Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sementara target kinerja menentukan besaran yang direncanakan dicapai. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis indikator berdasarkan tahapannya seperti input, output, outcome, benefit, dan impact serta kriteria indikator yang baik."
Perkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 Tahunbramantiyo marjuki
Dokumen ini membahas perkembangan infrastruktur pendidikan SMA di Jawa Tengah antara tahun 2006-2016. Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah perkembangan tersebut berkelanjutan dengan melihat hubungan antara jumlah sekolah dengan jumlah siswa menggunakan analisis regresi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah prinsip akses pendidikan untuk semua anak dapat terpenuhi.
Proses penyusunan dokumen AMDAL meliputi penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL), analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL). Dokumen ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sementara target kinerja menentukan besaran yang direncanakan dicapai. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis indikator berdasarkan tahapannya seperti input, output, outcome, benefit, dan impact serta kriteria indikator yang baik."
Perkembangan Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah Selama 10 Tahunbramantiyo marjuki
Dokumen ini membahas perkembangan infrastruktur pendidikan SMA di Jawa Tengah antara tahun 2006-2016. Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah perkembangan tersebut berkelanjutan dengan melihat hubungan antara jumlah sekolah dengan jumlah siswa menggunakan analisis regresi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah prinsip akses pendidikan untuk semua anak dapat terpenuhi.
Proses penyusunan dokumen AMDAL meliputi penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL), analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL). Dokumen ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah.
7 a pengaruh tpst bantar gebang terhadap penurunan kualitas lingkungan sekitarDwitantri Rezkiandini
Dokumen tersebut membahas pengaruh Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang terhadap penurunan kualitas lingkungan sekitar. Secara singkat, TPST Bantar Gebang menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air tanah dan sungai akibat lindi, penurunan kualitas udara, dan gangguan kesehatan masyarakat setempat. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dianjurkan penerapan strateg
Review Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kerja Sama dengan UNICEF Dadang Solihin
1. UNICEF berupaya meningkatkan akses pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia, termasuk mengurangi angka kematian anak dan bayi beberapa tahun terakhir.
2. Program UNICEF juga meliputi perlindungan anak, pencegahan HIV/AIDS, dan menyediakan fasilitas air bersih bagi masyarakat.
3. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan badan-badan terkait untuk menangani berbagai mas
PENGENDALIAN VEKTOR DAN RODENT DI RUMAH SAKIT.pptxTazmanianDevilz
Rumah sakit melakukan upaya pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti dengan metode pemasangan Ovitrap, Thermal Fogging, Cold Fogging dan Spraying, sesuai dengan peraturan kesehatan lingkungan rumah sakit. Namun, beberapa metode belum sesuai dengan standar seperti penggunaan Ovitrap dan waktu Thermal Fogging. Upaya pengendalian vektor perlu difokuskan pada pengelolaan lingkungan, kontrol biologi, dan
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
[Ringkasan]
Dokumen ini membahas pentingnya sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan kawasan perbatasan negara untuk mencapai tujuan pembangunan secara terpadu dan efisien. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan perbatasan negara serta instrumen perencanaan seperti rencana induk, rencana aksi, dan matrik rencana aksi yang perlu disinkronisasi untuk mencap
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian proses persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan dengan peraturan daerah.
[Ringkasan]
Logframe merupakan pendekatan untuk merencanakan program secara sistematis dan logis melalui beberapa tahapan seperti analisis stakeholder, analisis masalah, penetapan tujuan, dan pemilihan strategi. Hasilnya berupa matriks logframe yang terdiri atas empat elemen yaitu tujuan, sasaran, keluaran, dan kegiatan serta indikator, sumber verifikasi, dan asumsi untuk masing-masing elemen. Logframe berguna untuk perencanaan, monitoring, dan evalu
Lingkungan hidup di indonesia mempunyai sebuah sistem yang meliputi lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan dari ke tiga sistem tersebut saling berkaitan atau saling mempengaruai atara satu sistem dengan sistem yang lainya. Ketahanan dai masing-masing subsitem akan berpengaruh pada kondisi keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri. Demi ntuk menjamin kelangsungan lingkungan hidup kondisi inilah yang perlu di jaga dengan tujuan mampu memberikan peningkatan kualitas kehidupan semua makhluk yang ada di dalamnya.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Riwayat hidup penulis diawali dengan informasi identitas seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan latar belakang pendidikan. Penulis lulus dari berbagai jenjang pendidikan formal mulai dari SD hingga kuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Kendari.
Dokumen tersebut membahas perencanaan drainase pada ruas jalan Simpang Busur-Kampung Tunjum Kabupaten Kutai Barat. Tujuan penelitian adalah mengetahui debit air dan merencanakan dimensi saluran drainase untuk kala ulang 25 tahun. Hasilnya menunjukkan debit air yang harus dialirkan dan dimensi saluran drainase yang direncanakan."
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Mencakup pedoman tentang operasi, pemeliharaan, pembiayaan dan kelembagaan beserta personalianya. Juga menjelaskan berbagai prasarana dan sarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa yang memerlukan operasi dan pemeliharaan berkala.
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Terdapat informasi mengenai latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian yang dimiliki Dadang Solihin dalam bidang pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas konsep pembangunan berkelanjutan menurut beberapa sumber dan analisis konflik antar stakeholder di Makassar. Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar utama yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dokumen ini juga mengidentifikasi stakeholder kunci di Makassar seperti pemerintah, nelayan, industri, dan pariwisata serta menganalisis potensi konflik antara stakeholder-stake
7 a pengaruh tpst bantar gebang terhadap penurunan kualitas lingkungan sekitarDwitantri Rezkiandini
Dokumen tersebut membahas pengaruh Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang terhadap penurunan kualitas lingkungan sekitar. Secara singkat, TPST Bantar Gebang menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air tanah dan sungai akibat lindi, penurunan kualitas udara, dan gangguan kesehatan masyarakat setempat. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dianjurkan penerapan strateg
Review Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kerja Sama dengan UNICEF Dadang Solihin
1. UNICEF berupaya meningkatkan akses pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia, termasuk mengurangi angka kematian anak dan bayi beberapa tahun terakhir.
2. Program UNICEF juga meliputi perlindungan anak, pencegahan HIV/AIDS, dan menyediakan fasilitas air bersih bagi masyarakat.
3. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan badan-badan terkait untuk menangani berbagai mas
PENGENDALIAN VEKTOR DAN RODENT DI RUMAH SAKIT.pptxTazmanianDevilz
Rumah sakit melakukan upaya pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti dengan metode pemasangan Ovitrap, Thermal Fogging, Cold Fogging dan Spraying, sesuai dengan peraturan kesehatan lingkungan rumah sakit. Namun, beberapa metode belum sesuai dengan standar seperti penggunaan Ovitrap dan waktu Thermal Fogging. Upaya pengendalian vektor perlu difokuskan pada pengelolaan lingkungan, kontrol biologi, dan
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
[Ringkasan]
Dokumen ini membahas pentingnya sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan kawasan perbatasan negara untuk mencapai tujuan pembangunan secara terpadu dan efisien. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan perbatasan negara serta instrumen perencanaan seperti rencana induk, rencana aksi, dan matrik rencana aksi yang perlu disinkronisasi untuk mencap
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian proses persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan dengan peraturan daerah.
[Ringkasan]
Logframe merupakan pendekatan untuk merencanakan program secara sistematis dan logis melalui beberapa tahapan seperti analisis stakeholder, analisis masalah, penetapan tujuan, dan pemilihan strategi. Hasilnya berupa matriks logframe yang terdiri atas empat elemen yaitu tujuan, sasaran, keluaran, dan kegiatan serta indikator, sumber verifikasi, dan asumsi untuk masing-masing elemen. Logframe berguna untuk perencanaan, monitoring, dan evalu
Lingkungan hidup di indonesia mempunyai sebuah sistem yang meliputi lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan dari ke tiga sistem tersebut saling berkaitan atau saling mempengaruai atara satu sistem dengan sistem yang lainya. Ketahanan dai masing-masing subsitem akan berpengaruh pada kondisi keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri. Demi ntuk menjamin kelangsungan lingkungan hidup kondisi inilah yang perlu di jaga dengan tujuan mampu memberikan peningkatan kualitas kehidupan semua makhluk yang ada di dalamnya.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Riwayat hidup penulis diawali dengan informasi identitas seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan latar belakang pendidikan. Penulis lulus dari berbagai jenjang pendidikan formal mulai dari SD hingga kuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Kendari.
Dokumen tersebut membahas perencanaan drainase pada ruas jalan Simpang Busur-Kampung Tunjum Kabupaten Kutai Barat. Tujuan penelitian adalah mengetahui debit air dan merencanakan dimensi saluran drainase untuk kala ulang 25 tahun. Hasilnya menunjukkan debit air yang harus dialirkan dan dimensi saluran drainase yang direncanakan."
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Mencakup pedoman tentang operasi, pemeliharaan, pembiayaan dan kelembagaan beserta personalianya. Juga menjelaskan berbagai prasarana dan sarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa yang memerlukan operasi dan pemeliharaan berkala.
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Terdapat informasi mengenai latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian yang dimiliki Dadang Solihin dalam bidang pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas konsep pembangunan berkelanjutan menurut beberapa sumber dan analisis konflik antar stakeholder di Makassar. Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar utama yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dokumen ini juga mengidentifikasi stakeholder kunci di Makassar seperti pemerintah, nelayan, industri, dan pariwisata serta menganalisis potensi konflik antara stakeholder-stake
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan ilmu teknologi dan pengetahuan lingkungan serta hukum lingkungan.
2. Dibahas pula dampak positif dan negatif dari pembangunan, asas-asas perlindungan lingkungan, dan konferensi lingkungan internasional.
3. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai istilah terkait lingkungan seperti ekosistem, daya dukung lingkungan, dan pencemaran lingkungan.
1. Dokumen tersebut membahas dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup, konferensi lingkungan internasional, dan kerangka hukum lingkungan di Indonesia.
1. KLHS/KLS adalah proses identifikasi dan analisis dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Contohnya rencana tata ruang.
2. KLS difokuskan pada dampak tidak langsung, kumulatif, dan sinergis dari berbagai kebijakan dan rencana pembangunan di suatu kawasan.
3. KLS bertujuan mendukung proses pengambilan keputusan pembangunan dengan memp
AMDAL merupakan kajian dampak lingkungan yang dipersyaratkan pemerintah untuk setiap rencana pembangunan yang berpotensi memberikan dampak lingkungan. Tujuannya adalah mengidentifikasi dampak potensial, merencanakan mitigasi, dan membantu pengambilan keputusan. Dokumen ini membahas sejarah, tujuan, dan proses AMDAL di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pembangunan, lingkungan hidup, dan kesadaran lingkungan. Secara singkat, dokumen menyatakan bahwa (1) pembangunan berdampak pada lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung, (2) diperlukan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, dan (3) peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat penting untuk mendukung p
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap perusakan lingkungan akibat eksploitasi pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
2. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan akibat pertambangan nikel dalam aspek hukum pidana.
3. Tujuan pen
Dokumen tersebut membahas tentang analisis dan etika lingkungan hidup, dengan fokus pada tiga poin utama: (1) manusia sebagai pembuat masalah lingkungan, (2) definisi etika lingkungan, dan (3) analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL).
Ilmu teknologi dan pengetahuan lingkungan, pertambangan, dan industriNiakhairani
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang ilmu teknologi, pengetahuan lingkungan, pertambangan, dan industri. 2) Dibahas pula konsep pembangunan berkelanjutan dan hubungannya dengan lingkungan hidup. 3) Kesadaran lingkungan dan analisis risiko lingkungan juga dijelaskan.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan penegakan hukum. UU ini menggunakan berbagai instrumen seperti KLHS, tata ruang, baku mutu, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, dan instr
Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh proses pembangunanRiska_21
Dokumen tersebut membahas definisi dan peraturan terkait lingkungan hidup di Indonesia serta pengertian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dokumen tersebut juga menjelaskan jenis-jenis AMDAL, kriteria kegiatan yang wajib AMDAL, dan hal-hal penting terkait pengelolaan kawasan lahan basah.
AMDAL adalah kajian dampak lingkungan yang dipersyaratkan untuk proyek-proyek yang berpotensi memengaruhi lingkungan, terdiri atas beberapa dokumen, dan bertujuan untuk membantu perencanaan dan pengambilan keputusan. Pihak-pihak terkait meliputi komisi penilai, pemrakarsa proyek, dan masyarakat.
Similar to Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tomohon Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan (20)
This document summarizes a dissertation submitted by Markus Talintukan Lasut for the degree of Doctor of Technical Science in Aquaculture and Aquatic Resources Management at the Asian Institute of Technology. The dissertation focuses on analyzing the current wastewater management system and constraints/potentials for wastewater management in the coastal city of Manado, North Sulawesi, Indonesia. Key aspects studied include the community's environmental knowledge and attitudes, condition of household wastewater treatment systems, and water quality of selected rivers. The results identified constraints such as natural conditions, population growth, low-income households, and poor wastewater infrastructure. Potentials included environmental awareness and existing policies. The dissertation concludes by recommending strategic
The document summarizes the participation of non-governmental organizations (NGOs) in managing coastal communities in North Sulawesi, Indonesia. NGOs play a key role in facilitating bottom-up coastal zone management by working with local communities and governments. Their activities include establishing community information centers, improving fishermen's incomes, developing environmental education programs in schools, and conducting coastal conservation projects like mangrove replanting and coral reef cleaning. As a result of NGO participation, local villages have established regulations to better manage coastal resources in a sustainable manner.
Studi ini meneliti proses bioakumulasi dan biotransfer merkuri (Hg) pada rantai makanan organisme perairan, yaitu fitoplankton, ikan herbivora, dan ikan karnivora dalam kondisi terkontrol. Hasilnya menunjukkan terjadinya akumulasi Hg yang bergantung pada konsentrasi yang diberikan, dengan biotransfer tertinggi antara fitoplankton dan ikan herbivora."
This document summarizes a study on the accumulation of mercury in marine biota in Buyat Bay, Indonesia. The study found mercury in all sampled organisms, with concentrations varying by species and trophic level. Mercury concentrations were lowest in primary producers like seaweed and sea grass, and highest in carnivorous fish like the honeycomb grouper, with levels over 350 parts per billion. The results indicate biomagnification of mercury up the food chain, especially in the form of methylmercury, the most toxic and bioaccumulative form, posing risks to human health.
This study assessed water quality in three rivers flowing into Manado Bay in Indonesia. Water samples were collected from stations along each river during dry and wet seasons and analyzed for biochemical oxygen demand (BOD), nutrients, bacteria, total mercury, and other pollutants. The results showed pollution from urban wastewater and agricultural runoff, with high levels of bacteria and organic waste. This poor water quality threatens Manado Bay and local fisheries and tourism. Improved wastewater management is needed to mitigate pollution in the rivers and bay.
The attachment force of the snail Littoraria scabra was measured when exposed to water-soluble fractions (WSF) of lubricant oil at different concentrations and durations. Higher concentrations and longer exposures reduced the snail's ability to attach to surfaces. This was likely due to increased mucus production draining the snail's energy reserves. Statistical analysis found the WSF significantly reduced attachment force and endurance at concentrations of 0.8 ppm or more after 4 hours of exposure.
This study examined the effects of salinity and cyanide (KCN and NaCN) interactions on mortality of abalone (Haliotis uaria). The highest mortality occurred at a salinity of 25% and cyanide concentrations of 4 ppm for both KCN and NaCN. KCN was found to be more toxic than NaCN. A salinity of 25% is lower than the abalone's optimum and likely caused stress, increasing their sensitivity to cyanide. Cyanide inhibits oxidative phosphorylation in cells, preventing oxygen utilization and rapid cessation of metabolic processes. This leads to mortality.
The document describes 4 species of the genus Polinices collected from northern Sulawesi, Indonesia:
1) P. (Mammilla) melanostoma, characterized by a whitish shell with diffuse brown zones and spots;
2) P. (M.) sebae, distinguished by a ear-shaped shell with well-defined brown spots and streaks;
3) P. (Polinices) flemingianus, identified by its globular shell with a closed umbilicus; and
4) P. (P.) tumidus, recognized by its ovate shell with an open umbilicus. The species are described and illustrated with measurements and keys provided
This document summarizes a study that examined the effect of two pesticides, diazinon and glyphosate, on the oxygen consumption of the box mussel Septifer bilocularis. Mussels were exposed to various sublethal concentrations of each pesticide and their oxygen consumption was monitored over time. Results showed that low concentrations tended to increase oxygen consumption, while higher concentrations decreased it. Specifically, concentrations of 6 and 30 ppm diazinon and 720 and 960 ppm glyphosate were found to have a statistically significant effect on reducing the mussels' oxygen consumption. The study provides insight into how these common pesticides may impact the physiology and energy requirements of non-target marine organisms.
This thesis examines the toxic effects of ethyl parathion and polluted seawater on the polychaete worm Ophryotrocha diadema. Short and long term experiments were conducted to study lethal and sublethal impacts on mortality, growth, and reproduction. The larval development of O. diadema was also described. Results showed larvae were more susceptible than adults to ethyl parathion. Growth was significantly reduced at concentrations of 0.9 ug/L. The thesis also discovered the egg-eating behavior of O. diadema, which may influence interpretation of previous toxicity tests using this species.
Potential Contamination of Mercury from Artisanal Gold MiningMarkus T Lasut
This presentation had been presented in the 9th International Conference of Mercury as Global Pollutan (ICMGP) at Guiyang China, 7-12 June, 2009 (http://www.mercury.2009.org)
Tulisan ini membahas tentang bahaya limbah tambang arsenik yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Arsenik berasal dari bebatuan yang mengandung deposit emas dan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker. Kegiatan penambangan emas skala besar berisiko meningkatkan konsentrasi arsenik di lingkungan karena membuka akses ke bebatuan yang mengandung arsenik. Proses pengolahan bijih emas primer yang mengandung senyawa ar
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tomohon Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan
1. STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA
TOMOHON MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
Oleh:
Dr. Ir. Markus T. Lasut, M.Sc
(Dosen Fak. Perikanan & Ilmu Kelautan, UNSRAT)
PENDAHULUAN
Menghadapi peningkatan penduduk yang cepat dan kebutuhan akan kesejahteraan hidup
dengan standar (mutu) kehidupan yang lebih baik maka pembangunan terus ditingkatkan di
segala bidang, dan hal ini sedang dilakukan di semua daerah di negara ini. Pembangunan
tersebut tentunya bertujuan antara lain untuk melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan
memberikan harapan yang lebih baik di masa yang akan datang, dan sekaligus dapat
memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun tidak jarang terjadi,
pembangunan justru sebagai pemicu bagi timbulnya permasalahan yang baru sehingga tujuan
yang hendak dicapai semakin jauh dari yang diinginkan. Salah satu permasalahan yang sering
muncul seiring dengan peningkatan pembangunan adalah permasalahan lingkungan hidup.
Dewasa ini, pertimbangan aspek lingkungan hidup selalu diabaikan dalam program-
program perencanaan pembangunan. Beberapa indikasi akan hal itu antara lain adalah
semakin berkurangnya sumberdaya air untuk kebutuhan masyarakat; pencemaran lingkungan
air, tanah dan udara. Program pembangunan yang mengarah pada eksploitasi sumberdaya
alam, pada kenyataannya, dapat merusak tatanan sosial dan keseimbangan kemanusiaan,
merusak kehidupan masyarakat, menimbulkan penyakit, merusak sumberdaya hutan dan
tanah; dan menurunkan sumberdaya perikanan dan laut. Semua dampak tersebut pada
akhirnya akan merusak pembangunan ekonomi dan sosial. Gambaran tentang pembangunan
dan lingkungan hidup seperti ini, juga akan dialami oleh Kota Tomohon.
Kota Tomohon, mau atau tidak, dalam upaya meningkatkan pembangunan untuk
kesejahteraan masyarakatnya akan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu
tantangan yang akan dihadapi adalah tantangan di bidang lingkungan hidup. Tantangan ini
apabila tidak dikelola dengan baik sedini mungkin maka akan menjadi suatu hambatan dan
menjadi pemicu masalah baru yang memerlukan upaya (dana dan waktu) untuk
menyelesaikannya.
Oleh karena itu, tulisan ini mencoba memberikan gambaran dan pembahasan yang
singkat mengenai alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan lingkungan
hidup di Kota Tomohon dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
MASALAH LINGKUNGAN DAN PENATAAN INSTITUSI
Masalahan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang spesifik di mana keberadaannya
berbeda-beda berdasarkan kondisi alamiah, bentuk, skala, besaran, dan waktu (durasi).
Sebagai contoh, misalnya di lingkungan perkotaan, masalah lingkungan yang dihadapi oleh
Kota Jakarta berbeda dengan yang sedang dihadapi oleh Kota Manado, dan tentunya berbeda
dengan yang akan di hadapi oleh Kota Tomohon.
Masalah lingkungan yang muncul di suatu daerah selalu sejalan dengan isu lingkungan
yang muncul di daerah tersebut di mana isu lingkungan tersebut akan menjadi suatu masalah
apabila isu tersebut tidak dikelola dengan baik sebagaimana mestinya.
Pengelolaan yang baik sebagaimana mestinya yang disebutkan di atas tidak terlepas
dari penataan yang tepat bagi institusi/kelembagaan pemerintah dan peraturan-peraturan yang
2. mengatur akan hal itu; ini merupakan dua hal penting dalam usaha pengelolaan lingkungan
hidup.
Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa institusi/kelembagaan lingkungan
pemerintah yang kita miliki saat ini, selain keberadaannya tidak memadai juga mengalami
kekurangan staf yang berpengalaman dan profesional. Ditambah pula akan kurangnya
efisiensi dalam pelaksanaan dan penguatan perundang-undangan yang sudah ada; cenderung
mengadopsi dan men’jiplak’ model dari daerah lain, negara lain yang mempunyai
permasalahan lingkungan yang berbeda dengan daerah kita; serta mengalami kekurangan
dana/biaya dalam operasionalnya.
PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Dewasa ini, perlindungan lingkungan hidup sudah menjadi suatu komponen dari perangkat
pemerintah, khususnya secara administrasi, perencanaan, legislatif dan eksekutif. Oleh karena
itu dalam upaya perlindungan lingkungan hidup maka komponen-komponen tersebut semakin
ditingkatkan kemampuan dan penggunaannya. Salah satu alat dalam komponen perlindungan
lingkungan yang mencakup aspek-aspek di atas yang populer saat ini adalah Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Sampai saat ini, masih sering terjadi di mana tindakan perlindungan lingkungan
(environmental protection) memberikan konotasi negatif terhadap konservasi dan
memberikan gambaran betapa mahalnya suatu usaha perlindungan lingkungan, serta dapat
menimbulkan konflik dalam penggunaan sumberdaya alam untuk pembangunan. Oleh karena
itu, perlindungan lingkungan selalu dipandang oleh para perencana pembangunan sebagai
suatu hal yang tidak harus dilakukan dan mahal biayanya. Konflik seperti ini sering terjadi
antara kelompok orang yang memandang bahwa penggunaan (eksploitasi) sumberdaya adalah
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan kelompok orang yang memandang bahwa
terjadi penggunaan yang berlebihan terhadap sumberdaya tersebut untuk kebutuhan di masa
depan.
Metoda yang akurat, dan sistem informasi yang terorganisir secara baik, lengkap dan
ditampilkan dalam bentuk format yang berguna akan sangat membantu bagi para pengambil
keputusan dalam mempertimbangkan suatu kegiatan eksploitasi sumberdaya untuk memenuhi
kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang. Metoda seperti ini dikenal
sebagai studi AMDAL.
Menurut PP Republik Indonesia, No. 27 Tahun 1999, AMDAL (Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL yang
dimaksud di atas merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan
dan hasilnya digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Oleh karena
pentingnya kegiatan AMDAL dilakukan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan maka AMDAL
merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan.
Hubungan AMDAL dengan Perencanaan Pembangunan Wilayah
Idealnya, AMDAL menjadi bagian dari perencanaan pembangunan wilayah secara
keseluruhan yang mencakup pembangunan aspek ekonomi di mana hal ini dimaksudkan
untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:
3. ? Perencanaan tersebut adalah benar-benar perencanaan yang mempertimbangan aspek
ekonomi dan lingkungan secara bersama-sama (economic-cum-environmental), di mana
aspek ekonomi dan konservasi sumberdaya alam adalah merupakan 2 aspek dalam satu-
kesatuan yang saling menunjang,
? Perencanaan dari suatu proyek pembangunan sesuai dengan dasar perencanaan
pembangunan yang bersifat economic-cum-environmental.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang bersifat economic-cum-
environmental (ECE) untuk suatu daerah sebaiknya dibuat terlebih dahulu sebelum kegiatan-
kegiatan lainnya diadakan, sehingga AMDAL kegiatan-kegiatan tersebut akan mengacu pada
perencanaan ECE yang telah ada.
PRASYARAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Banyak pengalaman menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan selalu berada pada
prioritas yang terendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumberdaya yang diperlukan
untuk maksud tersebut, seperti dana (biaya), waktu, dan sumberdaya manusia yang akan
terlibat di dalamnya.
1. Biaya dan Waktu
Dalam hubungannya dengan AMDAL, secara umum, studi AMDAL bervariasi
berdasarkan skope, kualitas dan tingkatan keahlian yang digunakan pada saat
mempersiapkannya. Biaya yang diperlukan untuk suatu studi AMDAL sangat tergantung dari
hal-hal di atas.
Selain itu, waktu yang diperlukan untuk penyusunan suatu studi AMDAL juga
bervariasi berdasarkan skope, kualitas dan tingkatan keahlian seperti disebutkan di atas.
Namun demikian, waktu yang diperlukan untuk suatu studi AMDAL baik untuk kegiatan
penyusunan, penilaian, dan lain-lain sebagainya telah diatur di dalam PP RI, No. 27, 1999.
2. Sumberdaya Manusia (SDM)
Dalam pengelolaan lingkungan (environmental management), yang di dalamnya
mencakup penilaian lingkungan (environmental assessment), memerlukan kelompok orang
(tim) yang ahli dari berbagai disiplin-keilmuan (multidisciplinar). Misalnya, para insinyur
sudah diperlengkapi dengan pengetahuan tentang melaksanakan operasional kerja/tugas dan
dampak utama dari proyek yang ditangani, para ilmuan (bidang biologi, kimia, ekologi dan
lainnya) adalah paling cocok dalam meneliti dan menyelidiki dampak sekunder dan dampak
tidak langsung dari suatu kegiatan proyek yang akan diadakan. Selanjutnya, masukan dan
saran dari para ahli ekonomi sangat diperlukan dalam merubah suatu penilain lingkungan ke
dalam cost and benefit dari kegiatan proyek tersebut.
Pengadaan sumberdaya manusia yang terlatih dengan keahlian profesional adalah
merupakan satu masalah utama dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang efektif.
Transfer teknologi yang tepat-guna melalui penggunaan para tenaga ahli, baik yang diambil
dari dalam maupun luar daerah, adalah sangat membantu dalam pengembangan
profesionalisme sumberdaya manusia. ‘Lerning by doing’ (belajar sambil mengerjakan)
sebaiknya dilakukan dalam pengembangan sumberdaya manusia.
Keterlibatan para ahli dari berbagai bidang ilmu dalam suatu proyek pembangunan
yang berhubungan erat dengan lingkungan semakin hari semakin meningkat. Namun, tidak
jarang pula kita jumpai penggunaan orang-orang yang, baik tidak/kurang profesional maupun
yang bukan bidang keahliannya dalam bidang pengembangan lingkungan hidup yang
4. digunakan dan dilibatkan dalam suatu proyek pembangunan demi untuk penggunaan biaya
yang sedikit dengan alasan keterbatasan dana yang tersedia.
3. Institusi dan Legislasi untuk Pengelolaan Lingkungan
Sejalan dengan ditetapkannya persyaratan AMDAL untuk setiap proyek pembangunan
yang akan dilakukan, diperlukan institusi/lembaga lingkungan di dalam institusi pemerintah
yang secara khusus menangani dan meninjau AMDAL yang telah dilakukan. Tentu saja
dalam institusi tersebut ditempatkan/ dilibatkan staf yang berkualitas dan berpengalaman
untuk hal yang berhubungan dengan analisis dampak lingkungan.
Selain itu, sangat diperlukan bantuan dalam bentuk perundang-undangan lingkungan
yang mengatur prosedur dan tata-cara dalam melakukan kajian lingkungan bagi suatu proyek
pembangunan.
BEBERAPA STRATEGI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pada bagian selanjutnya saya akan menampilkan strategi dalam pengelolaan lingkungan
hidup. Namun, saya tidak menampilkan dan membahas semua strategi yang dapat dilakukan
dalam pengelolaan lingkungan, melainkan saya menampilkan beberapa di antaranya yang
saya pikir cocok dan dapat diadopsi serta dikembangkan untuk pengelolaan lingkungan hidup
di Kota Tomohon.
1. Baku Mutu Lingkungan yang tepat
Pembuatan baku mutu lingkungan (environmental quality standard) merupakan tugas
pokok dari institusi/badan yang berhubungan dengan lingkungan di suatu lembaga
pemerintahan. Kadang-kadang pekerjaan ini menjadi sangat repot, susah dan
membingungkan, karena hal ini memerlukan tahapan-tahapan sebagai berikut: (i) meninjau
criteria dan standar yang digunakan oleh negara-negara lain; (ii) menyesuaikannya dengan
situasi dan standar yang ada di tingkat propinsi dan tingkat nasional; (iii) mensyahkannya
secara resmi melalui peraturan perundang-undangan; dan (iv) melakukan penguatan dan
pemantauan dalam pelaksanaannya.
Pembuatan standar atau criteria yang cocok sebagai dasar dari perencanaan dan
perancangan proyek-proyek pembangunan pada kenyataannya masih sangat sulit dilakukan.
Sebagai contoh, standar mutu buangan limbah (effluent quality standard) untuk buangan
indutsri, standard mutu bahan dan sistem pemipaan untuk suplai air bersih, standar mutu
untuk sistem geothermal, dan standar untuk proyek-proyek pengembangan lainnya.
Namun sayangnya, walaupun telah banyak dipopulerkan mengenai perlunya
penggunaan teknologi yang tepat-guna di negara-negara sedang berkembang, termasuk
Indonesia, hanya sedikit yang telah dilakukan dalam hubungannya dengan standar dan criteria
lingkungan hidup. Tentu saja terdapat berbagai alasan mengapa hal ini terjadi.
2. Struktur Institusi/Lembaga Lingkungan yang tepat dan Penguatan Kemampuan
Kelembagaannya
Ada suatu kecenderungan bahwa negara-negara sedang berkembang membuat
instansi/badan (agency) lingkungannya secara sendiri-sendiri dalam anggapan bahwa
instansi/badan (agency) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan perencanaan
pembangunan sering mengabaikan aspek lingkungan dalam suatu kegiatan pembangunan. Hal
ini sebagian disebabkan oleh kurangnya kebijakan perencanaan lingkungan pada tingkatan
nasional dan adanya biaya tambahan dalam tahap-tahapan perencanaan, perancangan, dan
pelaksanaan.
5. Selain itu, sangatlah penting bahwa kemampuan instansi/badan lingkungan harus terus
dibangun dan dikuatkan dalam rangka memfasilitasi proses adopsi program-program
pembangunan yang ada. Untuk membantu proses ini, cukup penting dipertimbangkan bahwa
instansi lingkungan ditempatkan di tingkatan tertinggi, misalnya pada tingakatan suatu negara
ditempatkan pada kantor kepresidenan, pada tingkat propinsi pada kantor gubernur, dan pada
tingkat kota/kabupaten pada kantor walikota/bupati. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan
koordinasi dengan instansi lainnya dan akan membantu meningkatkan kemampuan
lingkungan dari instansi-instasi tersebut.
Operasional dan kerdibilitas instansi lingkungan hidup sering mengalami masalah
yang diakibatkan oleh ketidak-mampuan secara kelembagaan dan kurangnya sumberdaya
manusia yang terampil dan profesional di dalam instansi lingkungan tersebut. Dengan
demikian, pengembangan staf yang profesional harus terus dilakukan.
3. Kebijakan Pengawasan Pencemaran secara Ekonomi
Slogan yang menyatakan ‘yang mencemarilah yang membayar’ (polluters pay) adalah
sebagai bukti dari suatu pendekatan yang efektif. Insentif seperti yang tergambar dari slogan
di atas dapat dilakukan dalam bentuk ‘pembayaran atas bayar buangan’ (effluent charge),
pajak, dan sebagainya, dan dapat dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi untuk memberikan
‘peringatan’ kepada pihak yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Secara ringkas
sistem insentif tersebut adalah sebagai berikut:
Pembayaran atas buangan (effluent charge)
Pembayaran atas buangan (effluent charge) adalah tindakan yang dilakukan untuk
meringankan biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi pembuangan limbah. Pada prinsipnya,
dalam sistem ini pihak yang membuang limbah harus mengeluarkan biaya tambahan atas
buangan limbahnya di perairan umum sebesar biaya yang diperlukan oleh pihak tersebut
apabila mengolah limbahnya sendiri.
Pajak
Sistem pajak dapat meningkatkan alokasi sumberdaya dalam 2 cara, yaitu (1) secara
langsung, dengan cara menyediakan insentif untuk pengawasan pencemaran; dan (2) secara
tidak langsung, dengan cara menyediakan hasil (revenue).
Lain-lain
Alat-alat (instrument) lainnya dari kebijakan lingkungan dari aspek ekonomi adalah:
Menjual hak pencemaran: kalau suatu perusahaan ingin membuang limbahnya dan
menimbulkan pencemaran, maka perusahaan tersebut harus membeli hak tersebut. Para
korban dapat mencegah pencemaran dengan cara memberikan harga atas pencemaran
yang yang dilakukan oleh perusahaan tadi.
Tindakan dari pemerintah: pemerintah dapat mengambil-alih aktifitas yang menimbulkan
pencemaran, seperti aktifitas kelistrikan, melakukan tindakan-tindakan anti-
pencemaran, atau menyediakan pelayanan lingkungan seperti pengolahan limbah,
penjernihan air, dan sebagainya.
Perlindungan korban: Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran yang disebabkan oleh debu,
jika rumah-rumah di sekat maka dampak dapat dikurangi.
6. PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENYADARAN LINGKUNGAN
Dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, kesadaran lingkungan (environmental
awareness) adalah salah satu faktor yang penting di mana usaha pengelolaan tidak akan
tercapai apabila kesadaran lingkungan masyarakat rendah. Penyadaran lingkungan hendaknya
dilakukan dalam kombinasi dari 2 sisi, yaitu dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke
atas (bottom-up). Usaha dari atas ke bawah (top-down) dapat dilakukan dengan cara memberi
pengertian dan keyakinan kepada para ‘pengambil-keputusan’ yang paling atas, dan
bersamaan dengan itu usaha dari bawah ke atas (bottom-up) dilakukan dengan cara
meningkatkan pendidikan lingkungan dan program penyadaran lingkungan pada akar rumput
(grass-root).
Berhubungan dengan usaha penyadaran lingkungan dari bawah ke atas (bottom-up),
pendidikan lingkungan melalui jalur formal (sekolah dasar, sekolah tingkat pertama, sekolah
tingkat atas, dan perguruan tinggi) adalah suatu cara yang efektif dan tersistimatis, di mana
masyarakat dalam hal ini peserta didik akan dengan sendirinya terbina dan diberikan
pengetahuan tentang lingkungan hidup bersama-sama dengan pengetahuan lainnya.
PENUTUP
Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan suatu strategi dan semakin baik strategi
pengelolaan tersebut, baik secara konseptual maupun operasionalnya, maka tujuan dari
pengelolaan lingkungan hidup akan lebih mudah dicapai. Strategi pengelolaan lingkungan di
tingkat Nasional Indonesia maupun tingkat Propinsi Sulawesi Utara telah disusun dan
dirumuskan dalam Agenda 21 Nasional dan Agenda 21 Propinsi. Namun, berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan yang telah dibahas di atas maka tidak menutup kemungkinan
bahwa strategi pengelolaan lingkungan dapat selanjutnya dijabarkan dalam bentuk yang detail
di tingkat kota (dalam hal ini Kota Tomhon). Potensi untuk hal ini dapat lebih terwujud
dengan adanya UU No. 22, 1999 tentang Otonomi Daerah, di mana setiap daerah
kota/kabupaten mempunyai otoritas dalam mengelola lingkungan hidup yang ada di
daerahnya masing-masing.
Terlepas dari semua itu, disadari bahwa pemerintah mempunyai peranan yang besar
dalam pengelolaan lingkungan, baik peranannya dalam menetapkan strategi pengelolaan, pada
tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan (bersama-sama dengan masyarakat) di
mana ‘kemauan secara politik’ (political will) dari pemerintah sangatlah diharapkan dalam
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tomohon.