strategi pengawasan tungsura

1. STRATEGI
PENGAWASAN
PEMUNGUTAN
DAN
PENGHITUNGAN
SUARA
ABDURROHMAN
Koordinator Divisi Pengawasan
dan Hubungan Antar Lembaga

2. DASAR HUKUM
UU No. 8 T
ahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 T
ahun 2015
tentang Penetapan Perppu
Nomor 1 T
ahun 2014 menjadi
Undang-Undang
PKPU RI No. 5 T
ahun 2020
tentang Perubahan Ketiga
Atas PKPU No. 15 T
ahun
2018 tentang T
ahapan,
Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota T
ahun 2020
UU No. 10 T
ahun 2016
tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor
1 T
ahun 2015 tentang
Penetapan Perppu No. 1
T
ahun 2014 menjadi Undang-
Undang
UU No. 6 T
ahun 2020
tentang Penetapan Perppu
Nomor 2 T
ahun 2020
menjadi Undang- Undang
UU No. 1 T
ahun 2015
tentang Penetapan Perppu No.1
T
ahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang
PKPU 18 Tahun 2020
Tentang Perubahan
Atas PKPU 8 2018
Tentang Pemungutan,
Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota
Rancangan Perbawaslu
Tentang Pengawasan
Pemungutan, Penghitungan
dan Rekapitulasi Suara akan
segera terbit
PKPU 19 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas
PKPU 9 2018 Tentang
Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara
dan Penetepan Hasil
Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota

3. KONDISI PILKADA
3
KPU
BAWASLU TEKNOLOGI INFORMASI
KONDISI PANDEMI PENGUATAN SDM
DAN KEWENANGAN
PROSEDUR
PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN

4. STRATEGI PENGAWASAN
4
DOKUMENTASI
DIGITAL
KUALITATIF &
KUANTITATIF
(FORM A –
SIWASLU)
HASIL DAN
SALINAN
SARAN
PERBAIKAN
DAN
REKOMENDASI
PEMBAGIAN
PERAN
(PANWASCAM,
PKD, PTPS)

5. TAHAPAN PENGAWASAN PEMILIHAN
5
Pemetaan
Kerawanan
Pengawasan
Formulir
C.Pemberitahuan
Patroli Pengawasan
Politik Uang Protokol Kesehatan
Perlengkapan
Pemungutan Suara
Kampanye & Alat
Peraga Kampanye
Intimidasi Pendirian TPS
Hak Pilih
Prosedur
Pemungutan dan
Penghitungan
Suara
Penggunaan
Sirekap

6. PELAKSANAAN PENGAWASAN MELIPUTI :
a. Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih
b. Pembuatan TPS
c. kelengkapan perlengkapan pemungutan suara
dan dukungan perlengkapan
lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara;
d. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Suara;
e. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan
Suara;
f. Penggunaan Teknologi Sirekap
g. Penerapan Protokol Kesehatan
FOKUS PENGAWASAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA

7. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam melakukan
pengawasan Pembuatan TPS dengan memastikan:
a. TPS telah didirikan pada lokasi yang telah ditentukan sebelum
pelaksanaan pemungutan suara;
b. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan
pembuatan TPS;
c. TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat di tempat yang
mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan
menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara
langsung, umum, bebas dan rahasia;
d. TPS tidak dibuat di tempat ibadah;
e. Pembuatan TPS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengawasan Pembentukan TPS
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELIPUTI :

8. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan
kelengkapan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dengan
memastikan:
a. perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah diterima oleh
KPPS paling lama 1 (satu) hari;
b. penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya
dituangkan dalam berita acara serah terima;
perlengkapan pemungutan suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel;
surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang
keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk Pemilih tambahan;
Surat Suara cadangan yang tidak mencukupi untuk digunakan dapat memakai Surat Suara
c.
d.
e.
yang masih tersedia di TPS lain dalam 1 (satu) wilayah desa
dan
Surat Suara yang kurang pada TPS yang hanya berjumlah
wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan sesuai
perundang-undangan.
atau sebutan lain/kelurahan;
f. 1 (satu) TPS dalam 1 (satu)
dengan ketentuan peraturan
Pengawasan Kelengkapan Perlengkapan
Pemungutan Suara Dan Dukungan Perlengkapan
Lainnya
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELIPUTI :

9. (2) Apabila terdapat kelengkapan pemungutan suara tidak lengkap dalam waktu 1 (satu) hari
sebelum pemungutan suara dimulai, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS
memberikan saran perbaikan kepada PPS dan/atau KPPS.
(3) Dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan serta kerusakan perlengkapan pemungutan
suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilakukan penanganan sesuai prosedur dan
dibuatkan berita acara.
(4) Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan, Panwaslu
Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memastikan KPPS mencatat dalam berita acara.
Lanjutan
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELIPUTI :

10. Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS
mengawasi pelaksanaan proses pemungutan suara
dengan cara:
• Memastikan Ketua KPPS bersama-sama Anggota
KPPS melaksanakan kewajiban;
• Memastikan Salinan DPT yang ditempel diberi tanda
bintang untuk NIK dan NKK
• Memastikan Foto Paslon dan Parpol Pengusung
ditempel
Fokus
Pengawasan
Pengawasan Prosedur dan Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Suara

11. Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS
melakukan dokumentasi terhadap :
• Daftar hadir Pemilih DPT, DPTb, dan DPTh;
• Formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK dan/atau
Keberatan-KWK; dan
• sertifikat hasil dan plano.
Fokus
Pengawasan
Pengawasan Prosedur dan Tata Cara
Pelaksanaan Penghitungan Suara

12. Pasal 18
Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS melakukan pengawasan
terhadap penggunaan teknologi Sirekap sebagai alat bantu dengan cara:
memastikan penulisan hasil penghitungan dalam Sirekap sesuai dengan hasil
penghitungan suara;
a. memastikan data yang akan dikirim dari hasil penghitungan sesuai dengan
hasil penghitungan suara;
b. memastikan Pengawas TPS/Pengawas Kelurahan/Desa menerima salinan
digital formulir hasil rekap;
c. memastikan data dalam Salinan digital yang diterima melalui Sirekap sama
dengan data pada Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS;
d. memastikan mendapatkan Salinan digital di hari yang sama dengan hari
Pemungutan Suara; dan
e. mencatat setiap kejadian khusus termasuk apabila terdapat kesalahan
penulisan dan pembetulan terhadap kesalahan penulisan dalam formulir hasil
pengawasan.
Pengawasan Penggunaan
Teknologi Sirekap
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELIPUTI :

13. Pasal 18
1. Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol
kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus
Diseases-2019 (Covid-19) pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memastikan ketersediaan sarana pencegahan dan pengendalian Corona Virus
Diseases-2019 (Covid-19) di TPS.
3. Dalam hal terdapat ketidaktersediaan sarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pengawas Pemilihan memberikan saran perbaikan untuk dilakukan
pemenuhan ketersediaan sarana pencegahan dan pengendalian Corona Virus
Diseases-2019 (Covid-19).
Pengawasan Protokol Kesehatan
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELIPUTI :

14. Pasal 18
Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Pawaslu Kelurahan/Desa
melakukanpengawasan penyerahan kotak suara rekapitulasi hasil penghitungan
suara dari PPS kepada PPK dengan cara:
1. memastikan PPK menyimpan kotak suara pada tempat yang aman
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. memastikan kotak suara yang akan dihitung terkunci dan tersegel; dan
3. memastikan PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara.
Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di Kecamatan
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELIPUTI :

15. APLIKASI PENGAWASAN
SIREKAP
Sistem
Penghitungan dan
Rekapitulasi Suara
SIWASLU
Sistem Pengawasan
1. Proses
pelaksanaan
Pemilihan
2. Pengawasan
Penghitungan dan
Rekapitulasi Suara
15

16. TERIMA KASIH