Struktur organisasi koperasi, Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah merupakan dua kekuatan ekonomi yang dimiliki Indonesia dikala krisis moneter menyerang negara ini pada tahun 1997. Karena dengan adanya koperasi dan PKM Indonesia dapat melewati krisis walau tidak sepenuhnya sampai saat ini

1. http://makalahplus.blogspot.com/
BAB I
PENDAHULUAN
Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah merupakan dua
kekuatan ekonomi yang dimiliki Indonesia dikala krisis moneter menyerang
negara ini pada tahun 1997. Karena dengan adanya koperasi dan PKM
Indonesia dapat melewati krisis walau tidak sepenuhnya sampai saat ini.
Kekuatan ekonomi Koperasi dan PKM telah teruji pada saat krisis
moneter tersebut membuat perhatian pemerintah pusat beralih ke koperasi
dan PKM dalam program pembangunan ekonominya. Mengingat jasa yang
telah diberi koperasi dan PKM pada bangsa ini sudah seharusnya pemerintah
memberikan perhatian khusus dalam pengembangannya lebih jauh lagi.
Dalam makalah ini dicoba untuk membahas sedikit salah satu
kekuatan ekonomi kita, yaitu koperasi. Dan diharapkan dengan adanya
pembahasan ini kita dapat lebih memahami dan lebih mengerti tentang seluk
beluk koperasi, sehingga menjadi modal utama kita dalam membangun
perekonomian bangsa yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.
1

2. http://makalahplus.blogspot.com/
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI
Dalam melaksanakan kegiatan organisasi dan usaha menurut
Lapenkop Dekopin, koperasi memiliki perangkat organisasi, yang terdiri atas :
1. Rapat Anggota
Rapat anggota adalah pertemuan para pemilik koperasi yang
diselenggarakan secara demokratis dan merupakan kekuasaan tertinggi
dalam koperasi. Rapat anggota dilaksanakan minimal satu kali dalam
setahun. Rapat anggota membahas dan memutuskan antara lain :
program kerja, rancangan anggaran belanja koperasi, peraturan-
peraturan, masa depan koperasi, laporan pertanggungjawaban pengurus,
pemilihan pengurus dan pengawas, pengesahan AD dan ART serta
peraturan khususnya.
2. Pengawas
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Tugasnya
adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh keputusan
Rapat Anggota yang dilakukan oleh pengurus. Pengawas bertanggung
jawab kepada Rapat Anggota.
3. Pengurus.
Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Tugasnya
adalah memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi dengan
2

3. http://makalahplus.blogspot.com/
berpedoman pada keputusan Rapat Anggota. Pengurus
bertanggungjawab kepada Rapat Anggota dan bertindak atas nama
koperasi di muka hukum. Dalam mengelola dapat mengangkat manajer
yang professional.
4. Manajer
Manajer diangkat oleh pengurus. Rencana pengangkatannya diajukan
kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan. Manajer diberi
wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi dalam rangka
melayani anggota. Dalam bekerjanya manajer bertanggungjawab kepada
pengurus. Untuk menjalankan usahanya manajer dapat mengangkat
karyawan atas persetujuan pengurus. Manajer dan karyawan menangani
kegiatan operasional usaha koperasi, seperti : pelaksanaan pengelolaan
usaha sehari-hari, membuat laporan periodik (keuangan dan program),
merancang anggaran pendapatan dan belanja, serta merundingkan
dengan pengurus mengenai program dan kebijakan baru.
5. Kepanitiaan
Pengurus dengan persetujuan Rapat Anggota dapat membentuk panitia.
Panitia ini bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan
kebutuhan koperasi. Panitia berasal dari anggota-anggota koperasi aktif
yang memiliki keahlian khusus.
3

4. http://makalahplus.blogspot.com/
BAB III
BAGAIMANA KOPERASI DIBENTUK ?
Dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perekonomian, yaitu dalam
pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan
koperasi adalah sebagai berikut :
1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang
akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer ataukah koperasi sekunder.
2. Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20
orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan koperasi sekunder
memerlukan minimal 3 koperasi yang sudah berbadan hukum.
3. Koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah Negara
Republik Indonesia.
4. Untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang
memuat Anggaran Dasar.
5. Anggaran Dasar Koperasi harus memuat sekurang-kurangnya :
a. Daftar nama pendiri
b. Nama dan tempat kedudukan
c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha.
d. Ketentuan mengenai keanggotaan
e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
f. Ketentuan mengenai pengelolaan
4

5. http://makalahplus.blogspot.com/
g. Ketentuan mengenai permodalan
h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
i. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha
j. Ketentuan mengenai sanksi
A. Langkah-langkah Dalam Mendirikan Koperasi
Sesuai dengan Pedoman Tata Cara Mendirikan Koperasi yang
telah dikeluarkan oleh Departemen Koperasi. Pengusaha Kecil dan
Menengah tahun 1998, langkah-langkah dalam mendirikan koperasi dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1) Dasar Pembentukan
Orang atau masyarakat yang mendirikan koperasi mengerti maksud
dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan
oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi mereka.
2) Persiapan Pembentukan Koperasi
Adapun persiapan-persiapan yang perlu dilakukan dalam upaya
mendirikan koperasi adalah sebagai berikut :
a) Pembentukan koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh
para pendiri. Persiapan tersebut antara lain meliputi kegiatan
penyuluhan, penerangan, maupun pelatihan bagi para pendiri dan
5

6. http://makalahplus.blogspot.com/
calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan
mengenai perkoperasian.
b) Yang dimaksud pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat
pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan
keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota.
c) Para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan dengan cara
antara lain penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (ADART).
3) Rapat Pembentukan
Setelah semua upaya persiapan pembentukan koperasi dilakukan,
maka langkah selanjutnya adalah melakukan rapat pembentukan
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a) Rapat Anggota koperasi dihadiri sekurang-kurangnya 20 (dua
puluh) orang untuk koperasi primer dan sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang untuk koperasi sekunder.
b) Rapat pembentukan dipimpin oleh seseorang/beberapa pendiri
atau kuasa pendiri
c) Yang disebut kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri
yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk
pertama kalinya sebagai pengurus koperasi untuk memproses
pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi dan
menandatangani anggaran dasar kopersi.
6

7. http://makalahplus.blogspot.com/
d) Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, Pejabat
Departemen Koperasi, PKM dapat hadir dalam rapat pembentukan
untuk memantau kelancaran jalannya rapat dan memberikan
petunjuk seperlunya.
e) Dalam rapat pembentukan tersebut perlu dibahas antara lain
mengenai keanggotaan, usaha yang akan dijalankan, modal
sendiri, kepengurusan dan pengelolaan usaha serta pengurusan
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
f) Anggaran Dasar harus memuat sekurang-kurangnya; daftar nama
hadir, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta
bidang usahanya, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat
anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdiri,
pembagian sisa usaha, dan ketentuan mengenai sanksi.
g) Rapat harus mengambil kesepakatan dan keputusan terhadap hal-
hal sebagaimana dimaksud pada butir (c) dan (e) dan wajib
membuat berita acara rapat pembentukan koperasi.
B. Mendapatkan Pengesahan Status Badan Hukum Koperasi.
Untuk mendapatkan pengesahan status badan hukum koperasi
diperlukan:
a) Pengajuan Permintaan Pengesahan Akta Pendirian
1. Para pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan
secara tertulis kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi, PKM
7

8. http://makalahplus.blogspot.com/
bagi pembentukan koperasi primer dan sekunder yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang
bertempat tinggal di wilayah yang bersangkutan atau kepada
Menteri Koperasi, PKM c.q Sekjend bagi koperasi primer dan
koperasi sekunder yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum koperasi yang bertempat tinggal pada beberapa propinsi.
2. Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan :
• Dua rangkap akta pendirian koperasi, diantaranya bermaterai
cukup.
• Berita acara rapat pembentukan koperasi
• Surat bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya sebesar
simpanan pokok.
• Rencana awal kegiatan koperasi.
3. Kepala Kantor Departemen Koperasi, PKM atau Menteri Koperasi,
PKM c.q Sekjend Dep.Koperasi, PKM memberikan surat tanda
terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan
pengesahan akta pendirian dan lampiran sebagaimana dimaksud
pada angka (2) telah lengkap dipenuhi. Persyaratan untuk
mendirikan koperasi sekunder seperti diatur dalam PP No.4 Tahun
1994 atau sama dengan huruf (a), (b), (c), di atas. Namun untuk
persyaratan dimaksud perlu ditambah dengan surat kuasa dari
koperasi yang bermaksud mendirikan Koperasi Sekunder.
8

9. http://makalahplus.blogspot.com/
b) Penelitian Anggaran Dasar Koperasi.
1. Kepala Kantor Departemen Koperasi, PKM atau Menteri Koperasi,
PKM c.q Sekjend Dep.Koperasi, PKM akan melakukan penelitian
terhadap Anggaran Dasar yang diajukan oleh pendiri atau
kuasanya, terutama mengenai keanggotaan, pedoman,
kepengurusan dan bidang usaha yang akan dijalankan oleh
koperasi harus layak secara ekonomi.
2. Materi Anggaran Dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan
UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak
bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
3. Apabila hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa materi
Anggaran Dasar Koperasi tidak bertentangan dengan UU. No. 25
tahun 1992 dan ketertiban umum atau kesusilaan maka Kepala
Kantor Dep. Koperasi, PKM menyatakan persetujuannya dan
menyampaikan pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian
koperasi tersebut beserta lampirannya secara lengkap kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, PKM.
4. Apabila hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa materi
Anggaran Dasar Koperasi bertentangan dengan UU. No. 25 tahun
1992 dan ketertiban umum atau kesusilaan maka Kepala Kantor
Wilayah Departemen Koperasi, PKM atau Sekjend Dep.Koperasi,
PKM menolak permintaan pengesahan akta pendirian koperasi.
9

10. http://makalahplus.blogspot.com/
c) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
1. Berdasarkan pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian
koperasi dan persetujuan yang disampaikan oleh Kepala
Departemen Koperasi, PKM atau Sekjend Dep.Koperasi, PKM
maka Kepala Wilayah Departemen Koperasi, PKM atau Sekjend
Dep.Koperasi, PKM dapat melakukan penelitian kembali atas
anggaran dasar yang diajukan pendiri atau kuasanya.
2. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, PKM
berpendapat bahwa Anggaran Dasar tersebut tidak bertentangan
dengan UU. No. 25 tahun 1992 dan ketertiban umum atau
kesusilaan, maka Kepala Kantor Wilayah Dep.Koperasi, PKM
mengesahkan akta pendirian koperasi, dengan Surat Keputusan
Kantor Wilayah Dep. Koperasi, PKM atas nama Menteri Koperasi,
PKM. Pengesahan akta pendirian koperasi tersebut harus
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
3. Dalam hal pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian
koperasi primer dan sekunder yang beranggotakan orang-orang
atau badan hukum koperasi yang bertempat tinggal / berdomisili
pada beberapa propinsi, maka apabila Sekjend Dep.Koperasi,
PKM berpendapat bahwa Anggaran Dasar tersebut tidak
bertentangan dengan UU. No. 25 tahun 1992 dan ketertiban umum
atau kesusilaan, maka Kepala Kantor Wilayah Dep.Koperasi, PKM
10

11. http://makalahplus.blogspot.com/
mengesahkan akta pendirian Koperasi, dengan Surat Keputusan
Kantor Wilayah Dep.Koperasi, PKM atas nama Menteri Koperasi,
PKM. pengesahan akta pendirian Koperasi tersebut harus
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
4. Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian
koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan
hukum koperasi.
5. Surat Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud pada butir
(c) angka (3) dihimpun dengan cara dicatat dalam buku daftar
umum, dan setiap pendiri dapat memperoleh salinan akta pendirian
koperasi dari Dep.Koperasi, PKM.
6. Surat Keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan biaya
pengumuman dibebankan kepada Dep.Koperasi, PKM.
7. Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi harus disampaikan
kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat keputusan
ditetapkan.
8. Dengan pengesahan akta pendirian tersebut, akta pendirian
koperasi yang bermaterai diserahkan kepada pendiri atau
kuasanya dan yang tidak bermaterai disimpan di Kantor Wilayah
11

12. http://makalahplus.blogspot.com/
Departemen Koperasi, PKM atau Departemen Koperasi, PKM c.q
Sekjend sebagai pertinggal.
9. Jika terdapat perbedaan antara kedua akta pendirian yang telah
disahkan tersebut, maka akta pendirian yang disimpan di Kantor
Wilayah Dep.Koperasi, PKM atau Dep.Koperasi, PKM yang
dianggap benar.
12

13. http://makalahplus.blogspot.com/
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
BAB II STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI .................................... 2
BAB III BAGAIMANA KOPERSI DIBENTUK ? ..................................... 4
13
ii