SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Oleh :
Ayi Tatang Juana
Dwi Nurhayati
Dewi Lestari
Friska Novelina Matondang
Sita Nurhalimah
TATA CARA PENDIRIAN
KOPERASI
Apa saja syaratnya ?
Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila
memenuhi persyaratan dalam mendirikan
koperasi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan
UKM RI No: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian
Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-
kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan
kepentingan ekonomi yang sama;
b. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada
huruf a adalah WNI, cakap secara hukum dan maupun
melakukan perbuatan hukum;
c. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak
secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu
memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota
d. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung
kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi;
e. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola
koperasi.
Beberapa hal-hal penting yang harus
diperhatikan dalam pembentukan koperasi
(Suarny Amran et.al 2000:62) antara lain :
a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan
yang nantinya akan menjadi anggota koperasi
hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan
ekonomi yang sama.
b. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi
harus layak secara ekonomi.
c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk
mendukung kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan oleh koperasi.
d. Kepengurusan dan manajemen harus
disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan
efisiensi dalam pe-ngelolaan koperasi
Setelah persyaratan terpenuhi, para pendiri
kemudian mempersiapkan hal-hal yang
dibutuhkan untuk mengadakan rapat
pembentukan koperasi. Setelah memiliki bekal
yang cukup dan telah siap, para pendiri
melakukan rapat pembentukan koperasi yang
dihadiri dinas koperasi dan pejabat lainnya,
kemudian koperasi yang telah didirikan perlu
disahkan badan hukumnya.
PERSIAPAN RAPAT
PEMBENTUKAN KOPERASI
Orang-orang yang akan mendirikan koperasi
terlebih dahulu mendapatkan penerangan dan
penyuluhan agar memperoleh pengertian dan
kejelasan mengenai maksud dan tujuan
mendirikan koperasi termasuk struktur organisasi
manajemen serta kegiatan usaha koperasi.
RAPAT PEMBENTUKAN
1. Rapat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang
yang dipimpin oleh seorang/beberapa orang pendiri
koperasi.
Pengertian :
a. Pendirian adalah mereka yang hadir dalam rapat
pembentukan koperasi dan telah memenuhi
persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri
menjadi anggota.
b. Kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri
yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri
untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi
untuk menandatangani akta anggaran dasar dan
memproses pengajuan Badan Hukum kepada
Pemerintah.
2. Disarankan mengundang Pejabat / Petugas yang
memahami seluk beluk perkoperasian.
HAL - HAL YANG DIBICARAKAN
DALAM RAPAT
 Tujuan mendirikan koperasi
Kegiatan usaha yang hendak dijalankan
Persyaratan menjadi anggota
Menetapkan modal yang akan disetor
kepada koperasi diantaranya dari simpanan
pokok dan simpanan wajib
 Memilih nama-nama pendiri koperasi
Memilih nama-nama pengurus dan
pengawas koperasi
Menyusun anggaran dasar
TEKNIS PENYUSUNAN
ANGGARAN DASAR
Apabila penyusunan anggaran dasar tidak mungkin
disusun bersama-sama seluruh peserta rapat,
dapat ditempuh:
1. Membentuk tim perumus penyusun anggaran
dasar dengan tugas menyusun draf anggaran
dasar yang bersifat umum dan hasilnya
dilaporkan kepada pendirian koperasi untuk
dimintakan pengesahan kepada kepada seluruh
anggota
2. Hal-hal khusus yang perlu dibahas oleh
seluruh peserta (tidak diserahkan kepada tim
perumus) diantaranya :
a. Nama dan tempat kedudukan koperasi
b. Persyaratan menjadi anggota
c. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib
d. Nama-nama pendiri, pengurus dan pengawas
e. Kegiatan usaha
f. Ketentuan mengenai penggunaan sisa hasil
usaha
g. Ketentuan mengenai sanksi
3. Isi Anggaran Dasar minimal memuat tentang :
a. Daftar nama pendiri
b. Nama dan tempat kedudukan koperasi
c. Ketentuan mengenai keanggotaan
d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
e. Ketentuan mengenai rapat anggota
f. Ketentuan mengenai pengelolaan
g. Ketentuan mengenai permodalan
h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
koperasi
i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
j. Ketentuan mengenai sangsi.

More Related Content

What's hot

Y. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptx
Y. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptxY. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptx
Y. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptxBambangDjokoSoejono
 
Bentuk organisasi koperasi dan tanggung jawab koperasi
Bentuk organisasi koperasi dan tanggung jawab koperasi Bentuk organisasi koperasi dan tanggung jawab koperasi
Bentuk organisasi koperasi dan tanggung jawab koperasi Amja Pane
 
Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)hhh_fam
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usahaabdul kodir
 
Materi koperasi
Materi koperasiMateri koperasi
Materi koperasiDiny94
 
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisiPerbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisirinawlnsr
 
Ppt 1- kwu
Ppt 1- kwuPpt 1- kwu
Ppt 1- kwuparulian
 
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018Lulu Wildatiumi
 
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointSejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointMuhalida Zia
 

What's hot (20)

Y. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptx
Y. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptxY. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptx
Y. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptx
 
Perdagangan ekspor impor PPT keren
Perdagangan ekspor impor PPT kerenPerdagangan ekspor impor PPT keren
Perdagangan ekspor impor PPT keren
 
Presentasi Koperasi
Presentasi KoperasiPresentasi Koperasi
Presentasi Koperasi
 
Laporan presentasi keuangan
Laporan presentasi keuanganLaporan presentasi keuangan
Laporan presentasi keuangan
 
Ppt Ekonomi Koperasi
Ppt Ekonomi KoperasiPpt Ekonomi Koperasi
Ppt Ekonomi Koperasi
 
Bentuk organisasi koperasi dan tanggung jawab koperasi
Bentuk organisasi koperasi dan tanggung jawab koperasi Bentuk organisasi koperasi dan tanggung jawab koperasi
Bentuk organisasi koperasi dan tanggung jawab koperasi
 
Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usaha
 
Materi koperasi
Materi koperasiMateri koperasi
Materi koperasi
 
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisiPerbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
 
Presentasi rapat anggota koperasi
Presentasi rapat anggota koperasiPresentasi rapat anggota koperasi
Presentasi rapat anggota koperasi
 
Ekonomi koperasi h
Ekonomi koperasi hEkonomi koperasi h
Ekonomi koperasi h
 
Pendirian koperasi
Pendirian koperasiPendirian koperasi
Pendirian koperasi
 
Ppt 1- kwu
Ppt 1- kwuPpt 1- kwu
Ppt 1- kwu
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
bentuk badan usaha
bentuk badan usahabentuk badan usaha
bentuk badan usaha
 
Hubungan industrial
Hubungan industrialHubungan industrial
Hubungan industrial
 
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
 
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointSejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
 
Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia (BAB 8)
Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia (BAB 8)Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia (BAB 8)
Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia (BAB 8)
 

Similar to SYARAT PENDIRIAN KOPERASI

Prosedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasiProsedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasiRohman Efendi
 
Struktur organisasi koperasi
Struktur organisasi koperasiStruktur organisasi koperasi
Struktur organisasi koperasiom makplus
 
Tata cara pendirian koperasi mancani
Tata cara pendirian koperasi mancaniTata cara pendirian koperasi mancani
Tata cara pendirian koperasi mancaniMia Mancani
 
Tata cara pendirian_koperasi
Tata cara pendirian_koperasiTata cara pendirian_koperasi
Tata cara pendirian_koperasiLiza Nurman
 
PPT PENDIRIAN KOPERASI.ppt
PPT PENDIRIAN KOPERASI.pptPPT PENDIRIAN KOPERASI.ppt
PPT PENDIRIAN KOPERASI.pptRAPGROUP
 
Tata cara mendirikan koperasi
Tata cara mendirikan koperasiTata cara mendirikan koperasi
Tata cara mendirikan koperasiTony Setiawan
 
Tata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiTata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiyuliakurnia
 
Tata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiTata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiariskayuni
 
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasiPermen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasiShanti Dewi Mulyaraharjani
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usahaNadya Ali
 
TM_2 KOPERASI NEW.pptx
TM_2 KOPERASI NEW.pptxTM_2 KOPERASI NEW.pptx
TM_2 KOPERASI NEW.pptxUbaiDillah68
 
UURI Tentang Perkoperasian
UURI Tentang PerkoperasianUURI Tentang Perkoperasian
UURI Tentang PerkoperasianDede Darso
 
UU Koperasi No. 17 Tahun 2012
UU Koperasi No. 17 Tahun 2012UU Koperasi No. 17 Tahun 2012
UU Koperasi No. 17 Tahun 2012e. hardiyanto
 
Uuri tentang perkoperasian
Uuri tentang perkoperasianUuri tentang perkoperasian
Uuri tentang perkoperasianDede Darso
 
Uuri tentang perkoperasian
Uuri tentang perkoperasianUuri tentang perkoperasian
Uuri tentang perkoperasianDede Darso
 

Similar to SYARAT PENDIRIAN KOPERASI (20)

Prosedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasiProsedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasi
 
Struktur organisasi koperasi
Struktur organisasi koperasiStruktur organisasi koperasi
Struktur organisasi koperasi
 
Tata cara pendirian koperasi mancani
Tata cara pendirian koperasi mancaniTata cara pendirian koperasi mancani
Tata cara pendirian koperasi mancani
 
Tata cara pendirian_koperasi
Tata cara pendirian_koperasiTata cara pendirian_koperasi
Tata cara pendirian_koperasi
 
Koperasi
KoperasiKoperasi
Koperasi
 
K uliah 3 koperasi
K uliah 3 koperasiK uliah 3 koperasi
K uliah 3 koperasi
 
PPT PENDIRIAN KOPERASI.ppt
PPT PENDIRIAN KOPERASI.pptPPT PENDIRIAN KOPERASI.ppt
PPT PENDIRIAN KOPERASI.ppt
 
Tata cara mendirikan koperasi
Tata cara mendirikan koperasiTata cara mendirikan koperasi
Tata cara mendirikan koperasi
 
Tata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiTata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasi
 
Tata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiTata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasi
 
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasiPermen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
 
Makalah koperasi
Makalah koperasiMakalah koperasi
Makalah koperasi
 
Makalah koperasi
Makalah koperasiMakalah koperasi
Makalah koperasi
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
 
Proses Koperasi
Proses KoperasiProses Koperasi
Proses Koperasi
 
TM_2 KOPERASI NEW.pptx
TM_2 KOPERASI NEW.pptxTM_2 KOPERASI NEW.pptx
TM_2 KOPERASI NEW.pptx
 
UURI Tentang Perkoperasian
UURI Tentang PerkoperasianUURI Tentang Perkoperasian
UURI Tentang Perkoperasian
 
UU Koperasi No. 17 Tahun 2012
UU Koperasi No. 17 Tahun 2012UU Koperasi No. 17 Tahun 2012
UU Koperasi No. 17 Tahun 2012
 
Uuri tentang perkoperasian
Uuri tentang perkoperasianUuri tentang perkoperasian
Uuri tentang perkoperasian
 
Uuri tentang perkoperasian
Uuri tentang perkoperasianUuri tentang perkoperasian
Uuri tentang perkoperasian
 

SYARAT PENDIRIAN KOPERASI

  • 1. Oleh : Ayi Tatang Juana Dwi Nurhayati Dewi Lestari Friska Novelina Matondang Sita Nurhalimah TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI
  • 2. Apa saja syaratnya ? Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi.
  • 3. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan UKM RI No: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang- kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; b. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah WNI, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum; c. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota d. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi; e. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.
  • 4. Beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi (Suarny Amran et.al 2000:62) antara lain : a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. b. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. d. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pe-ngelolaan koperasi
  • 5. Setelah persyaratan terpenuhi, para pendiri kemudian mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi. Setelah memiliki bekal yang cukup dan telah siap, para pendiri melakukan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri dinas koperasi dan pejabat lainnya, kemudian koperasi yang telah didirikan perlu disahkan badan hukumnya.
  • 6. PERSIAPAN RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI Orang-orang yang akan mendirikan koperasi terlebih dahulu mendapatkan penerangan dan penyuluhan agar memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan mendirikan koperasi termasuk struktur organisasi manajemen serta kegiatan usaha koperasi.
  • 7. RAPAT PEMBENTUKAN 1. Rapat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang dipimpin oleh seorang/beberapa orang pendiri koperasi. Pengertian : a. Pendirian adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota. b. Kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi untuk menandatangani akta anggaran dasar dan memproses pengajuan Badan Hukum kepada Pemerintah. 2. Disarankan mengundang Pejabat / Petugas yang memahami seluk beluk perkoperasian.
  • 8. HAL - HAL YANG DIBICARAKAN DALAM RAPAT  Tujuan mendirikan koperasi Kegiatan usaha yang hendak dijalankan Persyaratan menjadi anggota Menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi diantaranya dari simpanan pokok dan simpanan wajib  Memilih nama-nama pendiri koperasi Memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi Menyusun anggaran dasar
  • 9. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR Apabila penyusunan anggaran dasar tidak mungkin disusun bersama-sama seluruh peserta rapat, dapat ditempuh: 1. Membentuk tim perumus penyusun anggaran dasar dengan tugas menyusun draf anggaran dasar yang bersifat umum dan hasilnya dilaporkan kepada pendirian koperasi untuk dimintakan pengesahan kepada kepada seluruh anggota
  • 10. 2. Hal-hal khusus yang perlu dibahas oleh seluruh peserta (tidak diserahkan kepada tim perumus) diantaranya : a. Nama dan tempat kedudukan koperasi b. Persyaratan menjadi anggota c. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib d. Nama-nama pendiri, pengurus dan pengawas e. Kegiatan usaha f. Ketentuan mengenai penggunaan sisa hasil usaha g. Ketentuan mengenai sanksi
  • 11. 3. Isi Anggaran Dasar minimal memuat tentang : a. Daftar nama pendiri b. Nama dan tempat kedudukan koperasi c. Ketentuan mengenai keanggotaan d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha e. Ketentuan mengenai rapat anggota f. Ketentuan mengenai pengelolaan g. Ketentuan mengenai permodalan h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha j. Ketentuan mengenai sangsi.