Okky Dikria
KOMPETENSI DASAR
 Mendeskripsikan APBN dan APBD
dalam pembangunan
 Mengevaluasi peran APBN dan APBD
terhadap pembangunan
 Menyebutkan pengertian APBN
 Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN
 Menyebutkan sumber-sumber penerimaan
negara
 Mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran
negara
 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN
 Menyebutkan pengaruh APBN terhadap
perekonomian
TUJUAN PEMBELAJARAN
Refleksi
 Sampai dimana pembelajara minggu
kemarin?
 Ilmu apa yang kalian dapatkan dari
pembelajaran mingu kemarin?
 Semalam ada yang belajar nggak?
 Kalau iya, apa yang kalian pelajari?
Dari gambar yang sudah
ditampilkan, buatlah satu
pertanyaan!
PETA KONSEP APBN
APBN
PERIODE
FUNGSI
REFORMASI 2000
OTORISASI
PERENCANAAN
PENGORGANISASIAN
PENGAWASAN
ALOKASI
DISTRIBUSI
STABILISASI
TUJUAN UUD 1945 Pasal 23 ayat 1
ASAS KEBIJAKAN
BERIMBANG
SURPLUS
DEFISIT
ASAS PENYUSUNAN
KEMANDIRIAN
PENGHEMATAN
PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 1969 1 APRIL - 31 MARET TAHUN BERIKUTNNYA
1 JANUARI - 31 DESEMBER
DASAR PELAKSANAAN
MERANCANG KEGIATAN
MENYEIMBANGKAN BERBAGAI POS
MENILAI, SESUAI RENCANA ATAU TIDAK
+/ - ALOKASI SUMBER EKONOMI
MENGELUARKAN DANA DALAM TRANFER PAYMEN
SUBSIDI
BEASISWA
DANA PENSIUN
MENYEIMBANGKAN STABILITAS EKONOMI NEGARA DALAM BIDANG FISKAL
APBN pada masa inflasi
APBN pada masa pembangunan
Pembiayaan didasarkan kemampuan negara
Peningkatan efisiensi dan produktivitas
mengutamakan pembiayaan
yang lebih bermanfaat
PENYUSUNAN
DASAR PENYUSUNAN : UUD 1945 Pasal 23 ayat 2
DASAR LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN : UUD 1945 Pasal 23 ayat 3
PELAKSANAAN
DIK (DAFTAR ISI KEGIATAN)
DIP (DAFTAR ISI PROYEK)
PENGAWASAN
INTERNAL
EKSTERNAL
SEKRETARIS JENDERAL
BIRO KEUANGAN
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
FUNGSI APBN
1.Fungsi Otoritas dengan arti bahwa
anggaran negara menjadi dasar untuk
melaksanakan perndapatan dan belanja
pada tahun yang bersangkutan
2.Fungsi Perencanaan yang mengandung
arti bahwa anggaran negaran menjadi
pedoman dalam merencanakan kegiatan
pada tahun anggaran
FUNGSI APBN
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa
anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai
apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran
negara harus diarahkan untuk mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti bawa
anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan
PRINSIP PENYUSUNAN APBN
1). Prinsip penyusunan APBN
berdasarkan pendapatan negara:
a. Mengintensifikan penerimaan sektor
anggaran dalam jumlah dan ketetapan
penyetoran
b. Mengintensifkan penagihan dan
pemungutan piutang negara, misalnya
sewa penggunaan milik negara
c. Mengitensifkan sewa tuntutan ganti rugi
Teams Game Turnament
Postest
Keuangan negara meliputi ....
A. Piutang dan utang negara
B. Hak dan kewajiban negara
C. Modal dan bunga negara
D. Pendapatan dan pengeluran
negara
E. Penerimaan dan bantuan
asing
Pembahasan dan penetapan
APBN dilakukan oleh ...
A. Presiden dan menteri
keuangan
B. Pemerintah dan bank
sentral
C. Presiden dan DPR
D. Menteri keuangan dan bank
sentral
E. Pemerintah dan lembaga
donor
Subsidi BBM termasuk unsur
....
A. Pembiayaan dalam negeri
B. Pengeluaran pembangunan
C. Pembiayaan luar negeri
D. Pengeluaran lain-lain
E. Pengeluaran rutin
 Pengertian APBN
 7 Fungsi
 Langkah Penyusunan
 Pendapatan negara
 Belanja negara
APBD
Refleksi
 Sampai dimana pembelajara minggu
kemarin?
 Ilmu apa yang kalian dapatkan dari
pembelajaran mingu kemarin?
 Semalam ada yang belajar nggak?
 Kalau iya, apa yang kalian pelajari?
APBD
FUNGSI
OTORISASI
PERENCANAAN
PENGAWASAN
ALOKASI
DISTRIBUSI
STABILISASI
TUJUAN
Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran
negara di daerah dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah
dan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat
PENYUSUNAN
Dasar hukum
UU No. 32 Tahun 2003
UU No. 33 Tahun 2003
PP No. 105 Tahun 2000
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
Langkah Penyusunan
RAPBD disusun oleh pemerintah daerah
RAPBD diajukan ke DPRD
Membahas RAPBD
DPRDPanitia Anggaran
Pemerintah daerah
Sekretaris daerah
Bappeda
Hasil
Menerima
Menolak
APBD
Menggunakan APBD sebelumnya
PELAKSANAAN
Dikda
Dipda
Pengawasan
Internalinstansi dalam pemerintah daerah
EksternalDPRD dan BPK
PENDAPATAN
Asli daerah
Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah
Laba perusahaan milik daerah
Dana perimbangan (dari APBN)
Dana Bagi hasil
DAU
DAK
Pinjaman Daerah
PEMBELANJAAN
Pengeluaran rutin
Belanja pegawai (gaji)
Belanja barang
Belanja pemeliharaan
Belanja perjalanan dinas
Belanja DPRD
dan kepala daerah
Subsidi
Pengeluran pembangunan
Operasional
dan pembangunan
Proyek pembangunan
Fungsi APBN yang tidak
terdapat di APBD adalah....
A. Alokasi
B. Distribusi
C. Pengawasan
D. Pengorganisasian
E. Stabilisasi
Dasar Hukum penyusunan
APBD ....
A. UU No. 23 Tahun 2003
B. UU No. 33 Tahun 2002
C. UU No. 33 Tahun 2003
D. UU No. 105 Tahun 2002
E. UU No. 32 Tahun 2002
Yang merupakan pendapatan
daerah adalah....
A. PNBP
B. Bea masuk
C. Subsidi
D. Cukai
E. Retribusi
DAK dan DAU termasuk
pendapatan daerah yang berasal
dari ....
A. Daerah itu sendiri
B. Negara asing
C. Pinjaman Daerah
D. APBN
E. APBD
Yang bukan termasuk
pendapatan asli daerah adalah
....
A. Cukai
B. Pajak daerah
C. Retribusi daerah
D. Laba perusahaan milik daerah
E. Hasil kekayaan daerah
Yang bukan termasuk
pembelanjaan daerah adalah....
A. Belanja barang
B. Belanja pegawai
C. Proyek pembangunan
D. Dana bagi hasil
E. Belanja pemeliharaan
Pengawasan APBD dari pihak
eksternal dilakukan oleh ....
A. Instansi pemerintah daerah
B. DPRD dan Dikda
C. DPRD dan Dipda
D. DPRD dan BPK
E. Dikda dan Dipda
Dana perimbangan dari APBN
kepada APBD adalah....
A. DAK dan DAU
B. DAK dan Pajak
C. Pajak dan Dana bagi hasil
D. Retribusi dan Pajak
E. Laba perusahaan daerah
Tuliskan tujuan APBD, yang
sudah selesai maju ke depan
kelas....
Dasar Hukum penyusunan
APBD ....
A. UU No. 23 Tahun 2003
B. UU No. 33 Tahun 2002
C. UU No. 33 Tahun 2003
D. UU No. 105 Tahun 2002
E. UU No. 32 Tahun 2002
Dasar Hukum penyusunan
APBD ....
A. UU No. 23 Tahun 2003
B. UU No. 33 Tahun 2002
C. UU No. 33 Tahun 2003
D. UU No. 105 Tahun 2002
E. UU No. 32 Tahun 2002
Menjadi dasar pelaksanaan
pendapatan dan pengeluaran
adalah fungsi APBD sebagai ....
A. Alokasi
B. Distribusi
C. Stabilisasi
D. Pengawasan
E. Otorisas
Gambar di
samping
merupakan contoh
dari ....
A. Pengeluaran daerah
B. Pinjaman daerah
C. Pembelanjaan rutin
D. Pendapatan asli daerah
E. Perencanaan daerah
A. Pemerintah daerah
B. Presiden
C. Ketua KPK
D. BPK
E. Meteri keuangan
? DPRD
Menteri
Dalam
Negeri/
Gubernur
APBD
APBD
tahun lalu
diajukan pengesahan
diterima
ditolak
Alhamdulillah.......

Materi APBN dan APBD

  • 1.
  • 2.
    KOMPETENSI DASAR  MendeskripsikanAPBN dan APBD dalam pembangunan  Mengevaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan
  • 3.
     Menyebutkan pengertianAPBN  Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN  Menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara  Mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran negara  Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN  Menyebutkan pengaruh APBN terhadap perekonomian TUJUAN PEMBELAJARAN
  • 4.
    Refleksi  Sampai dimanapembelajara minggu kemarin?  Ilmu apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran mingu kemarin?  Semalam ada yang belajar nggak?  Kalau iya, apa yang kalian pelajari?
  • 8.
    Dari gambar yangsudah ditampilkan, buatlah satu pertanyaan!
  • 9.
    PETA KONSEP APBN APBN PERIODE FUNGSI REFORMASI2000 OTORISASI PERENCANAAN PENGORGANISASIAN PENGAWASAN ALOKASI DISTRIBUSI STABILISASI TUJUAN UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 ASAS KEBIJAKAN BERIMBANG SURPLUS DEFISIT ASAS PENYUSUNAN KEMANDIRIAN PENGHEMATAN PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 1969 1 APRIL - 31 MARET TAHUN BERIKUTNNYA 1 JANUARI - 31 DESEMBER DASAR PELAKSANAAN MERANCANG KEGIATAN MENYEIMBANGKAN BERBAGAI POS MENILAI, SESUAI RENCANA ATAU TIDAK +/ - ALOKASI SUMBER EKONOMI MENGELUARKAN DANA DALAM TRANFER PAYMEN SUBSIDI BEASISWA DANA PENSIUN MENYEIMBANGKAN STABILITAS EKONOMI NEGARA DALAM BIDANG FISKAL APBN pada masa inflasi APBN pada masa pembangunan Pembiayaan didasarkan kemampuan negara Peningkatan efisiensi dan produktivitas mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat PENYUSUNAN DASAR PENYUSUNAN : UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 DASAR LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN : UUD 1945 Pasal 23 ayat 3 PELAKSANAAN DIK (DAFTAR ISI KEGIATAN) DIP (DAFTAR ISI PROYEK) PENGAWASAN INTERNAL EKSTERNAL SEKRETARIS JENDERAL BIRO KEUANGAN BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
  • 10.
    FUNGSI APBN 1.Fungsi Otoritasdengan arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan perndapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan 2.Fungsi Perencanaan yang mengandung arti bahwa anggaran negaran menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran
  • 11.
    FUNGSI APBN 3. Fungsipengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian. 5. Fungsi distribusi yang mengandung arti bawa anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  • 12.
    PRINSIP PENYUSUNAN APBN 1).Prinsip penyusunan APBN berdasarkan pendapatan negara: a. Mengintensifikan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketetapan penyetoran b. Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa penggunaan milik negara c. Mengitensifkan sewa tuntutan ganti rugi
  • 13.
  • 14.
  • 15.
    Keuangan negara meliputi.... A. Piutang dan utang negara B. Hak dan kewajiban negara C. Modal dan bunga negara D. Pendapatan dan pengeluran negara E. Penerimaan dan bantuan asing
  • 16.
    Pembahasan dan penetapan APBNdilakukan oleh ... A. Presiden dan menteri keuangan B. Pemerintah dan bank sentral C. Presiden dan DPR D. Menteri keuangan dan bank sentral E. Pemerintah dan lembaga donor
  • 17.
    Subsidi BBM termasukunsur .... A. Pembiayaan dalam negeri B. Pengeluaran pembangunan C. Pembiayaan luar negeri D. Pengeluaran lain-lain E. Pengeluaran rutin
  • 18.
     Pengertian APBN 7 Fungsi  Langkah Penyusunan  Pendapatan negara  Belanja negara
  • 19.
  • 20.
    Refleksi  Sampai dimanapembelajara minggu kemarin?  Ilmu apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran mingu kemarin?  Semalam ada yang belajar nggak?  Kalau iya, apa yang kalian pelajari?
  • 21.
    APBD FUNGSI OTORISASI PERENCANAAN PENGAWASAN ALOKASI DISTRIBUSI STABILISASI TUJUAN Sebagai pedoman penerimaandan pengeluaran negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat PENYUSUNAN Dasar hukum UU No. 32 Tahun 2003 UU No. 33 Tahun 2003 PP No. 105 Tahun 2000 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Langkah Penyusunan RAPBD disusun oleh pemerintah daerah RAPBD diajukan ke DPRD Membahas RAPBD DPRDPanitia Anggaran Pemerintah daerah Sekretaris daerah Bappeda Hasil Menerima Menolak APBD Menggunakan APBD sebelumnya PELAKSANAAN Dikda Dipda Pengawasan Internalinstansi dalam pemerintah daerah EksternalDPRD dan BPK PENDAPATAN Asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah Laba perusahaan milik daerah Dana perimbangan (dari APBN) Dana Bagi hasil DAU DAK Pinjaman Daerah PEMBELANJAAN Pengeluaran rutin Belanja pegawai (gaji) Belanja barang Belanja pemeliharaan Belanja perjalanan dinas Belanja DPRD dan kepala daerah Subsidi Pengeluran pembangunan Operasional dan pembangunan Proyek pembangunan
  • 22.
    Fungsi APBN yangtidak terdapat di APBD adalah.... A. Alokasi B. Distribusi C. Pengawasan D. Pengorganisasian E. Stabilisasi
  • 23.
    Dasar Hukum penyusunan APBD.... A. UU No. 23 Tahun 2003 B. UU No. 33 Tahun 2002 C. UU No. 33 Tahun 2003 D. UU No. 105 Tahun 2002 E. UU No. 32 Tahun 2002
  • 24.
    Yang merupakan pendapatan daerahadalah.... A. PNBP B. Bea masuk C. Subsidi D. Cukai E. Retribusi
  • 25.
    DAK dan DAUtermasuk pendapatan daerah yang berasal dari .... A. Daerah itu sendiri B. Negara asing C. Pinjaman Daerah D. APBN E. APBD
  • 26.
    Yang bukan termasuk pendapatanasli daerah adalah .... A. Cukai B. Pajak daerah C. Retribusi daerah D. Laba perusahaan milik daerah E. Hasil kekayaan daerah
  • 27.
    Yang bukan termasuk pembelanjaandaerah adalah.... A. Belanja barang B. Belanja pegawai C. Proyek pembangunan D. Dana bagi hasil E. Belanja pemeliharaan
  • 28.
    Pengawasan APBD daripihak eksternal dilakukan oleh .... A. Instansi pemerintah daerah B. DPRD dan Dikda C. DPRD dan Dipda D. DPRD dan BPK E. Dikda dan Dipda
  • 29.
    Dana perimbangan dariAPBN kepada APBD adalah.... A. DAK dan DAU B. DAK dan Pajak C. Pajak dan Dana bagi hasil D. Retribusi dan Pajak E. Laba perusahaan daerah
  • 30.
    Tuliskan tujuan APBD,yang sudah selesai maju ke depan kelas....
  • 31.
    Dasar Hukum penyusunan APBD.... A. UU No. 23 Tahun 2003 B. UU No. 33 Tahun 2002 C. UU No. 33 Tahun 2003 D. UU No. 105 Tahun 2002 E. UU No. 32 Tahun 2002
  • 32.
    Dasar Hukum penyusunan APBD.... A. UU No. 23 Tahun 2003 B. UU No. 33 Tahun 2002 C. UU No. 33 Tahun 2003 D. UU No. 105 Tahun 2002 E. UU No. 32 Tahun 2002
  • 33.
    Menjadi dasar pelaksanaan pendapatandan pengeluaran adalah fungsi APBD sebagai .... A. Alokasi B. Distribusi C. Stabilisasi D. Pengawasan E. Otorisas
  • 34.
    Gambar di samping merupakan contoh dari.... A. Pengeluaran daerah B. Pinjaman daerah C. Pembelanjaan rutin D. Pendapatan asli daerah E. Perencanaan daerah
  • 35.
    A. Pemerintah daerah B.Presiden C. Ketua KPK D. BPK E. Meteri keuangan ? DPRD Menteri Dalam Negeri/ Gubernur APBD APBD tahun lalu diajukan pengesahan diterima ditolak
  • 36.