Penggunaan obat dikatakan Rasional apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis,
dalam dosis yang memenuhi kebutuhan,
untuk jangka waktu yang cukup, dan
pada biaya terendah untuk mereka dan komunitas
Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui upaya pembinaan penggunaan obat yang tercantum dalam Formularium Nasional (Fornas) perlu ditetapkan Pedoman Penerapan Formularium Nasional. Pedoman ini ditetapkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui SK No. HK.02.03/III/1346/2014 untuk diterapkan di seluruh Indonesia.
Penggunaan obat dikatakan Rasional apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis,
dalam dosis yang memenuhi kebutuhan,
untuk jangka waktu yang cukup, dan
pada biaya terendah untuk mereka dan komunitas
Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui upaya pembinaan penggunaan obat yang tercantum dalam Formularium Nasional (Fornas) perlu ditetapkan Pedoman Penerapan Formularium Nasional. Pedoman ini ditetapkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui SK No. HK.02.03/III/1346/2014 untuk diterapkan di seluruh Indonesia.
Kegiatan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien adalah praktik apoteker ruang rawat (ward pharmacist) dengan visite sebagai salah satu aktivitasnya. Visite apoteker adalah kunjungan rutin yang dilakukan apoteker kepada pasien di ruang rawat dalam rangka mencapai hasil terapi (clinical outcome) yang lebih baik. Aktivitas visite dapat dilakukan secara mandiri atau kolaborasi secara aktif dengan tim dokter dan profesi kesehatan lainnya dalam proses penetapan keputusan terkait terapi obat pasien.
Manajemen Pengadaan Obat di Rumah Sakit
Sistem pengadaan obat, Metode pengadaan obat, pendistribusian obat, komponen pengadaan obat, kriteria suplier siklus pengadaan obat
Poster Dagusibu Ikatan Apoteker Indonesia
Dagusibu adalah sebuah akronim atau singkatan dari istilah Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang. Dagusibu adalah semacam visi misi dari Apoteker di Indonesia untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan obat yang baik dan benar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh dalam segi pelayanan kefarmasian.
Dagusibu sendiri sebenarnya sudah digagas sejak lama oleh para apoteker di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya memang masih belum banyak apoteker yang sadar akan pentingnya profesi mereka sehingga mereka pun masih enggan dalam rangka mensosialisasikan Dagusibu terutama Apoteker yang bekerja dengan basis pelayanan kesehatan.
Untuk itulah dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 12 November 2015, PP IAI memberikan sebuah cara baru dalam usaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya pengetahuan pengobatan dengan Dagusibu. Untuk itu di setiap apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik dan juga beberapa tempat yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian disarankan untuk memasang banner serta poster dagusibu.
Kegiatan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien adalah praktik apoteker ruang rawat (ward pharmacist) dengan visite sebagai salah satu aktivitasnya. Visite apoteker adalah kunjungan rutin yang dilakukan apoteker kepada pasien di ruang rawat dalam rangka mencapai hasil terapi (clinical outcome) yang lebih baik. Aktivitas visite dapat dilakukan secara mandiri atau kolaborasi secara aktif dengan tim dokter dan profesi kesehatan lainnya dalam proses penetapan keputusan terkait terapi obat pasien.
Manajemen Pengadaan Obat di Rumah Sakit
Sistem pengadaan obat, Metode pengadaan obat, pendistribusian obat, komponen pengadaan obat, kriteria suplier siklus pengadaan obat
Poster Dagusibu Ikatan Apoteker Indonesia
Dagusibu adalah sebuah akronim atau singkatan dari istilah Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang. Dagusibu adalah semacam visi misi dari Apoteker di Indonesia untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan obat yang baik dan benar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh dalam segi pelayanan kefarmasian.
Dagusibu sendiri sebenarnya sudah digagas sejak lama oleh para apoteker di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya memang masih belum banyak apoteker yang sadar akan pentingnya profesi mereka sehingga mereka pun masih enggan dalam rangka mensosialisasikan Dagusibu terutama Apoteker yang bekerja dengan basis pelayanan kesehatan.
Untuk itulah dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 12 November 2015, PP IAI memberikan sebuah cara baru dalam usaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya pengetahuan pengobatan dengan Dagusibu. Untuk itu di setiap apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik dan juga beberapa tempat yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian disarankan untuk memasang banner serta poster dagusibu.
Porto de Aveiro na objectiva de João Ferrand.
Todas as fotografias incluídas nesta apresentação têm direitos de reprodução reservados.
Imagens também disponíveis em
http://www.portodeaveiro.pt/portofolio
Estas imagens são propriedade
da APA – Administração do Porto de Aveiro, S. A.
Edifício 9 - Forte da Barra,
3830-565 Gafanha da Nazaré
Tel: 234 393 300
Fax: 234 393 399
e-mail: geral@portodeaveiro.pt
Portal: http://www.portodeaveiro.pt
João Ferrand - Fotografia,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Tel: 22 936 33 36
Fax: 22 936 33 37
info@jferrand.com
Powered by Mokkitas
mariana.rpa@hotmail.com
Julho 2005
Visite-nos em www.portodeaveiro.pt, www.youtube.com/portodeaveiro , http://www.portodeaveiro.pt/navegantes2005/ , e http://www.portodeaveiro.pt/natal/
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. UU 36/09 PASAL 108
PRAKTIK KEFARMASIAAN• PRAKTIK KEFARMASIAANYANG MELIPUTI PEMBUATAN TERMASUK
PENGENDALIAN MUTUSEDIAAN FARMASI, PENGAMANAN, PENGADAAN,
PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN OBAT,PELAYANAN OBAT ATAS
RESEP DOKTER, PELAYANAN INFORMASI OBAT SERTA PENGEMBANGAN
OBAT, BAHAN OBAT DAN OBAT TRADISIONALHARUS DILAKUKAN OLEH
TENAGA KESEHATAN YANG MEMPUNYAI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
•KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN PRAKTIK KEFARMASIAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH.
2
3. PRAKTIK KEFARMASIAN
PRAKTIK KEFARMASIAN YANG MELIPUTI PEMBUATAN TERMASUK
PENGENDALIAN MUTU SEDIAAN FARMASI, PENGAMANAN, PENGADAAN,
PENYIMPANAN, PENDISTRIBUSIAN OBAT PELAYANAN OBAT ATAS RESEP
DOKTER, PELAYANAN INFORMASI OBAT SERTA PENGEMBANGAN OBAT, BAHAN
OBAT DAN OBAT TRADISIONAL HARUS DILAKUKAN OLEH TENAGA
KEFARMASIAN. DAN DALAM HAL TIDAK ADA TENAGA KEFARMASIAN, TENAGA
KESEHATAN TERTENTU DAPAT MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN
SECARA TERBATAS, ANTARA LAIN, DOKTER DAN/ATAU DOKTER GIGI, BIDAN,
DAN PERAWAT YANG MELAKUKAN TUGASNYA DALAM KEADAAN DARURAT
YANG MENGANCAM KESELAMATAN JIWA DAN DIPERLUKAN TINDAKAN MEDIS
SEGERA UNTUK MENYELAMATKAN PASIEN
- UU KESEHATAN NO. 36/2009 PASAL 108 AYAT (1)
3
4. INTERPRETASI PASAL 108 UU
36/2009
4
Kewenanga
n
Praktik Kefarmasian sesuai
Undang Undang 36/2009
Keahlian
Kompetensi Ilmu
Pengetahuan
dan Tehnologi
Farmasi
Kompetensi
Apoteker
Kecukupan
Pengalaman
Praktik
Pengakuan oleh
Sistem Negara
melalui
•Registrasi
•Lisensi Praktik
Pembuatan,
Pengendalian
Mutu,
Pengamanan,
Pengadaan,
Penyimpanan,
Pendistribusian
Obat,
Pelayanan obat
atas Resep
Dokter, ,
Pelayanan
Informasi Obat,
Bahan Obat, dan
Obat Tradisional
SPO Praktik
Kefarmasian
Liability Liability
Produk
Profesi yg
dilayankan
secara
karakteristik HARUS
dilakukan oleh tenaga kefarmasian dan dalam hal tidak ada
tenaga kefarmasian , tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan
praktek kefarmasian secara terbatas dalam keadaan darurat
5. Apakah Sasaran UU 36/09 dan PP 51/09 ?
• Ter-selenggara-nya proses farmasi sebagai peristiwa
“pelayanan kesehatan”
• Obat memiliki dimensi utama sebagai “produk
kesehatan ” , yang memiliki “ manfaat kesehat an”
sekaligus “resiko kesehatan” yang tinggi, disamping
“resiko ekonomi”.
• Apoteker mempunyai tugas dan jabatan sebagai
tenaga kesehatan dan pelaku utama dari “Praktik
Kefarmasian”
6. SERTIFIKASI KOMPETENSI APOTEKER
(SKA)
• SERTIFIKASI ADALAH PROSES PEMBERIAN KETERANGAN SEBAGAI PENGAKUAN OLEH
IKATAN APOTEKER INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI PROFESI APOTEKER BAHWA
SEORANG APOTEKER DINILAI TELAH MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI YANG TELAH
DITETAPKAN OLEH IKATAN APOTEKER INDONESIA.
7. SERTIFIKAT KOMPETENSI
• ADALAH SURAT KETERANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA SEORANG APOTEKER OLEH
IKATAN APOTEKER INDONESIA YANG MENYATAKAN BAHWA APOTEKER YANG
BERSANGKUTAN KOMPETEN UNTUK MENJALANKAN PRAKTEK KEFARMASIAN.
• YANG MENERBITKAN : PP IAI
8. SERTIFIKASI KOMPETENSI APOTEKER (SKA)
• DASAR HUKUM :PP51/2009 ; PASAL 37
• (1) APOTEKERYANG MENJALANKAN PEKERJAAN KEFARMASIANHARUS MEMILIKI
SERTIFIKAT KOMPETENSI PROFESI.
• (2) BAGI APOTEKER YANG BARU LULUS PENDIDIKAN PROFESI, DAPATMEMPEROLEH
SERTIFIKAT KOMPETENSI PROFESI SECARA LANGSUNG SETELAH MEAKUKAN
REGISTRASI.
• (3) SERTIFIKAT KOMPETENSI PROFESI BERLAKU 5 (LIMA) THN DAN DPT
DIPERPANJANGUTK SETIAP 5 (LIMA) THN MELALUI UJI KOMPETENSI PROFESI
APABILAAPOTEKERTETAP AKAN MENJALANKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN.
• (4) KETENTUAN LEBIH LANJUT MNGENAI TATA CARA MMPEROLEHSETIFIKAT
KOMPETENSI SBGIMANA DIMAKSUD PADAAYAT (1) DAN TATA CARA REGISTRASI
PROFESI SEBGMNA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIATUR DENGAN PERATURANMENTERI.
9. PP51/2009
PASAL 40
(1) UNTUK MEMPEROLEHSTRA, APOTEKER HARUS MEMENUHI PERSYARATAN:
A. MEMILIKI IJAZAH APOTEKER;
B. MEMILIKISERTIFIKATKOMPETENSIPROFESI;
C. MEMPUNYAI SURAT PERNYATAAN TELAH MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI
APOTEKER;
D. MEMPUNYAI SURAT KETERANGAN SEHAT FISIK DAN MENTAL DARI DOKTER YANG
MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK;DAN
E. MEMBUAT PERNYATAAN AKAN MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA
PROFESI.
10. RESERTIFIKASI
TERDIRI DARI
• P2KPA (PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PROFESIONAL APOTEKER)
• P2AB (PROGRAM PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN ATAU DISINGKAT PPAB)
(CONTINUING EDUCATION)
11. RESERTIFIKASI
TUJUAN
1. TUJUAN UMUM
• MENDORONG PENINGKATAN PROFESIONALISME SETIAP APOTEKER PRAKTEK
UMUM SECARA UJI DIRI (SELF- ASSESSMENT) MELALUI PEMENUHNAN ANGKA
KREDIT MINIMUM UNTUK MEMEPEROLEHSERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI
APOTEKER UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN MELIPUTI
KOMPETENSI DI RANAH KOGNITIF, PSISKOMOTORIK MAUPUN AFEKTIF
12. TUJUAN KHUSUS
• MENINGKATKAN KINERJA PROFESIONAL APOTEKER UMUM
• MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN APOTEKER UMUM DALAM
MENJALANKAN PRAKTEK KEFARMASIAN
• MENJAMIN PERILAKU DAN SIKAP ETIS APOTEKER UMUM DALAN MENJALANKAN
PRAKTEK KEFARMASIAN SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA.
13. STANDAR KOMPETENSI APOTEKER
• HASIL RAPAT KERJA IKATAN APOTEKER INDONESIA 8-11 DESEMBER 2010
• ADA 9 AREA KOMPETENSI
• STANDAR KOMPETENSI APOTEKER INDONESIA.PPTX
14. 6/17/2011 14
Mampu Melakukan Praktik Kefarmasian Secara Profesional dan Etik
Mampu Menyelesaikan MasalahTerkait dengan Penggunaan Sediaan Farmasi
Mampu Melakukan Dispensing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Mampu Memformulasi dan Memproduksi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
sesuai Standar yang berlaku
Mempunyai Ketrampilan dalam Pemberian Informasi Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan
Mampu Berkontribusi dalam Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan Masyarakat
Mampu Mengelola Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai dengan Standar
yang berlaku
Mempunyai Ketrampilan Organisasi dan Mampu Membangun Hubungan
Interpersonal dalam melakukan Praktik Kefarmasian
Mampu Mengikuti Perkembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi yang
berhubungan dengan kefarmasian
15. MEKANISME RESERTIFIKASI
• MANUAL : SETIAP APOTEKER AKAN MENDAPATKAN LOG BOOK UNTUK
SERTIFIKASI
• ONLINE : SEDANG DIKEMBANGKAN SOFTWARE NYA
17. PENDAHULUAN
• DASAR HUKUM
1) UU36/2009 : KESEHATAN
2) UU44/2009 : RS
3) PP20/1962 : SUMPAH APOTEKER
4) PP32/1996 : TENAKES
5) PP51/2009 : PEKERJAAN KEFARMASIAN
6) KEPMENKES : STANDAR PELAYANAN APT DAN RS
7) PERMENKES LAIN TERKAIT : STANDAR DISTRIBUSI DAN PRODUKSI
8) AD/ART IAI
9) KODE ETIK APOTEKER INDONESIA
10) HASIL RAKERNAS 2010
11) STANDAR KOMPETENSI APOTEKER INDONESIA 2011
18. KETENTUAN UMUM
2. PENYELENGGARA RE-SERTIFIKASI
DISELENGGARAKAN OLEH TIM SERTIFIKASI DAN RE-SERTIFIKASI MEMBENTUK VERIFIKATOR
(PC/SEMINAT)
3. BIAYA RE-SERTIFIKASI
VERIFIKASI FAKTUAL, VERIFIKASI ADMINISTRATIF, TRANSPORTASI, AKOMODASI PD BERSAMA TIM
MELALUI SK
4. SYARAT ADMINISTRATIF
a. MENGAJUKAN PERMOHONAN
b. MENGISI BORANG
c. MENGISI BERKAS PORTOFOLIO
d. BIAYA PENYELENGGARAAN RE-SERTIFIKASI
e. BIAYA SERTIFIKAT KOMPETENSI
19. KETENTUAN UMUM
5. SYARAT TEKNIS
TERPENUHI KINERJA PROFESI :
1) SKP-PRAKTIK, MINIMAL 60; DITAMBAH
2) SKP-PEMBELAJARAN, MINIMAL 60; DITAMBAH
3) SKP-PENGABDIAN, MINIMAL 7,5; BOLEH DITAMBAH
4) SKP-PUBLIKASI ILMIAH/POPULER
5) SKP-PENGEMBANGAN ILMU
SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
20. TABEL 1 (HALAMAN 13)
No Domain Kegiatan
Proporsi
Pencapain
Jumlah SKP
dlm 1 tahun
Jumlah SKP
dlm 5 tahun
1. Kegiatan Praktik Profesi 40 - 50% 12 - 15 60 – 75
2. Kegiatan Pembelajaran 40 - 50% 12 - 15 60 – 75
3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat 5 - 15% 1,5 - 4,5 7,5 – 22,5
JUMLAH : 100% 30 150
4. Kegiatan Publikasi Ilmiah atau
popular di bidang kefarmasian
0 - 25% 0 - 7,5 0 - 37,5
5. Kegiatan Pengembangan Ilmu dan
Pendidikan
0 - 25% 0 - 7,5 0- 37,5
Jumlah maksimal kegiatan
publikasi atau pengembagan ilmu:
50% 15 75
24. 4. DOMAIN PUBLIKASI ILMIAH/POPULER
PORSI : 0% - 25% DARI TOTAL
QT(5TH) : 0 – 37,5 SKP-PUBLIKASI
QT(1TH) : 0 – 7,5 SKP-PUBLIKASI
5. DOMAIN PENGEMBANGAN ILMU
PORSI : 0% - 25% DARI TOTAL
QT(5TH) : 0 – 37,5 SKP-PENGEMBANGAN ILMU
QT(1TH) : 0 – 7,5 SKP-PENGEMBANGAN ILMU
25. PENERAPAN BOBOT SKP
MENGGUNAKAN SISTEM INTEGRAL TRESHOLD (SIMULTAN) :
• PENCAPAIAN SKP TIDAK DIDOMINASI OLEH SALAH SATU DOMAIN
• PENCAPAIAN SKP MENGIKUTI STRUKTUR/KONFIGURASI DOMAIN SECARA
PROPORSIONAL
• BILA ADA SALAH SATU DOMAIN YANG DOMINAN (MISAL, PEMBELAJARAN =
120 SKP), MAKA HANYA AKAN DIHITUNG SEBANYAK BATAS MAKSIMAL DARI
DOMAIN YANG BERSANGKUTAN
28. KINERJA PRAKTIK PROFESI
I. Bidang Pelayanan Kefarmasian
II. Bidang Distribusi Kefarmasian
III. Bidang Produksi /Industri Kefarmasian
Proporsi : 40% - 50% X 150 SKP
Qt(5th) : 60 – 75 SKP-Praktik
Qt(1th) : 12 – 15 SKP-Praktik
44. KINERJA PEMBELAJARAN
Proporsi : 40% - 50% X 150 SKP
Qt(5th) : 60 – 75 SKP-Pembelajaran
Qt(1th) : 12 – 15 SKP-Pembelajaran
No. Kegiatan Pembelajaran
NILAI SKP
Peserta Pembicara Moderatr Panitia
Nas Int Nas Int Nas Int Nas Int
1. Partisipasi Dalam Seminar 1 1,5 3 4,5 1 1,5 1 1,5
2. Partisipasi dalam Workshop 1,5 2,25 3 4,5 2 3 1 1,5
3. Membaca Jurnal Dan Menjawab
Pertanyaan Uji Diri
2 SKP per paket atau modul
4. Partisipasi dalam Kursus Pelaksanaan max 8 jam/hari : max 3 hari, lebih dr 3
hari dihitung hanya 3 hari
24 jam x 1,5 SKP = 36 SKP
5. Sebagai peserta Magang (internship) 36 SKP-Magang
Pelaksanaan minimal 1 (satu) bulan
48. Konstanta Konversi
SKP DARI KEGIATAN
PEMBELAJARANNo. Kegiatan Pembelajaran
Konstanta
Konversi
A. Ranah Bidang Kefarmasian
1. Tidak berhubungan dengan fokus pekerjaan kefarmasian yang
ditekunisehingga tidak berpengaruh positif terhadap kinerja praktik
sehari-hari.
0,25
2. Ada hubungan dengan fokus praktik/pekerjaan kefarmasian yang
ditekuni (diselenggarakan oleh Seminat di luar Bidangnya) tetapi
tidak berpengaruh positif terhadap kinerja praktik sehari-hari.
0,50
3. Sangat mendukung dengan fokus praktik/pekerjaan kefarmasian
yang ditekuni sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja praktik
sehari-hari (tetapi tidakdiselenggarakan oleh IAI)
0,75
4. Sangat mendukung dengan fokus praktik/pekerjaan kefarmasian
yang ditekuni sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja praktik
sehari-hari (diselenggarakan oleh IAI)
1
5. Kefarmasian Umum (per-UU, maagemen farmasi, kapita selekta
fermasi), diselenggarakan oleh IAI
1
49. Konstanta Konversi
SKP DARI KEGIATAN
PEMBELAJARAN
No. Kegiatan Pembelajaran
Konstanta
Konversi
B. Ranah Bidang Non-Kefarmasian (dalam lingkup Kesehatan)
1. Tidak ada pengetahaun/keterampilan tapi informasi yang diperoleh
memberikan penyegaran pengetahuan dan keterampilan
0,25
2. Ada peningkatan pengetahuan/keterampilan yang dikuasai setelah
mengikuti kegiatan.
0,5
3. Ada peningkatan pengetahaun/keterampilan yang secara langsung
mempengaruhi praktek atau pelayanan kepada pasien.
0,75
53. TIM ADHOC
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Bagian Ketiga
BORANG-BORANG LOG BOOK
PORTOFOLIO PEMBELAJARAN
54. PENGANTAR
LOG BOOK
ADALAH BUKU/DOKUMEN YANG BERISI RANGKUMAN TERTULIS YANG
DISAMPAIKAN OLEH APOTEKER GUNA MEMENUHI KETENTUAN RE-
SERTIFIKASI.
ISI LOG BOOK :
1. BORANG REGISTRASI
2. BORANG PENILAIAN DIRI
3. BORANG PRAKTIK PROFESI
4. BORANG RENCANA PENGEMBANGAN DIRI (RPD)
55. BORANG REGISTRASI
BORANG REGISTRASI (LAMPIRAN 1) DIMAKSUDKAN UNTUK MENDAPATKAN DATA ANGGOTA PEMOHON RE-SERTIFIKASI APOTEKER.
LAMPIRAN DALAM BORANG REGISTRASI :
1) FOTOCOPY KTP YANG MASIH BERLAKU
2) FOTOCOPY KTA YANG MASIH BERLAKU
3) FOTOCOPY STRA YANG MASIH BERLAKU
4) FOTOCOPY REKOMENDASI TERAKHIR DARI PC/PD IAI YANG DIPEROLEH
5) FOTOCOPY SIPA/SIKA TERAKHIR YANG DIPEROLEH
6) FOTOCOPY SK PENGANGKATAN PEGAWAI (BAGI PEMOHON DI RS/PBF/INDUSTRI)
7) FOTOCOPY SERTIFIKAT KOMPETENSI APOTEKER AKAN ATAU HABIS MASA BERLAKUNYA
8) FOTOCOPY SERTIFIKAT SKP (SKP-PRAKTIK, SKP-PEMBELAJARAN, DAN SKP-PENGABDIAN)
9) REKAPITULASI PEROLEHAN SKP
10) ISIAN LENGKAP BORANG DALAM BUKU LOG (LOG BOOK)
11) ISIAN LENGKAP BERKAS DALAM PORTOFOLIOPEMBELAJARAN
56. BORANG PENILAIAN DIRI
BORANG PENILAIAN DIRI(LAMPIRAN 2 DAN 3) DIMAKSUDKAN UNTUK
MENDAPATKAN INFORMASI TERKAIT AKTIFITAS ANGGOTA SELAMA
MENJALANKAN PRAKTIK KEFARMASIAN.
LAMPIRAN DALAM BORANG PENILAIAN DIRI :
1) KEHADIRAN HARIAN PRAKTIK APOTEKER
2) REKAP KEHADIRAN PRAKTIK APOTEKER
57. BORANG PRAKTIK PROFESI
BORANG PRAKTIK PROFESI (LAMPIRAN 4) BERISI DATA/INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN PRAKTIK KEFARMASIAN YANG TELAH
DILAKSANAKAN OLEH APOTEKER SELAMA USIA SERTIFIKAT KOMPETENSI.
CAKUPAN BORANGPRAKTIKPROFESI:
1) DATA SERTIFIKAT KOMPETENSI YANG DIMILIKI
2) DATA PENDUKUNG (STRA, REKOMENDASI, SIPA/SIKA)
3) RIWAYAT PRAKTIK 5 TAHUN TERAKHIR
4) TEMPAT DAN JADWAL PRAKTIK
5) LAPORAN KINERJA PRAKTIK (SESUAI BIDANG) KEFARMASIAN
BENTUKLAPORAN:
FILE FORMAT EXCEL
FAKTUAL : DIVERIFIKASI OLEH CABANG/HIMPUNAN SEMINAT
DATA : DITERUSKAN OLEH TIM S&R KE KOMITE S&R
58. INSTRUMEN PRAKTIK PROFESI
MERUPAKAN ALAT (TOOL) TERDOKUMENTASI BAGI APOTEKER DALAM MEMBUKTIKAN TEKNIS
PARKTIK DAN INTERAKSINYA DENGAN PASIEN.
INSTUMEN PRAKTIK PROFESI YANG DIPERGUNAKAN :
1) LEMBAR DAFTAR TILIK SKRINING RESEP
2) DOKUMEN PATIENT MEDICATION RECORD (PMR)
3) NOTA INFORMED CONSENT
BENTUK LAPORAN :
DOKUMEN PENGERJAANNYA DI LAPANGAN
FAKTUAL : DIVERIFIKASI OLEH CABANG/HIMPUNAN SEMINAT
DATA : DITERUSKAN OLEH TIM S&R KE KOMITE S&R
59. BORANG RENCANA PENGEMBANGAN DIRI (RPD)
BORANG RENCANA PENGEMBANGAN DIRI (LAMPIRAN 5) DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBANTU APOTEKER DALAM MERANCANG
PEMBELAJARAN DIRINYA SELAMA 5 TAHUN KE DEPAN DALAM PERIODISASI SETIAP TAHUN.
CAKUPAN BORANG RENCANA PENGEMBANGAN DIRI (RPD) :
1) RPD DALAM KINERJA PRAKTIK PROFESIONAL
2) RPD DALAM KINERJA PEMBELAJARAN
3) RPD DALAM KINERJA PENGABDIAN
4) RPD DALAM KINERJA PUBLIKASI ILMIAH/POPULER
5) RPD DALAM KINERJA PENGEMBANGAN ILMU
BENTUKLAPORAN:
FILE FORMAT WORD
FAKTUAL : DIVERIFIKASI OLEH CABANG/HIMPUNAN SEMINAT
DATA : DITERUSKAN OLEH TIM S&R KE KOMITE S&R
60. BERKAS PORTOFOLIO
BERKAS-BERKAS PORTOFOLIO PEMBELAJARAN DIMAKSUDKAN UNTUK
MEMAHAMI DAN MENGHAYATI STANDAR KOMPETENSI APOTEKER INDONESIA
DALAM SUATU APLIKASI PRAKTIK KEFARMASIAN YANG MENJADI FOKUS
APOTEKER.
CAKUPAN BERKAS PORTOFOLIO :
1) PORTOFOLIO DATA PRIBADI
2) LEMBAR ISIAN PORTOFOLIO PEMBELAJARAN
3) REKAPITULASI PORTOFOLIO
61. PORTOFOLIO DATA PRIBADI
MENCAKUP :
1) DATA PRIBADI
2) RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL
3) PENGALAMAN AKADEMIK
a. PENGHARGAAN DAN PENCAPAIAN PROFESIONAL
b. PENDIDIKAN PROFESI TER-SERTIFIKASI
c. KEIKUTSERTAAN DALAM LOKAKARYA/SEMINAR/PELATIHAN
d. PUBLIKASI DALAM KONFERENSI
e. PENGALAMAN SEBAGAI PEMBICARA
4) RIWAYAT PEKERJAAN
62. LEMBAR ISIAN PORTOFOLIO PEMBELAJARAN
4 TAHAP :
1) TAHAP 1 :PERTANYAAN REFLEKSI (2 PERTANYAAN)
2) TAHAP 2 : PERSIAPAN (3 PERTANYAAN)
3) TAHAP 3 : PELAKSANAAN (1 PERTANYAAN)
4) TAHAP 4 : EVALUASI (7 PERTANYAAN)
Lembar Isian Portofolio Pembelajaran
berisi resume Isian Portofolio Pembelajaran yang telah
dilakukan pada berkas kedua di atas.
63. TIM ADHOC
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Bagian Keempat
PROSEDUR PERMOHONAN
PENANGANAN PERMOHONAN
PENANGANAN KEGAGALAN
SKP DALAM DINAMIKA MOBILITAS ANGGOTA
64. PENGANTAR
MANFAAT/TUJUAN PROSEDUR RE-SERTIFIKASI :
1) SEBAGAI INSTRUMEN PENGUKUR CAPAIAN PENINGKATAN KOMPETENSI SEORANG APOTEKER DALAM MENJALANKAN
TUGAS-TUGAS PROFESI SESUAI GARIS-GARIS STANDAR KOMPETENSI APOTEKER INDONESIA, STANDAR PROFESI DAN
ETIKA PROFESI.
2) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEFARMASIAN KEPADA MASYARAKAT
MELALUI ORGANISASI PROFESI.
3) SEBAGAI ALAT DAN BAHAN EVALUASI UNTUK MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KUALITAS PRAKTIK KEFARMASIAN
PADA MASA YANG AKAN DATANG (RETROPROGRESIF)
4) MEMBERIKAN PEDOMAN BAGI TIM/KOMITE SERTIFIKASI DAN RE-SERTIFIKASI DALAM MEMENUHI FUNGSI
SEBAGAIMANA MESTINYA.
PENGAJUAN RE-SERTIFIKASI DILAKUKAN DENGAN CARA :
MANUAL PENUH
MANUAL ELEKTRONIK
WEB TERINTEGRASI
66. PEMBAGIAN TUGAS TIM S&R
No.
Bidang Pekerjaan
Kefarmasian
Verifikasi
Faktual
Verifikasi
Data
Rekomendasi
ke PP
1. Pelayanan Dasar Cabang +
Hisfarma
Tim S&R
Daerah
Komite S&R
Pusat
2. Pelayanan Lanjut HISFARSI Tim S&R
Daerah
Komite S&R
Pusat
3. Distribusi HISFARDIS Tim S&R
Daerah
Komite S&R
Pusat
4. Ind. Farmasi & Kosmetika HISFARIN Tim S&R
Daerah
Komite S&R
Pusat
5. Ind. OT dan Makmin HISFARIN-OT Tim S&R
Daerah
Komite S&R
Pusat
67. SISTEM MANUAL PENUH
Verifikator Cbg
Verifikator Seminat
atau
PC
SEMINAT
TIM S&R
KOMITE
S&R
PP IAIPD IAIPC IAI
ANGGOTA
Treatmen,
Internship
LOLOS
TIDAK LOLOSHardCopy
Collect
Collect
Email
File
Collect
Verifikasi
Verifikasi
Email
File
Berkas File EXCEL &WORD (Borang-borang)
Diunduh dari PD/PP
Di print out oleh Anggota ybs dikirimkan ke PC
Instrumen dan dokumen praktik diverifikasi oleh Cabang
68. SISTEM MANUAL ELEKTRONIK
• Berkas File EXCEL &WORD (Borang-borang)
• Diunduh dari PD/PP
• Direcord dalam file oleh Anggota ybs dikirimkan ke PC
• Instrumen dan dokumen praktik diverifikasi oleh Cabang
Verifikator Cbg
Verifikator Seminat
atau
PC
SEMINAT
TIM S&R
KOMITE
S&R
PP IAIPD IAIPC IAI
ANGGOTA
Treatmen,
Internship
LOLOS
TIDAK LOLOS
SoftCopy
Collect
Collect
Email
File
Collect
Verifikasi
Verifikasi
Email
File
69. SISTEMWEBTERINTEGRASI
• Registrasi Resertifikasi keTim S&R secara Online Password
• Mengisi Aplikasi secara periodik
• Tim S&R PC/Seminat Verifikator dikirimkan ke PC
• Instrumen dan dokumen praktik diverifikasi oleh Cabang
Verifikator Cbg
Verifikator Seminat
atau
PC
SEMINAT
TIM S&R
KOMITE
S&R
PP IAIPD IAIPC IAI
ANGGOTA
Treatmen,
Internship
LOLOS
TIDAK LOLOS
OnLine
Collect
Verifikasi
Verifikasi
On
Line
70. PENANGANAN PERMOHONAN
Re-SERTIFIKASI
No. FUNGSI PC
SEMIN
AT
VERIFIK
ATOR
TIM
S&R
KOM
S&R
PP IAI
1. Menerima Berkas Pemohon
2. Pemeriksaan Kelengkapan
Pemohon
3. Entri Data Pemohon
4. Verifikasi Faktual
5. VerifikasiAdministratif
6. Pengambilan Keputusan
7. Penerbitan Sertifikat
8. Keterangan mekanisme
Treatmen
72. LOLOS danTIDAK LOLOS
Re-SERTIFIKASI
• Keputusan diambil oleh Komite S&R
• Lolos Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh PP IAI
• Tidak Lolos DilakukanTreatmen yang sesuai
PTF
SEMINAT
KOMITE
S&R
PP IAIPD IAIPC IAI
ANGGOTA UN-CERTIFIED
LOLOS
Klp 13
FASFAR
Klp 10-12
TIM S&R
Klp 7-9
Sertifikat
Kompetensi
Certified
73. SKP DALAM DINAMIKA
MOBILITAS ANGGOTA
• Pergerakan Apoteker sangat Dinamis dan Mobil
• SKP hrs tetap harus terdokumentasi dalam dinamika mobilitas tersebut
• Mendukung Re-Sertifikasi
PC-1
ANGGOTAAKAN BERMUTASI
Borang
+Rekm
PD-1
FileSKP
PD-2
Ket
SKP
Borang
+Rekm
Non
KonversiSKP
Konversi
SKP
PC-3
Ket
SKP
ANGGOTATERMUTASI ANTAR CABANG
Borang
Rekm
SKLB
File
Borang
SEMINATA
SEMINATA
SEMINAT B
SEMINAT BPC-2
File SKP
FileBorang
Konversi SKP
ANGGOTATERMUTASI ANTAR DAERAH
Ket
SKP
Rekm