Disampaikan pada “Peningkatan Kemampuan Pengamanan Pariwisata”, Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Jakarta, 1 Maret 2023 Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

1. Strategi Kolaborasi Stakeholder
Dalam Pengamanan Kawasan
Wisata Nasional
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Disampaikan pada “Peningkatan Kemampuan Pengamanan
Pariwisata”, Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri
Jakarta, 1 Maret 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI

2. Urgensi & Kontribusi Sektor Pariwisata

3. Ancaman Teror di Destinasi Wisata

4. Gangguan Keamanan di
Destinasi Wisata

5. Tugas Multi Stakeholder Wisata
Meningkatkan
Kenyamanan
Mengurangi Risiko

6. The Future of Public Administration
The role of government has been
becoming a “conductor” and “mediator”
between the nongovernmental actors
and citizens.
Sumber: Marc Holzer, 2022, The Future of Public Administration, in The State of the
Republic: A Dialogue Series
Collaboration
Hybrid Governance
Networking

7. Creative Collaboration atau Aliansi Strategis

8. Hybrid Governance dalam Penyediaan Darah
o Penyediaan darah tidak dapat dikelola dengan
mekanisme pasar, karena darah memiliki fungsi
sosial. Jika diperdagangkan, apa yang akan
terjadi?
o Tidak juga bisa dikelola dengan mekanisme
state / organisasi, karena keterbatasan
anggaran negara serta tidak mungkin membuat
aturan tentang kewajiban donor darah.
o Maka, mekanisme altruism (kesetiakawanan
sosial) yang paling efektif. Negara hanya
memfasilitasi dalam wujud kelembagaan PMI
beserta fungsi penunjangnya.

9. Hybrid Governance dalam Pengembangan Pariwisata
 Saat ini, sudah terdapat 3.613 desa wisata yang tersebar di
seluruh provinsi di Indonesia dengan berbagai klasifikasi
mulai dari desa wisata rintisan hingga desa wisata mandiri.
 Obyek wisata tidak lagi dibangun oleh pemerintah dengan
dana APBN/APBD, namun oleh komunitas berbasis
keswadayaan.
 Masyarakat pula yang menggerakkan potensi wisata
dengan mengembangkan aneka ragam kuliner, kerajinan,
atraksi seni/budaya, dsb.
 Pemerintah (Kementerian atau Dinas Pariwisata) hanya
berfungsi fasilitatif saja. Berbeda dengan 10 destinasi
super prioritas yang dari kebijakan hingga sumber daya
ditanggung oleh pemerintah.

10. Networked Government

11. 3 Pilar Kolaborasi
 Governance: the ways
objectives are set,
accountability are defined.
And decisions are made
across the partnership;
 Operations: the process by
which things get done,
progress is measured, and
information and learning is
shared and communicated;
 Behaviors: the way people
act with other to produce
joint results.

12. Perilaku dalam Kolaborasi
 90% of users are lurkers (i.e., read or observe, but don't
contribute).
 9% of users contribute from time to time, but other
priorities dominate their time.
 1% of users participate a lot and account for most
contributions: it can seem as if they don't have lives
because they often post just minutes after whatever
event they're commenting on occurs.
The 90-9-1 Rule for Participation Inequality
Sumber: Jakob Nielsen, 2006

13. Prospek Kolaborasi Pengamanan Wisata

14. Prospek Kolaborasi Layanan Kesehatan Wisata
o Apakah setiap destinasi / obyek wisata telah
memiliki fasilitas ambulans? Apakah seluruh
pengelola obyek wisata mampu menyediakan
sarana ini?
o Kendaraan pribadi milik warga (publik) di
pelosok, Bentor, atau mobil Travel sangat
potensial diberi fungsi ganda sebagai “ambulans
cadangan”.
o Syaratnya: petugas Dinkes menilai
kelayakannya, kemudian memberi pelatihan
dasar bagi pengemudinya dan menyediakan
sarana kesehatan dasar di mobil tsb.

15. Model Kolaborasi Pariwisata Daerah

16. Model Pengamanan Wisata Terintegrasi
LOKASI
Keamanan
Pariwisata
DUKUNGAN
• Obyek wisata;
• Hotel & restaurant;
• Pusat perbelanjaan;
• Bandara/terminal/
stasiun & moda
transportasi;
• Perbankan, dll.
• Pengaduan
terintegrasi;
• Tax refund;
• Packaging & shipping
oleh-oleh; dll.
DIMENSI
CAKUPAN
• Keamanan & tramtib;
• Kenyamanan infrastruktur;
• Kelengkapan jasa layanan
(kesehatan, transportasi,
hiburan, internet,
peribadahan, dlsb).
• Kekerasan fisik/kriminalitas;
• Pelecehan seksual & bullying;
• Peretasan data digital;
• Penipuan;
• Potensi bencana alam/ sosial
atau pandemi, dst.

17. Simpulan
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
o Kolaborasi adalah kata kunci keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan saat ini dan di masa
depan.
o Teamwork tidak lagi memadai hanya meliputi
kerjasama individu dalam satu organisasi, namun
yang lebih dibutuhkan adalah Teamwork Lintas
Organisasi.
o Dalam perspektif Collaborative Governance,
pengamanan pariwisata bukan hanya tanggung
jawab Polri, namun juga semua stakeholder terkait.
o Sektor pariwisata tidak hanya membutuhkan
penanganan keamanan secara terintegrasi, namun
juga seluruh dimensi manajemen pariwisata.

18. TERIMA KASIH
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id