Dokumen tersebut membahas strategi Indonesia dalam menghadapi perlambatan ekonomi global dan risiko-risiko yang dihadapi perekonomian domestik. Ringkasannya adalah: 1. Perekonomian global mengalami perlambatan yang berdampak pada pelemahan ekonomi domestik. 2. Indonesia menghadapi risiko melalui pasar keuangan, perdagangan, dan investasi asing. 3. Namun, fundamental ekonomi domestik masih kuat didukung konsumsi dan investasi swasta se

1. KEMENTERIAN KEUANGAN 0
Strategi Indonesia
Menghadapi Turbulensi
Perekonomian Dunia
2020
Malam Silaturahmi ISEI
Jakarta, 1 November 2019

2. Outline
Strategi
Implementasi
APBN 2020
Perekonomian
Terkini
Kebijakan
APBN 2020
1
2
3

3. Perekonomian
Terkini
Perekonomian Global menghadapi
ketidakpastian, berdampak pada
pelemahan ekonomi di banyak negara
termasuk perekonomian domestik
KEMENTERIAN KEUANGAN

4. Argentina
US
China
Japan
South Korea
UK
EUROZONE
• Belum tercapai kesepakatan
perdagangan antara US dan China
• Ancaman impeachment Trump oleh
Kongres
Mitigasi Non Deal Brexit :
• Proyeksi defisit akan melebar
• Ancaman resesi 2020
• Perlambatan Ekonomi
• Perang Tarif dengan US
Perang
Dagang
Resesi
Ketegangan di Timur Tengah:
• Serangan Turki ke pemberontak Kurdi dukungan US di
Suriah
• Serangan terhadap tanker minyak Iran (dikhawatirkan
memicu serangan balasan)
• Penempatan pasukan tambahan US di Arab Saudi yang
dpt dianggap sbg persiapan serangan ke Iran
• Demonstrasi di Irak menuntut perbaikan kondisi
ekonomi
Vietnam
Ancaman downgrade karena
permasalahan institusional
yang berdampak
keterlambatan pembayaran
kewajiban utang
RISIKO GLOBAL
3
Ekuador Krisis Politik akibat
penghapusan
subsidi
• Krisis politik di Hongkong akibat
demonstrasi yang terus berlanjut
• Perang tarif dengan US
• Stimulus moneter The Fed dengan
penurunan 25 bps menyebabkan
pelonggaran likuiditas global
• Stimulus ECB
• Stimulus PBOC melalui tambahan
likuiditas 200 miliar yuan melalui
pinjaman ke sistem perbankan
dengan tenor 1 tahun

5. Ekonomi global
tumbuh terendah
sejak krisis
keuangan global
2008
Pertumbuhan
ekonomi
global
3,6% 3,0%
3,2
%1,1%
Pertumbuhan
volume
perdagangan
global
Proyeksi 2019 Proyeksi 20202018
• Proyeksi pertumbuhan
ekonomi global terus direvisi
ke bawah. Dalam 1 tahun
terakhir, proyeksi
pertumbuhan global 2019
turun 0,7 percentage point.
• Perlambatan terjadi baik di
negara maju maupun negara
berkembang, termasuk mitra
dagang utama Indonesia.
• Perlambatan direspon dengan
penurunan suku bunga dan
kebijakan fiskal ekspansif.
Sumber: WEO October, IMF
Dengan risiko
turun
Dengan risiko
turun
4
3,4%
3,6%5,5%
3,8%
2,2
%
3,4%
20172016
Risiko global
yang harus
diwaspadai Perang
Dagang
Resesi
Ekonomi
Penurunan
Manufaktur &
Investasi
Tensi
Geopolitik

6. KEMENTERIAN KEUANGAN
3.2
2.1
6.8
5.3
4.2
7.1
2.3
1.3 1.5
4.5 4.7
6.2
2.3
0.4
6.3
5.1
0.1
6.8
1.2 1.3 1.0
5.0 4.9
2.3
5.5
AS Jerman Tiongkok Indonesia Singapura Vietnam Eropa Inggris Jepang India Malaysia Thailand Filipina
2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2Sumber: Bloomberg
Perlambatan
Pertumbuhan Ekonomi
Terjadi di Banyak Negara
8.0
Sumber: Bloomberg
3.3
3.6
3.8
3.6
3.0
3.4
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020f
WEO Apr 2019 WEO Jul 2019 WEO Okt 2019
Sumber: IMF
Outlook Pertumbuhan Global
Terus Terkoreksi
Lemahnya
perdagangan
Perang
dagang
Melambatnya
Aktivitas
manufaktur
Tensi
geopolitik
5

7. TRANSMISI RISIKO
KE DOMESTIK
Pasar finansial
Aliran modal ke Indonesia dipengaruhi
oleh kebijakan moneter negara maju
6
-5
0
5
10
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*
Aliran Modal ke Indonesia (miliar dolar)
Perdagangan
Kinerja neraca non migas tertekan,
defisit neraca migas masih tinggi
Perlambatan ekonomi global
berdampak ke perekonomian Indonesia
lewat 3 jalur:
Penanaman Modal Asing (FDI)
Sentimen negatif global dapat
mempengaruhi investor confidence
Quantitative easing taper tantrum Normalisasi suku bunga
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Sem1
2019
Perkembangan FDI (USD miliar)
-20
-10
0
10
20
30
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Sd.Sept-2019
Neraca Perdagangan (USD miliar)
Nonmigas Migas Neraca Perdagangan
Sumber: Haver, *) Agustus
Sumber: Bank Indonesia
Sumber: BPS

8. 3.35 3.02
3.61
3.13 3.39
0
1
2
3
4
5
6
7
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
2015 2016 2017 2018 2019
Inflasi (%, yoy)
Ekonomi Indonesia masih
mampu tumbuh 5,05 persen
di Q2-2019 didorong oleh
permintaan domestik yang
kuat dan kinerja positif lintas
sektor, khususnya sektor jasa.
Inflasi juga berada di level
terkendali untuk mendukung
stabilitas konsumsi sebagai
mesin utama pertumbuhan
ekonomi.
Di tengah
perlambatan ekonomi
global, fundamental
ekonomi Indonesia
masih sehat ditopang
oleh permintaan
domestik.
7
Sumber: CEIC dan Kemenkeu
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)
4.74 5.21 5.01 5.27 5.05
4.88
5.03 5.07
5.17
5.06
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2015 2016 2017 2018 2019

9. AGGREGATE DEMAND
8
• Kondisi global volatile ekspor Indonesia tertekan
• Sumber pertumbuhan Indonesia adalah perekonomian domestik
(konsumsi RT, konsumsi pemerintah, dan investasi )
Arah kebijakan:
•Menjaga konsumsi dan
daya beli RT, stabilitas
pasokan dan harga.
•Mendorong investasi
dengan insentif fiskal, peran
kuasi-fiskal, dan partisipasi
swasta.
•Mendorong ekspor sektor
manufaktur dan
menggalakkan pariwisata.
57.6
7.6
31.7
Net Ekspor
-0.63.7
Konsumsi RT dan LNPRT
Rata2 2006-2018:5,1%
2015: 4.8
2016:5.0
2017: 5.0
2018: 5.1
2019 S1: 5.3
Konsumsi Pemerintah
Rata2 2006-2018: 5,1%
2015: 5.3
2016: -0.1
2017: 2.1
2018: 4.8
2019 S1: 6.9
PMTB
Rata2 2006-2018: 6,5%
2015: 5.3
2016: -0.1
2017: 2.1
2018: 4.8
2019 S1: 6.9
Ekspor
Rata2 2006-2018:
5,0%
2015: -2.1
2016: -1.7
2017: 8.9
2018: 6.5
2019 S1: -1.8
Impor
Rata2 2006-
2018: 5,0%
2015: -6.2
2016: -2.4
2017: 8.1
2018: 12.0
2019 S1: -7.0
Kue ekonomi didominasi permintaan domestik
Konsumsi RT dan investasi sebagai engine of growth

10. KEMENTERIAN KEUANGAN
AGGREGATE SUPPLY
9
Pertumbuhan ekonomi sektoral
2015 2016 2017 2018 2019 -S1
Pertanian 3.8 3.4 3.9 3.9 3.7
Pertambangan -3.4 0.9 0.7 2.2 0.8
Industri 4.3 4.3 4.3 4.3 3.7
Konstruksi 6.4 5.2 6.8 6.1 5.8
Perdagangan 2.5 4.0 4.5 5.0 4.9
Transportasi 6.7 7.4 8.5 7.0 5.5
Akomodasi 4.3 5.2 5.4 5.7 5.7
Informasi dan Komunikasi 9.7 8.9 9.6 7.0 9.3
Jasa Keuangan 8.6 8.9 5.5 4.2 5.9
PDB 4.9 5.0 5.1 5.2 5.1
• Sektor pertanian, industri dan perdagangan selalu tumbuh di bawah rata-rata nasional,
padahal total kontribusi terhadap PDB sebesar 46%
• Pertumbuhan sektor pertambangan fluktuatif seiring pergerakan harga komoditas
• Sektor jasa selalu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan nasional
Sektor
Perubahan share
2006-2015 (%)
Share
2019 S1 (%)
Primer -2,8 20,7
Sekunder -3,6 31,7
Tersier 3,2 44,1
Lain-lain 3,2 3,7

11. 10
Transaksi Berjalan (USD miliar)
-17.5 -17
-16.2
-31.2
-15.4
-2.0
-1.8
-1.6
-3.0
-2.8
-3.2
-2.7
-2.2
-1.7
-1.2
-0.7
-0.2
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
2015 2016 2017 2018 S-1 2019
Rasio terhadap PDB (%)
Defisit Neraca Berjalan masih menjadi tantangan
• Defisit transaksi berjalan masih lebar antara lain
disebabkan penurunan surplus neraca
perdagangan serta meningkatnya defisit neraca
jasa dan pendapatan primer.
• Peningkatan daya saing menjadi kunci utama
untuk perbaikan kinerja transaksi berjalan.
• Neraca transaksi modal dan finansial masih
mampu mencatatkan surplus. Namun, pada di
tengah gejolak ekonomi global yang tinggi,
Indonesia harus waspada terhadap risiko
pengetatan likuiditas ketat.
• Indonesia harus terus memperkuat sumber
pembiayaan yang lebih sustainable seperti FDI.
Untuk itu, iklim investasi akan terus diperbaiki.

12. KEMENTERIAN KEUANGAN
Pelemahan Ekonomi
Juga tercermin pada melambatnya penerimaan pajak dari beberapa sektor usaha dan jenis pajak
Realisasi Pajak & Kontribusinya berdasarkan sektor Realisasi Pajak & Kontribusinya berdasarkan jenis pajak
(s.d 30 September 2019) (s.d 30 September 2019)
11

13. 795.5 767.8 798.6
847.4 855.4
384.7 428.6 450.2
511.5 556.1
48.4
55.8 56.4
60.4
65.0
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
2015 2016 2017 2018 2019
% APBNTriliun Rp
Realisasi Belanja KL s.d September, 2015-2019
APBN/APBNP Real. s.d 30 September % thd APBN/APBNP
Kinerja Belanja KL s.d. Triwulan III 2019
memiliki penyerapan yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya
48.5
66.4
76.8
68.0
83.3
75.3
60.8
50.4
68.6
61.4
- 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0
KEMEN PU PERA
KEMENHAN
POLRI
KEMENAG
KEMENSOS
KEMENKES
KEMENKEU
KEMENHUB
KEMENRISTEK DIKTI
KEMENDIKBUD
persen thd APBN/P
Kinerja Penyerapan 10 KL Terbesar s.d September, 2017-2019
2019 2018 2017
12

14. KEMENTERIAN KEUANGAN
Belanja K/L akan terus didorong agar tetap on track dan produktif dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan  instrumen counter cyclical
13
Belanja pegawai K/L s.d 30 September 2019 mencapai
82,3%, lebih tinggi dibanding 4 tahun terakhir
108.2
159.1 166.6
194.0 204.2
41.7
52.5
56.3 57.3 59.2
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2015 2016 2017 2018 2019
PersenTriliun Rupiah
Realisasi s.d 30 September % thd Pagu
• Mendukung
reformasi
birokrasi
• Peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
Belanja Barang K/L s.d. 30 September mencapai
59,2%, lebih tinggi dibanding 4 tahun terakhir
• Membiayai
operasional
pelayanan publik
Realisasi Belanja Modal K/L s.d 30 September mencapai
42,5%, relatif sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
• Meningkatkan
produktivitas
• Meningkatkan
iklim investasi
Belanja Bantuan Sosial K/L s.d. 30 September 2019
mencapai 89,5%, lebih tinggi dibanding 4 tahun terakhir
• Penurunan
kemiskinan
• Peningkatan
kesejahteraan
133.7
151.7
150.3
164.8
184.7
72.8 72.6 67.2 72.5
82.3
-100
-40
20
80
-10
60
130
200
2015 2016 2017 2018 2019
PersenTriliun Rp
Realisasi s.d 30 September % thd Pagu
76.8 82.6 90.6 89.9
80.4
30.4 40.0 40.3 44.1 42.5
-400
-200
0
0
25
50
75
100
2015 2016 2017 2018 2019
PersenTriliun Rupiah
Realisasi s.d 30 September % thd Pagu
66.1
25.8 32.0
62.8 86.9
66.4
52.3
58.6
81.2
89.5
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
2015 2016 2017 2018 2019
PersenTriliun Rupiah
Realisasi s.d 30 September % thd Pagu
• Kebutuhan
sarana prasarana
publik (rumah
MBR, alat mesin
pertanian,
pemeliharaan
jalan, dll)
• Mendorong
pertumbuhan
ekonomi &
investasi
pemerintah
(jalan, waduk,
jembatan, dll)

15. KEMENTERIAN KEUANGAN
Penting menjaga stabilitas domestik
di tengah ketidakpastian global
Menjaga konsumsi
sebagai mesin utama
pertumbuhan ekonomi
Indonesia
Meningkatkan daya
saing untuk menarik FDI
dan menggenjot ekspor
Melakukan reformasi
struktural dan menjaga
stabilitas ekonomi-politik
Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
sebagai aktor ekonomi
APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung
perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi
14

16. DISTRIBUSI
STABILITAS
ALOKASI
Distribusi
Pendapatan
• Optimalisasi penerimaan
• Kebijakan perpajakan yang adil
• Program-program bantuan
sosial yang tepat sasaran
• Penguatan desentralisasi fiskal
Alokasi
Sumber Daya
• Belanja yang berkualitas,
produktif dan mendukung
pembangunan
• Prioritas pada belanja
infrastruktur dan SDM
• Penyediaan layanan publik yang
memadai
Stabilitas
Makroekonomi
• Tingkat defisit dan utang yang
terkendali
• Pembiayaan yang pruden
• Mitigasi risiko bencanadan
pengembangan sumber daya
terbarukan
• Penguatan fiscal buffer
Pemerintah akan Mengoptimalkan
peran Kebijakan Fiskal & APBN di
Tengah Ketidakpastian Global
3 FUNGSI UTAMA
KEBIJAKAN FISKAL &
APBN
15

17. KEMENTERIAN KEUANGAN 16
Outlook

18. Kebijakan
APBN 2020
APBN tahun 2020 diarahkan untuk
mendukung penguatan daya saing
dan sumber daya manusia
KEMENTERIAN KEUANGAN

19. KEMENTERIAN KEUANGAN 18
5
PROGRAM PRIORITAS
Pembangunan
SDM
Pembangunan
Infrastruktur
Penyederhanaan segala
bentuk kendala regulasi
Penyederhanaan
Birokrasi
Transformasi
Ekonomi
● Prioritas utama merespons
bonus demografi
● Menciptakan generasi pekerja
keras, dinamis, & menguasai
IPTEK
● Perlunya endowment fund untuk
manajemen SDM
● Kerja sama dengan industri
● Pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan
untuk mendukung aktivitas masyarakat
● Termasuk pembangunan infrastruktur untuk
mendukung pengembangan perekonomian
dan kemudahan aksesibilitas.
● Mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-
undang besar, yaitu:
 UU Cipta Lapangan Kerja
 UU Pemberdayaan UMKM
● UU tersebut merevisi UU menghambat
tercapainya lapangan kerja dan UMKM
● Memotong birokrasi yang panjang dan
penyederhanaan eselonisasi
● Membuat eselon menjadi dua level
saja, dengan tingkat fungsional yang
menghargai kompetensi dan keahlian.
● Dari ekonomi yang tergantung
pada SDA menjadi ekonomi
dengan daya saing manufaktur dan
jasa modern yang mempunyai nilai
tambah tinggi.
Arahan Presiden
pada Pelantikan Tanggal 20
Oktober 2019

20. KEMENTERIAN KEUANGAN 19
VISI INDONESIA 2045:
MENJADI NEGARA MAJU
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

21. KEMENTERIAN KEUANGAN
5,3 3,1 14.400 5,4 63 755 1.191
Pengangguran (%) Kemiskinan (%) Gini Rasio (indeks) Indeks Pembangunan
Manusia
4,8 – 5,0 8,5 – 9,0 0,375 – 0,380 72,51
Indikator
Ekonomi Makro
Target
Pembangunan
Indikator Ekonomi Makro dan Pembangunan Tahun 2020
memperhatikan perkembangan perekonomian dan prospek serta risiko ke depan
Terdapat perubahan pada harga
dan lifting minyak dengan
mempertimbangan harga minyak
dunia dan prospek lifting minyak
ke depan
Upaya meningkatkan
kesejahteraan a.l ditunjukkan
dengan kesepakatan untuk
menurunkan target tingkat
pengangguran di dalam APBN
2020
20

22. KEMENTERIAN KEUANGAN
Postur
APBN 2020
diarahkan untuk
mendukung pencapaian
sasaran pembangunan
namun tetap mampu
adaptif menghadapi risiko
perekonomian
21

23. APBN 2020 terus dijaga agar mendukung
pertumbuhan namun tetap pruden
11.6
10.8 10.7
11.4 11.1
11.6
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 APBN 2020
Defisit APBN
Tahun 2020 dijaga
1,76% PDB
diarahkan semakin
sehat dan adaptif
menghadapi risiko
perekonomian
Tax RatioOptimalisasi
penerimaan
negara
disertai dengan target
yang realistis
 Rasio defisit terhadap PDB
tahun 2020 terendah dalam
lima tahun terakhir
 Defisit Kesimbangan Primer
diturunkan bertahap ke arah
positif
 Penerimaan perpajakan untuk
mendukung daya saing
 Belanja Negara semakin fokus
pada program yang produktif
 Pembiayaan anggaran semakin
menurun dimanfaatkan untuk
mendukung peningkatan daya
saing
22

24. Kebijakan Penerimaan Negara
Optimalisasi penerimaan negara disertai dukungan terhadap perekonomian,
dunia usaha melalui insentif fiskal, dan peningkatan layanan kepada masyarakat
Kebijakan Perpajakan
Legal Administrasi
Meningkatkankepatuhan
wajibpajak
Perbaikan kualitas
pelayanan, penyuluhan,
danpengawasanmelalui
penguatansistemITdan
administrasi perpajakan
Implementasi
KeterbukaanInformasi
Perpajakan(AEoI)
Ekstensifikasibarang
kenacukai dan
Penyesuaiantarifcukai
hasil tembakau
Kebijakan PNBP
Peningkatan Efisiensi BUMN dan Kinerja BLU
 Mempertimbangkan cashflow BUMN dan kemampuan keuangan BUMN.
 Pengembangan usaha dan penugasan Pemerintah.
 Pelayanan BLU yang lebih profesional.
Peningkatan Pelayanan dan Penyesuaian Tarif
 Mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha.
 Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Penyempurnaan Tata Kelola
 implementasi UU PNBP dan penyempurnaan regulasi pelaksanaan UU
PNBP.
 Perluasan penggunaan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan
dan peningkatan pelayanan.
Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang Optimal, Efektif dan Efisien
 Penyempurnaan regulasi dan kontrak.
 Efisiensi kegiatan.
 Peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan.
Mengurangi tingkat
penyelundupan dan
Pengembangan/
perluasan fasilitas
KITE dan IKM
PPh dan PPN menjadi
instrumen yang
mendukung iklim
investasi dan daya
saing
Menurunkan dwelling
time/waktu bongkar
muat kapal
23

25. 24
Insentif Fiskal untuk Mendorong Investasi
Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong investasi melalui fasilitas perpajakan dan bea dan cukai
Insentif Fiskal
dalam pipeline:
• Super Deduction Padat
Karya
Mendorong Peran
Swasta dalam Investasi
Padat Karya
Fasilitas Pajak
Penghasilan
• Tax Holiday
• Tax Allowance
• Pengurangan pajak
penghasilan impor
• Super Deduction
untuk R&D and
vocational training
Fasilitas
Bea & Cukai
• Pembebasan bea masuk impor
untuk barang modalKITE
• Bonded Storage Area
• Bea masuk ditanggung
pemerintah
Fasilitas PPN
• Penguragan PPN:
• Barang Modal
• Pelayanan kesehatan dan
Pendidikan
• Pelayanan Sosial
• Jasa ekspor
Fasilitas Khusus
• Fasilitas di Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
• Fasilitas di kawasan industri
• Free Trade Zone
• Omnibus Law
Mendorong Investasi
dan dunia usaha melalui
penurunan tarif PPh
badan

26. KEMENTERIAN KEUANGAN
AKSELERASI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
• Meningkatkan daya saing investasi dan
ekspor
• Mendukung tranformasi industrialisasi
• Mendorong skema pembiayaan kreatif
(KPBU: VGF atau AP)
PENGUATAN PROGRAM
PERLINDUNGAN SOSIAL
• Mengakselerasi pengentasan kemiskinan
• Peningkatan akurasi data dan perbaikan
penyaluran,
• Sinergi/sinkronisasi antar program
• Subsidi yang tepat sasaran dan efektif
ANTISIPASI
KETIDAKPASTIAN EKONOMI
GLOBAL & DOMESTIK
• Mitigasi risiko bencana, pelestarian
lingkungan, dan pengembangan Energi
Baru Dan Terbarukan
• Penguatan cadangan risiko fiskal
SDM yang berkualitas
• Peningkatan produktivitas/daya saing SDM
• Perluasan akses pendidikan, peningkatan
skill, enterpreneurship, ICT, penelitian
• Percepatan pengurangan stunting,
promotif preventif, program jaminan
kesehatan nasional
BIROKRASI YANG EFISIEN,
MELAYANI, DAN BEBAS
KORUPSI
• Mendorong efektivitas birokrasi
• Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur
dan pensiunan
• Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT
3
4
5
2
1
Fokus Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan
prioritas pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah  efisien dan efektif
01
02
03
0405
Anggaran Pendidikan Rp508,1 T
Anggaran Kesehatan Rp132,2 T
Anggaran Perlindungan
Sosial Rp372,5 T
Anggaran Birokrasi
Rp261,3 T
Anggaran Infrastruktur
Rp423,3 T
25

27. KEMENTERIAN KEUANGAN
Anggaran Pendidikan
diarahkan untuk peningkatan kualitas
SDM sebagai bagian mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan rakyat
Rp508,1 T
APBN untuk
mempersiapkan
generasi muda
untuk peningkatan
kualitas SDM
26
• BOP PAUD
(DAK Non Fisik)
• Rp 4,5 T
• 7,4 juta anak
• Bantuan Operasional
Sekolah
• Rp 63,0 T
• 54,6 juta jiwa
• Kartu Indonesia Pintar
(SD/SMP/SMA sederajat)
• Rp 11,2 T
• 20,1 juta jiwa • Beasiswa LPDP (S2/S3)
• Rp 1,8 T
• 5.000 mahasiswa baru
dan 12.333 mahasiswa
lanjutan
• KIP Kuliah
• Rp 6,7 T
• 818,1 ribu mahasiswa
• Sarpras PAUD
• Rp 307,6 M
• 5.841 ruang kelas
• Bangun/Rehab Ruang Kelas
• Rp 7,8 T
• 15,1 ribu ruang kelas
dan 2.677 sekolah
• Riset oleh LPDP
• Rp 284,1 M
• 104 riset
• Riset oleh Kemenristekdikti
• Rp 1,5 T
• 1.450 riset
• Tunjangan Profesi Guru PNS
• Rp 63,5 T
• 1,3 juta guru
• Tunjangan Profesi Guru Non
PNS
• Rp 10,7 T
• 407,7 ribu guru
Pendidikan Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Tinggi
• Bangun/Rehab Kampus
• Rp 4,4 T
• 87 kampus

28. KEMENTERIAN KEUANGAN
Selain melalui
belanja APBN,
Swasta digandeng
untuk peningkatan
kualitas SDM
melalui instrumen
pajak untuk
mendorong daya
saing
27
Pengurangan pendapatan
kotor paling banyak 300%
dari biaya aktivitas R&D
activities yang dilakukan di
Indonesia
Pengurangan pendapatan
kotor paling banyak 200%
dari total biaya aktivitas
vokasional.
Pengurangan pendapatan
bersih sebesar 60% dari total
investasi untuk industri
padat karya.
R&D
Pelatihan
Vokasional
Proyek Padat
Karya
Insentif Baru:
Super Deduction
(PP 45 Tahun 2019)
300% 200% 60%

29. KEMENTERIAN KEUANGAN 28

30. KEMENTERIAN KEUANGAN
APBN Tahun 2020
untuk Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah, Miskin dan
Rentan Miskin
Rp372,5 T
Pembiayaan Ultra Mikro
Rp1,0 T bagi 241 rb debitur
(1,6 juta debitur akumulasi)
Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat
Rp13,8 T bagi 16,47 juta debitur
(akumulasi)
Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif
Rp270 M bagi 135 ribu KK
Pemberdayaan Masyarakat
Bantuan untuk Nelayan
a.l. Premi Asuransi Rp33,0 M untuk
170 rb nelayan
Akses Perumahan
Subsidi Uang Muka Perumahan
Rp600 M bagi 150 rb Keluarga (MBR)
Subsidi Bunga Kredit Perumahan
Rp3,9 T bagi 677 rb Keluarga (MBR)
Peningkatan Produktivitas
Pertanian
Subsidi Pupuk
Rp26,6 T bagi 16,2 juta petani
Mendukung Pengembangan
Perekonomian Desa
Dana Desa
Rp72,0 T untuk 74.954 desa termasuk:
• 20.588 desa tertinggal
• 6.835 desa sangat tertinggal
Bantuan Pangan/Kartu Sembako
Rp28,1 T
15,6 juta keluarga miskin
Program Keluarga Harapan
Rp29,1 T
10,0 juta keluarga miskin
Peningkatan Kesejahteraan
29

31. KEMENTERIAN KEUANGAN 30
Anggaran
InfrastrukturUntuk membangun infrastruktur dan daerah terpencil
Rp423,3 T

32. KEMENTERIAN KEUANGAN
(1) Danau Toba
(2) Borobudur
Percepatan Pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas dilakukan melalui sinergi
lintas K/L dan Pemda
(3) Labuan Bajo
(4) Mandalika
K/L yang terlibat, a.l:
1. Kemen PUPR  Rp7,8 T
2. Kemenhub  Rp1,02 T
3. Kemenpar  Rp1,0 T
4. KLHK  Rp0,15 T
5. Kemen ESDM  Rp0,05 T
6. Kemendes PDTT  Rp0,08 T
7. Kemendikbud  Rp0,05 T
8. Bekraf  Rp0,02 T
Catatan: anggaran di atas merupakan anggaran untuk pengembangan 10 destinasi wisata prioritas
(5) Likupang
Rp10,17 T
Sumber gambar: persona.travel
Terdapat tambahan destinasi pariwisata, dari sebelumnya 4 destinasi
(sebagaimana disampaikan dalam Pidato Pengantar RAPBN) menjadi
5 destinasi
1. Pariwisata  sektor utama pembangunan nasional (visi
Indonesia 2015-2045)
2. Arahan Presiden  infrastruktur di 5 Destinasi Pariwisata Super
Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika,
dan Likupang) dituntaskan tahun 2020 : tata ruang, akses dan
konektivitas, fasilitas di destinasi wisata, SDM, produk lokal,
dan promosi terintegrasi  sinergi lintas K/L dan Pemda
3. Alokasi anggaran tahun 2020 Rp10,17 T  meningkat 6 kali
lipat dari alokasi 2019 (Rp1,69 T)
4. Target Kinerja Kemenpar Tahun 2020, a.l. :
- Kontribusi PDB Nasional 4,8%
- Devisa sebesar USD 19-21 Milyar
- Kunjungan Wisman 18,5 juta orang dan Wisnus 312 juta orang
- Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata sebanyak 13 juta orang
31

33. KEMENTERIAN KEUANGAN
Diserahkan ke daerah, dilaksanakan
sesuai prioritas dan kebutuhan
daerah
Dilaksanakan oleh daerah dengan
control, monitoring dan evaluasi dari
masing-masing K/L Pengampu
Dilaksanakan oleh Desa dengan arahan
penggunaan, monitoring dan evaluasi dari
kemendes PDTT dan kemendagri
DTK
Dana
Desa
PUSAT DAERAH
 Alokasi
 Evaluasi
APBD
 Monev
 Reward &
Punishment
 Perencanaan
 Pelaksanaan
 Pertanggung
jawaban
PUSAT DAERAH
 Penilaian
 Susun
Juknis/
Jukop
 Monev
 Pengusulan
 Pelaksanaan
 Monev
 Pertanggung
jawaban
S
I
N
K
R
O
N
I
S
A
S
I
PUSAT DAERAH
 Alokasi
 Arah
Penggunaan
 Monev
 Perencanaan
 Pelaksanaan
 Pertanggung
jawaban
Rp544,7 T Rp202,5 T Rp72,0 TDTU
32
Desentralisasi Fiskal Melalui Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa
Dana Transfer Umum Dana Transfer Khusus

34. KEMENTERIAN KEUANGAN
Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK
PENDIDIKAN
• 14.392 Ruang kelas
• 7.968 perpustakaan sekolah
• 6.779 Laboratorium dan Ruang Praktik
KESEHATAN DAN KB
• Kesehatan Dasar 6.452 Puskesmas dan 642 RS
• 258 unit Puskesmas DTPK
• 12 Kab/kota Pembangunan RS Pratama
• 18 unit Puskesmas Pariwisata
Pemeliharaan/Peningkatan/
Pembangunan Jalan 5.971 Km
JALAN
Jaringan Air Minum 549.266
Sambungan Rumah
AIR MINUM
Rehabilitasi dan Pembangunan
Irigasi 167.755 Ha
SANITASIIRIGASI
177.401 Tangki Septik
838 Sambungan Rumah
42 Truk Tinja
Pembangunan/peningkatan kuallitas rumah
49.266 unit
PERUMAHAN PERMUKIMAN
KEMENDIKBUD & DIKTI
KEMENKES & BKKBN
KEMENTERIAN PUPR
33
Target Output Dana Transfer Khusus TA 2020

35. KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENDIKBUD & DIKTI KEMENKES & BKKBN
KEMENKOP&UKM
KEMENDAGRI
KEMENPAR
KEMENLHK
34
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Target Output Dana Transfer Khusus TA 2020

36. KEMENTERIAN KEUANGAN 35
Kebijakan Defisit APBN
Kebijakan fiskal ekspansif sebagai countercyclical
terhadap kondisi ekonomi yang melambat

37. Strategi Implementasi
APBN 2020
Kementerian Keuangan akan menggunakan
leverage yang dimiliki untuk menciptakan
belanja yang berkualitas di tengah
ketidakpastian global
KEMENTERIAN KEUANGAN
36

38. Kerangka Kebijakan
Fiskal:
37
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA EKONOMI MAKRO
 Meningkatkan pertumbuhan;
 Mendorong daya saing;
 Meningkatkan investasi.
PENYEHATAN FISKAL
 Mobilisasi pendapatan;
 Spending Better;
 Pembiayaan kreatif dan
Pengendalian Risiko
PERBAIKAN NERACA
PEMERINTAH PUSAT
 Peningkatan aset;
 Pengendalian Liabilitas
 Peningkatan Ekuitas
Mobilisasi Pendapatan yang inovatif untuk
pelebaran fiscal space dalam rangka memperkuat
belanja pembentuk aset:
 Reformasi perpajakan
 Reformasi PNBP
 Insentif fiskal
Pembiayaan yang kreatif dan mitigasi risiko untuk
mengendalikan liabilitas:
 Pengendalian defisit dan utang
 Pembiayaan yang efisien dan kreatif
Spending Better untuk efisiensi belanja dan
meningkatkan belanja modal pembentuk aset;
 Penajaman belanja barang
 Penguatan belanja modal
 Reformasi belanja pegawai
 Efektivitas Bansos dan Subsidi
 Penguatan kualitas desentralisasi fiskal
1
3
2
STRATEGI MAKRO FISKAL PERBAIKAN NERACA
PEMERINTAH PUSAT
KEBIJAKAN FISKAL
 Mobilisasi pendapatan akan berdampak
pada pelebaran fiscal space.
 Pelebaran fiscal space dan spending better
diharapkan dapat meningkatkan aset
produktif
Pelebaran fiscal space dan spending better
juga dapat memitigasi risiko di masa depan
sehingga dapat mengendalikan Liabilitas
Dengan spending better dan pengendalian
risiko yang solid akan dapat meningkatkan
Ekuitas
1 ASET
2 LIABILITAS
3 EKUITAS
•Mencapai Sasaran Makro
•Penyehatan Fiskal
•Perbaikan Neraca
Pemerintah Pusat
+
+
-

39. KEMENTERIAN KEUANGAN
Pentingnya meningkatkan koordinasi dan sinergi
antar K/L serta dengan pemerintah daerah ...
Program Stunting
KEMENKES
Kemensos
Kemen PUPR
K/L lainnya
Pemda
Perluasan sasaran menjadi
260 kab/kota
Destinasi Wisata Prioritas
Perlindungan Sosial dan
Penurunan Kemiskinan
KEMENPAR
Kemen
PUPR
Kemenhub
K/L lainnya
Pemda
• Dukungan regulasi daerah
• Kesiapan masyarakat
Kemensos
TNP2K
BPS
K/L lainnya
Pemda
Perlunya dukungan
database akurat dan
terpadu
38

40. KEMENTERIAN KEUANGAN 3
Performance-Based Budgeting
Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas belanja
KONSEP LAMA KONSEP BARU
Starting Point:
Belanja Tahun Lalu
Target Pendanaan:
Sesuai K/L
Pengajuan Belanja oleh K/L:
Bagaimana anggaran akan dibelanjakan
Perdebatan:
Belanja apa yang harus dipotong
Starting Point:
Target Tahun Depan
Target Pendanaan:
Sesuai Prioritas Outcome
Pengajuan Belanja oleh K/L:
Proposal untuk mencapai hasil
Perdebatan:
Belanja apa yang harus dipertahankan

41. KEMENTERIAN KEUANGAN
SPENDING BETTER
BELANJA YANG LEBIH BERKUALITAS
BELANJA BARANG
1. Penghematan belanja barang al.
barang non-operasional (honor,
bahan, dan ATK), perjalanan dinas
dan paket meeting.
2. Penajaman dan sinkronisasi antara
K/L & Pemda dalam belanja barang
yang diserahkan kepada
masyarakat/Pemda;
3. Pemanfaatan hasil efisiensi
digunakan untuk penguatan
reformasi birokrasi
1. Refocusing belanja modal untuk
peningkatan kapasitas produksi
dan daya saing al. energi,
pangan, air, penguatan
konektivitas, dan transportasi
massal
2. Pembatasan pengadaan
kendaraan bermotor dan
pembangunan gedung baru
3. Mendorong agar K/L pro aktif
mengembangkan skema
pembiayaan kreatif dengan
memberdayakan peran swasta,
BUMN/BUMD dan BLU
1. Belanja pegawai berpengaruh
positif terhadap efektivitas kinerja
pemerintahan dan penurunan
tingkat korupsi
2. Efektivitas birokrasi menjadi kunci
untuk mendorong reformasi fiskal
(pendapatan, belanja, dan
pembiayaan)
3. Reformasi gaji dan pensiun dapat
dijadikan sebagai instrumen untuk
mendorong efektivitas birokrasi
4. Belanja pegawai didorong
meningkat untuk mendukung
reformasi birokrasi dan
pertumbuhan ekonomi.
1. Integrasi dan sinergi antarprogram
bansos dan subsidi
2. Bansos yang komprehensif: berbasis
siklus hidup, antisipasi ageing
population.
3. Memperkuat kualitas implementasi
program (peningkatan ketepatan
sasaran, pemanfaatan ICT, dan
penguatan monev)
4. Mendorong pemberdayaan dan
melindungi daya beli masyarakat miskin
dan rentan (sinergi dengan program
kewirausahaan atau ketenagakerjaan)
BELANJA MODALBELANJA PEGAWAI BANSOS & SUBSIDI
40
Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas belanja

42. KEMENTERIAN KEUANGAN
Terima Kasih
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
41