perpustakaanSk no. 8 pendirian perpustakaan
Sk no. 8 pendirian perpustakaan
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasila
 
Proposal pembangunan jembatan kampung
Proposal pembangunan jembatan kampung Proposal pembangunan jembatan kampung
Proposal pembangunan jembatan kampung
 
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
 
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
 
Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Inovasi
Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Melalui InovasiStrategi Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Inovasi
Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Inovasi
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
 
Program kerja pramuka
Program kerja pramukaProgram kerja pramuka
Program kerja pramuka
 
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umumSambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
 
Proposal pembangunan teras masjid
Proposal pembangunan teras masjidProposal pembangunan teras masjid
Proposal pembangunan teras masjid
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pns
 
LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022
LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022
LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022
 
Bahan pembinaan pokja iii
Bahan pembinaan pokja iiiBahan pembinaan pokja iii
Bahan pembinaan pokja iii
 
Agenda pertemuan karang taruna rt 2
Agenda pertemuan karang taruna rt 2Agenda pertemuan karang taruna rt 2
Agenda pertemuan karang taruna rt 2
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
 

Similar to Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa

Permendagri no.67-th-2017
Permendagri no.67-th-2017Permendagri no.67-th-2017
Permendagri no.67-th-2017AetcoSepta
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPajeg Lempung
 
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desadermolo
 
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPermendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPajeg Lempung
 
Permendagri no.1 th_2017
Permendagri no.1 th_2017Permendagri no.1 th_2017
Permendagri no.1 th_2017hasanadjo
 
Permendagri 1 2017 Tentang Penataan Desa.pdf
Permendagri 1 2017 Tentang Penataan Desa.pdfPermendagri 1 2017 Tentang Penataan Desa.pdf
Permendagri 1 2017 Tentang Penataan Desa.pdfAndiQuKhaMappatoba
 
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPajeg Lempung
 
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desadermolo
 
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desaPermendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desaPajeg Lempung
 
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfPeraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfwonokertod
 
### Final kebijakan pengisian perangkat desa
### Final kebijakan pengisian perangkat desa### Final kebijakan pengisian perangkat desa
### Final kebijakan pengisian perangkat desaAdelfios Andyka Fatra
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
 
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desaPerda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desaKantor Desa Junwangi
 
Permendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desa
Permendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desaPermendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desa
Permendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desaWahyu Firmansyah
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Aji Sahdi Sutisna
 
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpdPermendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpdMapala Santigi
 
Permendagri no 110 thn 2016 ttg bpd
Permendagri no 110 thn 2016 ttg bpdPermendagri no 110 thn 2016 ttg bpd
Permendagri no 110 thn 2016 ttg bpdSuwondo Chan
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Yudhi Aldriand
 

Similar to Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa (20)

Permendagri no.67-th-2017
Permendagri no.67-th-2017Permendagri no.67-th-2017
Permendagri no.67-th-2017
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPermendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
 
Draft perbub bpd oki
Draft perbub bpd okiDraft perbub bpd oki
Draft perbub bpd oki
 
Permendagri no.1 th_2017
Permendagri no.1 th_2017Permendagri no.1 th_2017
Permendagri no.1 th_2017
 
Permendagri 1 2017 Tentang Penataan Desa.pdf
Permendagri 1 2017 Tentang Penataan Desa.pdfPermendagri 1 2017 Tentang Penataan Desa.pdf
Permendagri 1 2017 Tentang Penataan Desa.pdf
 
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
 
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
 
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desaPermendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
 
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfPeraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
 
### Final kebijakan pengisian perangkat desa
### Final kebijakan pengisian perangkat desa### Final kebijakan pengisian perangkat desa
### Final kebijakan pengisian perangkat desa
 
Perdes perangkat desa
Perdes perangkat desaPerdes perangkat desa
Perdes perangkat desa
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desaPerda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
 
Permendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desa
Permendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desaPermendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desa
Permendagri nomor-110-tahun-2016-tentang-badan-permusyawaratan-desa
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpdPermendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd
Permendagri no 110_thn_2016_ttg_bpd
 
Permendagri no 110 thn 2016 ttg bpd
Permendagri no 110 thn 2016 ttg bpdPermendagri no 110 thn 2016 ttg bpd
Permendagri no 110 thn 2016 ttg bpd
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 

More from Yudhi Aldriand

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahYudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiYudhi Aldriand
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Yudhi Aldriand
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakYudhi Aldriand
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWYudhi Aldriand
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuYudhi Aldriand
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaYudhi Aldriand
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Yudhi Aldriand
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Yudhi Aldriand
 
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusDaftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusYudhi Aldriand
 

More from Yudhi Aldriand (20)

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
 
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusDaftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
 

Recently uploaded

Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxBudyHermawan3
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...tommysamudra4
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medanalimenyut76
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMMahmadzaini10748
 

Recently uploaded (10)

Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 

Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa

  • 1. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1222, 2017 KEMENDAGRI. Pengangkatan dan Pemberhentian Kades. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id
  • 2. 2017, No.1222 -2- Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut: Pasal 1 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id
  • 3. 2017, No.1222 -3- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 7. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa. 8. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. www.peraturan.go.id
  • 4. 2017, No.1222 -4- 9. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 10. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan. 11. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 12. Hari adalah hari kerja. 2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati/wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4B (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa. (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap www.peraturan.go.id
  • 5. 2017, No.1222 -5- dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati/wali kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati/Wali Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati/Wali Kota memberentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa. (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan. (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa. www.peraturan.go.id
  • 6. 2017, No.1222 -6- 3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6A (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 4. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf g Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai kepala Desa; www.peraturan.go.id
  • 7. 2017, No.1222 -7- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain. (4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan. (5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya. 5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Wali Kota paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id
  • 8. 2017, No.1222 -8- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id