SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI
EKONOMI KOPERASI
Di Susun Oleh:
Mia Rosmiati Mancani P
14212564
2EA17
UNIVERSITAS GUNADARMA
2012/2013
TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI
A. MENDIRIKAN KOPERASI SECARA UMUM
1. Persiapan Pembentukan
Orang-orang yang akan mendirikan koperasi terlebih dahulu mendapatkan
penerangan dan penyuluhan agar memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai
maksud dan tujuan mendirikan koperasi termasuk struktur organisasi manajemen serta
kegiatan usaha koperasi.
2. Rapat Pembentukan
2.1 Rapat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang dipimpin oleh
seorang/beberapa orang pendiri koperasi. Yang terdiri dari :
2.1.1 Pendirian adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi
dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri
menjadi anggota.
2.1.2 Kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa
dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai
pengurus koperasi untuk menandatangani akta anggaran dasar dan
memproses pengajuan Badan Hukum kepada Pemerintah.
2.2 Disarankan mengundang Pejabat / Petugas yang memahami seluk beluk
perkoperasian.
3. Hal - Hal Yang Dibicarakan Dalam Rapat
3.1 Tujuan mendirikan koperasi
3.2 Kegiatan usaha yang hendak dijalankan
3.3 Persyaratan menjadi anggota
3.4 Menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi diantaranya dari
simpanan pokok dan simpanan wajib
3.5 Memilih nama-nama pendiri koperasi
3.5.1 Memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperas
3.5.2 Menyusun anggaran dasar
4. Teknis Penyusunan Anggaran Dasar
Apabila penyusunan anggaran dasar tidak mungkin disusun bersama-sama
seluruh peserta rapat, dapat ditempuh:
4.1 Membentuk tim perumus penyusun anggaran dasar dengan tugas menyusun
draf anggaran dasar yang bersifat umum dan hasilnya dilaporkan kepada
pendirian koperasi untuk dimintakan pengesahan kepada kepada seluruh
anggota
4.2 Hal-hal khusus yang perlu dibahas oleh seluruh peserta (tidak diserahkan
kepada tim perumus) diantaranya :
4.2.1 Nama dan tempat kedudukan koperasi
4.2.2 Persyaratan menjadi anggota
4.2.3 Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib
4.2.4 Nama-nama pendiri, pengurus dan pengawas
4.2.5 Kegiatan usaha
4.3.5 Ketentuan mengenai penggunaan sisa hasil usaha
4.3.6 Ketentuan mengenai sanksi
4.3 Isi Anggaran Dasar minimal memuat tentang :
4.3.1 Daftar nama pendiri
4.3.2 Nama dan tempat kedudukan koperasi
4.3.3 Ketentuan mengenai keanggotaan
4.3.4 Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4.3.5 Ketentuan mengenai rapat anggota
4.3.6 Ketentuan mengenai pengelolaan
4.3.7 Ketentuan mengenai permodalan
4.3.8 Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi
4.3.9 Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
4.3.10 Ketentuan mengenai sangsi.
5. Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
6. Lampiran Permohonan
6.1 Koperasi Primer yang tidak memiliki unit usaha simpan pinjam.
6.1.1 Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai
cukup
6.1.2 Berita acara pembentukan koperasi
6.1.3 Surat bukti penyetoran modal
6.1.4 Neraca awal kegiatan usaha
6.1.5 Rencana kerja awal kegiatan usaha
6.1.6 Daftar hadir rapat pembentukan
6.1.7 Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri
6.2 Primer Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam.
6.2.1 Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai
cukup
6.2.2 Berita acara pembentukan koperasi
6.2.3 Surat bukti penyetoran modal.
6.2.4 A. Neraca awal khusus unit simpan pinjam per...
B. Neraca awal kegiatan usaha non simpan pinjam
6.2.5 A. Rencana kerja awal kegiatan usaha non simpan pinjam
B. Rencana awal kegiatan usaha simpan pinjam meliputi :
Rencana penghimpunan dana simpanan
Rencana pemberian pinjaman
Rencana penghimpunan modal sendiri
Rencana modal pinjaman
Rencana pendapatan dan beban
Rencana di bidang organisasi dari sumber daya manusianya
6.2.6 Daftar hadir rapat pembentukan
6.2.7 Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan manajer unit simpan
pinjam
6.2.8 Daftar sarana kerja yang telah disiapkan
6.2.9 Surat perjanjian kerja antara pengurus dengan manager unit simpan
pinjam
6.2.10 Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri
B. JENIS KOPERASI
Jenis koperasi didasrkan pada kesamaan usaha atau kepentingan ekonomi
anggotanya. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas,
kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenisnya adalah :
1. Koperasi Produsen
Koperasi produsen beranggotakan orang orang yang melakukan kegiatan
produksi (produsen). Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar
besarnya bagi anggotanya dengan cara menekan biaya produksi serendah rendahnya
dan menjual produk dengan harga setinggi tingginya. Untuk itu, pelayanan koperasi
yang dapat digunakan oleh anggota adalah Pengadaan bahan baku dan Pemasaran
produk anggotanya.
2. Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen beranggotakan orang orang yang melakukan kegiatan
konsumsi. Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar besarnya bagi
anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan
mudah didapat. Contoh :
- koperasi simpan pinjam
- koperasi serba usaha ( konsumen)
C. MENDIRIKAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
1. Syarat – Syarat Mendirikan Koperasi
1.1 Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup
1.2 Berita acara rapat pembentukan Koperasi Simpan Pinjam
1.3 Surat bukti penyetoran modal sendiri sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,
1.4 Neraca awal per tanggal pendirian koperasi
1.5 Rencana awal kegiatan usaha meliputi :
1.5.1 Rencana penghimpunan dana simpanan
1.5.2 Rencana pemberian pinjaman
1.5.3 Rencana penghimpunan modal sendiri
1.5.4 Rencana modal pinjaman
1.5.5 Rencana pendapatan dan beban
1.5.6 Rencana dibidang organisasi dan sumber daya manusianya.
1.6 Daftar hadir rapat pembentukan
1.7 Nama dan riwayat hidup calon pengelola/manajer dengan lampiran
1.7.1 Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan atau keterangan pernah
mengikuti magang di usaha simpan pinjam
1.7.2 Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang
1.7.3 Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan
pengurus sampai dengan derajat kesatuan
1.8 Daftar sarana kerja yang telah dipersiapkan
1.9 Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri.
1. Penerima Permohonan Oleh Pejabat
Apabila permohonan dimaksud telah lengkap dan benar maka pemerintah
memberikan tanda terima, dan berkasnya segera diproses akan tetapi apabila
berkasnya belum lengkap dan belum benar permohonan dimaksud dikembalikan
untuk diperbaiki.
2. Penelitian Permohonan Oleh Pejabat
2.1 Secara administratif
2.2 Penelitian lapangan.
3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Pengusaha Kecil dan
Menengah yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan
Menengah Kabupaten/Kota.
Referensi
http://dogimauw.blogspot.com/2013/04/tata-cara-pendirian-koperasi-dan_7972.html

More Related Content

What's hot

Tata cara pendirian koperasi ppt
Tata cara pendirian koperasi pptTata cara pendirian koperasi ppt
Tata cara pendirian koperasi ppt
Budi Burhanudin
 
peranan suruhanjaya koperasi malaysia
peranan suruhanjaya koperasi malaysiaperanan suruhanjaya koperasi malaysia
peranan suruhanjaya koperasi malaysia
Nadia Bohari
 
Proposal koperasi copy
Proposal koperasi copyProposal koperasi copy
Proposal koperasi copy
fspi
 
Buku tata-cara-pendrian-koperesi
Buku tata-cara-pendrian-koperesiBuku tata-cara-pendrian-koperesi
Buku tata-cara-pendrian-koperesi
Windu Hernowo II
 
Tata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiTata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasi
yuliakurnia
 
Aspek hukum koperasi indonesia
Aspek hukum koperasi indonesiaAspek hukum koperasi indonesia
Aspek hukum koperasi indonesia
mailinursal
 
Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25
Edy Rahardjo
 
Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)
hhh_fam
 

What's hot (19)

Proses Koperasi
Proses KoperasiProses Koperasi
Proses Koperasi
 
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIUNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 
ANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASIANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASI
 
Tata cara pendirian koperasi ppt
Tata cara pendirian koperasi pptTata cara pendirian koperasi ppt
Tata cara pendirian koperasi ppt
 
peranan suruhanjaya koperasi malaysia
peranan suruhanjaya koperasi malaysiaperanan suruhanjaya koperasi malaysia
peranan suruhanjaya koperasi malaysia
 
K uliah 3 koperasi
K uliah 3 koperasiK uliah 3 koperasi
K uliah 3 koperasi
 
Contoh kelengkapan dokumen untuk pendirian koperasi
Contoh kelengkapan dokumen untuk pendirian koperasiContoh kelengkapan dokumen untuk pendirian koperasi
Contoh kelengkapan dokumen untuk pendirian koperasi
 
Proposal koperasi copy
Proposal koperasi copyProposal koperasi copy
Proposal koperasi copy
 
Buku tata-cara-pendrian-koperesi
Buku tata-cara-pendrian-koperesiBuku tata-cara-pendrian-koperesi
Buku tata-cara-pendrian-koperesi
 
Bahan penyuluhan koperasi
Bahan penyuluhan koperasiBahan penyuluhan koperasi
Bahan penyuluhan koperasi
 
EKONOMI KOPERASI
EKONOMI KOPERASIEKONOMI KOPERASI
EKONOMI KOPERASI
 
Syarat untuk-pendirian-koperasi.docx
Syarat untuk-pendirian-koperasi.docxSyarat untuk-pendirian-koperasi.docx
Syarat untuk-pendirian-koperasi.docx
 
Tata cara pendirian_koperasi
Tata cara pendirian_koperasiTata cara pendirian_koperasi
Tata cara pendirian_koperasi
 
Tata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiTata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasi
 
Koperasi
KoperasiKoperasi
Koperasi
 
Aspek hukum koperasi indonesia
Aspek hukum koperasi indonesiaAspek hukum koperasi indonesia
Aspek hukum koperasi indonesia
 
BADAN USAHA
BADAN USAHABADAN USAHA
BADAN USAHA
 
Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25
 
Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)
 

Similar to Tata cara pendirian koperasi mancani

Tata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiTata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasi
ariskayuni
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
Zefanya9
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
Nadya Ali
 
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...
sadoni
 
Tugas adrt
Tugas adrtTugas adrt
Tugas adrt
12102012
 

Similar to Tata cara pendirian koperasi mancani (20)

Tata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasiTata cara pendirian koperasi
Tata cara pendirian koperasi
 
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptMendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Tata Cara Pendirian Koperasi
Tata Cara Pendirian KoperasiTata Cara Pendirian Koperasi
Tata Cara Pendirian Koperasi
 
Koperasi
KoperasiKoperasi
Koperasi
 
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasiPermen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
Permen permen-kukm-nomor-10-tahun-2015-tentang-kelembagaan-koperasi
 
Pendirian koperasi
Pendirian koperasiPendirian koperasi
Pendirian koperasi
 
BAHAN AJAR PEMBENTUKAN 2020 prinsip koperasi.pptx
BAHAN AJAR PEMBENTUKAN 2020 prinsip koperasi.pptxBAHAN AJAR PEMBENTUKAN 2020 prinsip koperasi.pptx
BAHAN AJAR PEMBENTUKAN 2020 prinsip koperasi.pptx
 
PPT PENDIRIAN KOPERASI.ppt
PPT PENDIRIAN KOPERASI.pptPPT PENDIRIAN KOPERASI.ppt
PPT PENDIRIAN KOPERASI.ppt
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
 
Mengurus badan hukum koperasi
Mengurus badan hukum koperasiMengurus badan hukum koperasi
Mengurus badan hukum koperasi
 
TM_2 KOPERASI NEW.pptx
TM_2 KOPERASI NEW.pptxTM_2 KOPERASI NEW.pptx
TM_2 KOPERASI NEW.pptx
 
KOPERASI.pptx
KOPERASI.pptxKOPERASI.pptx
KOPERASI.pptx
 
MATERI.pptx
MATERI.pptxMATERI.pptx
MATERI.pptx
 
KOPERASI INDONESIA
KOPERASI INDONESIAKOPERASI INDONESIA
KOPERASI INDONESIA
 
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...
 
PROSEDUR PEMBENTUKAN KOPERASI PEMUDA MASJID.pptx
PROSEDUR PEMBENTUKAN KOPERASI PEMUDA MASJID.pptxPROSEDUR PEMBENTUKAN KOPERASI PEMUDA MASJID.pptx
PROSEDUR PEMBENTUKAN KOPERASI PEMUDA MASJID.pptx
 
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 BPpt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
 
Tugas adrt
Tugas adrtTugas adrt
Tugas adrt
 
Ekop bab14 kel4_akt2
Ekop bab14 kel4_akt2Ekop bab14 kel4_akt2
Ekop bab14 kel4_akt2
 

More from Mia Mancani

Sentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesia
Sentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesiaSentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesia
Sentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesia
Mia Mancani
 
Sentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesia
Sentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesiaSentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesia
Sentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesia
Mia Mancani
 
Proposal Koperasi "KOMPAS" (revisi)
Proposal Koperasi "KOMPAS" (revisi)Proposal Koperasi "KOMPAS" (revisi)
Proposal Koperasi "KOMPAS" (revisi)
Mia Mancani
 
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Mia Mancani
 
sumber daya alam 1
sumber daya alam 1sumber daya alam 1
sumber daya alam 1
Mia Mancani
 
Proposal softskill mancani
Proposal softskill mancaniProposal softskill mancani
Proposal softskill mancani
Mia Mancani
 

More from Mia Mancani (6)

Sentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesia
Sentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesiaSentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesia
Sentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesia
 
Sentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesia
Sentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesiaSentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesia
Sentuhan ekonomi koperasi untuk kemajuan perekonomian di indonesia
 
Proposal Koperasi "KOMPAS" (revisi)
Proposal Koperasi "KOMPAS" (revisi)Proposal Koperasi "KOMPAS" (revisi)
Proposal Koperasi "KOMPAS" (revisi)
 
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
 
sumber daya alam 1
sumber daya alam 1sumber daya alam 1
sumber daya alam 1
 
Proposal softskill mancani
Proposal softskill mancaniProposal softskill mancani
Proposal softskill mancani
 

Tata cara pendirian koperasi mancani

  • 1. TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI EKONOMI KOPERASI Di Susun Oleh: Mia Rosmiati Mancani P 14212564 2EA17 UNIVERSITAS GUNADARMA 2012/2013
  • 2. TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI A. MENDIRIKAN KOPERASI SECARA UMUM 1. Persiapan Pembentukan Orang-orang yang akan mendirikan koperasi terlebih dahulu mendapatkan penerangan dan penyuluhan agar memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan mendirikan koperasi termasuk struktur organisasi manajemen serta kegiatan usaha koperasi. 2. Rapat Pembentukan 2.1 Rapat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang dipimpin oleh seorang/beberapa orang pendiri koperasi. Yang terdiri dari : 2.1.1 Pendirian adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota. 2.1.2 Kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi untuk menandatangani akta anggaran dasar dan memproses pengajuan Badan Hukum kepada Pemerintah. 2.2 Disarankan mengundang Pejabat / Petugas yang memahami seluk beluk perkoperasian. 3. Hal - Hal Yang Dibicarakan Dalam Rapat 3.1 Tujuan mendirikan koperasi 3.2 Kegiatan usaha yang hendak dijalankan 3.3 Persyaratan menjadi anggota 3.4 Menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi diantaranya dari simpanan pokok dan simpanan wajib 3.5 Memilih nama-nama pendiri koperasi
  • 3. 3.5.1 Memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperas 3.5.2 Menyusun anggaran dasar 4. Teknis Penyusunan Anggaran Dasar Apabila penyusunan anggaran dasar tidak mungkin disusun bersama-sama seluruh peserta rapat, dapat ditempuh: 4.1 Membentuk tim perumus penyusun anggaran dasar dengan tugas menyusun draf anggaran dasar yang bersifat umum dan hasilnya dilaporkan kepada pendirian koperasi untuk dimintakan pengesahan kepada kepada seluruh anggota 4.2 Hal-hal khusus yang perlu dibahas oleh seluruh peserta (tidak diserahkan kepada tim perumus) diantaranya : 4.2.1 Nama dan tempat kedudukan koperasi 4.2.2 Persyaratan menjadi anggota 4.2.3 Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib 4.2.4 Nama-nama pendiri, pengurus dan pengawas 4.2.5 Kegiatan usaha 4.3.5 Ketentuan mengenai penggunaan sisa hasil usaha 4.3.6 Ketentuan mengenai sanksi 4.3 Isi Anggaran Dasar minimal memuat tentang : 4.3.1 Daftar nama pendiri 4.3.2 Nama dan tempat kedudukan koperasi 4.3.3 Ketentuan mengenai keanggotaan 4.3.4 Maksud dan tujuan serta bidang usaha 4.3.5 Ketentuan mengenai rapat anggota 4.3.6 Ketentuan mengenai pengelolaan 4.3.7 Ketentuan mengenai permodalan 4.3.8 Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi 4.3.9 Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha 4.3.10 Ketentuan mengenai sangsi.
  • 4. 5. Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi 6. Lampiran Permohonan 6.1 Koperasi Primer yang tidak memiliki unit usaha simpan pinjam. 6.1.1 Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup 6.1.2 Berita acara pembentukan koperasi 6.1.3 Surat bukti penyetoran modal 6.1.4 Neraca awal kegiatan usaha 6.1.5 Rencana kerja awal kegiatan usaha 6.1.6 Daftar hadir rapat pembentukan 6.1.7 Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri 6.2 Primer Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam. 6.2.1 Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup 6.2.2 Berita acara pembentukan koperasi 6.2.3 Surat bukti penyetoran modal. 6.2.4 A. Neraca awal khusus unit simpan pinjam per... B. Neraca awal kegiatan usaha non simpan pinjam 6.2.5 A. Rencana kerja awal kegiatan usaha non simpan pinjam B. Rencana awal kegiatan usaha simpan pinjam meliputi : Rencana penghimpunan dana simpanan Rencana pemberian pinjaman Rencana penghimpunan modal sendiri Rencana modal pinjaman Rencana pendapatan dan beban Rencana di bidang organisasi dari sumber daya manusianya 6.2.6 Daftar hadir rapat pembentukan 6.2.7 Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan manajer unit simpan pinjam 6.2.8 Daftar sarana kerja yang telah disiapkan
  • 5. 6.2.9 Surat perjanjian kerja antara pengurus dengan manager unit simpan pinjam 6.2.10 Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri B. JENIS KOPERASI Jenis koperasi didasrkan pada kesamaan usaha atau kepentingan ekonomi anggotanya. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenisnya adalah : 1. Koperasi Produsen Koperasi produsen beranggotakan orang orang yang melakukan kegiatan produksi (produsen). Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar besarnya bagi anggotanya dengan cara menekan biaya produksi serendah rendahnya dan menjual produk dengan harga setinggi tingginya. Untuk itu, pelayanan koperasi yang dapat digunakan oleh anggota adalah Pengadaan bahan baku dan Pemasaran produk anggotanya. 2. Koperasi Konsumen Koperasi konsumen beranggotakan orang orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar besarnya bagi anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat. Contoh : - koperasi simpan pinjam - koperasi serba usaha ( konsumen) C. MENDIRIKAN KOPERASI SIMPAN PINJAM 1. Syarat – Syarat Mendirikan Koperasi 1.1 Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup 1.2 Berita acara rapat pembentukan Koperasi Simpan Pinjam
  • 6. 1.3 Surat bukti penyetoran modal sendiri sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000, 1.4 Neraca awal per tanggal pendirian koperasi 1.5 Rencana awal kegiatan usaha meliputi : 1.5.1 Rencana penghimpunan dana simpanan 1.5.2 Rencana pemberian pinjaman 1.5.3 Rencana penghimpunan modal sendiri 1.5.4 Rencana modal pinjaman 1.5.5 Rencana pendapatan dan beban 1.5.6 Rencana dibidang organisasi dan sumber daya manusianya. 1.6 Daftar hadir rapat pembentukan 1.7 Nama dan riwayat hidup calon pengelola/manajer dengan lampiran 1.7.1 Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan atau keterangan pernah mengikuti magang di usaha simpan pinjam 1.7.2 Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang 1.7.3 Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatuan 1.8 Daftar sarana kerja yang telah dipersiapkan 1.9 Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri. 1. Penerima Permohonan Oleh Pejabat Apabila permohonan dimaksud telah lengkap dan benar maka pemerintah memberikan tanda terima, dan berkasnya segera diproses akan tetapi apabila berkasnya belum lengkap dan belum benar permohonan dimaksud dikembalikan untuk diperbaiki. 2. Penelitian Permohonan Oleh Pejabat 2.1 Secara administratif 2.2 Penelitian lapangan.
  • 7. 3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.