Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu oleh masyarakat secara independen dan non-partisan untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, bersih dan transparan."

1. PENGAWASAN PARTISIPATIF
OLEH
ARMAN IBRAHIM
dan
BENNY DJAFAR
PIMPINAN PANWASLU KECAMATAN HULONTHALANGI

2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan
pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang
demokratis (Pasal 73 ayat (2))
Melakukan pencegahan dan penindakan
terhadap:
a. Pelanggaran Pemilu; dan
b. Sengketa Proses Pemilu
(Pasal 93 huruf b)
Dalam perubahan diperjelas bahwa objek pencegahan dan penindakan ialah Pelanggaran Pemilu dan
Sengketa Proses Pemilu, dimana pada UU 15/2011 hanya dilakukan pada pelanggaran Pemilu saja.
Pada UU 15/2011 Bawaslu hanya melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye,
tidak disebutkan melakukan pengawasan terhadap
dana kampanye.)
Mengawasi pelaksanaan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:....
5. pelaksanaan kampanye dan dana
kampanye;
(Pasal 93 huruf d angka 5)
TUGAS
BAWASLU
UU
15/2011
UU
7/2017
Perluasan objek pengawasan.

3. 3 Prasyarat Integritas Pemilu
INTEGRITAS PEMILU

4. PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PEMILU
“Pengawasan partisipatif adalah aktivitas memastikan proses
tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data,
informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait
pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat
atau organisasi yang independen dan non-partisan.”
Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya
proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan
serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta
Pemilu maupun masyarakat secara luas.

5. MENGAMATI
(melihat, mencatat hasil amatan),
MENGKAJI
(melakukan sistematisasi hasil
amatan kedalam format 5W+1H),
MEMERIKSA
(kesesuaian aturan)
MENILAI
(benar atau salah serta konsekuensi)
proses penyelenggaraan Pemilu.
Pengawasan
Pemilu adalah
kegiatan :

6. Mewujudkan Pemilu yang demokratis;
Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, adil & berkualitas, serta
dilaksanakannya peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu secara menyeluruh.
Menegakkan integritas, kredibilitas
penyelenggara, transparansi
penyelenggaraan & akuntabilitas hasil
Pemilu;

7. • Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan
atau merugikan Peserta Pemilu
• Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan
Pemilu
• Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat
secara luas dan
• Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi
Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib,
dan lancar
Pasal 448 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

8.  Terjadi Manipulasi Suara
 Hilangnya Hak Pilih
 Politik Uang
 Pemilu Tidak Sesuai Aturan
Dan Timbul Gugatan Hasil
Dorong partisipasi
masyarakat untuk ikut
mengawasi Pemilu.
Hadirnya pengawasan oleh
masyarakat dalam
pelaksanaan Pemilu disebut
dengan Pengawasan
Partisipatif.
 Biaya Politik Mahal
 Pemungutan Suara Ulang
 Konflik Antar Pendukung Calon

10. DATA PEMILIH
PENCALONAN
KAMPANYE
MASA TENANG
PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
REKAPITULASI SUARA

11. • MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK
• MENJADIKAN PEMILU BERINTEGRITAS
• MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI
• MENDORONG TINGGINYA PARTISIPASI PUBLIK
• MEMBENTUK KARAKTER DAN KESADARAN POLITIK
MASYARAKAT

12. Memantau Dan Mengumpulkan Infor
masi Pada Tahapan Pemilihan Yang
Diawasi.
Mencatat, Mengumpulkan Data/Info
rmasi, Dan Melaporkan Hasil Penga
wasan Kepada Pengawas Pemilihan
Terdekat (PPL, Panwascam, Panwas
Kabupaten/Kota).

13. JENIS PELANGGARAN
ADMINISTRASI & ADMINISTRASI
TERSTRUKTUR, SITIMATIS, DAN
MASIF
Pelanggaran yang meliputi tata cara,
prosedur, dan mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan Pemiliudalam setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu di
luar tindak pidana Pemilihan dan
pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilihan
&
Pelanggaran Administrasi TSM
TINDAK PIDANA
pelanggaran atau kejahatan
terhadap ketentuan Pemilu
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Pemilu
KODE ETIK
pelanggaran terhadap etika
penyelenggara Pemilihan yang
berpedoman pada sumpah dan/atau
janji sebelum menjalankan tugas
sebagai penyelenggara Pemiliu

14. • Tindak Lanjut Ke KPU Sesuai
Tingkatan
Pelanggaran
Administrasi
• Tindak Lanjut Ke Kepolisian RI
Pelanggaraan
Pidana
• Tindak Lanjut Ke DKPP melalui
Bawaslu Provinsi
Pelanggaran
Kode Etik

15. BATAS WAKTU
TEMUAN DAN
LAPORAN
Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran
Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan
pelanggaran Pemilu.
Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui
terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat pelapor;
b. pihak terlapor;
c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
d. uraian kejadian.

16. TERIMAKASIH