AMDAL merupakan kajian dampak lingkungan yang dipersyaratkan pemerintah untuk setiap rencana pembangunan yang berpotensi memberikan dampak lingkungan. Tujuannya adalah mengidentifikasi dampak potensial, merencanakan mitigasi, dan membantu pengambilan keputusan. Dokumen ini membahas sejarah, tujuan, dan proses AMDAL di Indonesia.

1. BAB I
PENDAHULUAN
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL
ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan
pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup
di sini adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan
kesehatan masyarakat. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 1999 tentang "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup".
Sejarah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia
pertama kali dilaksanakan oleh pabrik Semen Nusantara Cilacap tahun 1972. Pada
tanggal 11 Maret 1982 disahkan Undang Undang (UU) No. 4/1982 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LH). Pasal 16 UU
tersebut mewajibkan AMDAL bagi setiap rencana kegiatan yang diperkirakan
mempunyai dampak penting terhadap LH. Peraturan Amdal mulai berkembang dengan
PP 29/1986 kemudian disempurnakan dengan PP 51/1993. Saat ini, aturan
pengelolaan lingkungan hidup berlaku PP 27/1999. Dalam pelaksanaan PP tersebut,
menteri lingkungan hidup mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.
17 Tahun 2001 tentang jenis rencana usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
Keputusan menteri LH No.17/2001 telah mengatur skala/besaran suatu jenis
rencana usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran atas dasar
pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta
tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan
hidup. Maka bagi jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditetapkan oleh
bupati/walikota atau gubernur sebagai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib

2. dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib
dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
Jenis rencana usaha yang wajib dilengkapi AMDAL mencangkup semua
sektor kehidupan yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan sekitar.
Dampak penting kegiatan pembangunan adalah terjadinya kerusakan fisik kimia,
biologi, dan sosial masyarakat di lokasi kegiatan usaha. AMDAL bidang pertanian
tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan
ketersediaan dan kualitas air, persebaran hama, penyakit dan gulma, serta perubahan
kesehatan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida.
Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran
penyakit endemik. Skala/besaran yang dapat diperhitungkan potensi dampak penting
kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Skala /besaran tersebut
merupakan luasan rata-rata dari berbagai ujicoba untuk masing-masing kegiatan
dengan mengambil lokasi di daerah dataran rendah, sedang, dan tinggi.
Rekomendasi lingkungan menjadi instrumen pokok dalam setiap kegiatan
pembangunan. Setiap ada pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak
terhadap lingkungan wajib adanya AMDAL. Rekomendasinya layak atau tidak
dilanjutkan ke tahap rekonstruksi. AMDAL merupakan piranti wajib yang ditetapkan
oleh pemerintah untuk tahap perencanaan suatu kegiatan usaha. Tujuannya agar
potensi dampak lingkungan dan dampak sosial sudah dikenal, ada langkah-langkah
persiapan diambil guna mengurangi dampak negatifnya dan mengembangkan dampak
positif dari kegiatan pembangunan tersebut.
AMDAL berfungsi untuk menghindari dan meminimalisasi dampak
lingkungan sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Survei, prakiraan,
dan evaluasi dampak berupa polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan
manusia-alam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca, dll). AMDAL juga
untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat (yang terkena dampak),
akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan.

3. Semua perencanaan kegiatan usaha diatur dalam Undang-Udang, AMDAL
menjadi malaikat dalam setiap pembangunan. Negara berkembang telah lama
menggunakan “kitab suci AMDAL” sebagai pedoman dalam pembangunan. Saat
eksploitasi sumber daya alam terjadi, AMDAL tidak berlaku lagi, di lapangan berlaku
peraturan yang berbeda. AMDAL dilupakan begitu saja, hal ini telah menyebabkan
terjadi kerusakan lingkungan yang tidak terkendalikan. Malahan pemerintah memberi
ruang gerak untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam terus menerus sampai
memberi dampak penting terhadap lingkungan. Seharusnya pemerintah mengontrol
usaha yang merusak lingkungan, dengan cara memeriksa dokumen lingkungan
sebelum diberi izin usahanya.
Kebijakan lingkungan hidup yang didengung-dengungkan pemerintahan
kurang berfungsi. Penyusunan dokumen AMDAL oleh konsultan perlu dipertanyakan
oleh publik, karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunannya. Bahwa
prosedur penyusunan dokumen AMDAL dilakukan oleh konsultan yang
memenangkan tender atau yang ditunjuk oleh panitia pelelangan terkait.
Khusus hasil penyusunan AMDAL dikatakan berplat merah. AMDAL plat
merah dalam arti sesungguhnya AMDAL yang dipaksakan “jadi” proyeknya. Disini
perlu dikaji lebih dalam bahwa penyusunan AMDAL harus benar-benar memihak
kepada lingkungan. Tertulis dalam laporan, kegiatan proyek ini layak dilanjutkan ke
tahap konstruksi, kalau rekomendasi yang tidak layak akan berdampak terhadap
kinerja pemeritah sendiri. Dikhawatirkan akan ada anggapan bahwa pemerintah tidak
berhasil dalam pembangunan AMDAL plat merah untuk menunjang administrasi
pembangunan dan memuluskan proyek.
AMDAL menjadi syarat mutlak sebelum melakukan pembangunan,
diperincikan dalam undang-undang melalui kajian-kajian dari berbagai aspek
lingkungan. Bermacam ahli dilibatkan dalam merumuskan konsep untuk
menghasilkan dokumen kajian awal pembangunan. AMDAL menjadi instrumen
penting sebelum memulai pembangunan fisik, kegiatan pembangunan berlandasan
hasil rekomendasi tim penyusun AMDAL. Ruang lingkup kajian meliputi dampak

4. besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan
digunakan untuk pengambilan keputusan.
Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas
lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi sangat
rendah. Dengan demikian AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan
hidup. Masyarakat juga cenderung lebih mempertahankan hidup dengan
menggantungkan pada sumber daya alam daripada melakukan tindakan untuk
melindungi kehidupan liar, spesies langka dan keanekaragaman hayati. Agenda sosial
untuk perlindungan lingkungan tersebut juga lemah dan mempunyai sedikit
kesempatan untuk diangkat menjadi agenda politik. Kemiskinan, buta huruf,
kurangnya informasi, sangat berkuasanya elit politik dan ekonomi, rezim politik yang
terlalu mengontrol dan otoriter, merupakan faktor adanya situasi tersebut.
Pengelolaan lingkungan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan antar
instansi, karena mencakup multi disiplin ilmu.
Untuk efektifitas AMDAL, seharusnya instansi lingkungan hidup dan sektoral
pemerintah harus melakukan koordinasi, berbagi informasi dan bekerjasama untuk
menerapkan AMDAL dalam siklus proyek, melakukan evaluasi terhadap usaha
penilaian dan perencanaan lingkungan, serta menyusun rekomendasi.
Partisipasi masyarakat tampaknya kurang terjadi pada pelaksanaan AMDAL
di Indonesia. Dalam penyusunan rancangan program, komisi AMDAL yang berada di
masing-masing sektor kementrian dan propinsi bekerja sendiri -sendiri. Komisi dapat
menyetujui laporan AMDAL tanpa adanya konsultasi dengan departemen lain yang
bertanggung jawab terhadap lokasi proyek, kontrol gangguan dan izin kegiatan. Jadi
program AMDAL hanya menyediakan sedikit atau tidak sama sekali kesempatan
secara resmi bagi staf pemerintah untuk bekerjasama menghindari atau mengurangi
dampak lingkungan selama perancangan proyek dan selama proses kesepakatan
pelaksanaan proyek.
Pada umumnya pelaksanaan AMDAL tidak mengikutsertakan partisipasi
masyarakat dalam perencanaan proyek dan pengambilan keputusan. Konsultasi

5. dengan masyarakat secara resmi pada proyek-proyek yang diusulkan biasanya hanya
dilakukan pada saat survei untuk mengumpulkan informasi. Konsultasi masyarakat
dianggap tidak penting, karena dianggap semua telah sepakat. Kalaupun ada
keinginan masyarakat untuk menolak usulan proyek, karakter budaya yang ada akan
menghambat pengungkapan keinginan tersebut. Sebaliknya, pemerintahan negara
barat justru mensponsori adanya konsultasi masyarakat dalam setiap usulan
pembangunan, yang mana pertikaian dan perdebatan dapat terjadi, dan semuanya
adalah untuk tujuan atau kepentingan bersama.
Setiap negara mempunyai permasalahan lingkungan yang berbeda. Namun,
secara umum ada permasalahan lingkungan hidup di negara sedang berkembang
seperti Indonesia, yang bermasalah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang
melebihi daya recovery-nya. Disamping itu, permasalahan lainnya adalah
pemanfaatan lingkungan yang melebihi daya dukungnya. Pencemaran lingkungan
perairan, daratan dan atmosfer merupakan persoalan yang ditemukan pada berbagai
lingkungan utamanya di perkotaan. Pencemaran menyebabkan kualitas lingkungan
yang rendah sebagai akumulasi dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
Sementara tuntutan manusia akan komoditas kualitasnya juga akan
meningkat, maka tidak jarang untuk memproduksi komoditas yang lebih baik,
sumberdaya alam yang dikorbankan semakin banyak. Secara parsial permasalahan
lingkungan secara gradual terbanyak terjadi di lingkungan perairan seperti laut,
kemudian di pantai, sungai, baru kemudian perairan, rawa dan danau.
Sementara itu, persoalan lainnya adalah mengenai kependudukan. Persoalan
penduduk yang berkaitan dengan jumlah, kepadatan, pertumbuhan, sebaran dan
mobilisasi memang menimbulkan persoalan lingkungan. Disamping secara kualitatif
manusia ingin memperoleh kualitas hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya
alam dan lingkungan yang semakin banyak.
Satu kenyataan mengkhawatirkan adalah pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang semakin intensif. Pemanfaatan sumber daya alam semakin
meningkat dalam hal mineral, hutan, tanah dan air. Demikian juga pemanfaatan
lingkungan yang semakin tidak terkendali terhadap ekosistem alam, lingkungan

6. perkotaan, kawasan hutan dan perairan danau, sungai dan pesisir. Pemanfaatan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini semakin menunjukkan kecenderungan
meningkat.
Pembangunan dengan proyek yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan
dapat disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan
berwawasan lingkungan pada hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan
pembangunan berlanjut (sustainable development). Instrumen untuk mencapai
pembangunan berlanjut adalah AMDAL.
AMDAL digunakan untuk:
Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan
hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha
dan/atau kegiatan
Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup
Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu
rencana usaha dan atau kegiatan
Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas
lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi
serendah mungkin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi
penilai AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi penilai
AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat
berkedudukan di Kementrian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di
Bapedalda atau instansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat
Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/Instansi pengelola lingkungan hidup
kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga
masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini.

7. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu
rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang
berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan
dalam proses AMDAL berdasarkan; kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha
dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian
pada lingkungan hidup, dan atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang
dipercaya
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:
Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu
rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala
bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
1. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia
menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar
kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan
wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 11 Tahun 2006
2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib
menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 86 Tahun 2002
3. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai
dengan Permen LH NO. 08/2006
4. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008

8. BAB II
ISI
Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap
lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang
pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.
Dari ketentuan pasal 16 UULH dapat disimpulkan dua hal yaitu:
1. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses
perencanaan, dan instrumen pengambilan keputusan.
2. Tidak semua rencana kegiatan itu wajib dilengkapi dengan analisis
mengenai dampak lingkungan, yang wajib dilengkapi dengan analisis
mengenai dampak lingkungan hanyalah yang mempunyai dampak penting
terhadap lingkungan.
Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut
diantaranya digunakan kriteria mengenai:
1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha
dan/atau kegiatan
2. Luas wilayah penyebaran dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
5. Sifat kumulatif dampak
6. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), usaha dan atau kegiatan
yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup meliputi:
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak
terbaharui

9. 3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan
pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta
kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam,
lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian
kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL/UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah ditetapkan
berdasarkan:
a. Potensi dampak penting
Sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, jenis usaha
dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL. Potensi dampak penting bagi
setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:
(1) Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 056 Tahun 1994 tentang Pedoman
Mengenai Ukuran Dampak Penting.
(2) Referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan
kebijakan tentang AMDAL.
b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak
penting negatif yang akan timbul.
Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman
pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan
kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma
pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan

10. pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan
penyebaran penyakit endemik.
Skala/besaran yang tercantum dalam tabel di bawah ini telah
memperhitungkan potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi,
dan bentang alam. Skala/besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai
ujicoba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi di daerah dataran
rendah, sedang, dan tinggi.
No Jenis Kegiatan Skala Alasan ilmiah khusus
1 Budidaya tanaman pangan
dan hortikultura
a.Semusim dengan atau tanpa
unit pengolahannya
- Luas
b.Tahunan dengan atau tanpa
unit pengolahannya
- Luas
> 2.000 ha
> 5.000 ha
Kegiatan akan
berdampak
terhadap ekosistem,
hidrologi dan bentang
alam.
2 Budidaya tanaman perkebunan
a.Semusim dengan atau tanpa
unit pengolahannya:
- Dalam kawasan budidaya
non kehutanan, luas
- Dalam kawasan budidaya
kehutanan, luas
b.Tahunan dengan atau tanpa
unit pengolahannya:
- Dalam kawasan budidaya
non kehutanan, luas
- Dalam kawasan budidaya
kehutanan, luas
> 3.000 ha
Semua
besaran

11. BAB III
PENUTUP
a. Kesimpulan
Analisa mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu cara
pengendalian yang efektif. AMDAL pada hakekatnya merupakan
penyempurnaan suatu proses perencanaan proyek pembangunan. Dampak
negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek pembangunan dapat
diminimalisir dengan AMDAL. Upaya yang dapat dilakukan untuk
mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pembangunan yang
berwawasan lingkungan yaitu lingkungan diperhatikan sejak mulai
pembangunan itu direncanakan sampai pada operasi pembangunan itu.
Dengan pembangunan berwawasan lingkungan maka pembangunan dapat
berkelanjutan.
Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman
pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan
ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran
hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan
tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula
muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.
a. Saran
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 diharapkan AMDAL
akan berjalan lebih efektif dari sebelumnya. Dalam PP ini dinyatakan bahwa
penilaian AMDAL menjadi syarat mutlak dalam pemberian izin usaha pertanian
tanaman pangan. Dengan demikian tidak akan ada izin usaha pertanian tanaman
pangan sebelum AMDAL dianggap memenuhi syarat.