Downloaded 88 times
Uploaded byAbu Tholib
Studi Kasus Leadership
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar kolom agama dalam KTP dapat dikosongkan untuk memberikan kebebasan bagi warga negara dengan agama di luar enam agama resmi. Proposal ini mendapat kritik karena dianggap bertentangan dengan undang-undang yang menyatakan bahwa agama yang dicantumkan harus yang diakui pemerintah, dan hilangnya kolom agama dapat mengaburkan identitas dan nilai Pancasila. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan kenaikan harga BBM sebagai langkah pengalihan subsidi dari konsumsi ke sektor produktif demi pembangunan infrastruktur.
More Related Content
More from Abu Tholib
![Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Fikih Kelas 2 [modulguruku.com]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkurikulumberbasiscintakbcfikihkelas2modulguruku-260117162026-2a3c74cf-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Studi Kasus Leadership
- 1. Di buat oleh AbuTholib (12311099) Doris Roif Hisani (12311068) Desy Riskawati (12311053) Khusnul Khotima (12311062) Meylinda Aviyani (12311063)
- 2. IDENTIFIK ASI MASALAH KASUS ANALISA PROBLEM SOLVING Universitas Muhammadiyah Gresik Kepemimpinan VIVAnews -Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperbolehkan semua warga negara yang memiliki agama atau kepercayaan di luar Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu untuk mengosongkan statusnya di kolom agama pada KTP. "Dalam UU baru enam agama yang ada. Kalau ingin ditambah harus ubah UU dulu. Tetapi dikosongkan kan nggak ada masalah," ujar Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 6 November 2014. Kata dia, jangan sampai masyarakat yang punya agama dan kepercayaan lain di luar enam agama itu dipaksa untuk memasukkan agama tertentu. Menurut Tjahjo, kolom agama dikosongkan hanya untuk sementara. Sebab, saat ini Kemendagri masih mengupayakan untuk berdiskusi dengan Kementerian Agama. "UU kan tidak boleh dilanggar. Kita harus taat hukum. Tetapi keyakinan jangan diganggu, itu hak," ujar Tjahjo. Menurut Tjahjo, agama lain di luar enam agama yang sudah diakui dalam UU, perlu diperjuangkan. Tjahjo berkeyakinan bahwa agama adalah hak setiap orang. "Semangatnya, kita tidak ingin ikut campur terhadap orang yang memeluk agama dan keyakinannya sepanjang agama dan keyakinan itu tidak menyesatkan, mengganggu, akidahnya jelas, kitab sucinya juga jelas," Tjahjo menjelaskan. Apalagi, kata Tjahjo, Indonesia bukan negara agama. "Saya dan Anda punya keyakinan sendiri-sendiri. Negara tidak boleh ikut campur, sembahyang di mana saja boleh.
- 3. IDENTIFIK ASI MASALAH KASUS ANALISA PROBLEM SOLVING Universitas Muhammadiyah Gresik Kepemimpinan Bagaimana SikapMenteri dalam Negeri Cahyo Kumolo (politisi PDIP) mengusulkan kolom agama di KTP dikosongkan ?
- 4. IDENTIFIK ASI MASALAH KASUS ANALISA PROBLEM SOLVING Universitas Muhammadiyah Gresik Kepemimpinan √ Sikapkepemimpinan yang di tunjukan oleh menteri dalam negeri terhadap penghapusan kolom agama di E-ktp terlalu mengada-ada, tidak tepat dan tidak konsisten dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam e-KTP adalah agama resmi yang diakui Pemerintah yakni Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. √ karena Agama adalah hak semua orang dimana beragama merupakan suatu kewajiban dalam bernegara pancasila. Agama adalah identitas maka pencantuman dalam kolom E-ktp merupakan sebuah identitas agar dalam beragama tidak tercampur adukan dan saling toleransi. Hilang kolom agama hilang juga pancasila dan hilang juga indonesia
- 5. IDENTIFIK ASI MASALAH KASUS ANALISA PROBLEM SOLVING Universitas Muhammadiyah Gresik Kepemimpinan Seharusnya Menteridalam negeri bersikap tegas dalam mengambil keputusan tentang Polemik mengenai penghapusan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena merupakan bagian dari identitas yang melekat bagi setiap warga jadi harus jelas dalam mengambil kebijakan apapun termasuk dalam penghapusan kolom agama di E- ktp
- 6.
- 7. Universitas Muhammadiyah Gresik Kepemimpinan Presiden Jokowimengumumkan kenaikan BBM di Istana Negara. Harga BBM premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, solar subsidi dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. "Dari waktu ke waktu kita sebagai bangsa kerap dihadapkan pada pilihan sulit. Meski demikian kita harus memilih dan mengambil keputusan. Hari ini setelah melalui serangkaian pembahasan di sidkabpar, di kementrian teknis, di Kemenko Perekonomian dan di rapat terbatas di Istana, pemerintah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif
- 8. Sikap Jokowi yangtergesah-gesah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM pada masa transisi Pemerintahan SBY? Universitas Muhammadiyah Gresik Kepemimpinan
- 9. Pasti akan bermunculanpendapat yang setuju dan tidak setuju. Pemerintah seharusnya tidak tergesa-gesah mengambil keputusan menaikan harga BBMdan harusnya mencari solusi lain nya. Namun, dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada bulan ini akan memberi dampak positif bagi ekonomi Indonesia. salah satu dampak tersebut adalah anggaran subsidi dapat dialihkan untuk mengenjot pembangunan infrastruktur di dalam negeri. pengalihan subsidi ke arah sektor produktif ini merupakan jalan terbuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Universitas Muhammadiyah Gresik Kepemimpinan
- 10. Seharusnya Presiden Jokowitidak secepat ini dalam mengambil kebijakan menaikkan harga BBM dari masa pelantikan sebagai presiden Kepemimpinan Universitas Muhammadiyah Gresik
- 11.