Dokumen tersebut membahas mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 oleh KPU dan Badan Adhoc. Dokumen menjelaskan tentang kelembagaan KPU, tahapan penyelenggaraan pemilu yang krusial, irisan antara kegiatan pemilu dan pemilihan, serta strategi untuk mengantisipasi potensi kerentanan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak.
1. KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KELEMBAGAAN KPU
DAN TAHAPAN
PENYELENGGARAAN
PEMILU 2024
MATERI KEDUA
BIMBINGAN TEKNIS TATA KERJA PPK JANUARI 2023
2. KPU UMPAN BALIK
Apa yang dibayangkan pertama ketika menjadi penyelenggara pemilu?
Apa yang diketahui terkait dengan penyelenggara pemilu?
Apa yang diketahui hubungan antara KPU dan Badan Adhoc?
Apa yang dibutuhkan sebagai penyelenggara pemilu?
Apa yang diketahui terhadap penyelenggaraan pemilu??
DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK
MATERI HUBUNGAN KERJA BADAN ADHOC
3. KPU PENYELENGGARAAN PEMILU
• Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
merupakan tantangan baru bagi penyelenggara
pemilu dan sekretariat.
• Kesiapan menghadapi tahapan pemilu jadi kunci
keberhasilan pelaksanaan tahapan.
• Dibutuhkan soliditas seluruh entitas.
APA YANG DAPAT DILAKUKAN?
LATAR BELAKANG
Memetakan dan mengantisipasi permasalahan yang
kemungkinan akan mempengaruhi pelaksanaan agenda
tahapan Pemilu dan Pemilihan.
Penguatan kapasitas dan kesamaan visi dalam
mengoptimalkan pelayanan kepada para pemilih dan
peserta pemilu.
Lokalitas pada tiap daerah memiliki karakteristik yang
berbeda-beda, Badan Adhoc perlu untuk memikirkan
langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi adanya
dampak-dampak yang akan terjadi di masyarakat
Isu-isu politik nasional akan bersinggungan dengan
agenda-agenda tahapan yang dilakukan oleh KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan
berdampak pada pembentukan persepsi masyarakat
terhadap kinerja penyelenggara pemilu
Pemahaman dan kapasitas para penyelenggara pemilu
perlu untuk terus ditingkatkan agar dapat memberikan
pelayanan maksimal ketika masa tahapan
Koordinasi antar stakeholder dapat menjadi salah satu
dukungan bagi Penyelenggara Pemilu dapat menjadi
salah satu alternatif strategis dalam menutupi
keterbatasan sumber daya yang dimiliki
TANTANGAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024
5. Lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki tanggung
jawab untuk menjaga legitimasi dari institusi
demokrasi dan transisi kekuasaan.
Prinsip pemilu secara global (guiding principles of
elections) meliputi independensi, imparsialitas,
integritas, transparansi, efesiensi, profesionalisme
dan pelayanan publik.
Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan Pemilu
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
HIERARKHI ORGANISASI KPU
KPU STRUKTUR KELEMBAGAAN KPU
PERMANEN
ADHOC
6. KPU TAHAPAN KRUSIAL PENYELENGGARAAN PEMILU
Sengketa
Hasil Pemilu
Pungut,
Hitung, Rekap
Suara
Distribusi
Logistik
Sosialisasi
Pemilih
Pencocokan
dan
Penelitian
Daftar
Pemilih
Verifikasi
Faktual
Pencalonan
Pembentukan
Badan Ad Hoc
• Potensi praktik politik transaksional riskan dilakukan
• Potensi adanya intimidasi dan intervensi terhadap
penyelenggara
• Potensi politik uang dan SARA pada kampanye dan
pemungutan suara
• Potensi keterlibatan penyelenggara sebagai partisan
• Potensi upaya suap dan menerima gratifikasi tiap
tahapan krusial Pemilu
• Potensi adanya keterlambatan distribusi logistik
• Membutuhkan dukungan stakeholder dari Pemerintah, Peserta Pemilu,
dan Pemilih untuk tetap mempedomani asas dan prinsip kepemiluan
• Membutuhkan pengkondisian keamanan dan ketertiban masyarakat
yang kondusif agar dapat turut mendukung tahapan
• Membutuhkan sinergitas agenda kegiatan antar stakeholder dalam
mendukung pemberantasan korupsi pada internal kelembagaan
• Menyampaikan informasi kepada publik kerja-kerja kelembagaan dalam
mendukung terciptanya pemilu yang berintegritas
POTENSI KERENTANAN PENYELENGGARAAN STRATEGI MENGANTISIPASI KERENTANAN
TAHAPAN KRUSIAL PENYELENGGARAAN PEMILU
7. Pembentukan
Adhoc Pemilihan
Pemutakhiran Data Pemilih
Penyusunan DPTb
Verifikasi Calon DPD
Pungut, Hitung dan Rekap
Pemutakhiran Data Pemilih
Verifikasi Calon Perseorangan
Pungut, Hitung dan Rekap
Penyusunan DPTb
Sengketa
Sengketa
Fasilitasi Kampanye dan Sosialisasi
Membantu Distribusi Logistik
Fasilitasi Kampanye dan Sosialisasi
Membantu Distribusi Logistik
Proses pemungutan dan penghitungan suara.
Hal ini didasarkan pada beban kerja yang
berlebih dan faktor jam kerja yang tidak dapat
diprediksi.
Proses pemutakhiran data pemilih. Tahapan
Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan yang sangat
dekat dengan tahapan pemungutan suara dan
Distribusi Logistik Pemilu/Pemilihan.
Tahapan sengketa Pemilu yang beririsan
langsung dengan tahapan pada Pemilihan yang
dapat memecah fokus dari Badan Ad Hoc dalam
melaksanakan tugasnya pada Pemilihan
Tahapan verifikasi faktual DPD dan Calon Kepala
Daerah Perseorangan yang bersamaan dengan
tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
FEB
2024
NOV
2024
KPU IRISAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024
8. KEGIATAN
2022 2023 2024
5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU
PENETAPAN PESERTA PEMILU
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAPIL
PENCALONAN PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD
PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
MASA KAMPANYE
MASA TENANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
SUMPAH/JANJI PRESIEN-WAKIL PRESIDEN, DPR, DAN DPD
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PILPRES PUTARAN KEDUA
MASA KAMPANYE PILPRES PUTARAN KEDUA
MASA TENANG PILPRES PUTARAN KEDUA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PILPRES
PUTARAN KEDUA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PUTARAN KEDUA
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU
KPU TAHAPAN PENYELENGGARA PEMILU
