Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sumber pendapatan negara dan daerah, serta penyusunan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas konsep perencanaan anggaran daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Secara singkat, dibahas mengenai pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tujuan dan fungsi APBD, serta pedoman penyusunan APBD termasuk prinsip penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Dokumen tersebut merangkum tentang administrasi keuangan daerah. Secara singkat, administrasi keuangan daerah meliputi pengelolaan anggaran daerah yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan pemerintah pusat, serta hibah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Bagan Akun Standar adalah pedoman sistematis untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan pemerintah. Penggunaannya secara konsisten membentuk sistem pengendalian yang baik dan memudahkan pengambilan keputusan. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur rekening digunakan untuk mengintegrasikan perencanaan dan keuangan daerah serta mendukung sistem informasi pemerintah daerah.
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
Dokumen tersebut membahas tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menjelaskan definisi laporan keuangan pemerintah daerah, komponennya, pengguna laporan tersebut, sistem akuntansi pemerintah daerah, serta peranan pelaporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sumber pendapatan negara dan daerah, serta penyusunan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas konsep perencanaan anggaran daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Secara singkat, dibahas mengenai pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tujuan dan fungsi APBD, serta pedoman penyusunan APBD termasuk prinsip penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Dokumen tersebut merangkum tentang administrasi keuangan daerah. Secara singkat, administrasi keuangan daerah meliputi pengelolaan anggaran daerah yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan pemerintah pusat, serta hibah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Bagan Akun Standar adalah pedoman sistematis untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan pemerintah. Penggunaannya secara konsisten membentuk sistem pengendalian yang baik dan memudahkan pengambilan keputusan. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur rekening digunakan untuk mengintegrasikan perencanaan dan keuangan daerah serta mendukung sistem informasi pemerintah daerah.
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
Dokumen tersebut membahas tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menjelaskan definisi laporan keuangan pemerintah daerah, komponennya, pengguna laporan tersebut, sistem akuntansi pemerintah daerah, serta peranan pelaporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah.
Makalah ini membahas tentang manajemen pendapatan dan belanja daerah, meliputi siklus manajemen pendapatan dan belanja daerah, jenis-jenis dan sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah, serta prinsip-prinsip manajemen pendapatan dan belanja daerah. "
Maaf, saya hanya bisa memberikan ringkasan singkat dari dokumen tersebut. Saya tidak bisa menjawab soal-soal tugas Anda karena itu di luar cakupan ringkasan.
Dokumen tersebut memberikan analisis mengenai sumber-sumber penerimaan daerah Kota Bontang di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dokumen ini mengan
Dokumen tersebut membahas tentang tinjauan pustaka mengenai keuangan daerah, laporan keuangan daerah, dan kinerja keuangan daerah. Secara khusus membahas tentang pentingnya keuangan daerah dalam otonomi daerah, ciri-ciri laporan keuangan daerah yang baik, serta indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah seperti kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah.
APBN menggunakan sistem I-account yang mencatat penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam satu kolom. Pada 2000 terjadi perubahan mendasar yaitu tahun anggaran menjadi kalender, sistem menjadi defisit, dan format berubah menjadi T-account. Perubahan lain adalah pengelompokan ulang item anggaran dan penambahan item baru sejalan dengan desentralisasi fiskal. Keseimbangan primer lebih penting dari keseimbangan um
Paragraf pertama menjelaskan konsep keuangan daerah sesuai peraturan pemerintah dan mencakup hak dan kewajiban daerah. Paragraf berikutnya menjelaskan pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan sumber lain seperti hibah. Paragraf terakhir menjelaskan belanja daerah mencakup belanja wajib, pilihan, organisasi, dan kelompok belanja seperti pegawai dan bunga.
APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui DPR. APBN berisi daftar sistematis penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. APBN disusun berdasarkan prinsip hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan serta mengutamakan sumber daya dalam negeri. APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan stabilisasi perekonomian.
Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan fiskal Indonesia dan perkembangannya. Secara ringkas, kebijakan fiskal mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, terdiri atas pajak, penerimaan non-pajak, dan pengeluaran rutin serta pembangunan. Perkembangannya telah mengalami beberapa dinamika sejak era Orde Baru hingga reformasi, dengan peran pemerintah yang semakin besar di masa krisis.
Dokumen ini membahas format-format laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah dalam laporan pertanggungjawabannya, yaitu laporan perhitungan anggaran, neraca, dan laporan arus kas untuk propinsi dan kabupaten/kota.
Makalah ini membahas tentang manajemen pendapatan dan belanja daerah, meliputi siklus manajemen pendapatan dan belanja daerah, jenis-jenis dan sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah, serta prinsip-prinsip manajemen pendapatan dan belanja daerah. "
Maaf, saya hanya bisa memberikan ringkasan singkat dari dokumen tersebut. Saya tidak bisa menjawab soal-soal tugas Anda karena itu di luar cakupan ringkasan.
Dokumen tersebut memberikan analisis mengenai sumber-sumber penerimaan daerah Kota Bontang di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dokumen ini mengan
Dokumen tersebut membahas tentang tinjauan pustaka mengenai keuangan daerah, laporan keuangan daerah, dan kinerja keuangan daerah. Secara khusus membahas tentang pentingnya keuangan daerah dalam otonomi daerah, ciri-ciri laporan keuangan daerah yang baik, serta indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah seperti kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah.
APBN menggunakan sistem I-account yang mencatat penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam satu kolom. Pada 2000 terjadi perubahan mendasar yaitu tahun anggaran menjadi kalender, sistem menjadi defisit, dan format berubah menjadi T-account. Perubahan lain adalah pengelompokan ulang item anggaran dan penambahan item baru sejalan dengan desentralisasi fiskal. Keseimbangan primer lebih penting dari keseimbangan um
Paragraf pertama menjelaskan konsep keuangan daerah sesuai peraturan pemerintah dan mencakup hak dan kewajiban daerah. Paragraf berikutnya menjelaskan pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan sumber lain seperti hibah. Paragraf terakhir menjelaskan belanja daerah mencakup belanja wajib, pilihan, organisasi, dan kelompok belanja seperti pegawai dan bunga.
APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui DPR. APBN berisi daftar sistematis penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. APBN disusun berdasarkan prinsip hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan serta mengutamakan sumber daya dalam negeri. APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan stabilisasi perekonomian.
Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan fiskal Indonesia dan perkembangannya. Secara ringkas, kebijakan fiskal mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, terdiri atas pajak, penerimaan non-pajak, dan pengeluaran rutin serta pembangunan. Perkembangannya telah mengalami beberapa dinamika sejak era Orde Baru hingga reformasi, dengan peran pemerintah yang semakin besar di masa krisis.
Dokumen ini membahas format-format laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah dalam laporan pertanggungjawabannya, yaitu laporan perhitungan anggaran, neraca, dan laporan arus kas untuk propinsi dan kabupaten/kota.
Similar to AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 2024_NEW_FILE.ppt (20)
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
2. Pengertian Keuangan Daerah
Akuntansi keuangan daerah adalah
akuntansi yang dipakai oleh Pemerintahan
Daerah, untuk melakukan manajemen dan
pengelolaan keuangan daerah. Manajemen
keuangan daerah merupakan alat untuk
mengurus dan mengatur rumah tangga
pemerintah daerah.
3. Keuangan Negara, APBN dan APBD
Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah
satu bentuk tata-usaha dalam manajemen
keuangan daerah selain tata usaha umum atau
administrasi. Akuntansi keuangan daerah
merupakan bagian dari Akuntansi Sektor publik.
Tingkatan tertinggi dalam sektor publikm,adalah
tingkatan Negara . Oleh karenany akuntansi
keuangan daerah juga berhubungan dengan
akuntansi keuangan negara, atau keuangan
negara.
4. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)
Salah satu lingkup keuangan negara
adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja negara), disamping barang-
barang inventaris kekayaan milik negara
dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Baik APBN maupun barang barang
inventaris kekayaan negara dikelola
secara langsung oleh negara.
5. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU. No. 5 tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana
operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana
di satu pihak menggambarkan perkiraan
pengeluaranan setinggi-tingginya guna membiayai
kegiatan-kegiatan dan proyek proyek daerah dalam
satu (1) tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain
menggambarkan perkiraan penerimaan dan
sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi
pengeluaran-pengeluaran dimaksud
6. APBD adalah Anggaran Daerah, yang memiliki
unsur-unsur sebagai berikut:
1. rencana kegiatan suatu daerah, beserta
uraiannya secara rinci
2. adanya sumber penerimaan yang merupakan
target minimal untuk menutupi biaya-biaya
sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tresebut,
dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas
maksimal pengeluaran
3. jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan
dalam bentuk angka
4. periode anggaran, biasanya satu tahun
(Indonesia: 1 Januari s/d 31 Desember
7. Karakteristik APBD (sekarang, pasca
reformasi) bentuk APBD mengalami
perubahan cukup mendasar, didasarkan
pada peraturan-peraturan otonomi daerah,
yaitu: UU. Nomor 22/1999, UU.no.
25/1999; PP. no. 105/2000 dan PP. No.
108/2000.
8. Bentuk baru APBD dibagi menjadi 3
(tiga) bagian, yaitu Penerimaan,
Pengeluaran dan
Pembiayaan.Penerimaan dibagi menjadi
tiga kategori, yaitu:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan, dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah
9. Selanjutnya Pengeluaran diklasifikaikan
menjadi lima kategori, yaitu:
1. Belanja Administrasi Umum
2. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Publik
3. Belanja Modal
4. Belanja Transfer, dan
5. Belanja Tak Tersangka
10. • Pembiayaan, adalah sumber-sumber
penerimaan dan pengeluaran daerah yang
dimaksudkan untuk menutup defisit
anggaran atau sebagai alokasi surplus
anggaran. Pembiayaan dikelompokkan
menurut sumber-sumber pembiayaan,
yaitu sumber penerimaan daerah dan
sumber pengeluaran daerah.
11. 1. Sumber pembiayaan penerimaan daerah
adalah sisa lebih anggaran tahun lalu,
penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil
penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan
transfer dari dana cadangan
2. Sumber pembiayaan pengeluaran daerah
terdiri atas pembayaran utang pokok yang
telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer
ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran
tahun yang berjalan sekarang.
12. Manajemen Keuangan Daerah di
Era (Pasca) Reformasi
Pemerintah pusat mengeluarkan dua
peraturan yakni Undang-undang nomor
22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-undang Nomor 25 tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan
pelaksanaan, antara lain :
1. PP. Nomor104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
2. PP. Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
3. PP. Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
4. PP. Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
5. Surat Menteri Dalam Negegeri dan Otonomi Daerah
tanggal 17 Nopember 2000 nomor 903/2735/SJ tentang
Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2001.
14. Berdasarkan peraturan-peraturan
tersebut, manajemen keuangan daerah
di era reformasi memiliki karakteristik
tertentu, yaitu:
1. Pengertian Daerah adalah Propinsi dan
Kota atau Kabupaten.Istilah Pemerintah
Daerah tingkat I dan II, serta Kotamadya
tidak digunakan lagi
15. 2.Pengertian Daerah adalah Propinsi dan
Kota atau Kabupaten.Istilah Pemerintah
Daerah tingkat I dan II, serta Kotamadya
tidak digunakan lagi
3.Perhitungan APBD menjadi satu dengan
pertanggungjawaban Kepala Daerah
(pasal 5 PP no. 108/2000).
16. 4. Bentuk laporan pertanggungjawaban
akhir tahun anggaran terdiri atas:
a. Laporan Perhitungan APBD
b. Nota Perhitungan APBD
c. Laporan Aliran Kas
d. Neraca Daerah dilengkapi dengan
penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur
Renstra (pasal 38 PP.no.105/2000)
17. 5.Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam
pos Pendapatan (yang menunjukkan hak
pemerintah daerah), tetapi masuk dalam
pos Penerimaan (yang belum tentu
menjadi hal Pemerintah Daerah)
6.Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur
penyusun APBD disamping Pemerintah
Daerah yang terdiri atas Kepala Daerah
dan DPRD.
18. 7. Indikator kinerja Pemerintah Daerah tidak
hanya mencakup:
a. Perbandingan antara anggaran dan
realisasinya
b. Perbandingan antara standar biaya
dengan realisasinya
c. Target dan Prosentase fisik proyek
meliputi standar pelayanan yang
diharapkan.
19. 8.Laporan Pertanggungjawaban Kepala
daerah pada akhir tahun anggaran yang
bentuknya adalah Laporan Perhitungan
APBD dibahas oleh DPRD dan
mengandung konsekuensi terhadap masa
jabatan Kepala Daerah apabila dua kali
ditolak oleh DPRD.
20. • Salah satu pergeseran pengelolaan APBD
berdasarkan PP.105/2000 adalah perubahan
sistem akuntansi pemerintahan. Inti
perubahannya adalah tuntutan dilaksanakannya
“akuntansi” dalam pengelolaan keuangan
daerah oleh pemerintah daerah (propinsi dan
kabupaten/kota), dan bukan dengan
“pembukuan” seperti yang dilaksanakan selama
ini (sistem kontinental/ ICW/Belanda).
21. Pembukuan menurut sistem ICW
sebetulnya masih belum disebut akuntansi
yang sebesnarnya, sebab:
1. sistem pencatatan yang dilakukan
masih sangat sederhana, yaitu sistem tata
buku tunggal (single etry eccounting)
2. menggunakan dasar pencatatan basis
kas (cash basis)
