Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Rahayu Puspita Sari
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD sama saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup yang lebih kecil.
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Rahayu Puspita Sari
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD sama saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup yang lebih kecil.
Panduan sederhana untuk memahami penganggaran publikbenk69
Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran yang secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operational planning). Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan.
Agar setiap SKPD dapat menyusun anggarannya, Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD berdasarkan prinsip-prinsip kinerja dengan Surat Edaran Kepala Daerah. Materi pedoman tersebut meliputi antara lain: Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja, Standar Biaya, Kode Rekening, dan formulir RKA-SKPD yang digunakan oleh SKPD untuk menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggarannya.
Panduan sederhana untuk memahami penganggaran publikbenk69
Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran yang secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operational planning). Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan.
Agar setiap SKPD dapat menyusun anggarannya, Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD berdasarkan prinsip-prinsip kinerja dengan Surat Edaran Kepala Daerah. Materi pedoman tersebut meliputi antara lain: Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja, Standar Biaya, Kode Rekening, dan formulir RKA-SKPD yang digunakan oleh SKPD untuk menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggarannya.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Dacrah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluam daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi dan Iskandar, 1984:44).
Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003).
Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatau komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.
Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan p
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptxvinatahara1
19. Monetary policy can maintain economic stability by: . . .
a. open bank offices open 12 hours a day
b. speed up the time for sending money
c. open Automated Teller Machines (ATMs) in every mall
d. regulate the circulation of money so that economic activities can run smoothly
e. provide the amount of foreign currency when the price of foreign currency decreases against the rupiah
20. Monetary policy can increase employment opportunities by . . . .
a. regulate the money supply in such a way that companies can invest and create job opportunities
b. announce where jobs are available
c. provide employment education and training at the expense of Bank Indonesia
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. KELOMPOK 5
Ryan artha dio fassesa (21)
Siti zumrotin (22)
Suci putri rejeki (23)
Surya ardi santoso (24)
Suryo hadiwibowo (25)
3. Struktur APBD
Sumber – Sumber
Penerimaan
Daerah
Fungsi APBD
Prinsip Penyusunan
APBD
Tujuan APBD
1.Pengertian
APBD
Pengeluaran/Bela
nja Pemerintah
Daerah
APBD
MATERI
4. 1.Pengertian APBD
APBD merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang memuat rencana
penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan
daerah selama satu tahun anggaran.
5. 2. Struktur APBD
Merupakan satu kesatuan yang terdiri atas
pendapatan daerah , belanja daerah , dan
pembiayaan daerah.
a. Pendapatan daerah merupakan keseluruhan
penerimaan melalui khas daerah yang
menambah dana dan merupakan hak
daerah dalam satu tahun anggaran
6. 2. Struktur APBD
b. Belanja daerah merupakan keseluruhan
pengeluaran dari rekening kas umum daerah
selama satu tahun anggaran.
c. Pembiayaan merupakan keseluruhan
transaksi keuangan untuk menutup defisit
anggaran atau memanfaatkan surplus
anggaran.
7. 3. Prinsip Penyusunan APBD
Prinsip penyusunan pada tahun anggaran 2013
sebagai berikut :
a. Sesuai kebutuhan penyelenggarakan
pemerintah daerah.
b. Tepat waktu dan sesuai tahapan serta jadwal.
c. Transparan.
d. Melibatkan partisipasi masyarakat.
e. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi
dan peraturan daerah lainnya.
8. 4. Fungsi APBD
Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 yang
telah diubah menjadi Undang Undang No. 33
Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan
Daerah.
APBD memiliki 3 fungsi , yaitu
1. Fungsi Alokasi
2. Fungsi Distribusi, dan
3. Fungsi Stabilitasi.
9. 5. Tujuan APBD
Tujuan disusunnya APBD adalah sebagai
pedoman penerimaan dan pengeluaran
keuangan bagi pemerintah daerah dalam
melaksanakan proses pembangunan di
daerah, baik tingkat provinsi maupun
kabupaten / kota.
10. 6. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah
Sumber – sumber penerimaan dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
1) Pajak Daerah
2) Retribusi Daerah
3) Laba dari BUMD
4) Lain – lain dari pendapatan asli daerah yang
sah.
11. 6. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah
b. Dana Perimbangan
Merupakan dana yang berasal dari APBN yang
di alokasikan ke daerah untuk membiayai
keperluan daerah dalam upaya desentralisasi
keuangan.
Dana Perimbangan, meliputi :
a. Dana Alokasi Umum
b. Dana Bagi Hasil, dan
c. Dana Alokasi Khusus
12. 6. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah
c. Pinjaman Daerah
Merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban
kepada pihak lain sebagai alternatif pembiayaan APBD
yang digunakan untuk menutup kekurangan kas daerah
d. Lain – Lain dari Pendapatan Yang Sah.
Pendapatan yang ini bisa berasal dari
Hibah yang tidak mengikat,
Bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten atau kota,
Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus,
Dana darurat, serta
Bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah
lain.
13. 7. Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah
di gunakan untuk membiayai pelaksanaan
kegiatan pemerintah daerah
a.Belanja Tidak Langsung
-belanja pegawai
-belanja bunga
-belanja subsidi
-belanja hibah
14. 7.Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah
b.Dana perimbangan
bersumber dari pemerintah pusat yang di alokasikan
kepada daerah dalam rangka pelaksanaan
desantralisasi.
c Pinjaman daerah
merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban
kepada pihak lain sebagai alternatif pembiayaan
APBD.
d.Lain lain
pendapatan yang disahkan berasal dari hibah tidak
mengikat